SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

KEPANJEN: PEKEMBANGAN EKOLOGI KOTA KECAATAN DI KABUPATEN MALANG 1981-2016

Hamzah Al Fariz

Abstrak


KEPANJEN: PEKEMBANGAN EKOLOGI KOTA KECAATAN DI KABUPATEN MALANG 1981-2016

Hamzah alfariz  Dra. Yuliati, M.Hum Drs. Marsudi, M.Hum  Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

E-mail: hamzah.alfariz@gmail.com

 

Abstrak

Kepanjen merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 2008 Kepanjen secara resmi ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang. Perkembangan kota tentunya menimbulkan masalah baru, terutama yang berkaitan dengan perkembangan ekologi kota. Inti dari permasalahan skripsi ini adalah bagaimana perkembangan ekologi Kota Kepanjen sebelum dan sesudah ditetapkannya sebagai ibukota Kabupaten Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini memiliki lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah perkembangan ekologi kota Kepanjen merupakan hasil dari sejarah masa lampau dan melalui proses yang panjang. Perkembangan ekologi kota Kepanjen dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh hubungan antara keadaan lingkungan terhadap manusia.

 

Kata Kunci: Kepanjen, Ekologi, Kota

Kota merupakan agen modernisasi karena sebagai pusat perkembangan dalam segala aspek mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Menurut Pontoh & Kustiawan (2008: 4) Kota merupakan tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan penduduknya. Dalam perkembangannya, kota bukan hanya kawasan kota-kota besar saja, namun kawasan kecil yang padat penduduk, pusat kegiatan diberbagai bidang, menjadi pusat pemerintahan, dan terdapat infrastruktur yang memadai juga bisa dianggap sebagai awal terbentuknya kota. Salah satu kota yang memiliki karakteristik tersebut yaitu Kota Kepanjen  sebagai fokus penelitian. 

Kepanjen  merupakan daerah yang sudah ada sejak zaman kerajaan Singhasari, meskipun pada masa lampau namanya belum Kepanjen. Menurut serat Pararaton daerah yang sekarang disebut Kepanjen telah dikuasai oleh Kerajaan Singhasari sejak zaman Ken Angrok. Singhasari telah berhasil melebarkan kekuasaannya diseluruh daerah sebelah timur Gunung Kawi (Padma Puspita 1996:21-22, 62-63). Kepanjen merupakan sebuah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.Kecamatan  ini berada di sebelah selatan Kota Malang.Wilayah Kecamatan Kepanjen terdiri dari 4 kelurahan dan 14 desa.

Penetapan Kepanjen menjadi Ibukota Kabupaten didasari oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2008 tentang persetujuan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen merupakan awal berdirinya Ibu Kota baru, sehingga menjadi Kota Kecamatan Kepanjen. Proses perpindahan tersebut dapat mempengaruhi fungsi, terjadi perubahan dan penetapan penggunaan lahan seiring dengan adanya perpindahan.Rencana perpindahan dibutuhkan adanya infrasktruktur pendukung, misalnya jalan, rumah sakit, sarana olaharaga, stasiun, pasar, dan Kantor Pelayanan Terpadu.

 

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2005: 89) penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan topik menjadi tahapan pertama dalam metode sejarah yang terdiri atas kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dalam penelitian ini dikarenakan peneliti adalah warga Kabupaten Malang yang setiap mengurus data-data kependudukan harus ke Kepanjen. Peneliti juga merasa kurang adanya penelitian yang mengangkat tema ekologi kota, khususnya di wilayah Malang. Kedekatan intelektual dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengeksplor kembali mengenai keberadaan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang dalam aspek ekologis. Mengkaji kesiapan masyarakat kepanjen dalam menerima status baru sebagai masyarakat kota.

Tahapan kedua yaitu heuristik (pengumpulan sumber) yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Terkait dalam penelitian ini yaitu PP No 18 Tahun 2008 Tentang “Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang”, Perda Propinsi Jawa Timur No. 20 Tahun 1981, Perda Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010, dan Perda Kabupaten Malang No. 5 Tahun 2014. Selain sumber primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan perkembangan kota dan sejarah desa-desa di wilayah Malang.

Tahapan ketiga yaitu verivikasi (kritik sumber) yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dicontohkan ketika melakukan kritik terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, penulis melihat kertas yang digunakan, cara penulisan, dan juga lembaga yang menyimpan dokumen tersebut. Kritik internal dicontohkan ketika peneliti memberi kritik terhadap “proses penetapan Kepanjen Ditetapkan Sebagai Ibukota Kabupaten Malang”, keterangan tersebut menyebutkan bahwa Kepanjen ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Malang pada tahun 2008. Letak geografisnya berpatasan dengan wilayah Kota Malang. Keterangan tersebut sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang “Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034”.

Tahap keempat yaitu interpretasi, yang terdiri dari analisis dan sintesis. Dalam tahap interpretasi, sejarawan dituntut kecermatan dan sikap objektivitasnya.Terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah.Dalam interpretasi, seorang se¬jarawan tidak perlu terkungkung oleh batas-batas kerja bidang sejarah semata, sebab sebenarnya kerja sejarah melingkupi se-gala aspek kehidupan manusia. Tahap kelima yaitu historiografi (penulisan sejarah). Terkait historiografi dalam penulisan ini, peneliti memfokuskan pada perkembangan ekologi Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepanjen merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kepanjen memiliki luas wilayah sekitar 46,25 km2, yang terletak antara 112,5496-112,6065 Bujur Timur dan 8,1707-8,0958 Lintang Selatan. Kepanjen terletak 20 Km sebelah selatan Kota Malang (Kecamatan Kepanjen Dalam Angka, 2008: 1). Sejak 2008, Kepanjen merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Bersama dengan Lawang dan Singosari, Kepanjen dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kota Malang, yang termasuk dalam kawasan Malang Raya. Batas administratif kota Kepanjen adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pakisaji, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bululawang dan Gondanglegi. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pagak dan Pagelaran, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ngajum, Kromengan, dan Sumberpucung. Kepanjen memiliki iklim tropis, oleh karena itu Kepanjen memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Kepanjen merupakan Kota tua yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari, meskipun pada masa itu belum bernama Kepanjen. menurut serat pararaton, Singhasari telah berhasil memperluas kekuasaannya diseluruh daerah sebelah timur Kawi (Padmapuspita, 1996: 21-22). Kawi yang dimaksud adalah Gunung Kawi yang terletak di sebelah barat Kepanjen. di timur Gunung Kawi berdiri Kerajaan Hindu-Budha yaitu Kerajaan Sengguruh. Nama Sengguruh, sekarang merupakan salah satu nama Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen, dan dilintasi oleh aliran sungai Brantas.

Kerajaan Sengguruh merupakan kerajaan yang tangguh, karena menurut legenda lokal kerajaan Hindu ini dikisahkan pernah menduduki Giri hingga beberapa lama. Jatuhnya kekuatan Sengguruh ke tangan  Demak adalah yang paling belakangan jika dibanding dengan penguasa-penguasa daerah di pedalaman Jawa Timur lainnya ( Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang, 2013. 43-44). Sengguruh baru bisa ditaklukkan pada tahun 1545 setelah Demak berhasil menguasai Pasuruan (Gamda) tahun 1435, Blitar tahun 1542, dan Mamenang (nama kuno untuk Kerajaan Kadiri) tahun 1544 (Graff & Pigeaud, 1986: 65-66).

Kata Kepanjen berasal dari kata “kepanjian” yang memiliki kata dasar panji. Kata panji memiliki beberapa arti seperti bendera perang, tempat berlatihnya para prajurit, atau penamaan daerah menggunakan nama panji karena panji yang simaksud adalah nama seseorang. Menurut legenda lokal ekspansi kekuasaan Mataram terjadi pada era kekuasaan Adipati Ronggo Tohjiiwo. Kala itu Ronggo Tohjiwo menolak untuk tunduk terhadap Mataram. Dalam pertempuran tersebut Gugur Panji Pulungjiwo yaitu, panglima perang Kadipaten Malang dan adik dari Adipati Ronggo Tohjiwo ( Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang, 2013: 45-47).

Pada masa kolonial, wilayah kepanjen termasuk dalam Karesidenan Pasuruan, Kabupaten Malang, Distrik Sengguruh, Onderdistrik Kepanjen. wilayah Malang merupakan wilayah yang subur, oleh karena itu Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan tebu dan beberapa pabrik gula yang terletak di Malang bagian selatan. Terdapat empat pabrik gula yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang sejak tahun 1870, yaitu pabrik gula Kebonagung, Krebet, Sempal Wadak, dan Panggung Rejo. Keempat pabrik gula tersebut terdapat di Distrik Gondanglegi dan Distrik Sengguruh (Hudiyanto 2011: 42 - 45). Salah satu tempat yang dipilih oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk membangun pabrik gula adalah panggungrejo. Saat ini Panggungrejo merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pabrik gula Panggungrejo sudah tidak berfungsi lagi dan kini bekas bangunannya sudah menjadi asramama Militer Yonzipur 5/ABW – DAM V Brawijaya.

Penduduk Kecamatan Kepanjen merupakan penduduk yang heterogen. Tidak hanya penduduk dari suku Jawa saja, tetapi juga penduduk dari suku Madura, penduduk keturunan Arab, dan keturunan Tionghoa. Orang-orang dari golongan Tionhoa memiliki peran yang penting dalam perkembangan Kepanjen. Khususnya dalam bidang perdagangan. Orang dari keturunan Tionghoa kebanyakan bermukim di daerah dekat pusat perdagangan. Kebanyakan membangun rumah sekaligus toko di dekat pasar atau tempat yang cukup ramai, yang sering dilalui orang. Perkembangan penduduk Kota Kepanjen dalam kurun waktu 1976 hingga 1981 mengalami kenaikan sebesar 2% per tahunnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1981: 23-24). Jika dilihat dari presentase tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Kepanjen relatif tinggi.

Kepanjen mempunyai keragaman penduduk. Penduduk Kepanjen merupakan masyarakat multi etnis. Tidak hanya orang Jawa dan Madura saja, tetapi juga dari kalangan tionghoa, dan Arab. Berdasarkan data statistik tahun 1981-1990 sekitar 98% penduduk dari Kota Kepanjen adalah beragama Islam. Kedua, agama Hindu dengan prosentase sebesar 0,9%. Ketiga, pemeluk agama Kristen dengan jumlah prosentase sebesar 0,8%. Keempat, agama Katholik sebesar 0,5%. Urutan kelima yaitu pemeluk agama Budha sebesar 0,1% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1981,1991: 61). Penduduk Kepanjen masih banyak yang hanya menempuh pendidikan sampai SD saja. Rata-rata prosentase penduduk yang lulusan SD sebesar 82%. Penduduk yang lulusan SMP sebesar 11%. Terakhir penduduk yang lulusan SMA adalah yang paling sedikit dari keseluruhan, yaitu sebesar 7%.  Hal itu menunjukkan bahwa penduduk dari Kecamatan Kepanjen pada tahun 1981 masih kurang peduli dengan pendidikan.  Pendidikan dari penduduk kepanjen juga mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat Kepanjen. mayoritas mata pencaharian dari masyarakat kepanjen adalah sebagai petani da buruh tani. Sebagian kecil juga bermata pencaharian sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1981 : 70).

 

Perkembangan Ekologi Kepanjen Sebagai Ibukota Kabupaten Malang

Kepanjen Sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Malang

Setiap wilayah, baik wilayah administrasi maupun wilayah perekonomian mempunyai kota besar, sedang dan kecil sebagai pusat kegiatannya. Wilayah administrasi seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan masing-masing memiliki ibukota sebagai pusat yang merupakan kota terbesar yang terdapat dalam lingkungan daerahnya. Kepanjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten. Struktur pemerintahannya masih di bawah pemerintahan Kabupaten Malang. Sehingga kota Kepanjen tidak benar-benar sebagai kota yang otonom.

Kota sebagai area menempatkan kota dalam wujud struktural dan pola pemanfaatan ruangnya secara internal. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari pusat kegiatan atau pelayanan, kawasan fungsional perkotaan, dan jaringan jalan (Pontoh, 2008: 225). Hal ini karena struktur dan pola pemanfaatan ruang kota merupakan suatu produk sekaligus proses dari perkembangan kota yang berlangsung lama, baik direncanakan maupun tidak.

Sebaagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang, Kepanjen harus memenuhi kriteria-kriteria yang menentukan bahwa Kepanjen adalah kota administratif di Kabupaten Malang. Kriteria tersebut yaitu jumlah penduduk, menurut senus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk kepanjen mencapai 93.391 jiwa (Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2001). Faktor ini penting mengingat kota pada dasarnya merupakan tempat konsentrasi penduduk. Mata pencaharian penduduk di sektor non agraris (perdagangan, industri, dan sebagainya). Luas daerah terbangun, seperti adanya gedung  perkantoran pemerintah, hotel,dan pasar. Adanya fasilitas publik seperti misalnya listrik, sarana air bersih, kantor pos, telepon, sarana hiburan, dan taman/hutan kota. Kriteria tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 teantang Rencana Tata Ruag Wilayah Kabupaten Malang.

 

Penetapan Kota Kecamatan Kepanjen

Pembangunan daerah selalu berupaya unntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Cara untuk memudahkan dalam pembangunan yaitu dengan menerapkan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kolonial Belanda. Ditetapkannya UU Desentralisasi (Desentralitatiewet) pada tahun 1903. Undang-undang tersebut akan memberikan hak otonomi pda wilayah Keresidenan, Kabupaten (Afdeeling) dan Kota Praja (Gemeente) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2013: 52). Penetapan Kepanjen menjadi Ibukota Kabupaten didasari oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka pada tanggal 7 Januari 2007 Bupati Malang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Surat tersebut berisi tentang rencana usulan penetapan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Pada bulan maret DPRD Kabupaten Malang melakukan rapat mengenai proses penetapan Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten. Hasil dari rapat tersebut yaitu Kepanjen dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Malang berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Malang kepada Bupati Malang saat itu bapak Sujud Pribadi. Menindak lanjuti surat persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang, Bupati malang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 166 tentang Penetapan Kepanjen Sebagai Ibukota Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tanggal 6 september 2007.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian dan kegiatan sosial suatu daerah. Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Beberapa infrastruktur yang menunjang perkembangan Kota  Kepanjen baik infrastruktur pemerintahan maupun publik. Beberapa infrastruktur tersebut antara lain fasilitas jalan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, dan beberapa infrastruktur lainnya.

Sektor utama yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu adanya jalan raya. Untuk meningkatkan dan medukung aktifitas perekonomian dan kegiatan sosial, maka peranan jalan sebagai urat nadi perekonomian sangatlah penting guna menunjang kegiatan tersebut. Menurut Sadyohuotomo (2008: 155-156), berdasarkan sistem jaringan yang dibentuk maka jalan umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan atau antarkota. Jaringan jalan sekunder sebagai sistem jaringan jalan di dalam kota dan di dalam permukiman perdesaan.

Dengan adanya pemindahan ibukota Kabupaten ke wilayah Kecamatan Kepanjen maka akan mempengaruhi fungsi dari kota Kepanjen. selain itu akan terjadi perubahan dan penetapan tata guna lahan seiring dengan adanya perpindahan tersebut. Rencana perpindahan ini membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk infrastruktur jalan. Jalan raya di Kepanjen merupakan jalur yang cukup strategis karena dapat menghubungkan beberapa kecamatan, kota, dan kabupaten.

Posisi Kepanjen yang strategis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur penghubung antar daerah di Kabupaten Malang bagian selatan dan antar kabupaten atau kota. Dengan adanya jalan sebagai fasilitas utama, maka kegiatan perekonomian di Kepanjen juga semakin meningkat. Jenis kegiatan masyarakat yang berada di sepanjang jalan utama cenderung untuk kegiatan yang bersifat komersial. Kegiatan tersebut antara lain perdagangan, jasa dan pelayanan umum (pendidikan, perkantoran pemerintah, rumah sakit daerah, kantor polisi, dan sebagainya). Rekapitulasi panjang jalan beserta kondisi struktur jalan adalah sebagai berikut, panjang keseluruhan ruas jalan yang ada di kecamatan Kepanjen adalah 119.491 Km. kondisi struktur jalan tersebut yaitu, 68.890 Km berupa jalan aspal/beton, 46.001 Km jalan makadam, dan 4.600 Km berupa jalan tanah.

Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan pembangunan wilayah di kawasan Kota Kepanjen dengan perencanaan jalan lingkar barat, lingkar timur, dan lingkar selatan sebagai prasarana pengembangan wilayah. Pembenahan prasarana transportasi terus ditingkatkan guna mendukung perkembangan Kota Kepanjen. Sarana transportasi tersebut yaitu angkuta umum yang terdiri dari angkutan umum dalam kota (mikrolet), angkutan umum luar kota/Bus, angkutan umum luar kota/kereta api, dan angkutan barang. Guna meningkatkan pelayanan transportasi maka perlu adanya fasilitas berupa terminal dan stasiun kereta api.

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum. Perkotaan Kepanjen memiliki terminal yang melayani angkutan dalam kota maupun angkutan luar kota. Terminal utama Kota Kepanjen yaitu terminal Talangagung yang memiliki luas 47.000 m2 Terletak Di Jalan Raya Talangagung. Terminal talangagung merupakan pangkalan semua jenis angkutan yang ada di Kota Kepanjen yaitu, angkutan berupa bus, MPU, maupun jasa angkutan lainnya. Stasiun kereta api di Kota kepanjen terletak di Jalan Banurejo Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang. Stasiun Kepanjen merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada di bawah manajemen PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Berada di Daerah Operasi (Daop) 8 surabaya yang berada pada ketinggian +335 m diatas permukaan laut. Stasiun Kepanjen merupakan stasiun kelas 1 yang berada di Kabupaten Malang. Stasiun Kepanjen melayani pemberangkatan kereta api semua kelas yaitu, kelas eksekutif, kelas campuran, kelas ekonomi AC plus, kelas ekonomi AC, dan lokal ekonomi AC.

Selain fasilitas jalan dan transportasi, perkembangan kota juga dipengaruhi oleh majunya sektor pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kepanjen sudah ada sejak zaman Kolonial. Bekas-bekas sekolah tersebut ada yang masih digunakan hingga sekarang, ada juga yang sudah hancur dan berganti dengan bangunan baru. Perkembangan fasilitas pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perkembangan sarana belajar mengajar tersebut antara lain perkembangan jumlah SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Tinggi. Data statistik di Kepanjen dari tahun 1981 hingga 2005 menunjukkan mulai banyaknya pembangunan sekolah baik negeri maupun swasta. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan di Kota Kepanjen.

Tabel jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Kepanjen

No. Tahun SD SMP SMA/SMK Sekolah Tinggi SLB

1 1981 53 9 7

2 1991 50 14 10

3 2005 55 17 14 1 1

(Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 1981, 1991 dan Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2005)

Kesehatan juga merupakan salah satu sektor yang dominan selain pendidikan dan daya beli yang berpengaruh terhadap kesejahteaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Kepanjen relatif baik. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang yang berada di Jl. Panji Kota Kepanjen. selain adanya RSUD, fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan yang ada di Kota kepanjen yaitu Rumahsakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Tempat Praktek Dokter. Adanya fasilitas-fasilitas kesehatan di Kota Kepanjen mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kepanjen tahun 2009 hingga tahun 2011.

Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kota Kepanjen

Tahun Banyak Sarana Kesehatan

 Rumah Sakit Rumah Sakit Bersalin

Poliklinik

Puskesmas Puskesmas Pembantu Tempat Praktek Dokter

2009 2 2 4 1 3 55

2010 3 2 4 1 3 55

2011 3 2 4 1 3 52

(Sumber: Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2009, 2010, 2011)

Fasilitas pemerintahan penting bagi perkembangan suatu kota. Sebagai Ibukota Kabupaten, Kepanjen juga sebagai pusat dari pemerintahan Kabupaten Malang. Kompleks fasilitas pemerintahan tersebut terletak di Jalan Trunojoyo dan Jl. Panji, Kepanjen, sedangkan fasilitas pemerintahan Kecamatan Kepanjen terletak di Jl. Kawi No. 50 Kepanjen. Sebelum menjadi kota kecamatan, Kepanjen merupakan sebuah kawedanan yang membawahi beberapa kecamatan. Kepanjen membawahi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kepanjen, Pakisaji, Sumberpucung, Wagir, dan Ngajum (Kabupaten Malang Dalam Angka 1980). Kantor Kawedanan Kepanjen dulu berada di Jl. Panarukan. Setelah Kepanjen Menjadi Kota Kecamatan maka kantor kawedanan tersebut sekarang dijadikan sebagai kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Perkembangan kota juga harus memberikan fasilitas olahraga dan rekreasi untuk warganya. Sarana olahraga yang ada di Kota Kepanjen antara lain kawasan Stadion Kanjuruhan dan Kolam renang/tempat pemandian Metro. Fasilitas olahrag Stadion Kanjuruhan merupakan sarana fasilitas olahraga utama bukan hanya bagi warga Kota Kepanjen, tetapi juga bagi warga Malang Raya. Selain sebagai sarana olahraga, keberadaan Stadion Kanjuruhan dimanfaatkan masyarakat Kepanjen untuk melakukan kegiatan perekonomian. Masyarakat menyewa ruko dibagian luar Stadion untuk membuka usaha seperti warung kopi/kafe, toko pakaian, dan toko mebel. Kegiatan perekonomian semakin ramai jika klub sepakbola Arema FC melakukan pertandingan. Banyaknya penjual dadakan yang menjual makanan dan minuman serta penjual atribut sepakbola Arema. Selain sebagai pusat kegiatan olahraga, Stadion Kanjuruhan juga dijadikan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekologi Kota Kepanjen

Politik merupakan penyebab penting untuk perkembangan suatu kota. Sebelum masa kemerdekaan, kota-kota di Indonesia sudah diperintah dan kembangkan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan serta aturan-aturan yang ada di Indoneisa pada masa itu, mengikuti intruksi yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Memasuki masa kemerdekaan, kota-kota di Indonesia mulai memiliki otonomi sendiri yang mengatur serta memberi kebijakan dengan peraturan yang sesuai dengan kebijakan negara pemerintah Indonesia. Semua pemerintah di daerah wajib mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Faktor utama yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten ialah faktor politik karena posisi pusat pemerintahan kabupaten yang awalnya berada di Kota malang dan dipindahkan ke wilayah Kabupaten malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, menjadi dasar dari pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen. Menurut pak priyo, pemindahan ibukota itu merupakan suatu keharusan, karena tidak memungkinkan adannya dua pusat pemerintahan dalam satu wilayah yang sama.

Secara resmi Kecamatan Kepanjen menjadi ibukota kabupaten dengan dikeluarkannya Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Wilayah Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Selain itu juga diperkuat dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa Kepanjen sebagai ibukota Daerah. Kepanjen difokuskan sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi bagi area yang lebih luas.

Faktor selanjutnya adalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan motor penggerak dari perkembangan kota. Faktor ekonomi dibagi menjadi beberapa faktor. Faktor pertama yaitu pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi kota Kepanjen. selain itu, pertanian juga berperan dalam pembangunan sektor perekonomian daerah. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, jumlah penduduk Kota Kepanjen yang bekerja di sektor pertanian sejumlah 7,400 rumah tangga pertanian pengguna lahan (Sensus Pertanian Kabupaten Malang tahun 2013). Selain dari tanaman sawah, penduduk kota Kepanjen juga menanam tanaman perkebunan seperti tanaman buah-buahan, kopi, kelapa, dan tebu. Untuk tanaman buah-buahan yang menghasilkan penen cukup banyak adalah nagka dan pepaya yang masing-masing menghasilkan panen lebih dari 3,000 Kwintal. Tanaman perkebunan yang paling banyak menghasilkan panen yaitu tanaman tebu dengan hasil panen sebesar 450,785.00 Kwintal.

Kedua sektor peternakan, merupakan sektor yang cukup penting di dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. produk peternakan merupakan sumber protein hewani. Jumlah peternak di kota Kepaanjen umumnya tersebar di semua desa dan kelurahan. Jenis peternakan tersebut cukup beragam, mulai dari peternak kecil/rumahan, hingga perternak besar.untuk peternak besar contohnya adalah peternakan sapi perah CV. Ternak pada umumnya dapat dibedakan menjadi ternak besar, ternak kecil, dan unggas Milkindo Berka Abadi yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Kepanjen. Secara umum usaha peternakan di Kota Kepanjen mempunyai peluang pasar yang cukup besar. Adanya peluang tersebut menjadikan usaha peternakan sebagai alternatif usaha bagi masyarakat. Selain itu juga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi pengangguran.

Ketiga sektor perdagangan kecil menengah, dalam RDTR Bagian Perkotaan Kepanjen Pasal 8 ayat 2 huruf b menyebutkan bahwa, Pengembangan pusat kota Kepanjen sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa yang mampu menunjang perekonomian perkotaan. Pasal tersebut merupakan bukti bahwa kota Kepanjen merupakan pusat perdangan dan pusat kegiatan ekonomi. Pusat perdagangan di perkotaan Kepanjen adalah Pasar Besar Kepanjen yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kepanjen. Selain itu juga ada pasar Sumedang sebagai pasar tradisional yang berada di Jl. Raya Sumedang Kecamatan Kepanjen. Semua tempat perdagangan  tersebut merupakan fasilitas kota untuk melaksanakan kegiatan ekonomi kota Kepanjen.

Keempat sektor perpajakan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati. APBD merupakan dana yang dikeluarkan oleh Pemkab untuk setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembangkan kawasan masing-masing Kecamatan. Dana APBD diperoleh dari pajak permukiman (rumah), pajak tanah, pertokoan, dan juga sawah. Selain itu dana APBD juga berasal dari hasil pajak daerah.

Jumlah APBD Kecamatan Kepanjen pada tahun 2011yaitu sebesar Rp. 152.402.000. Kepanjen merupaka salah satu daerah penyumbang dana anggaran tertinggi bagi Kabupaten Malang. Perolehan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kecamatan Kepanjen cukup besar. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kepanjen yang luas dan banyak memiliki fasilitas. Jumlah pajak yang sudah terbayar pada tahun 2017 sebesar Rp. 3,172, 631, 779 dengan realisasi sebesar Rp. 2,632,908,898. Jumlah pajak tersebut cukup besar bila dibandingkan dengan hasil dari Kecamatan-kecamatan yang lain.

Kelima sektor industri kecil menengah, fungsi dasar kota adalah untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Industri kecil dan menengah memegang peran penting bagi perekonomian kota Kepanjen. industri kecil dan menengah banyak menyerap tenaga kerja lokal yang membuat sektor ini intensif dalam menggunakan sumberdaya lokal. Jika industri kecil dan menengah dapat dimaksimalkan dengan baik maka perekonomian di kota Kepanjen akan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di kawasan Kabupaten Malang. Beberapa industri skala menengah yang terdapat di Kepanjen antara lain, industri mkanan, pengolahan kayu, pengolahan kulit, dan pengolahan logam mulia.

Sebagai sebuah kota yang masih berkembang, Kepanjen memiliki masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan berbagai etnis. Keberagaman etnis mempengaruhi perkembangan kota Kepanjen. Pada masa kolonial lapisan masyarakat terbagi atas tiga lapisan, begitupun di Kepanjen. Lapisan masyarakat yang pertama yaitu dari golongan penduduk Eropa sekaligus menduduki kelas tertinggi. Kedua adalah dari golongan Timur Asing yang terdiri dari orang-orang Arab, Cina, dan India. Biasanya masyarakat pada golongan kedua bekerja sebagai peagang, sehingga permukiman mereka berada didekat pusat perekonomian atau pasar. Lapisan masyarakat ketiga yaitu dari golongan Bumiputera.

Dengan mulai banyaknya masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda, maka pemerintah kota menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Fasilitas tersebut antara lain Masjid, Gereja, Pura, dan Vihara.

Perkembangan sebuah kota juga memiliki masalah yang sangaat kompleks dan telah memunculkan beragam masalah sosial, salah satunya adalah kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kawasan perkotaan dengan masyarakat yang heterogen, rawan akan konflik antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Kriminalitas juga dipicu oleh kondisi ekonomi kelompok masarakat, utamanya kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Berdasarkan data statistik banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di Kepanjen. Pada tahun 2010 dan 2011 dapat dibilang cukup kecil bila dibandingkan dengan daerah/Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 2010 jumlah laporan yang diterima oleh Kepolisian sebanyak 75 kasus, dan yang terselesaikan sebanyak 46 kasus. Pada tahun 2011 jumlah laporan yang diterima sebanyak 81 kasus, dan yang terselesaikan sebanyak 39 kasus (Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2012: 188). Banyaknya tindakan kriminalitas di Kepanjen diakibatkan oleh tingginya tingkat pengangguran dan banyaknya orang putus sekolah.

Kota Kepanjen secara berangsur-angsur mulai mengalami perubahan dari segi sosial dan budayanya. Dengan dijadikannya ibukota Kabupaten dan mulai dibangunnya pusat perkantoran di wilayah kota Kepanjen maka perubahan sosial mulai terjadi di kota Kepanjen. Penduduk yang semula bekerja pada sektor pertanian, mulai menjual sawah mereka untuk dijadikan fasilitas-fasilitas penunjan kota seperti perkantoran pemerintah, fasilitas olahraga, dan fasilitas perdagangan dan jasa, serta untuk kawasan perumahan.  Para penduduk yang awalnya bekerja sebagai petani kini mulai beralih menjadi pedagang atau penyedia jasa. Adanya faktor tersebut membuat tanah-tanah yang berada dipinggir jalan mulai dialih fungsikan menjadi bangunan-bangunan seperti ruko, warung makan, dan perkantoran. Bangunan-bangunan tersebut menyebar diberbagai wilayah kota Kepanjen, dan yang paling ramai berada di Kel. Kepanjen dan Kel. Penarukan yang merupakan wilayah perdagangan dan jasa, serata wilayah perkantoran, fasilitas kesehatan, dan sarana olahraga (RDTR-BWP Kepanjen 2014-2034: 19).

Perkembangan ekologi Kepanjen juga dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan tersebut antara lain topografi wilayah, penggunaan tanah, dan kondisi  jalan yang strategis.Topografi adalah salah satu faktor yang menentukan jenis kegiatan penduduk. Misalnya, kota yang terletak di pesisir disebt kota pesisir atau kota pelabuhan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor kemaritiman. Kota yang terletak jauh dari pesisir atau terletak di pegunungan maka akan disebut kota pedalaman yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan peternakan. Sebagian besar wilayah kota Kepanjen terletak pada ketinggian rata-rata 350m diatas permukaan air laut.

Secara topografis sebagian wilayah kepanjen berupa daerah dataran dengan kemiringan tanah berkisar antara 0-10%. Sedangkan yang berada di daerah aliran sungai memiliki kemiringan rata-rata 30-40%. Wilayah kecamatan kepanjen dilalui oleh bebrapa aliran sungai seperti Sungai Metro, Sungai Molek, Sungai Sukun, Sungai Petung, dan Sungai Babar. Dengan bentuk topografi yang seperti itu, mengakibatkan penduduk Kepanjen bermata pencaharian sebagai petani.

Kota merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang biasanya memiliki ciri modern. Pemanfaatan lahan perkotaan lebih kompleks daripada di pedesaan karena struktur kondisi masyarakatnya yang lebih beragam. Penggunaan tanah perkotan didominasi oleh jenis penggunaan nonpertanian, seperti perumahan atau permukiman, jasa (service), perdagangan, dan industri. Berkaitan dengan kebijakan tataruang perkotaan Kepanjen, berdasarkan Perda RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen tahun 2014-2034 perlu mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan kawasan. Tata guna lahan pada RDTR pada BWP Kepanjen dibagi menjadi dua zona yaitu zona lindung dan zona budidaya. Zona lindung meliputi zona perlindungan setempat, zona RTH, dan zona rawan bencana. Zona budidaya meliputi zona perumahan, zona perdagangan, zona perkantoran, zona industri, zona sarana, zona peruntukan lainnya, dan zona peruntukan khusus.

Letak geografis Kota Kepanjen yang strategis dapat mempercepat perkembangan kota. Adanya fasilitas jalan antar kecamatan, kabupaten dan provinsi juga akan mempercepat perkembangan kota. Jaringan jalan yang melalui kota Kepanjen antara lain jaringan jalan Provinsi dan jaringan jalan Kabupaten. Kepanjen memiliki tempat yang strategis untuk jalur penghubung ke wilayah malang bagian selatan dan ke Kabupaten blitar. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Malang mejadikan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten, yang diperkuat dengan ditetapkannya PP No. 18 Tahun 2008 tentang pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang.

 

KESIMPULAN

Pengaruh kawasan Kepanjen pada masa lampau menjadikan pemerintah Kabupaten Malanag mulai mengembangkan kecamatan Kepanjen. Pada tahun 1981 pemerintahan desa Kepanjen diganti menjadi kelurahan. Pada masa itu, pemerintahan kelurahan dianggap lebih maju dibandingkan dengan pemerintahan desa. Perkembangan Kecamatan Kepanjen yang semakin pesat menjadikan pemerintah  Kabupaten Malang mulai memproyeksikan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten. Pada tahun 2008 Kepanjen resmi ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten berdasarkan PP No. 18 Tahun 2008. Selain itu Kepanjen juga mendapatkan penghargaan Adipura karena kebersihan kotanya.

Dilihat dari keadaan ekologinya, kota Kepanjen merupakan kawasan yang cukup strategis. Topografinya yang dialiri oleh beberapa aliran sungai menjadikan tanah yang subur. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam matapecharian penduduk. Selain itu dalam sektor perdagangan dan jasa, wilayah Kepanjen merupakan pusat ekonomi khususnya wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Dengan dilaluinya jalan raya, baik jalan provinsi maupun jalan Kabupaten menjadikan Kepanjen sebagai daerah transit dari arah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar.

Perkembangan ekologi kota Kepanjen dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. Faktor tersebut mempunyai pengaruh besaar dalam pembentukan ekologi kota Kepanjen. faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh hubungan antara keadaan lingkungan terhadap manusia.

 

DAFTAR RUJUKAN

Astutik, W.T. 2014. Kepanjen 2004-2014: Perkembangan Kota Pasca Ditetapkan Sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2008. Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2008. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Budihardjo, E. 1997. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: PT Alumni

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malanng. 2013. Wawacarita: Kesejarahan Desa-desa Kuno Di Kota Malang. Malang: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malanng Graaf, H.J. De dan Th. G. Th. Pigeaud. 1985. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Jakarta: Grafiti Pers. Hudiyanto, R. 2011. Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga 156  Penguasa. Yogyakarta: Lilin. Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Jogjakarta: PT Tiara Wacana. Padmapuspita, Ki J. 1996. Pararaton: Teks Bahasa Kawi Terjemahan Bahasa  Indonesia. Yogyakarta: Taman Siswa. Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kepanjen, Kabupaten Malang Tahun 2014-2034, (Online http://bag-hukum.malangkab.go.id/). Diakses tanggal 30 Mei 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan.

Sadyohutomo. M. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah: Realita dan Tantangan. Jakarta: Bumi Aksara.