SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Perang Gerilya di Mojokerto Tahun 1947-1949

Nur Ainina Hafizah

Abstrak


PERANG GERILYA DI MOJOKERTO TAHUN 1947-1949

Nur Ainina Hafizah Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang

E-Mail: aininahafizah@gmail.com

 

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan kejadian perang gerilya serta terbentuknya militer dan pemerintahan di Mojokerto. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini karena pada saat perang kemerdekaan tentara Indonesia secara persenjataan sangat kurang dibanding tentara Belanda sehingga tentara Indonesia menggunakan taktik Perang gerilya pada saat itu dirasa cukup efektif untuk mengimbangi kekuatan musuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah meliputi pemilihan topik, heuristik, Kritik (interen dan eksteren), intepretasi, dan historiografi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Mojokerto merupakan salah satu dari beberapa daerah di Jawa Timur yang ikut dalam mempertahan kemerdekaan dengan cara bergerilya dan mempunyai nama operasi hayam wuruk.

 

Kata Kunci: Perang, Gerilya, Mojokerto

 

Abstract

The writing of this Thesis aims to describe the incidence of guerrilla war and the formation of the military and government in Mojokerto. As for the background of this research because at the time of the war the independence of the Indonesian army was very poorly armed compared to the Dutch army so that the Indonesian army used tactics Guerrilla war at that time was considered effective enough to balance the enemy's strength. The research method used in this study is the historical method which includes topic selection, heuristics, criticism (internal and external), interpretation, and historiography. This study concluded that Mojokerto was one of several regions in East Java that participated in defending independence by guerrilla war and had the name of the operation of Hayam Wuruk.

 

Keywords: War, Guerrilla, Mojokerto

Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia Belanda datang kembali ke Indonesia bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Dilain pihak rakyat Indonesia ingin mempertahankan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Rakyat Indonesia tidak mau segala haknya dirampas kembali oleh bangsa asing (Adeng dkk, 1995:3). Pada periode 1947-1949 ini Belanda banyak menduduki wilayah-wilayah di Indonesia sehingga rakyat Indoneisa ikut terlibat dalam perang tersebut. Peristiwa yang terkenal pada periode 1947-1949 yaitu Agresi Militer Belanda I dan II.

Di Jawa Timur terjadi aksi Militer Belanda diberbagai daerah seluruh angkatan bersenjata yang telah dibentuk menjadi satu yaitu Tentara Nasional Indonesia harus melawan tentara Belanda guna mempertahankan kemerdekaan. Terbatasnya senjata yang dimiliki Tentara Indonesia tidak menjadikan mereka patang menyerah dalam menghadapi musuh. Perang gerilya dirasa taktik paling efektif untuk melumpuhkan pertahanan lawan meskipun kalah dalam persenjataan taktik perang gerilya dirasa efektif. Diberbagai daerah di Jawa Timur menjadi tempat gerilya. Medan Gerilya terjadi di hutan-hutan maupun di pegunungan.  Disepanjang tahun 1946 hingga 1947 terjadi pertempuran di wilayah Surabaya hingga Sidoarjo sehingga Mojokerto menjadi garis depan pertahanan serta Mojokerto menjadi ibu Kota Jawa Timur. Seluruh kegiatan pemerintahan Jawa Timur dan Karisidenan Surabaya ditempatkan di Mojokerto. Setelah pengunduran diri dari Surabya, aktivitas politik, pemerintahan dan militer Jawa Timur berpusat di Mojokerto (Ayuhanafiq, 2013: 97).

Pada 17 Mei 1947 terjadi penyergapan oleh Belanda terhadap Kota Mojokerto secara tiba-tiba padahal pada saat itu delegasi Indoensia dan Belanda sedang mengadakan perjanjian Linggarjati dan setuju untuk gencatan senjata. Perebutan kembali Kota Mojokerto oleh Tentara Indonesia kerap dilakukan. Secara khusus, Sungkono mememrintahkan pada Batalyon Darmosugondo melaksanakan perebutan Kota Mojokerto pada tanggal 31 Maret 1947 pertahanan Belanda dapat diterobos pada malam Hari melalui Kali Berantas (Soewito, 1994: 175). Penyerangan tersebut menyebabkan kecaman keras oleh PBB. Pada 21 Juli 1947 Belanda memulai aksi militernya dengan kode “operasi produk”. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menerobos garis pertahanan TNI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatannya yang sederhana tidak bisa menahan pukulan musuh yang serba modern (Poesponegoro & Notosusanto, 1984:146).

Pada bulan Agustus 1947 hingga tahun 1948 diadakan perundingan-perundingan, namun terjadi lagi pelanggaran oleh tentara Belanda dengan mengadakan Agresi Militer ke II diakhir tahun 1948. Tentara Nasional Indonesia melakukan Gerilya didaerah-daerah yang masih dikuasi Republik. Di daerah Mojokerto Perang Gerilya diatur dengan teratur dan terencana tujuan utama dari operasi tersebut yaitu merebut kembali daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Lokasi Gerilya berada di daerah Pacet, Trawas, Gunung Penanggungan, dan daerah sungai Berantas. Diturunkannya surat perintah siasat tgl. 24 Desember 1948 yang isinya semua kesatuan yang beradadi daerah selatan kalu brantas dikerahkan serentak untuk menyerang dan menduduki kota surabaya dengan jalan apapun (DHC 45 Mojokerto, 1986:32). Sehingga gerakan operasi besar-besaran tersebut diberi nama “Operasi Hayam Wuruk”.

Ada 5 Bataliyon yang disiapkan untuk melancarkan operasi gerilya ini setiap Bataliyon mempunyai kompi yang memiliki ketua Batalyon. Batalyon-batalyon yang dipersiapkan untuk operasi hayam wuruk diantaranya batalyon Bambang Yuwono, batalyon, Mansur Solichy, Batalyon Isa Idris, Batalyon Tjipto, Batalyon Munasir (Ayuhanafiq, 2013:163).  Saat Perang Gerilya seluruh desa-desa menjadi lahan untuk bergerilya. Pembumi hangusan juga dilakukan oleh tentara Indonesia guna untuk menghambat laju tentara Belanda yang menjadi target pembumi hangusan berupa jembatan, rumah warga, vila-vila yang ditempati oleh Belanda. Bahkan saat pengrobohan jembatan pengubung antara Dinoyo dan Pacet tentara Belanda sampai harus memperbaiki kembali agar bisa digunakan. Taktik-taktik seperti ini dirasa para pejuang kala itu sangat membantu untuk mengalahkan Belanda karena mereka sadar persenjataan mereka sangat minim dibanding dengan persenjantaan tentara Belanda. Terkadang para tentara Indonesia ini melakukan penyerangan di malam hari, pada saat tentara Belanda sedang tertidur pulas. Saat pagi harinya tentra Indonesi ini menyamar seperti penduduk sekitar bekerja di sawah, di ladang.

Penelitia ini bertujuan untuk mendiskripsikan terbentuknya badan kemiliteran dan pemerintahan di Mojokerto pada tahun 1944-1949, selain itu juga mendeskripsikan peristiwa perang gerilya di wilayah Mojokerto pada tahun 1947-1949.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2013) metode sejarah mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Menurut Kuntowijoyo (2013:69) pemilihan topik sebaiknya digunakan dua kendekatan yakni berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual. Topik dalam penelitian ini sebagai berikut “Perang Gerilya di Mojokerto Tahun 1947-1949” dengan pertimbangan pembuatan topik dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejarah dari Perang Gerilya di Mojokerto sendiri tentunya. Pemilihan topik yang berdasarkan kedekatan emosional peneliti selain alasan karena Mojokerto merupakan tempat tinggal peneliti alasan lain yaitu peneliti ingin lebih mengetahui sejarah dari daerah Mojokerto selama masa kemerdekaan atau masa revolusi fisik. Pemilihan topik berdasarkan kedekatan Intelektual, Saat matakuliah sejarah Indonesia modern saat itu dosen pengajar yaitu bapak Marsudi, saat belau menerangkan tentang perang kemerdekaan yang ada di Jawa Timur saya tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang perang kemerdekaan tersebut terlebih lagi keingin tahuan saya perang kemerdekaan yang terjadi Mojokerto.

Heuristik merupakan tahap pengumpulan data-data atau sumber-sumber yang dapat dijadikan sumber untuk penulisan sejarah dari pembahasan ini pun beragam ada sumber yang berasal dari artikel dan jurnal yang diakses melalui internet, buku-buku dari perpustakaan, Sumber dari buku dan artikel yang peneliti dapat. Sumber-sumber tersebut haruslah dikumpulkan sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 2013:73-75). Dalam metode penulisan sejarah di bagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder.

Sumber primer yang digunakan kebanyakan dari Koran milik belanda yang terdapat si situs web https://www.delpher.nl/, serta foto-foto yang berkaitan dengan keadaan Mojokerto pada saat perang gerilya yang didapat dari situs web http://www.gahetna.nl/. Koran-koran dari web delpher.nl ini antara lain Koran Provinciale Zeeuwsche Courant, Het Parool, Nieuwe Courant. Selain koran ada juga sebuah buku yang ditulis langsung oleh pelaku yang ikut dalam perang gerilya di Mojokerto. Buku tersebut berjudul Gerilya dan Diplomasi: Operasi Hayam Wuruk sebuah epik dalam revolusi yang ditulis oleh Pamoe Rahardjo. sumber-sumber skunder yang berhasil di kumpulkan di antaranya buku dari Jendral Besar Dr. A.H. Nasution dengan judul pokok-pokok gerilya, buku dari Dr A.H.Nasution sekitar perang keerdekaan Indonesia jilid 6 dan 7 yang berisikan perang gerilya semesta I dan II, buku dari Marwati, Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto yang berjudul sejarah Indonesia VI, buku dari Dra. Irna H.N. Hadi Soewito dengan judul rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang mempunyai jilid 1,2,3. Serta DHD 45 Mojokerto.

Dalam upaya mempertanyakan kesejatian sumber peneliti melakukan kritik terhadap sumber. Kritik sendiri dibedakan menjadi dua kritik ekstern dan kritik intern. Contoh penerapan kritik ekstern pada penelitian ini penulis terapkan pada Koran Belanda (Nieuwe Courant). Langkah pertama yang penulis lakukan adalah menentukan kausalitas sumber (koran Belanda) dengan tema penelitian. Setelah dinilai memiliki kausalitas dengan penelitian, penulis kemudian menentukan keotentikan sumber dengan meneliti tata bahasa koran, jenis kertas, serta tahun terbit koran. Penerapan kritik yang dapat penulis lakukan untuk menentukan keotentikan sumber hanya dapat dilakukan dengan melihat temporal sumber dan tata bahasa. Penelitian mengenai jenis kertas tidak dapat penulis lakukan karena sumber berupa scan koran yang diterbitkan https://www.delpher.nl/. Contoh penerapan kritik intern penulis terapkan pada sumber koran Belanda (Niewe Courant). Pada sumber koran tersebut, penulis memposisikan sumber sebagai sumber primer dalam sudut pandang Belanda. Penulis harus bersikap hati-hati dalam menyikapi kecondongan-kecondongan yang mungkin terjadi dalam mempersuasi masyarakat. Ditinjau dari segi kepentingan politik Belanda, kemungkinan ada informasi yang bersifat kurang obyektif.

Intepretasi atau penafsiran sering disebut sebagai subjektivitas. Subjektivitas dalam sejarah diakui tetapi untuk dihindari.intepretasi ada dua yaitu analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 2013:78). Menurut Kuntowijoyo (2013:78) analisis diartikan sebagai menguraikan. Dalam tahap ini peneliti menganaslisis sumber-sumber yang didapat, untuk sementara waktu peneliti hanya mendapat data skunder tetapi juga bisa digunakan sumber data sementara sebelum menemukan sumber primer. Sintesis berarti menyatukan. Dalam tahap ini setelah mendapat sumber-sumber yang dirasa valid dan sesuai dengan topik penelitian akan di satukan untuk disusun menjadi sebuah cerita sejarah dan akan terlihat fakta yang ada pada sebuah cerita tersebut. Dalam penyusunan cerita sejarah, peneliti harus mengintepretasikan sebuah sumber harus berfikir sesuai jiwa zaman yang diteliti artinya kita harus membayangkan situasi dan kodisi pada masa itu agar dapat mendiskripsikan fenomena maupun kejadian pada waktu itu.

Menurut sjamsudin (1996:17) historiografi yaitu rekontruksi rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh melalui proses. Historiografi dibuat untuk menyusun cerita sejarah yang sedang dikaji tersebut. Menggunakan data yang sudah sebelumnya dicari baik buku, artikel, wawancara, atau Koran-koran.

Pembentukan badan-badan perjuangan dan kesatuan tentara Pada waktu Jepang berkuasa, mereka memberi latihan dasar kemiliteran kepada pemuda-pemuda Indonesia melalui Seinendan, Keibodan, Suishintai, Jibakutai, Koikyu Teishintai, PETA (Pembela Tanah Air), gakkototai dan lain sebagainya (DHD 45 Mojokerto, 1986:14).  Organisasi militer Jepang pada saat itu di bagi menjadi dua yaitu organisasi semi-militer yang isinya Seinendan oraganisasi pemuda yang diberi latihan kemiliteran baik untuk mempertahankan diri, maupun untuk menyerang anggota Seinendan berusia 14-22 tahun (Poeponegoro&Notosusanto, 1948:30). Keibodan adalah pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisisan seperi: penjagaan lalulintas, pengamanan desa dan lain-lain anggota Keibodan berusia 26-35 tahun (Poeponegoro&Notosusanto, 1948:30). Tentara PETA (Pembela Tanah Air) kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA diprakarsai oleh Gatot Mangunpraja pada tanggal 7 September 1943.

Bersama dengan dibentuknya PETA dibentuk juga daidan-daidan atau batalyon untuk di Jawa Timur di tiap-tiap karisidenan dibentuk lebih dari satu daidan di karisidenan Surabaya terdiri dari daidan Surabaya, daidan Sidoarjo, daidan Mojokerto, daidan Gresik. Setelah Indonesia merdeka, Jepang membubarkan badan Kemiliteran yang dibentuknya pada saat itu dan menyuruh mengumpulkan senjata selanjutnya diserahkan kembali kepada Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945 jepang di Indonesia memulai dengan pegumpulan Daidantyo dan diperintahkan untuk reformasi pesenjataan pada tangal 19-20 Agustus 1945 PETA dibubarkan (SMAD, 1958:25). Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Putusan tersebut di susul oleh pidato bung Karno yang pada intinya bung Karno mengajak para pemuda yang ingin ikut menjadi prajurit negara.

Di Mojokerto badan-badan perjuangan yang telah dibentuk membuat markasnya masing-masing. Tak sulit mendapatkan tempat untuk dijadikan markas karena markas-markas Balatentara Jepang secara otomatis menjadi bagian dari markas badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan diantaranya yaitu, BKR, BPRI, PRI, Hizbullah, Sabilillah, IPI. Pada 5 Oktober 1945 melalui Maklumat Pemerintah no. 6, setelah pemerintah menyadari akan perlunya suatu tentara kebangsaan gna memperkuat perasaan keamanan umum dibentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). TKR yang baru dibentuk oleh pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 memiliki kekuatan yang terdiri atas 16 divisi dan terbagi menjadi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi  di Sumatra. Unsur kekuatan TKR di daerah-daerah disusun menjadi kesatuan dalam bentuk divisi, resimen, batalyon, dan seterusnya di Jawa terdapat 10 divsi, tiga diantaranya terdapat di Jawa Timur (Sapto, 1999:63). Pada 7 Januari 1946 berdasarkan penerapan pemerintah No. 2/S.D./1946 TKR diubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Penyusunan resimen dan bataliyon masih sama seperti sebelumnya namun pada 5 Oktober 1946 divisi-divisi yang ada di Jawa dan Madura diberikan nama dan panji-panji Khusus, dalam hal ini untuk wilayah Jawa Timur adalah (Sapto, 1990:65). Susunan resimen dan bataliyon-bataliyon tersebut merupakan susunan dari Tentara Republik Indonesia belum termasuk laskar-laskar dan badan perjuangan masyarakat yang mempunyai kelompok tersendiri karena anggota badan perjuangan dan laskar masyarakat banyak yang tidak masuk di TRI.

Pada tanggal 5 Mei 1947 presiden mengeluarkan dekrit untuk mempersatuan TRI dan badan-badan kelaskaran menjadi satu tentara resmi dengan nama TNI (Tentara Nasional Indonesia). Terjadi perombakan kembali dalam keanggotaan TNI, pada 25 Oktober 1948 staf pertahanan Jawa Timur dihapuskan dan komando Divsi I dibentuk denagan Panglima Divisi Kolonel Soengkono. Dibentuk juga Brigade dan Bataliyon yang dibawah Komando TNI Divisi I. Pembentukan Brigade ini disebutkan dalam susunan Sub. Territorium Militer (STM), untuk daerah Mojokerto ikut STM Surabaya.

Untuk kondisi pemerintahan Mojokerto pada saat pemerintahan Jepang Kota Mojokerto dibawah pemerintahan Surabaya syu dan Stadsgemeente Mojokerto menjadi Mojokerto Shi. Daerah Kabupaten menjadi satu dengan Kota Mojokerto yaitu Mojokerto Shi. Diperintah oleh Sicoo Ki Ro Da disamping wakil dari daerah Kabupaten Mojokerto, pada masa Jepang R.T.A.A. Rekso Amitprodjo diangkat menjadi Bupati daerah Mojokerto shi. Utuk memperlancar jalannya arus komando pemerintah Militer Jepang di Indonesia masih dibagi menjadi tiga pemerintahan yaitu (Sukadri, 1991:11). Pada saat Indoensia Merdeka yaitu di tahun 17 Agustus 1945 Pada masa revolusi ini 1945-1950 kota Mojokerto masuk menjadi daerah Kabupaten Mojokerto dimana bupati Mojokerto sekaligus merangkap menjadi Walikota.

Pada tanggal 3 September 1945 terbentuklah pemerintah RI daerah Karisidean Surabaya, melalu siaran radio menyatakan bahwa pemerintah Karisidenan Surabaya sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemerintah Republik Indonesia (Soewito, 1994:15). Pemerintah RI untuk Karisidenan Surabaya berpusat di Kota Surabaya dan Meliputi Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Sebagai pimpinannya adalah Residen Soedirman sedangkan pimpinan untuk seluruh Jawa Timur dipegang oleh RMTA Soerjo (Lestari, 1988:11). Pada saat kemerdekaan semua penduduk ikut merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih, namun berbeda hal dengan keadaan di kediaman bupati Mojokerto yaitu R. Reksoamiprojo yang telah menjadi bupati Mojokerto sejak pemeritahan Belanda hingga pemerintahan Jepang. Sikapnya yang tak mau mengibarkan bendera merah putih itu membuat para pemuda Mojokerto menculik bupati dan salah seorang komisaris polisi yaitu Djanakum.

Mereka berdua dilarikan ke tebuireng Jombang selanjutnya dengan kesepakatan bersama dikembalikan ke Mojokerto dan ditawaan di daerah Pacet bersama tawanan-tawanan lain. Rakyat mengusulkan untuk menganti kedudukan bupati Mojokerto dengan Dr. Soekandar yang waktu itu juga salah satu pimpinan PRI dengan dibantu oleh bapak Pamoedji sebagai patih dalam kota dan Bapak Amiroedin sebagai patih luar kota  pemerintah kabupaten Mojokerto berjalan lancer (DHD 45 Mojokerto, 1986:17). Aksi pelucutan senjata yang dilakukan oleh para pemuda di Surabaya menginspirasi pemuda Mojokerto untuk melucuti senjata Jepang. Para pemuda Surabaya mulai melakukan pelucutan sudah dimulai sejak pertegah bulan September 1945. Bagi para pemuda, tujuan perebutan bukan hanya mencari senjata namun juga untuk menunjukkan bila kekuasaan telah berganti, Jepang sudah kalah dan Indonesia telah menjelma menjaadi negara merdeka (Ayuhanafiq, 2012:39).

Pada saat perang 10 November di Surabaya berbagai badan kemiliteran dari daerah Jawa Timur khususnya daerah sekitara Surabaya ikut mempertahankan Kota Surabaya agara tidak jatuh di tangan NICA. Namun Kota Surabaya jatuh ketangan musuh Sehingga Jalan satu-satunya bagi para pejuang harus mundur dan juga dibarengi dengan pemindahan pemerintahan profinsi Jawa timur beserta staf karesidenan Surabaya. Semula di Kota Surabaya harus mundur ke Sepanjang (Surabaya) namun kemudian berpindah lagi ke Kota Mojokerto (Lestari, 1988:21). Kota Mojokerto menerima kehormatan pula dimana pemerintahan karesidenan Surabaya serta markas komando Divisi “Narotama” menempatkan kedudukannya di Kota Mojokerto. pada 17 November 1945 kedudukan pemerintahan propinsi Jawa Timur dipindah ke Kota Kediri, sedangkan kedudukan pemerintahan karesidenan Surabaya tetap berpusar di Kota Mojokerto (Lestari, 1988:21).

Pada tanggal 18 Juni 1946 dibentuk Dewan Pertahaan Daerah Surabaya yang berfungsi untuk mengkonsolidasian seluruh kekuatan dari pemerintah dan rakyat dalam menghadapi musuh yang hendak menjajah Indoneisa kembali. Selain itu juga untuk mengkoordinasi badan-badan perjuangan dan laskar-laskar perjuangan. Waktu itu sudah mulai terbentuk badan-badan perjuangan dibeberapa kecamatan sebagai bawahan dari badan-badan perjuangan yang ada di Kota Mojokerto, sehingga waktu pembentukan DPDS terasa semakin mendesak (DHD 45 Mojokerto, 1986:19). Ketua dari DPDS yaitu R. Soedirman (residen Surabaya) dan sebagai sekretaris adalah Soejitno. Di Mojokerto diketuai oleh Koesnandar melalui kesepakatan dari badan-badan perjuangan anggotanya terdiri dari wakil-wakil badan-badan perjuangan yang ada pada saat itu seperti Hizbullah, Sabilillah, Pesindo, BPRI. DPDS ini seluruh kegiatannya di daerah Mojokerto karena pada saat itu pemerintahan daerah Jawa Timur dan Karisidean Surabaya pindah ke Mojokerto.

Mojokerto pada konteks perjanjian Linggarjati Pada tanggal 15 November 1946 disepakati naskah persetujuan Linggarjati yang intinya Pemerintah Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Belanda mengakui pemerintahan Republik Indoneisa secara defacto atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Persetujuan Linggarjati tersebut mengakibatkan gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan Belanda. Namun demikian tentara pendudukan Belanda di Kota Surabaya tidak mau mengindahkannya dan melanggar “gencatan senjata” itu. Hal itu terbukti dengan adanya serangan pihak Belanda atas Krian, Prambon, Tulangan, Sidoarjo dan Mojokerto yang berhasil mereka duduki (Sukadri, 1991:12). Pihak Belanda melanggar garis demarkasi yang telah di sepakati.

Belanda pada tanggal 17 Maret 1947 melakukan serbuan ke Mojokerto, satu tindakan yang begitu terangan melanggar gencatan senjata. Pada saat itu mojokerto merupakan kota besar terdepan menghadapi front Surabaya dimana kedudukan Residen ada disana. Markas Divisi VI Narotama juga ada di Mojokerto (Soewito, 1994:174). Pasukan Belanda ini masuk melalui jalan keliling yaitu dari Mojosari, Dinoyo, Brangkal hingga Mojokerto disergap dari belakang. Sebelum diadakan penyerbuan sudah diadakan pengintaian oleh Belanda melalui beberapa pesawat udara dan menyebarkan pamphlet yang melarang pergi bagi penduduk mojokerto. Para pejuang siap siaga penuh di desa Tempel, Balongamsin, Bajangan, Kembangringgit dan desa-desa sekitarnya untuk mempertahankan daerah pungging dan Mojosari. Namun serangan tak terduga dilancarkan Belanda pada pagi hari. Para pejuang tidak ada yang mengira bawa Belanda akan menyerang pada pagi buta saat semua masih dalam keadaa tertidur. Belanda menerobos masuk ke Selatan sungai Porong dengan siap tempur kekuatan tank, pantser dan kapal terbang dengna memuntahkan peluru-peluru kesasaran-sasaran yang dikehendaki (DHD 45 Mojokerto, 1986:26).

Pada tanggal 21 Maret 1947 Belanda mengumpulkan sejumlah kepala kampung yang masih ada di Mojokerto untuk memilih Pamuji dari Jawatan Penerangan menjadi Walikota (Nasution, 1978:361 jilid 4). Sejak diusirnya kesatuan bersenjata yang semula bertempat di Mojokerto, pindah ke daerah Kediri untuk melanjutkan dan menyusun strategi penyerangan merebut kembali daerah Mojokerto. Pada saat delegasi pemerintah RI dan delegasi pemerintah Belanda sedang sibuk mempersiapkkan penandatangan Persetujuan Linggarjati yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 1947.  Dalam kesempatan ini delegasi RI mengajukan Protes terhadap gerakan Militer yang baru dilakukan baik di Mojokerto maupun di tempat lain (Sukadri, 1991:128). Kota Mojokerto mempunyai status yang lain, bahwa daerah ini tetap diakui daerah Republik dan akan didemiliterisasi oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 9 April 1947 Van Poll datang di Mojokerto atas Komisi Jendral untuk mengatur pelaksanaanya. Sejak persetujuan Perjanjian Linggarjati banyak kejadian baik sebelum penandatanganan maupun sesudahnya. Setelah persetujuan perjanjian dengan gencatan senjata namun pihak Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan cara melakukan Agrsi Militer pertama.

Pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Aksi militernya, Belanda menduduki kota-kota penting di daerah karisidenan Surabaya. Pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur dipindahkan kembali dari Malang ke Blitar. Pertempuran yang berlangsung di Mojokerto meskipun hanya terjadi tembak menembak saja tak sehebat di daerah lain namun terdapat beberapa korban dari perang itu. Selama peperangan pihak TNI haya bisa melakukan pembumi hangusan hal itu merupakan salah satu cara untuk menghambat laju tentara Belanda. Objek yang menjadi pembumihangusan berupa Jembatan, perkebunan tak jarang juga membumi hanguskan sebuah perkampungan. Kota-kota penting di daerah Karisidenan Surabaya, Malang, Besuki dan Madura telah mereka kuasai. Meskipun demikan para pejuang RI di luar kota-kota pendudukan masih berkuasa. Dengan siasat perang gerilya mereka sering mengadakan serangan kedaerah pendudukan (Sukadri, 1991:146).

 

Gambar 4.1 Jembatan di daerah Dinoyo yang dihancurkan oleh tentara Republik

Sumber: http://www.gahetna.nl (diakses pada 04 Januari 2019)

Aksi Militer Belanda ke 1 diakhiri dengan adanya Persetujuan Renville yang melibatkan Amerika Serikat Melalui PBB sebagai pihak penengah dalam perundingan itu. Amerika Serikat kemudian menjanjikan adanya tempat perundingan di suatu tempat yang bebas, sesuai dengan kehendak pemerintah Indonesia, yang bebas dari pendudukan Belanda maupun RI. Tempat ini ialah sebuah kapal, yang bernama USS Renville.  Akibat dari Persetujuan Renville bagi Jawa timur bahwa daerah kekuasaan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur semakin sempit. Pasukan pasukan Pejuang RI yang berada di daerah Kekuasaan Belanda atau bisa disebut daerah kantong harus hijrah ke daerah RI. Garis pemisah antara daerah yang dikuasai oleh Belanda dan Republik disebut garis Status Quo atau garis Van Mook. Perundingan penentuan garis Van Mook untuk wilayah Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1948 di Mojokerto Jendal Jatikusumo ditunjuk oleh pemerintah Republik. Jendral W.J.K Baay panglima Divisi “A” diberi mandat oleh pemerintahan Belanda untuk mewakili dalam penentuan garis batas wilayah tersebut.

 

Gambar 3.2 Perundingan antara Komisi Belanda dan Indonesia dalam menentukan garis Van Mook atau garis Status Quo di Jawa Timur

Sumber: http://www.gahetna.nl (diakses pada 18 Desember 2018)

Setelah diputuskan letak garis status quo yang baru tersebut wilayah Republik pun semakin sempit. Garis status Quo ini di Jawa Timur memanjang dari daerah BUNGAH (Karsidenan Surabaya) hingga KALIGLIDIK (Karisidenan Malang). Dengan demikian ada daerah yang di kuasai RI (yang biasanya disebut Daerah Pedalaman Madiun, Kediri dan Bojonegoro) dan ada daerah yang diuasai Belanda (yang biasanya disebut Daerah Pendudukan (Surabaya, Malang, Besuki, Madura) (Soewito, 1991:147). Sepanjang tahun 1948 terjadi gencatan senjata namun pemerintah Belanda berniat mendirikan Negara Jawa Timur dengan Recomba Van der Plas. Perlu 1 tahun lamanya proses pembentukan Negara Jawa Timur. Akhir tahun 1948 ternjadi serangan mendadak oleh tentara Belanda ke ibu kota Indonesia pada saat itu di Yogykarta. Penyerbuan tentara Belanda atas Ibu Kota Republik Indonesia ini, maka pasukan-pasukan Indonesia yang sudah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisinya, jika Belanda mulai lagi serangannya, segera diperintahkan menuju kebasis dan daerah gerilya yang telah ditentukan. Untuk daerah Mojokerto dan sekitarnya semua kesatuan telah siap sedia dan merencanakan merebut kembali/menduduki kembali daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Dipihak kita khususnya di daerah Mojokerto terdapat pasukan Sub-teritorium Surabaya yang dibawah pimpinan Letnan Kolonel Kretarto mempunyai 5 Batalyon yakni batalyon-batalyon 18,118,108,110 dan 42. Masing-masing dibawah pimpinan mayor Jarot Subiantoro, Mayor Sucipto, Mayor Darmosugondo, Mayor Isa Edris dan Mayor Mansur Solichy (Nasution, 1979:237 jilid 9).

Di pihak lawan yaitu Belanda menempatkan Divisi A berkedudukan di Surabaya memiliki personil kurang lebih16.000 orang yang dipimpin oleh Mayjen. W.J.K. Baay. Divisi ini terbagi dalam Brigade X dibawah  komando Kolonel Jr. Kran wakil Komandan Letkol Keuning berkekuatan 4000 orang berkedudukan di Malang. Untuk wilayah Mojokerto dengan Kmd. Letkol. Rademakers. Pada tanggal 22 Desember 1948, Belanda bergerak dari sektor Gresik menuju Mojokerto dan 3 hari kemudian sudah ada dekat Mojokerto. Pertempuran sengit terjadi di Kemlagi antara Batalyon Darmosugondo dengan pasukan musuh. Pada 24 Desember dikeluarkan surat perintah siasat oleh Kolonel Soengkono. Operasi tersebut diberi nama “Operasi Hayam Wuruk” yang akan dipimpin oleh Mayor Pramu Raharjo. Tugas operasi, merebut Kota Surabaya dari tangan Belanda. Penyusunan rencana telah disiapkan dengan matang dan pembagian tugas juga suadah disiapkan. Masing-masing Batalyon mendapatkan peran penting pada daerah yang ditugaskan. Pada tanggal 26 Desember 1948 Komando Hayam Wuruk mengadakan rapat dirumah seorang administrates perkebunan di Wonosalam. Meskipun suasanya aman, tetapi dapat dirasakan juga, karena pesawat tebangnya selalu mondar mandir diatas daerah Wonosalam (DHD 45 Mojokerto, 1986:31).

Ditetapkan 4 Batalyon utama yang akan bergerilya yaitu Batalyon Mansur Solichiy (M) ditugaskan menyerang Pacet, Batalyon Mayor Bambang Yuwono (BY) ditugaskan di daerah Mojosari dan sekitarnya, Batalyon Mayor Soetjipto (T)ditugaskan di daerah Trawas ketiga Batalyon tersbut merupakan unsur penggempur Brigade. Sedangkan Batalyon Isa Edris (I) akan menjadi pasukan pendudukan (terirotial), Batalyon MOBRIG menyerang di daerah Dinoyo. Tanggal 27 Desember 1948, pasukan bergerak Wonosalam. Gerakannya dengan formasi satu-satu batalyon demi satu batalyon, dengan jalan setapak atau jalan buatan dari Wonosalam. Route yang diambil yaitu Wonosalam-Carung-Tukum-Bletreng-Lebaksari-Dilem ke Gumeng yang berangkat pertama adalah Batalyon Bambang Yuwono disusul batalyon Mansoer Solichi, kemudian batalyon Tjipto. Komando Hayam Wuruk berada di batalyon Tjipto. Batalyon isa Edris menyusul di belakang komando, dan kemudian menunggu di Gumeng. Batalyon MOBRIG bergerak sendiri dan mengamankan lambung Hayam Wuruk, kemudian harus menyerbu Dinoyo (Rahardjo, 1996:45). Kontak senjata dengan lawan dimulai dari tanggal 28 hingga 31 Desember di berbagai wilayah yang telah di bagi setiap Batalyon.

Setelah tugas pertama dalam Operasi Hayam Wuruk di daerah Pacet dan sekitarnya bisa dikatakan sukses. Daerah Pacet telah direbut kembali oleh pasukan Hayam Wuruk dan pasukan Belanda juga telah mundur dari Pacet, Claket dan Trawas. Untuk merencanakan tujuan awal yaitu merebut kembali wilayah Surabaya Selatan maka diadakan rapat pada tanggal 11 Januari 1949 di suatu daerah di gunung Penanggungan. Disisi lain pihk Republik yang kontra dengan Belanda melaui TNI membentuk pemerintahan Militer yang dijalankan secara Gerilya. Pembentukan itu di lakukan guna merebut kembali wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur Wilayah Jawa Timur Pemerintahan Militer Berada ditangan Panglima Divisi I/Gubenur Milter Jawa Timur Kolonel Sungkono. Tercatat Pemerintahan Militer yang pernah dilakukan di Mojokerto terjadi pada 7 Januari 1949. Pada saat itu setelah berhasil merebut Pacet dan Trawas di daerah gunung Penanggungan dapat diduduki maka segera dibentuk pemerintahan militer. Pada tanggal 13 Januari 1949 Mutaqim diangkat menjadi Wedana Pertama daerah Pacet (Pamoerahardjo, 1996:75).

Terjadi penambahan pasukan dalam Operasi Hayam Wuruk yaitu bergabungnya Mayor Munasir. Untuk melaksanakan siasat No. 8 Komando Hayam Wuruk menggunaka taktik gerilya dalam pelaksanaanya. Daerah pertama ditentuan gunung Penanggungan dengan desa Jedong dan menguasai daerah sekitarnya menghadap ke Utara sampai menguasai jalan raya antara Surabaya-Malang.dipertanggungjawabkan kepada Mayor Bambang Yuwono. Desa Mojo di gunung Penanggungan daerah kedua dan mempengaruhi daerah Trawas dan jalan Surabaya-Malang sebagai daerah operasinya dipertanggungjawabkan kepada Mayor Soetjipto. Daerah ketiga meliputi Selatan Mojosari dengan desa Sanggrahan sebagai pusatnya, menghadapi Mojosari, jembatan Gembung dan sekitarnya. Daerah ketiga ini dipertanggungjawabkan kepada Mayor Mansur Solichy. Daerah keempat ditentukan Pacet sebagai pusatnya, menguasai daerah sekitarnya termasuk Gumeng, dan menjaga keamanan di belakang garis pertahanan kita dari Sumber Brantas dan Selekta. Dipertanggung jawabkan kepada Mayor Munasir.  Daerah kelima, daerah dinoyo dan sekitarnya pusatnya di desa Blendung dipertanggung jawakan kepada Mayor Isa Edris (Rahardjo, 1996:101-102).

Namun dalam operasi gerilya ini mengalamai kekalahan yang mengakibatkan ditangkapnya Mayor Jendral Pamoe Rahardjo hingga terpecah belah ke lima batalyon tersebut. Namun beberapa batalyon melanjutkan Gerilnya untuk terus merebut wilayah yang dikuasai Belanda. Hingga pertempuran tersebut terhenti melalui gencatan senjata dalam perjanjian Roem-Royem pada 14 April 1948. Saat berlangsungnya perjanjian Roem-Royem diberlakukan maka daerah dimana ada pasukan maka daerah itu dianggap sebagai daerah kekuasaanya. Maka sebelum berlaku efektif, Belanda berusaha membersihkan daerah yang dikuasai daeru pejuang republic. Operasi pembersihan itulah yang menyebabkan gencatan senjata tidak bisa diberlakukan (Ayuhannafiq, 2013:185).  pada 23 Agustus 1949 dimulainya Konferensi Meja Bundar (KMB) dan berakhir pada 2 November.

Pada tanggal 22 Desember diadakan rapat di pendopo Makam Troloyo daerah Trowulan yang dipimpin oleh KH. Achyat Chalimy. Pertemuan tersebut berhasil mendatangkan para tokoh Mojokerto. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah naskah yang dinamakan Resolusi Trowulan. Di Mojokerto beberapa suara-suara dan penyataan-penyataan rakyat serta organisasi dan partai-partai membuat resolusi agar Jawa Timur kembali ke Republik Indonesia. Resolusi rakyat tersebut pada akhirnya memaksa Bupati Amin Notowidjojo meletakkan jabatannya. Penyerahan jabatan itu dilaksanakan pada 31 Desember 1949 kepada Mansyur Solichy. Dengan penyerahan itu maka Mansyur Solichy menjabat sebagai penguasa militer sekaligus penguasa sipil di Mojokerto (Ayuhannafiq, 2013:195). Desakan dari masyarakat menginginkan dibubarkannya Negara Jawa Timur semakin gencar. Pada 25 Februari 1950, diadakan konferensi yang menyatakan bahwa pada 25 Februari 1950 Jawa Timur masuk kedalam Republik Indonesia dan Negara Jawa Timur bubar (Soewito, 1994:644).

 

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mojokerto merupakan salah satu dari beberapa daerah yang berada di Jawa Timur yang ikut dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari berbagai kesatuan bersenjata di Mojokerto yang pada tahun 1945 mempunyai barisan sendiri dan merupakan tentara yang berasal dari rakyat yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Pada masa perang kemerdekaan di Mojokerto juga ikut merasakan serangan dari Belanda. Seperti saja serangan pada 17 Maret 1947 yang dilancarkan Belanda ke Mojokerto. Saat bulan Juni Tentara Indonesia di Mojokerto membalas serangan tersebut dan merebut kembali wilayah Mojokerto yang telah dikuasai Belanda baik pemerintahan dan perekonomiannya. pada saat agresi Belanda yang ke 2, pada saat itu TNI hanya bila melakukan gerilya karena keterbatasan wilayah dimana wilayah Republik hanya tersisa sedikit. Perang gerilya yang terjadi pada akhir tahun 1948 di Mojokerto diberinama Wingate Hayam Wuruk yang di komandani oleh Pamoe Rahardjo dengan 4 Batalyon yaitu Batalyon Isa Edris, Batalyon Myor Sucipto, Batalyon Mayor Bambang Yuwono, dan Batalyon Mansur Solichiy.

 

Rujukan

Adeng dkk. 1995. Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemrdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa didaerah Bandung dan Sekitarnya Tahun 1945-1949. Jakarta: Dwi jaya karya.

Ayuhanafiq. 2013. Garis Depan Pertempuran Lasykar Hizbullah 1945-1950.  Yogyakarta: Azzagrafika.

Dewan Harian Cabang 45 Mojokerto. 1986. Rancangan Buku Sejarah Perjuangan Yang Terjadi Di Kab/Kodya Mojokerto. Tidak diterbitkan.

Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakata: Tiara Wacana.

Lestari, Sri. 1988. Peristiwa Penyerban Belanda Ke Mojokerto Dalam Rangka Penguasaan Delta Brantas (17 Maret 1947). Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan.

Nasution., A., H. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 4: Periode Linggarjati. Angkasa: Bandung.

Poesponegoro, Marwati, Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1942-1948). Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rahardjo, Pamoe. 1996. Gerilya dan Diplomasi (Operasi Hayam Wuruk Sebuah Epik Dalam Revolusi). Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa : Jakarta.

Sapto Ari. 1999. Gerilya Kota Di Probolinggo 1947-1949. Tesis Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia: Tesis tidak diterbitkan.

Sjamsudin, Helius & Ismaun. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jendral pendidikan tinggi proyek pendidikan teaga akademik.

SMAD. 1 Oktober 1958. Angkatan Perang Republik Indonesia. Skets Masa, hlm 25.

Soewito, Irna H. N. Hadi.1994. Rakyat Jawa Timur mempertahankan Kemerdekaan jilid 1. Jakarta: PT Grasindo

Sukadri, Heru, Soewarno, R.,A, Umiati. 1991. Sejarah Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur. Jakarta: Departeme Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.