SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Penerapan Model Pembelajaran Example non-example berbasis Nilai Pancasila untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM

IEMHA ROHANA LAILATUL lLATHIIFA, IEMHA ROHANA LAILATUL LATHIIFA

Abstrak


Penerapan Model Pembelajaran Example non-example berbasis Nilai Pancasila untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM

Iemha Rohana PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email Koresponden: iemharohanall@gmail.com

 

Abstrak

Berdasarkan Observasi yang dilaksanakan pada Hari Jum’at, tanggal 11 Januari 2019 di kelas X MIPA 1 SMA Laboratorium UM dengan materi Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang  ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Penerapan model pembelajaran example non-example berbasis nilai Pancasila untuk meningkatan hasil belajar siswa kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM  untuk mengetahui :

(1) deskripsikan penerapan model pembelajaran example non-example kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM;

(2) Untuk menganalisis penerapan model example non-example dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM;

(3) Untuk menganalisisi penerapan model example non-example dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM. Hasil yang menunjukkan tingkat  keaktifan siswa di kelas tersebut masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan respon siswa ketika diberi pertanyaan oleh guru. Respon jawaban yang diberikan siswa cenderung lambat dan tidak menyeluruh. Sedangkan secara matematis dapat dihitung jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan berani mengacungkan tangan selama 2 jam pelajaran hanya satu orang saja. Siswa harus ditunjuk terlebih dahulu agar mau menjawab. Siswa cenderung menanyakan materi yang belum paham kepada teman satu bangkunya bukan kepada guru. Selama pelajaran di hari tersebut tidak ada satupun siswa yang mengajukan pertanyaan. Kesimpulannya, pembelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM masih berlangsung secara pasif. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus tindakan, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan selama 22x40 menit dan dilakukan evaluasi disetiap akhir siklus. Subjek penelitian ini siswa kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM semester genap tahun ajaran 2018/2019. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa yang disapat dari hasil observasi selama pembelajaran dan pada saat evaluasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa di kelas X MIPA 1 mengalami banyak peningkatan. Hasil observasi dalam hal keaktifan siswa aspek disiplin mencapai 63% termasuk kriteria baik, spek toleransi mencapai 40% termasuk kriteria cukup, aspek tanggungjawab 48% termasuk kriteria kurang dan aspek kerjasama 65% termasuk kriteria baik. Sedangkan hasil belajar siswa 13,8% atau 5 siswa termasuk dalam kriteria sangat baik, 22,2% atau 8 siswa termasuk ke dalam kriteria baik, 36,1% atau 13 siswa termasuk ke dalam kriteria cukup dan 27,7% atau 10 siswa termasuk ke dalam kriteria kurang. Ketuntasan belajar siswa 10 siswa tuntas dan 26 tidak tuntas.

Hasil tindakan siklus I diketahui sebagai berikut: dalam hal keaktifan siswa aspek disiplin dengan presentase 71% termasuk kriteria baik, aspek toleransi 48% termasuk kriteria kurang, aspek tanggungjawab 56,25% termasuk kriteria cukup dan aspek kerjasama 71,52% termasuk kriteria baik. Sedangkan hasil belajar siswanya mencapai 36,1% atau 13 siswa termasuk sangat baik, 22,2% atau 8 siswa termasuk baik, 33,1% atau 12 siswa termasuk cukup dan 8,3% atau 3 siswa termasuk kurang. Ketuntasan hasil belajar siswa 25 siswa tuntas dan 11 siswa tidak tuntas.

Hasil tindakan siklus II diketahui sebagai berikut: dalam hal keaktifan siswa aspek disiplin 92,3% termasuk kriteria sangat baik, aspek toleransi 95,1% termasuk kriteria sangat baik, aspek tanggungjawab termasuk kriteria 88,8% dan aspek kerjasama 100% termasuk kriteria sangat baik. Sedangkan hasil belajar siswa mencapai 72,2% atau 26 siswa termasuk sangat baik, 27,7% atau 10 siswa termasuk baik untuk kriteria cukup dan kurang tidak ada. 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah

(1) Penerapan model pembelajaran example non-example di Kelas X MIPA 1 dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu: Pembukaan, Kegiatan Inti Pembelajaran, Refleksi dan Evaluasi;

(2) Penelitian yang dilakukan di kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM dengan menggunakan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan keaktifan siswa pada Standart Kompetensi ancaman terhadap negara dan upanya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;

(3) Penelitian yang dilakukan di kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM dengan menggunakan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Standart

Kompetensi ancaman terhadap negara dan upanya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

(1) Untuk Guru, dapat menggunakan model pembelajaran example non-example agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan harus melakukan dialog dalam pembelajaran agar siswa aktif terutama saat menggunakan model pembelajaran example non-example;

(2) Untuk Siswa, sebaiknya datang ke sekolah dengan persiapan materi yang akan dipelajari di sekolah  dari rumah sehingga akan mempermudah proses pembelajaran dan harus jujur dan saling memberi yang terbaik yaitu bertanya apabila tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan oleh guru.;

(3) Untuk peneliti selanjutnya, pembelajaran model example non-example dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengatasi masalah rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan penggunaan model pembelajaran example non-example hendaknya diterapkan untuk materi yang menuntut siswa aktif, tidak hanya sekedar teori tetapi implementasinya sehingga akan mendorong siswa untuk berpikir lebih aktif;

(4) Untuk Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, agar menindaklanjuti penelitian ini sehingga model pembelajaran example non-example ini bisa terus berkembang dan diterapkan untuk siswa. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan bentuk yang berbeda,misalnya: penelitian pengembangan ataupun eksperimen agar rujukan untuk model pembelajaran yang serupa bisa lebih banyak.

 

Kata Kunci: keaktifan, hasil belajar, example non-example

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) harus diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan watak peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, berbudi pekerti, sopan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Pendidikan sangat penting karena melalui pendidikan dapat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Pendidikan dapat diperoleh dari proses belajar yang terencana, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Menurut PP RI No.32 / 2013 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 2, pendidikan formal adalah jlur pendidikan yang terstruktur dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan yang berada di dalam lingkungan sekolah itu ada pendidik atau guru dan ada peserta didik atau murid. Peran pendidik atau guru di dalam mengajar sangat penting dan utama jadi pendidik atau guru diharuskan menjadi guru profesional. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan pedagogik, dimana guru dituntut untuk aktif, inovatif dan kreatif dalam mengembangkan pembelajaran yang berlangsung dalam kelas. Tidak hanya pembelajaran monoton yang membuat peserta didik bosan dan pada akhirnya tidak memperhatikan pembelajaran, akibatnya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan di awal dalam inddikator tidak bisa tercapai dan pembelajaran hanya sebatas ritual formalitas belaka.

Hal ini sejalan dengan pendapat belajar menurut Gagne dalam teori belajar dan pembelajaran (2010) “Learning is relatively permanent change in behavior that result from past experience or purposeful instruction”. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari hasil pengalaman masalalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Pengalaman diperoleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang direncanakan, sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Menurut thorndike dalam (Omar Hamalik) belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indra. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan atau tindakan. Menurut Edwin Guthrie dalam (Nana Sudjana) mengemukaan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, dia menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara, oleh sebab itu dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap.

Pengertian belajar menurut kamus besar bahasa Indonesia (2014) adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman  (Hamalik, 2006). Menurut pengertian ini belajar adalah merupakan suatu proses kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. Belajar dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Sedangkan menurut Winkel “Belajar adalah proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan skill, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif”. Jadi belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu dan lain sebagainya (Khairani, 2013). Belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah, 2012). Belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar itu merupakan rangkaian kegiatan jiwa-raga, psiko-fisik untuk menuju perkembangan manusia yang seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pembelajaran yang efektif mutlak diperlukan dalam kelas untuk menopang terwujudnya tujuan pendidikan. Pembelajaran yang efektif akan dapat berlangsung dengan pembaharuan struktur kurikulum, sistem pendidikan, dan model pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada kenyataannya, sejauh ini pendidikan masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan merupakan perangkat fakta-fakta yang harus dihafal bukan diahami, pembelajaran di kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, dan pada umumnya ceramah sebagai pilihan utama dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah bukan hanya ditentukan dari lingkungan belajar, salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah guru. Guru berperan sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Guru sebagai fasilitator, diantaranya guru sebagai perencana, guru sebagai peramal, guru sebagai pemimpin dan guru sebagai penunjuk jalan atau pembimbing ke arah pusat belajar.  Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di kelas guru tidak hanya harus berhasil menumbuhkan hubungan yang intensif dengan siswa dan tidak hanya berbekal pengetahuan akan berkenaan dengan bidang studi yang diajarkan, melainkan guru perlu memperhatikan aspek-aspek pembelajaran yang mendukung terwujudnya pengembangan potensi peserta didik.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran, dimana sejak zaman dahulu masih menggunakan pendekatan teacher centered, kemudian dirombak menjadi model pembelajaran yang ruang lingkupnya masih umum untuk membuat siswa aktif namun apabila menggunakan model pembelajaran yang efektif di kelas akan lebih mendekati keberhasilan tujuan dari pembelajaran yang bisa dilihat dari hasil belajar siswa. Model pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan materi yang akan dipelajari, sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung efektif dan mencapai hasil yang maksimal. 

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan pembelajaran, maka diperlukan suatu kondisi belajar yang kondusif dengan didukung model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Model pembelajaran sangat penting diterapkan di kelas karena sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan. Banyak sekali model pembelajaran yang bisa diterapkan, salah satunya adalah model pembelajaran example non-example.

Berdasarkan Observasi yang dilaksanakan pada Hari Jum’at, tanggal 11 Januari 2019 di kelas X MIPA 1 SMA Laboratorium UM dengan materi Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang  ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika . Hasil yang menunjukkan tingkat  keaktifan siswa di kelas tersebut masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan respon siswa ketika diberi pertanyaan oleh guru. Respon jawaban yang diberikan siswa cenderung lambat dan tidak menyeluruh. Sedangkan secara matematis dapat dihitung jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan berani mengacungkan tangan selama 2 jam pelajaran hanya satu orang saja. Siswa harus ditunjuk terlebih dahulu agar mau menjawab. Siswa cenderung menanyakan materi yang belum paham kepada teman satu bangkunya bukan kepada guru. Selama pelajaran di hari tersebut tidak ada satupun siswa yang mengajukan pertanyaan. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

 

Tabel 1.1 Perolehan Skor Hasil Keaktifan Siswa Pada Observasi

Aspek yang dinilai Observasi

Presentase Kriteria

Disiplin 63% Baik

Toleransi 40% Cukup

Tanggungawab 48% Kurang

Kerjasama 65% Baik

 

Perolehan skor hasil keaktifan siswa pada Observasi menunjukkan bahwa aspek disiplin mencapai 63% termasuk ke dalam kriteria baik, aspek toleransi 40% termasuk  ke dalam  kriteria cukup, aspek tanggungjawab 48% termasuk ke dalam kriteria kurang dan aspek kerjasama 65% termasuk ke dalam kriteria baik. Apabila dilihat dari perolehan skor hasil belajar siswa sebagai berikut:

Interval Nilai Kriteria Observasi

Frekuensi Presentase

81-100 SB (Sangat Baik) 5 siswa 13,8%

66-80 B (Baik) 8 siswa 22,2%

51-65 C (Cukup) 13 siswa 36,1%

0-50 K (Kurang) 10 siswa 27,7%

Tabel 1.2 Perolehan Hasil Belajar Siswa Pada Observasi

Berdasarkan tabel perolehan hasil belajar pada observasi dapat dilihat bahwa 13,8% atau 5 siswa termasuk kriteria sangat baik, 8 siswa atau 22,2% termasuk kriteria baik, 36,1% atau 13 siswa termasuk kriteria cukup dan 27,7% atau 10 siswa termasuk kriteria kurang. Apabila dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa sebagai berikut:

Tabel 1.3 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas X MIPA-1 Observasi

Perbandingan Ketuntasan Observasi

Tuntas 10

Tidak Tuntas 26

Apabila dilihat pada tabel diatas maka ada 10 siswa tuntas dan 26 siswa tidak tuntas dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebelum diberikan tindakan dengan nilai rata-rata 65.

Berdasarkan realita diatas, maka diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga menekankan keaktifan siswa sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal. Peneliti menemukan antara lain :

Pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered),  kelemahan dalam pelaksanaannya yakni pembelajaran berjalan membosankan dan siswa-siswa menjadi pasif karena mereka tidak minat. Siswa hanya aktif membuat mencatat saja, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan, dan pengetahuan yang diperoleh lebih cepat terlupakan.

Model pembelajaran example non-example adalah model pembelajaran yang menekankan pada komunikasi dua arah dengan prinsip saling memberi sehingga model ini dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM. Sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Example non-example berbasis Nilai Pancasila untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X MIPA 1 di SMA Laboratorium UM”.

Ada karya ilmiah yang sudah pernah membahas tentang penggunaan model example non-example dalam pembelajaran diantaranya Penerapan Model Pembelajaran Example Non-Example Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas VIII B Di SMP Negeri 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan dalam bentuk skripsi dan fokus kajiannya penerapan model example non-example di SMP Negeri 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan.

 

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan 2006. Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran erta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang prosuktif, kratif, inovatif, dan afektif.

Penataan ulang PKn menjadi PPKn salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan.

Mengorganisasikan Kompetensi Dasar dan idikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma UUD Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka tunggal ika serta wawasan dan komitmen Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi:

(1) Pengetahuan Kewarganegaraan,

(2) Sikap Kewarganegaraan,

(3) Keterampilan Kewarganegaraan,

(4) Keteguhan Kewarganegaraan,

(5) Komitmen Kewarganegaraan, dan

(6) Kompetensi Kewarganegaraan.

Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh.

Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian roses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

 

Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Ketika belajar manusia bisa mengembangkan potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Tanpa belajar manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat terjadi dimana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebutuhan manusia akan belajar tidak akan pernah berhenti selama manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan karena dunia dan isinya termasuk manusia selalu berubah.

Pengertian belajar menurut James O. Whittaker yang dikutip Ainurrahman (2016:35) bahwa belajar merupakan proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar juga suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pembelajaran pada hakikatnya sangat terkait dengan bagaimana membangun interaksi yang baik antara dua komponen yaitu guru dan peserta didik. Interaksi yang baik dapat digambarkan dengan suatu kondisi dimana guru dapat membuat peserta didik belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk memperlajari apa yang ada dalam kurikulum sebagai kebutuhan mereka. Menurut Winarno (2013:72) yang menyatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu rangkian kejadian yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Hal ini senada dengan yang  dikemukakan Sanjaya (2006:13) bahwa tujuan dari pengelolaan pembelajaran adalah terciptanya kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa terpaksa apalagi tertekan. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab guru sebagai pengelola pembelajaran yang kondusif sangat dibutuhkan.

 

Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan tentang norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan bagi suatu negara. Hal ini dimaksudkan untuk mempublikasikan dan sekaligus melibatkan warga negara dalam segala aktifitas publik. Praktek pendidikan norma-norma dalam kehidupan dan bernegara dalam kurikulum pendidikan nasional terwujud dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sebelum adanya pembaharuan kurikulum yaitu kurikulum satuan pendidikan (KTSP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dikenal dengan mata pelajaran Pendidikan.

Kewarganegaraan (PKn). Menurut Al Hakim, dkk (2012:8) pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berfungsi untuk membina kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan jiwa dan nilai konstitusi yang berlaku yaitu UUD 1945. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang mendiskusikan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Winarno (2013:64) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materinya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada siswa atau warga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggungjawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

Pertimbangan PKn berubah kembali menjadi PPKn adalah karena pada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat KTSP Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga seolah hilang dalam mata pelajaran PKn ketika ada pembahasan tentang Pancasila, hanya diulas secara singkat. Oleh karena itu, pada saat ini Pancasila dimunculkan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Masuknya Pancasila sebagian dari perubahan mata pelajaran PKn menjadi PPKn adalah sebagai bagian dari penguatan empat pilar kebangsaan yang meliputi : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

 

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkontribusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni :

1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic commitment, and civic responsibility);

2) pengetahuan kewarganegaraan;

3) keterampilan kewarganegaraaan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility). Secara khusus tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu :  

1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;

2) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

3) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggungjawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

 

Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/sederajat

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) adalah sebagai berikut: 1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; 2) Undang-undang 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk Negara Indonesia.

Tabel 2.1 Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PPKn SMA/MA

No. Ruang Lingkup Materi

1.

2.

3.

4. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk Negara Indonesia.                Ketahanan dalam stategi mencegah ideologi Pancasila dalam ancaman non-militer . Mencegah ancaman integrasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan Landasan Konstitusi. Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan dari ancaman dengan Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi dalam mencegah adanya ancaman militer maupun non-militer.

 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014)

Hal-hal yang dibahas pada kurikulum 2006 bukan berarti dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi dikaitkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan. Empat pilar kebangsaan merupakan empat nilai atau empat ajaran yang pada mulanya disosialisasokan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 2009. Hal ini dilandasi atas keprihatinan semakin lunturnya kepribadian dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bangsa yang lupa terhadap nilai-nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Gejolak sosial terjadi di banyak daerah. Kekerasan, pemaksaan kehendak, dan anarkisme menjadi headline berita media. Kasus korupsi semakin mewabah dan seolah menjadi budaya.

 

Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pengertian Model Pembelajaran

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga dapat meraih hasil belajar yang optimal.

Menurut Soekamto dalam Shoimin (2014:23) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini berarti model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. Sedangkan menurut Kardi dan Nur (2000:9) dalam Shoimin (2014:24) mengatakan bahwa istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur.

Definisi tentang model pembelajaran di atas dapat diartikan sebagai prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran itu sendiri, suatu langkah untuk bisa mengelola suatu kelas agar siswa bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk bisa memilih model pembelajaran yang bisa mengaktifkan suasana kelas menjadi ramai dengan diskusi antara siswa yang satu dengan lainnya maupun dengan guru. Seorang guru dalam menerapkan suatu model pembelajaran mempunyai tujuan, agar siswa tidak sebagai penonton disaat guru menerangkan materi pelajaran.

 

Model Pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila

Model pembelajaran yang menyenangkan adalah dambaan bagi siswa dan guru, sebab masalah klasik yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah guru memang sangat sulit untuk melepaskan diri dari model Problem Basic Learning membuat siswa mengantuk dan bosan mendengarkan. Dalam model Problem Basic Learning banyak hal yang memang sangat merugikan siswa. Maka dari itu sampai sekarang banyak siswa yang tidak tertarik apabila ada mata pelajaran PPKn sebab mereka memiliki pemikiran apabila saat pembelajaran berlangsung pelajaran PPKn sangat membosankan dan membuat mengantuk apabila mendengarkan guru.

Model Pembelajaran Example non-example

 

Model pembelajaran example non- example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Menurut teori konstruktivisme, prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa melainkan membantu siswa membanguan pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri. Melalui model pembelajaran example non-example guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan ide-ide mereka sendiri (Riensuciati : 2013).

Model example non-example adalah salah satu model yang dapat di gunakan untuk membuat siswa lebih leluasa, lebih bebas, lebih mandiri, lebih menyenangkan, lebih semangat dalam mengerjakan tugas sebab kalau siswa senang mereka tidak akan merasa memiliki beban untuk mengerjakan tugas. Model example non-example dapat menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah belajar PPKn siswa di dalam kelas, karena model pembelajaran tersebut mensitimulasi siswa untuk belajar aktif melalui kemampuan bertanya dan menjawab permasalahan sosial dengan analisis yang cermat, meningkatkan kemampuan kognitif dan sikap positif dengan siswa lain sehingga siswa dapat menerapkan meteri PPKn dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila.

 

Langkah-langkah Example non-example

Menurut (Novianto: 2013) langkah-langkah dalam pembelajaran

yang akan dilaksanakan, antara lain:

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran,

2) Guru menempelkan  gambar di papan tulis,

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan/menganalisis gambar,

4) Melalui diskusi kelompok 5-6 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas,

5) Tiap  kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya,

6) Guru mulai menjelaskan mulai dari pertanyaan, komentar, dan jawaban, dan

7) Guru beserta peserta didik menyimpulkan materi. 

Menurut Huda (2014 : 235) langkah-langkah penerapan model pembelajaran example non-example dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran,

2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP,

3) Guru membentuk kerlompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 2-3 siswa,

4) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memperhatikan atau menganalisis gambar,

5) Mencatat hasil diskusi dan analisis gambar pada kertas,

6) Memberi kesempatan bagi setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya,

7) Bedasarkan komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai, dan 8) Penutup.

Berdasarkan beberapa pendapat yang diatas dapat disimpulkan bahwa setiap langkah-langkah dalam model pembelajaran example non-example hampir semuanya sama, intinya itu guru harus mampu menyesuaikan antara gambar dan materi harus relevan. Untuk dapat melakasanakan model pembelajaran example non-example yang memanfaatkan media gambar sebagai penunjang proses pembelajaran, maka guru harus mampu memilih gambar yang tepat agar peserta didik mampu memahami.Persiapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu persiapan materi. Bentuk rancangan pembelajaran terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi pengajaran, lembar kegiatan siswa (LKS), kelengkapan media dan sumber pembelajaran.

Penelitian model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran harus diiringi dengan suatu pertimbangan untuk mendapatkan kebaikan atau kelebihan. Kelebihan dan kekurangan example non-example sebagai berikut :

Menurut Shoimin (2014:76) keuntungan dari model pembelajaran example non-example, antara lain:

1) Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih komplek,

2) Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example non-example, dan

3) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non-example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example.

Menurut Hamdani (2011:94) juga berpendapat bahwa, model pembelajaran example non- example mempunyai kelebihan, antara lain:

Siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar,

a) Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar dan

b) Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, sedangkan kekurangannya, antara lain:

a) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar,

b) Memakan waktu yang lama, dan

c) Sulit diterapkan pada siswa yang kurang memiliki kemampuan menganalisis (Departemen Pendidikan Nasinoal, 2007:217)

 

Nilai Pancasila

Nilai

Nilai merupakan realita abstrak. Nilai kita rasakan dalam diri kita masing-masing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup. Oleh sebab itu, nilai menduduki tempat penting dan strategis dalam kehidupan seseorang, sampai pada suatu tingkat di mana orang lebih siap untuk mengorbankan hidup mereka daripada mengorbankan nilai (Fitri, 2012:89).

Nilai adalah hal yang terkandung dalam diri (hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada prinsip akhlak yang merupakan dasar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (Sumantri dalam Gunawan, 2012:31). Selanjutnya (Richard Eyre dan Linda dalam Gunawan, 2012:31) menyebutkan bahwa nilai yang benar dan diterima secara universal adalah nilai yang menghasilkan suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif, baik bagi yang menjalankan maupun bagi orang lain.

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat, nilai  merupakan prefensi yang tercermin dari perilaku dan nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebijakan dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh seseorang sehingga ia merasakan kepuasan dan merasa menjadi manusia yang sempurna.

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai adalah hal yang terkandung dalam diri (hati nurani) manusia, menghasilkan suatu perilaku positif sebagai daya pendorong yang menjadi pedoman dalam hidup.

 

Pancasila

Pancasila adalah kristalisasi kepribadian bangsa. Suatu ajaran yang dinilai paling tepat untuk kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dipelajari, dipahami, dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya dan menggambarkan adanya paham persatuan.

Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila meliputi lingkup pengertian secara etimologis, historis dan terminologis (Kaelan, 2004 : 20). Oleh karena itu, Pancasila wajib dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia, berikut ini adalah uraian singkat dari Pancasila:

Secara etimologis, Pancasila terdiri dari dua kata dari Sansekerta yaitu Panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Sehingga, Pancasila adalah lima prinsip atau asas.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta “Pancasila” memiliki dua macam arti yaitu Panca artinya lima dan syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur kemudian Pancasila juga memiliki arti Panca artinya lima dan syiila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah laku, yang penting atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima aturan tingkah laku yang penting. (Noor Ms Bakry , 2010:14)

Secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila baik dari segi istilah maupun proses perumusan sampai menjadi dasar negara yang sah, berikut ini adalah prosesnya.

Perumusan dari sidang BPUPKI pertama diketuai oleh K.R.T Radjiman Widyodiningrat. Ketika sidang tersebut, ia menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, Mr.Mochamad Yamin, Dr.Soepomo dan Ir.Soekarno mengajukan rumusannya. Mr.Mochamad Yamin yang menjadi tokoh pertama mengajukan rumusannya pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut terdiri dari lima unsur, yaitu :

1)Perikebangsaan;

2) Perikemanusiaan;

3) Periketuhanan;

4) Perikerakyatan; dan

5)Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian tokoh kedua yaitu Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan rumusannya, yaitu :

1) Persatuan;

2) Kekeluargaan,

3) Keseimbangan lahir dan batin; Keadilan Rakyat, dan

4) Musyawarah. Tokoh terakhir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengajukan rumusannya, yaitu :

1) nasionalisme dan kebangsaan Indonesia;

2)Internasionalisme dan perikemanusiaan;

3) mufakat atau demokrasi; 

4) Kesejahteraan sosial, dan

5) Musyawarah. Rumusan yang disahkan terdapat pada Pembukaaan UUD Tahun 1945 alenia IV.

Secara terminologi atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi dasar negara. Secara yuridis dan dalam Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa,

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3) Persatuan Indonesia,

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditinjau dari segi subyektif, nilai luhur Pancasila disebut Ekaprasetya Pancakarsa atau lekat tunggal untuk melaksanakan lima kehendak untuk manusianya dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan Rakyat Indonesia bukan pedoman untuk negaranya yang berbunyi.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu :

1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,

2) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup,

3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan

4) Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain (Noor Ms Bakry, 2010 : 70).

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berikut pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :

1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia,

2) Saling mencintai sesama manusia,

3) Mengembangkan sikap tenggang rasa,

4) Tidak semena-mena terhadap orang lain,

5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,

6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan

7) Berani membela kebenaran dan keadilan (Tap MPR No.1/MPR/2003)

Sila Persatuan Indonesia. Berikut pengamalan sila persatuan Indonesia, yaitu:

1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan,

2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,

3) Cinta tanah air dan bangsa,

4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertahan air Indonesia, dan

5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Berikut pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu :

1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyaraka,

2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,

3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputsan untuk kepentingan bersama,

4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan,

5) Dengan itikat baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah,

6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani luhur,

7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan

8) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berikut pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu :

1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan,

2) Bersikap adil,

3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,

4) Menghormati hak-hak orang lain,

5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain,

6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain,

7) Tidak bersifat boros,

8) Tidak bergaya hidup mewah,

9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan

10) Suka bekerja keras.

Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda. Dalam perbedaan ini, mempunyai sikap yang sama dalam melihat nilai-nilai Pancasila. Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya wajib diajarkan.

 

Nilai Pancasila

Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mempunyai dimensi fleksibilitas atau kelenturan, hal ini karena di dalam Pancasila terkandung beberapa nilai. Kaelan (2004:148) nilai Pancasila dibagi menjadi 3 yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Berikut penjelasannya :

 

1. Nilai Dasar Pancasila

Pengertian nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bersumber dari ajaran Tuhan yang menjadi dasar kerohanian. Dalam penerapan berbudi pekerti dapat dinilai dari kecenderungan tingkah laku atau perilaku yang ditunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat yang menunjukkan budi pekerti yaitu pandai berterima kasih atas rahmat dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia yang beriman kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, nikmat yang kita peroleh dari Tuhan tidak terbatas jumlahnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya.

Rukiyati, dkk (2013: 58) arti dan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain adalah sebagai berikut:

1) Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pencipta seluruh apa yang ada di alam semesta.

2) Menjamin penduduk untuk dapat memeluk suatu agama dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

3) Warga negara wajib mempunyai agama dan tidak dierbolehkan atheis. Dalam proses pembelajaran anak usia sekolah dasar haruslah diterapkan degan cara meyakini bahwa Tuhan itu ada dan menjalan ibadah sesuai dengan kepercayaan.

 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku manusia sesuai nilai-nilai moral dengan memperlakukan sesuatu dengan semestinya. Dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai-nilai bahwa negara harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dapat mewujudkan tujuan tercapainya harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hal yang paling dasar yang harus dijamin dalam pemerintahan di Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan manusia yang bermoral, berbudaya dan beragama. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh sifat adil karena hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan Konsekuensi nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling meghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (Darmdiharjo dalam Kaelan (2010 : 81).

Berbudaya harus mempunyai sifat adil. Dalam hukum di Indonesia manusia mempunyai kedudukan yang sama serta mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Manusia harus bersikap adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat bangsa dan negara, lingkungan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.