SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Kontribusi Gerakan Pemuda Ansor dalam Membantu Politik NU pada Pemilu tahun 1955 di Banyuwangi

Lily Dewi Indahsari, Lily Indahsari

Abstrak


KONTRIBUSI GERAKAN PEMUDA ANSOR DALAM MEMBANTU POLITIK NAHDLATUL ULAMA PADA PEMILU TAHUN 1955 DI BANYUWANGI

Lily Dewi Indahsari  Najib Jauhari, S.Pd., M.Hum Dra. Yuliati, M.Hum Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

E-mail: lily.sejarah@gmail.com

 

Abstrak

NU yang beraliran Ahlusunnah Wal Jama’ah pertama kali didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya. Selain bergerak di bidang sosial keagamaan, NU juga pernah merambah ke jalur politik. Partai politik NU dibentuk pada tahun 1952 setelah memutuskan untuk tidak lagi berafiliasi dengan Masyumi. Pendududuk muslim beraliran Ahlusunnah Wal Jama’ah tersebar di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang wilayahnya berada di ujung timur Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian historis yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan sejarah). Temuan peneliti diantaranya,

(1) di Kabupaten Banyuwangi terdapat 2  NU Cabang Banyuwangi berdiri pada tanggal 16 Januari 1930, namun baru disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 Februari 1930. Sedangkan NU Cabang Blambangan didirikan pada tanggal 12 Oktober 1944. Ansor cabang Banyuwangi diperkirakan berdiri setelah diadakannya Muktamar ke-IX.

(2) Peran atau kontribusi Ansor dalam politik NU pada pemilu 1955 adalah sebagai tim sukses pemenangan partai. Ansor bergabung dalam Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama) bersama anggota NU dan Muslimat NU. Anggota-anggota yang bergabung dalam Lapunu tersebut bertugas untuk mendata simpatisan partai NU dan melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemilihan umum dan arahan dalam mencoblos tanda gambar partai NU. 

 

Kata Kunci: Ansor, Pemilu, Banyuwangi.

Demokrasi Pancasila merupakan mekanisme pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia. Mulanya, negara Indonesia mendapatkan banyak pengaruh dari berbagai paham atau berbagai ideologi yang ada, seperti sosialisme, liberalisme, komunisme, dan paham-paham bernafaskan agama. Menurut Feith (1999:xii-xvii) pada masa demokrasi Liberal, terdapat lima pemikiran politik di Indonesia, diantaranya yakni Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Banyaknya pilihan paham ideologi yang ada membuat negara Indonesia mengambil langkah untuk menciptakan ideologinya sendiri yang bersifat heterogen dan dapat diterima oleh segala kalangan. Melalui banyak pertimbangan dari tokoh-tokoh negarawan dan atas dasar ke-Bhineka-an, terciptalah ideologi Pancasila. Bentuk pemerintahan dari negara Indonesia adalah republik, dengan presiden sebagai kepala negara. Sistem politik negara Indonesia berdasar pada Trias Politika, seperti negara-negara demokrasi lainnya yang lembaga pemerintahannya terbagi menjadi tiga yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif .

Menurut Miriam Budiardjo (1982: 2) pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik di negara-negara demokratis ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pasca pengakuan kedaulatan kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Liberal. Pada masa ini tumbuh berbagai partai politik di Indonesia. Perubahan-perubahan yang dilakukan setelah masa kemerdekaan merupakan gambaran mengenai ketidak-matangan pemerintahan negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakselarasan pemikiran para tokoh negarawan menjadi andil dalam problematika tersebut. Diselenggarakannya pemilu (pemilihan umum) diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Rancangan Undang-undang menyangkut pemilihan umum diwujudkan dalam UU No. 7—1953, LN No. 29 – 1953, yang berisikan tentang pemilihan umum anggota DPR dan anggota Konstituante yang masing-masing berlangsung tanggal 29 September dan 15 Desember 1953 (Kantaprawira, 2006: 87).

DPR dan UUD yang ada dalam negara kesatuan masih bersifat sementara sehingga untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, maka diperlukan pelaksanaan pemilihan umum. DPRS akan digantikan dengan DPR hasil pemilihan umum. UUDS diganti dengan UUD  yang disusun oleh konstituante (badan pembuatan UUD), anggota konstituante juga dipilih dari pemilihan umum. Negara demokratis yang dianggap berhasil umumnya memiliki lebih banyak partisipasi masyarakat, karena masyarakat tidak buta politik dan sadar akan pentingnya keikutsertaan dalam jalannya pemerintahan. Perbedaan ras, suku, dan agama menimbulkan kemajemukan pemikiran, maka tidak heran apabila negara Indonesia menganut multipartai. Harapan-harapan terletak pada partai-partai yang seharusnya memang berperan sebagai perantara aspirasi rakyat. Loyalitas masing-masing individu tergantung pada kedekatan emosional maupun kedekatan akademik.

Partai politik yang menjadi fokus penelitian adalah partai Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama memiliki organisasi pemuda yang dinamakan Gerakan Pemuda Ansor. Partai Nahdlatul Ulama merupakan partai baru yang sebelumnya berfusi dengan partai Masyumi. Sebagai partai baru, Nahdlatul Ulama terbilang sukses dalam menggandeng banyak partisipan. Alasan pemilihan judul yakni adanya kedekatan emosional penulis dengan wilayah yang dijadikan lokasi penelitian dan adanya ketertarikan penulis mengenai kegiatan partisipasi terhadap politik di Indonesia pada tahun 1955. Selain itu, alasan pemilihan judul diatas juga dipengaruhi oleh kedekatan akademik penulis. Penulis yang merupakan mahasiswa sejarah melakukan penelitian sejarah untuk menempuh dan menyelesaikan studi sarjana.

 

METODE

Ruang Lingkup penelitian terdiri dari lingkup spasial, lingkup temporal dan lingkup kajian. Lingkup spasial terbatas pada wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung timur provinsi Jawa Timur. Alasan penulis memilih wilayah ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal penulis dan eksistensi NU di Banyuwangi cukup kuat berdasarkan banyaknya jumlah pengikut dan jumlah pondok pesantren berbasis NU. Lingkup temporal difokuskan pada tahun 1955 karena pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Sedangkan lingkup kajian menggunakan metode sejarah sehingga penelitian menghasilkan tulisan mengenai Kontribusi Gerakan Pemuda Ansor dalam Politik NU pada Pemilu tahun 1955 di Banyuwangi yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan menggunakan metode historis. Menurut Kartodirjo (1982: xi), metode penelitian yang berkaitan dengan masalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Sebagaimana ilmu lainnya, sejarah juga memiliki unsur yang berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan seluruh tubuh pengetahuan serta menstrukturasi pikiran, hal ini disebut sebagai metode historis. Metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah.

Metode sejarah berhubungan langsung dengan prosedur, proses, atau teknis yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang akan diteliti (Sjamsuddin, 2007: 7). Kuntowijoyo (2005: 89) dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu

(1) Pemilihan topik,

(2) Pengumpulan sumber,

(3) Verifikasi (kritik sumber),

(4) Interpretasi: analisis dan sintesis, dan

(5) Penulisan.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika NU dan Ansor Cabang Banyuwangi-Blambangan Hingga Tahun 1955

Paham Wahabi sudah ada dan membuat resah umat Islam di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Banyuwangi merupakan salah satu diantara banyak wilayah di Indonesia yang juga mulai dipengaruhi oleh paham Wahabi meskipun dampaknya tidak begitu luas, hal tersebut mengusik dan menyita perhatian beberapa ulama, salah satunya yakni Kiai Haji Kiagus Saleh Syamsudin. Beliau merupakan Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah yang memiliki pesantren di daerah Lateng. Kiai Saleh Syamsudin terkenal dengan nama Kiai Saleh Lateng, beliau kritis dan memiliki perhatian lebih terhadap maraknya paham Wahabi. Perjuangan Kiai Saleh dalam memperjuangkan Ahlussunnah wal Jama’ah dan upayanya dalam membendung Wahabisme di Banyuwangi membuahkan hasil. Kepiawaian Kiai Saleh dalam berorganisasi dan memimpin memang sangat dibutuhkan untuk memberi pengaruh besar pada ajaran Aswaja khususnya di tempat asalnya yakni Banyuwangi. Pada Muktamar ke-3 di Surabaya pada tahun 1928 Kiai Saleh menjadi salah satu Mustasyar PBNU bersama Syekh Abdul Alim Ash-Shiddiq India, Syekh Ahmad Ghanam al-Amir Mesir, Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah, Kiai Haji Ma’ruf Kediri, Kiai Haji Saleh Juwono,  Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Zuhdi Pekalongan, Kiai Haji Abbas Pekalongan, dan Abdurahman Banten (Anam, 1997:19).

Keterlibatan Kiai Saleh dalam Muktamar pertama dan ketiga cukup besar, maka tidak mungkin apabila di Banyuwangi itu sendiri belum ada cabang NU. Terdapat majelis yang dibentuk oleh Kiai Saleh dan Ulama-ulama lainnya, majelis tersebut bertujuan untuk merintis cabang NU di Banyuwangi. Salah satunya yakni Nasihin atau rapat umum. Selain mengajarkan tentang keaswajaan dan hal-hal keagamaan, majelis ini juga memiliki tujuan untuk memperkenalkan NU pada santri dan masyarakat luas. Salah satu pelaksanaan Nasihin dilakukan pada pertengahan Februari tahun 1927 di Sraten, Kecamatan Cluring. Majelis ini bahkan dihadiri oleh Kiai Haji Hasyim Asyari, Kiai Haji Wahab Chasbullah, dan Kiai Haji Shiddiq dari Jember (Tim PCNU Banyuwangi, 2016:76).

Selain rapat besar atau Nasihin, juga ada pengajian besar yang diberi nama Nahdlatul Islamiyah. Pengajian besar ini merupakan pengajian umum yang dilaksanakan di Masjid Jami’ Banyuwangi (kini dinamakan Masjid Agung Baiturrahman), letaknya strategis karena berada di sebelah barat alun-alun kabupaten Banyuwangi. Tanggal 16 Januari 1930, K.H Wahab Hasbullah menghadiri kegiatan tersebut dan beliau mengusulkan Nahdlatul Islamiyah untuk menjadi Cabang NU di Banyuwangi. Usulan tersebut lalu dibawa ke meja rapat pengurus  Nahdlatul Islamiyah dan tokoh ulama Banyuwangi lainnya. Rapat tersebut digelar di tempat tinggal Kiai Maksum dan saat itulah terbentuk NU Cabang Banyuwangi. Selain itu juga dibentuklah struktur kepengurusan yang terbagi menjadi dua bagian yakni Haiat Suriyah dan Haiat Tanfidziyah (Tim PCNU Banyuwangi, 2016: 81-83).

Berdirinya NU cabang Banyuwangi sangat memberikan peran yang besar dalam persebaran ajaran Ahlussunnah Waljamaah di Banyuwangi. Tokoh-tokoh agama menyatukan visi dan misi demi meningkatkan konsistensi ajaran tersebut ke masyarakat luas, salah satu caranya yakni dengan mendirikan pondok pesantren tradisional hingga mengadakan pengajian-pengajian yang rutin dilaksanakan untuk masyarakat muslim umum. Berdirinya NU cabang Banyuwangi ini juga dilegalkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai organisasi berbasis keagamaan dan berbadan hukum, legalisasi tersebut tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Nomor IX tanggal 2 Februari tahun 1930 (De Indische Courant, 1933).

Beberapa tahun setelah berdirinya NU Cabang Banyuwangi, dibentuklah NU Cabang Blambangan, jadi dalam satu wilayah terdapat 2 cabang NU. Hal ini dilatar belakangi oleh luasnya wilayah Banyuwangi yang terdiri dari 14 kecamatan dan akses transportasi yang saat itu belum efisien. Wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 2 berdasarkan dengan akses transportasi, wilayah yang dilewati oleh kereta api yang dapat dikatakan aksesnya lebih mudah untuk menuju ke pusat kabupaten dan wilayah yang akses jalan raya belum didukung oleh transportasi yang memadai, belum adanya transportasi antar kota. Perwakilan Kiai atau santri yang berasal dari daerah Banyuwangi selatan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menuju ke pusat Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari catatan pribadi Kiai Achjat Irsad (ditulis ketika beliau masih hidup), bahwa NU Cabang Blambangan terbentuk pada 12 Oktober 1944 dan berpusat di Kecamatan Srono. Melalui kesepakatan bersama, yang menjadi Rais Syuriyah NU Cabang Blambangan yaitu K.H. Dimjati, beliau sangat aktif memenuhi undangan-undangan di ranting-ranting NU. 

Muktamar dilaksanakan 4 tahun sekali, namun dalam kondisi tertentu yang amat mendesak, muktamar dapat dilaksanakan. Muktamar tersebut biasa disebut dengan muktamar luar biasa yang keputusannya diatur oleh pimpinan pusat dan berdasarkan Tanwir.Sedangkan yang dimaksud dengan muktamar luar biasa yaitu pertemuan yang diadakan darurat yang dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang membahayakan suatu organisasi seperti kekosongan kepemimpinan. Pada dasarnya muktamar adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan terkait dengan kepentingan politik sebuah partai, di mana hal tersebut tentu akan berhubungan dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan partai yang bersangkutan. Pelaksanaan sebuah muktamar bisa saja akan mempengaruhi kredibilitas partai tersebut di mata masyarakat, yang mana hal ini terkait dengan berbagai hasil keputusan yang akan diambil di dalam kegiatan tersebut.

Muktamar NU pernah dilaksanakan di Banyuwangi beberapa tahun setelah disahkannya NU Cabang Banyuwangi. Pertumbuhan NU dari tanggal kelahiran resminya semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi hak tersebut. Pertama, organisasi sebagai wadah diskusi dan tempat berkumpulnya para ulama yang selama ini berdiri independen dan mandiri tanpa kerja sama dan dukungan pihak lain, maka dengan adanya NU para ulama saling mendukung dan bersama atas dasar memiliki tujuan yang sama. Kedua yakni ingin menunjukkan bahwa kekuatan kalangan muslim dengan paham Ahlusunnah wal Jama’ah di Indonesia amat solid. Ketiga, memotivasi kalangan ulama untuk menunjukkan tumbuh kembangnya kekuatan komunitas-komunitas muslim yang selama ini dibinnya. Keempat, sebagai wadah untuk melanjutkan proses pewarisan ajaran Islam dan menyebarluaskan ilmu (Muzadi, 1994:77).

Muktamar telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Memang tiga kali muktamar awal dilaksanakan di Surabaya saja, namun mukatamar-muktamar selanjutnya dilaksanakan di Semarang hingga Banjarmasin. Pada tahun 1929, muktamar di Semarang menunjukkan antusiasme anggota muktamar semakin besar. Cabang-cabang NU mulai terbentuk di daerah-daerah pelosok, termasuk di Banyuwangi. Hingga pada tahun 1934, NU Cabang Banyuwangi dipilih menjadi penyelenggara muktamar ke-IX.

KH. Abdul Wahad Hasbullah menunjuk Banyuwangi untuk menjadi pelaksana muktamar ke-IX, keputusan tersebut ditetapkan saat Muktamar ke-VIII di Jakarta pada 7 Mei 1933. Ditunjuknya Banyuwangi sebagai tuan rumah muktamar tentu menjadi kehormatan sekaligus tantangan tersendiri bagi NU Cabang Banyuwangi. Langkah-langkah strategis dilakukan untuk mempersiapkan agenda akbar tersebut. Inisiatif pertama adalah dengan melakukan restrukturasi terhadap Pengurus Cabang Banyuwangi. Kiai Saleh menjadi pemimpin sidang  rapat tertutup dalam pergantian struktur kepengurusan syuriyah dan tanfidziyah. Kiai Syamsuri Singonegaran yang sebelumnya menjadi katib, menggantikan rais sebelumnya yakni Kiai Maksum Kemasan. NU Cabang Banyuwangi juga meminta kepada PBNU untuk mengutus ‘anggota eksekutif” untuk menunjang persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh NU Cabang Banyuwangi (De Indische Courant, 1933: 1). Jawaban atas permintaan NU Cabang Banyuwangi tersebut dibalas oleh PBNU dengan mengutus K.H.M. Noer untuk menghadiri kongres yang ke IX di Banyuwangi (Masyhuri, 1997:85).

Sebuah acara besar tentunya membutuhkan partisipasi dari sejumlah massa, demi mensosialisasikan pelaksanaan Muktamar NU ke-IX kepada masyarakat lokal, maka pada tanggal 10 Desember tahun 1933 diadakanlah rapat umum di Madrasah Al-Khairiyah di pusat Banyuwangi. Rapat umum ini berlangsung meriah, karena lebih dari 2000 orang datang untuk menyaksikannya. Tidak hanya Nahdliyin tetapi juga datang para pejabat dari pemerintahan, kepolisian, penegak hukum, penghulu, dan sejumlah Kiai dari Banyuwangi (De Indische Courant, 1933: 3).

Demi lancarnya Muktamar ke-IX, panitia menyiapkan beberapa tempat. Rapat umum muktamar ditempatkan di halaman Masjid Jami’ yang berada di sebelah barat alun-alun dan dekat dengan Pendopo Kabupaten Bnayuwangi. Sebagai tempat pelaksanaan pembukaan dan rapat komisi sidang Tanfidziyah, disediakan ruangan-ruangan di madrasah Al Khairiyah. Madrasah Al-Khairiyah merupakan sekolah berbasis Islam modern yang pertama, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan dilengkapi dengan bangku-bangku kayu seperti sekolah-sekolah elite priyayi lainnya. Berlokasi tidak jauh dari Masjid Jami’ dan alun-alun Kabupaten Banyuwangi, kurang lebih berada sekitar 200 meter sebelah barat Masjid Jami’ (De Indische Courant, 1933).

Tamu-tamu dari luar Kabupaten Banyuwangi diberi tempat singgah di pesantren milik Kiai Saleh Syamsudin, berada di kelurahan Lateng atau di Kampung Arab. Saat itu, pesantren milik Kiai Saleh merupakan bangunan paling megah dengan lantai ubin bermotif indah. Suatu bangunan yang desainnya belum banyak dibangun oleh masyarakat luas pada masanya. Gedung tersebut memiliki 14 bilik  kamar dan beberapa kamar mandi. Selain di pesantren milik Kiai Saleh, para tamu undangan juga disediakan tempat untuk menginap di pesantren-pesantren kecil di area Banyuwangi yang dekat dengan lokasi Muktamar ke-IX dan ada pula yang ditempatkan di rumah-rumah penduduk sekitar (Tim PCNU, 2016: 106).

Persiapan demi persiapan telah matang dilakukan, kerja sama antara panitia dengan para ulama dan para Nahdliyin dipertaruhkan dalam sukses tidaknya acara yang bersifat nasional ini. Pada tanggal 21 April 1934, Muktamar NU ke-IX dibuka di Madrasah Al-Khairiyah. Acara pembukaan dilaksanakan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Cabang NU Banyuwangi, utusan-utusan dari Cabang NU dari berbagai daerah lain, dan para tamu undangan. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari Ketua Konsul NU Wilayah Pasuruan yakni K.H. Abdurrahman. Beberapa dekade awal berdirinya NU belum ada pengurus NU di tingkat wilayah, karena belum ada batas teritorial provinsi, maka dari itu konsul Pasuruan mencakup wilayah Banyuwangi hingga Bali dan Nusa Tenggara (Tim PCNU Banyuwangi, 2016: 107).

Pelaksanaan Muktamar NU ke-IX yang dilakukan di Banyuwangi menjadi titik tolak bagi NU untuk menuju masa perkembangan. Terdapat tiga alasan yang mendasari pernyataan sebelumnya, yang pertama yakni muktamar di Banyuwangi dicanangkan pemisahan sidang antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Sejak sidang tersebut, Syuriyah mengadakan persidangan dengan membawa problematika yang sesuai dengan apa yang seharusnya dicari solusinya oleh pihak Syuriyah. Begitu pula dengan Tanfidziyah, sehingga tidak ada lagi dualisme atau campur aduk permasalahan dan juga perdebatan antara masing-masing pihak. Syuriyah lebih fokus untuk menyoroti permasalahan seputar keagamaan dan dilaksanakan di Pesantren Kiai Saleh. Sedangkan rapat Tanfidziyah yang membahas soal organisasi dan sosial dilaksanakan di Al-Khairiyah (Anam, 2010: 94-95).

Muktamar pertama hingga sebelum muktamar di Banyuwangi selalu dipimpin oleh Syuriyah sedangkan pengurus Tanfidziyah hanya berhak hadir tanpa punya hak untuk mengemukakan isi pikiran soal hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, contohnya syariat-syariat Islam dan hal-hal semacamnya. Adanya pemisahan khusus antara pengurus Syuriyah dan pengurus Tanfidziyah memberikan porsi yang sama dalam forum berdiskusi sesuai dengan permasalahan-permasalahan masing-masing. Posisi Tanfidziyah yang sebelumnya tidak bebas karena masih bergantung dengan Syuriyah saat sidang, maka setelah Muktamar ke-IX memiliki hak otonom sendiri. Alasan yang kedua yakni, sejak Muktamar ke-IX tata cara persidangan mulai diperbaharui. Apabila pada muktamar-muktamar sebelumnya, peserta sidang hanya duduk bersila  di atas karpet atau tikar, pada muktamar di Banyuwangi para peserta duduk di atas bangku menghadap pimpinan sidang. Hal ini berkaitan dengan tempat pelaksanaan sidang yang berada di madrasah atau sekolah. Alasan ketiga yaitu pada muktamar di Banyuwangi ini mulai tumbuh benih-benih kepemimpinan dari golongan pemuda seperti Wahid Hasyim, Tohir Bakri, dan beberapa calon tokoh besar lainnya. Mereka berani mengemukakan pemikiran-pemikiran dan berpendapat soal solusi mengenai berbagai problematika yang ada pada masa itu (Tim PCNU Banyuwangi, 2016: 110).

 

Kontribusi Ansor Dalam Politik NU Pada Pemilu Tahun 1955 di Banyuwangi

Sistem Pemilu Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia sepuluh tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September 1955 yang nantinya berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan UUD dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955 yang akan menjadi lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Sesungguhnya, pemilihan umum ini sudah direncanakan sejak dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 5 Oktober 1945 pemerintah mengumumkan tentang rencana pelaksanaan Pemilu namun adanya Agresi Militer Belanda, iklim politik yang panas dingin  pada masa revolusi dan penyelesaian terhadap agresi militer Belanda yang bertele-tele menyebabkan pemilu terus tertunda. Perhatian para pemimpin republik terfokus pada menyelesaikan sengketa dengan Belanda di meja perundingan (Ma’arif, 1987: 27).

Menyusul hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, Indonesia menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Bentuk federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menjadi salah satu kesepakatan

KMB tidak berumur panjang. Lalu, sejak 1950 berbagai kabinet yang silih berganti memerintah gagal memenuhi janjinya untuk menyelenggarakan Pemilu. Pertikaian militer versus sipil pada peristiwa 17 Oktober 1952 juga menyebabkan situasi politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Pada November 1952 Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum baru. Kabinet Wilopo mendapat sokongan dari beberapa kalangan, termasuk tokoh-tokoh yang terkenal vokal dan aktif secara politis. Sistem perwakilan proporsional diajukan kepada parlemen dan disetujui secara aklamasi atau tanpa melalui pemungutan suara. Undang-undang tersebut membagi Indonesia ke dalam 16 daerah pemilihan. Pendaftaran pemilih mulai dilaksanakan pada Mei 1954 dan baru selesai pada November. Ada 43.104.464 pemilih yang memenuhi syarat masuk bilik suara. Kabinet Wilopo berakhir dan digantikan oleh Ali Sastroamidjojo. Namun belum lagi Pemilu diselenggarakan, krisis politik mendera Kabinet Ali Sastroamidjojo yang membuatnya terpental jatuh. Kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pemilu baru berhasil diselenggarakan di bawah pemerintahan Burhanuddin Harahap (Nasution, 1995: 376).

Pemilu tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan atas asas jujur yang berarti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu pertama tahun 1955 berdasarkan pada hukum penyelenggaraan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tanggal 4 April 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana terjadi perubahan pada peraturan tentang jumlah Panitia Pemilihan Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953, adapula peraturan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 Tanggal 11 Pebruari 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, dibentuklah badan penyelenggara pemilihan, diantaranya yakni Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya sembilan orang anggota, dengan masa kerja 4 tahun. Selanjutnya yaitu Panitia Pemilihan (PP), Panitia Pemilihan ini dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya tujuh orang anggota, dengan masa kerja 4 tahun. Adapula Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Panitia Pemilihan Kabupaten ini berjumlah sekurang-kurangnya tujuh orang, dengan masa kerja 4 tahun. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya lima orang anggota, disini Camat menjabat sebagai ketua PPS dan merangkap menjadi anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri. Terakhir adalah peserta Pemilu 1955 yang kriterianya telah tertera dalam perundang-undangan yang singkatnya yakni seluruh warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun atau paling tidak sudah kawin (UU nomor 7 tahun 1953).

Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu 1955 tersebut begitu penting sebab dengan itu kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu sebagai lembaga perwakilan. Sebelum pemilu, parlemen selalu menjadi sasaran kekecewaan, terutama dari kelompok militer yang merasa kepentingannya selalu dicampuri. Selain itu, masyarakat luas juga memiliki harapan akan suksesnya pemilu karena kabinet berulang-kali jatuh-bangun, wewenang pemerintah yang selalu mendapat rintangan dari tentara, korupsi, nepotisme, dan pemerintah yang terkesan lumpuh dalam menghadapi berbagai persoalan. Belum ada lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mapan, sehingga pengorganisasian pemungutan suara menjadi tanggungjawab pemerintah dan wakil-wakil partai politik. Organisasi itu terdapat pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa. Di banyak pedesaan petugas pemilihan umum dipercayakan kepada panitia-panitia yang bahkan sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Beberapa waktur menjelang pelaksanaan Pemilu, panitia disibukkan dengan pelatihan pemungutan suara di seluruh wilayah pemilihan. Penduduk juga diajak terlibat aktif di dalam persiapan kegiatan pemilu. Mereka diperkenalkan dengan tanda gambar dan cara mencoblos kertas suara. Partai-partai berjuang untuk merebut simpati rakyat dengan berbagai jalan, salah satunya mengembangkan cara kampanye simpatik dengan mengunjungi rumah penduduk satu per satu. Penggalangan massa ini dinilai efektif untuk meyakinkan calon pemilih yang masih ragu-ragu untuk menentukan pilihannya (Kompas, 1999: 7).

Pemilu 1955 memang tidak mampu menghasilkan suatu pemerintahan yang kuat dan stabil. Persoalannya, seperti telah seringkali diungkapkan, tidak ada satu dari empat parpol besar itu yang berhasil muncul sebagai mayoritas untuk dapat  membentuk kabinet, sedangkan koalisi di antara mereka selalu mengalami kegagalan. Telah banyak kajian yang mencoba mengungkapkan faktor-faktor di balik kegagalan tersebut. Beberapa di antara kajian itu mencoba mengaitkan kegagalan tersebut dengan sistem politik yang dianut saat itu, yaitu sistem demokrasi liberal yang membuka peluang bagi timbulnya konflik antarparpol. Konflik antar parpol itu dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan politik. Tetapi ketidakstabilan politik yang ditandai oleh begitu seringnya pergantian kabinet. Ketidakstabilan politik dalam pemerintahan berbanding terbalik dengan semangat masyarakat dalam menyambut sorak-sorai Pemilu yang akan diadakan untuk pertama kalinya.

Dilihat dari segi tertentu, keempat partai pemenang Pemilu 1955 itu memang adalah representasi dari aliran-aliran pemikiran politik yang hidup dan berakar kuat dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu yang juga ditandai oleh tingginya tingkat pluralitas. Memang menarik untuk dikaji kembali kenyataan bahwa para pemimpin parpol pada massa itu tergolong kaum cendekiawan. Terutama pada partai NU, strategi pemenangan terletak pada Kiai dan santri-santrinya yang berjumlah banyak. Para kiai tampil memegang peran kepemimpinan, menanamkan kesadaran politik dan menggalang partisipasi rakyat. Lebih dari itu, merekalah yang memberikan kerangka ideologi serta visi perjuangan (Hidayat, 2004: 84).

Proses pencarian dan perumusan ideologi yang telah dimulai sejak zaman pergerakan (1920-an dan 1930-an), mereka telah bergumul secara intens dengan berbagai aliran pemikiran, yang bersumber dari paham-paham politik besar yang berkembang di Barat, maupun dari pemikiran yang digali dari masyarakatnya sendiri. Aliran-aliran itu mencakup berbagai dasar pemikiran yang luas, dari nasionalisme, Islamisme, demokrasi liberal, sosialisme demokratis, hingga komunisme. Berbagai aliran pemikiran itulah yang kemudian mewujudkan diri secara lebih konkret lagi dalam bentuk partai-partai politik. Kelima aliran itu ialah nasionalisme radikal yang mewujudkan diri dalam PNI (yang ikut dipengaruhi tradisionalisme Jawa), Islam dalam Masyumi (yang juga dipengaruhi sosialisme-demokratik) dan NU. Sosialisme-demokratik mewujudkan diri dalam PSI, sedangkan komunisme dalam PKI. Dengan demikian bisa disimpulkan, keempat parpol pemenang pada pemilu 1955 itu adalah parpol yang benar-benar mewakili aliran pemikiran politik yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia (Iqbal, 2010: 32).

Kabupaten Banyuwangi menjadi fokus penelitian penulis, sebelum menjabarkan tentang inti topik yakni kontribusi pemuda Ansor dalam politik NU pada pemilu tahun 1955, penulis akan menjelaskan tentang hasil Pemilu yang dilaksanakan di Banyuwangi. Hasil yang didapat berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya dari catatan pribadi Kiai Achjat Irsjad, Harian Rakjat No. 1265, th. V; Selasa 4 Oktober 1955, dan Laporan Penelitian Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM yang dikutip dari tesis Arif Subekti. Jumlah pemilih yang ada di Banyuwangi ada 522.059 orang dari total keseluruhan masyarakat yang berjumlah 920.566 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Berikut penjabaran mengenai berapa total jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 1955 sesuai dengan catatan pribadi Kiai Achjat Irsjad.

Muktamar NU ke-IX di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO (Ansor Nahdlatoel Oelama) atau sekarang lebih dikenal dengan Gerakan Pemuda Ansor diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam. Dalam jangka waktu yang tidak lama, satu persatu daerah di wailayah Jawa Timur mulai mendirikan Cabang Ansor seperti Kota Gresik, Blitar, dan Kediri. Ansor Cabang Banyuwangi sendiri teridentifikasi keberadaannya dari arsip daftar hadir Muktamar ke-XV di Surabaya pada tahun 1940.

Anggota-anggota ANO di Banyuwangi tidak hanya kaum pesantren saja, masyarakat yang bukan golongan pesantren juga dapat bergabung. Pada awal berdirinya partai NU, untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang cakap dalam berinteraksi dan berpolitik maka Gerakan Pemuda Ansor atau ANO sangat dibutuhkan. Maka pada Muktamar ke-19 NU di Palembang 26-30 April 1952, PBNU memutuskan untuk membentuk partai sendiri setelah lepas dari Masyumi. NU memang merupakan organisasi keagamaan yang di dalam sejarah Indonesia memiliki kontribusi, salah satunya adalah keterlibatan dalam politik pada beberapa pemilu dalam bentuk partai (Syam, 2018:176). NU memilih pendekatan melalui Kiai-kiai dan santri-santrinya, namun pada fokusnya Partai NU membentuk LAPUNU (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama). Lapunu dibentuk pada tanggal 16 Mei 1953, berdiri secara vertikal dari Pusat hingga cabang dan ranting (Widjaja, 1953: 2).

Lapunu Cabang Banyuwangi terdiri dari anggota NU, wakil-wakil dari muslimat NU dan ANO (Gerakan Pemuda Ansor). Menjelang pemilihan umum, kewajiban para anggota Lapunu yakni mengadakan dan menyempurnakan berbagai persiapan, baik mengenai teknik atau peraturan-peraturan maupun strategi kampanye pemilihan. Langkah awal dalam menjadi anggota Lapunu hendaknya menanamkan latar belakang dan tujuan dibentuknya Lapunu sebagai cabang organisasi yang berbasis politik dan dikhususkan untuk menghadapi pemilihan umum yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Persiapan-demi persiapan dilakukan, dari sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku saat pemilu, tentang syarat-syarat pencalonan, kaderisasi partai NU, dan teknik juga strategi pemenangan partai atau biasa disebut dengan kampanye.

Memasuki bulan Juli 1955, PBNU mempersiapkan tema kampanye pemilu yang untuk sebagian besar penyusunannya dipercayakan kepada Sekjen/jubir PBNU. Adapun teknis penyelenggaraan kampanye menjadi tugas LAPUNU (Lajnah Pemilihan Umum NU) bersama daerah yang bersangkutan. Adapun tema kampanye tahun 1955 yaitu NU hanya loyal kepada Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, loyalitas NU dilandasi oleh semangat menggalang kerja sama Islam-Nasional agar potensi rakyat Indonesia yang mayoritas muslimim dan Nasionalis itu tetap kompak tidak terpecah-pecah, menentang paham komunisme dan segala bentuk ateisme yang lain-lain. Menjaga dan membela 6 perkara yang menjadi inti hak asasi manusia yaitu agama, keselamatan nyawa, harta benda, keturunan (anak-cucu), akal pikiran, dan kehormatan (harga diri), hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita perjuangan NU (Zuhri, 2013: 550).

Tugas yang diemban oleh angggota Lapunu tertulis dalam Risalah Lapunu Siaran No. 3 tanggal 4 Juni 1953. Peran para Pemuda Ansor tidak teridentifikasi selain menjadi anggota Lapunu. Tidak ditemukan bukti tertulis mengenai keikutsertaan G.P. Ansor dalam pencalonan sebagai pejabat atau calon DPR maupun calon Konstituante. Namun, dalam laporan anggota parlemen, kursi DPR fraksi NU didominasi dari Jawa Timur. Ada yang berasal dari Bondowoso, Jember, Sampang, Kediri, Surabaya, Malang, dan Madiun, namun tidak ada anggota fraksi yang berasal dari Banyuwangi.

 

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi terbentuk pada tanggal 16 Januari 1930 atas prakarsa ulama-ulama di Banyuwangi, salah satunya yakni Kiai Saleh Syamsudin. Namun, NU Cabang Banyuwangi baru disahkan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 2 Februari 1930. Terbentuknya NU Cabang Banyuwangi berawal dari adanya Nahdlatul Islamiyah yang merupakan forum berisi kegiatan pengajian dan pertemuan ulama-ulama beraliran Ahlusunnah Wal Jamaah, hal ini tidak lepas dari keterlibatan Kiai Saleh Syamsudin yang pernah mengikuti Muktamar NU ke-I dan bahkan menjadi mustasyar pada Muktamar NU ke-III. Berdirinya NU Cabang Banyuwangi dilatar belakangi oleh kekhawatiran para ulama akan kedatangan paham Wahabi dan juga sebagai salah satu jalan dakwah.

Pada Muktamar ke-VIII tanggal 7 Mei 1933 di Jakarta, K.H. Wahab Hasbullah menunjuk NU Cabang Banyuwangi untuk menjadi tuan rumah muktamar selanjutnya. Merupakan sebuah kehormatan karena telah dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar yang sifatnya nasional dan akan dihadiri oleh ulama-ulama dari berbagai daerah. Persiapan demi persiapan dilakukan, pada 10 Desember 1933 mulai diadakan rapat umum di madrasah Al-Khairiyah. Dalam rapat tersebut, pembahasan utama yakni mengenai penggalangan dana untuk menyelenggarakan Muktamar ke-IX tersebut. Pada tanggal 21 April 1934, dilaksanakan pembukaan acara Muktamar ke-IX di Al-Khairiyah. Muktamar ke-IX di Banyuwangi ini diadakan selama 4 hari, yakni tanggal 21-24 April 1934 dan 

dihadiri oleh banyak ulama besar, pejabat dari pemerintahan, kepolisian, penegak hukum, penghulu, dan sejumlah Kiai dari Banyuwangi.

Dinamika NU Cabang Banyuwangi makin meluas, yang awalnya hanya mencakup beberapa wilayah yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan saja, kini melebar hingga ke Banyuwangi bagian selatan. Luasnya wilayah Banyuwangi, yakni seluas 5.782 km²  dan terdiri dari 14 kecamatan menjadi kendala. Kendala utama yaitu jarak dan transportasi, maka dibentuklah NU Cabang Blambangan yang menaungi beberapa wilayah di Banyuwangi bagian selatan. Wilayah-wilayah yang dilewati oleh rel kereta atau memiliki stasiun bergabung dengan NU Cabang Banyuwangi, wilayah tersebut diantaranya Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, kecamatan Glagah, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Kabat dan Kecamatan kalibaru. Sedangkan wilayah yang bergabung dengan NU Cabang Blambangan yaitu Kecamatan Srono, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Cluring, Kecamatan Bangorejo, dan Kecamatan Pesanggaran.

Pada tahun 1955, Indonesia merayakan demokrasi dengan mengadakan pemilihan umum yang pertama. Pemilihan umum pertama tersebut berdasarkan pada hukum penyelenggaraan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tanggal 4 April 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada 29 September 1955 dan diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarkatan, dan 48 orang perorangan.

Dari sekian banyak partai, salah satunya terdapat partai Islam yakni partai Nahdlatul Ulama. Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Namun, keberhasilan NU dalam meraih kursi tersebut tidak serta merta didapatkan tanpa dukungan massa dan peran dari berbagai pihak. Pemilihan Umum diadakan di 16 daerah pemilihan, salah satunya yitu Kabupaten Banyuwangi.

Pemilihan umum di Kabupaten Banyuwangi diikuti oleh 398.507 orang dari total keseluruhan penduduk yang berjumlah 920.566 orang. Hasil dari Pemilu Kabupaten Banyuwangi tahun 1955 adalah, urutan pertama adalah NU dengan 160.989 suara, urutan kedua adalah PKI dengan 130.438 suara, urutan ketiga PNI dengan perolehan suara sebanyak 80.696, dan urutan keempat ada Mayumi dengan perolehan suara sebanyak 32.297.  Kemenangan NU pada pemilu di Kabupaten Banyuwangi ini tidak lepas dari peran anggota NU dan ulama.

Terdapat satu Lajnah atau komisi yang memang dikhususkan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, yaitu Lajnah Pemilihan Umum NU atau disingkat menjadi Lapunu. Anggota Lapunu diambil dari anggota NU, Muslimat NU, dan Pemuda Ansor. Tugas para pemuda Ansor dlaam Lapunu diataranya mendata simpatisan-simpatisan NU di wilayah Banyuwangi, memberikan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan sekaligus kampanye. Di luar keberpihakan terhadap NU, Ansor juga sekiranya dapat ikut andil dalam pesta politik tersebut sebagai pengurus pemilu di daerahnya masing-masing.

 

SARAN

Penelitian mengenai kontribusi Ansor dalam politik NU pada pemilu tahun 1955 di Banyuwangi membahas mengenai keikutsertaan pemuda-pemuda di daerah dalam kegiatan politik. Penulis menyarankan untuk dilakukan kajian yang lebih dalam lagi tentang topik ini dan penulis menyarankan agar organisasi apapun terutama NU untuk lebih banyak mengabadikan hal-hal yang dirasa penting dan perlu dalam bentuk tulisan. Pengarsipan dinas terkait data tahun 1960 ke bawah di wilayah Banyuwangi dirasa sangat kurang oleh peneliti. Saran lain yaitu kepada pemuda yang hidup saat ini maupun di masa yang akan datang, hendaknya tidak apatis dengan politik negara Indonesia, karena segala aspek kehidupan juga bergantung dengan politik. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi data-data yang kurang untuk menyempurnakan penelitian ini.

 

DAFTAR RUJUKAN

Anam, Choirul. 1990. Gerak Langkah Pemuda Ansor. Surabaya: Majalah Nahdlatul Ulama AULA.

Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

De Indische Courant. 10 Oktober 1933. Godsdienstige Bijeenkomst (van onzem correspondent te Banjoewangie), hlm. 1.

28 September 1933. Islamietische Actie (van onzem correspondent te Banjoewangie) , hlm. 3.

Feith, H. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Hidayat, Komaruddin. 2004. Manuver Politik Ulama. Jalasutera: Bandung.

Iqbal, Muhammad dan Amir Husein Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Prenada Media Group: Jakarta.

Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Kompas. 12 Juli 1999. Pemilihan Umum di Jawa Timur Nuansa Tradisional, hlm 7.

Kuntowijoyo. 2005.  Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Pustaka: Yogyakarta.

Ma’arif, Syafi. 2005. Muslim Tanpa Mitos: Dunia Kuntowijoyo. Ekspresi Buku.

Masyhuri, Abdul Aziz. 1997.  Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama. Dinamika Press: Surabaya.

Muzadi, A. Muchith. 1994.  NU dan Fiqih Kontekstual. LKPSM: Yogyakarta.

Nasution, Adnan Buyung. 1995. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta

Sjamsuddin, Helius. 2007. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim PCNU Banyuwangi. 2016. Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Banyuwangi: PCNU Banyuwangi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahnun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Widjaja, A. Chamid. 1955. Risalah LAPUNU No. 1.: Ladjnah Pemiloihan Umum Nahdlatul Ulama. Lapunu Pusat Seleksi Penerangan: Jakarta.