SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Dinamika Politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1958 di Surabaya

Ahmad Fatkhur Rozak

Abstrak


DINAMIKA POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1952-1958 DI SURABAYA

Ahmad Fatkhur Rozak Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang

E-Mail : Roozaak01@gmail.com

 

Abstract

This thesis discusses the political dynamics that occurred in the Nahdlatul Ulama party in the years 1952-1958. This research was motivated by the problem of the extent to which NU was able to achieve success in the competitive political constellation that occurred at the national level and at the City level which was focused on Surabaya. The research method used in this study is the historical method. Historical methods used in the research process include topic selection, heuristics, criticism (internal and external), interpretation, and historiography. This research resulted in an analysis of the background of the formation of the Nahdlatul Ulama party, as well as its political journey since leaving the Masyumi party until the 1958 general election. In this study also produced an analysis of mass participation supporting the Nahdlatul Ulama party at the national level and at the Surabaya City level.

 

Keywords: Political Dynamics, Nahdlatul Ulama, Surabaya City, 1952-1958

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai dinamika politik yang terjadi pada partai Nahdlatul Ulama pada kisaran tahun 1952-1958. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang sejauh mana NU mampu meraih keberhasilan dalam persaingan konstelasi politik yang terjadi pada tingkat nasional maupun pada tingkat Kota yang difokuskan di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan dalam proses penelitian ini meliputi pemilihan topik, heuristik, Kritik (interen dan eksteren), intepretasi, dan historiografi. Penelitian ini menghasilkan analisis tentang latar belakang pembentukan partai Nahdlatul Ulama, serta perjalanan politiknya sejak keluar dari partai Masyumi hingga pemilihan umum 1958. Dalam penelitian ini juga menghasilkan analisi mengenai partisipasi masa yang mendukung partai Nahdlatul Ulama di tingkat nasional maupun di tingkat Kota Surabaya.

 

Kata Kunci: Dinamika Politik, Nahdlatul Ulama, Kota Surabaya, 1952-1958

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada masa pra-kemerdekaan dimana pada masa ini masyarakat memiliki peran yang cukup besar dipemerintahan. Budihardjo, (1988:69) menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Dipandang dari sudut perkembangnya demokrasi di Indonesia dalam sejarahnya dapat dibagi kedalam tiga masa yaitu

(1). Masa Republik Indonesia I adalah masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan karena itu dapat dikatakan sebagai masa demokrasi parlementer. Masa ini berjalan sejak tahun 1945-1959;

(2) Masa Republik Indonesia II yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah mengalami banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasanya. Masa ini berlaku dari tahun 1959-1965;

(3). Masa Republik Indonesia III yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstutisional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa ini berlaku dari tahun 1965 hingga saat ini.

Keluarnya NU dari Partai Masyumi merupakan sebuah penanda babak baru yang dimulai oleh NU dalam perannya di kanca politik nasional. Karena dengan keluarnya NU dari partai Masyumi maka NU sudah tidak lagi menjalankan langkah politiknya dibawah partai lain melainkan berjalan lewat partainya sendiri. NU melakukan penarikan diri dari partai Masyumi pada bulan Oktober 1952. Langkah ini diambil dan dikukuhkan dalam kongres NU yang dilakukan di Kota Palembang (Noer, 1987:81).

Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi penarikan diri yang dilakukan oleh NU dari partai Masyumi. Salah satu alasan kuat adalah mengenai kursi Menteri Agama dalam kabinet. Bruinessen (2008:57) menjelaskan bahwa Departemen Agama merupakan satu-satunya bidang pemerintahan yang dapat diakui NU sebagai haknya. Namun pada proses pergantian kabinet NU tidak mendapatkan hak yang sudah menjadi lahanya di dalam kabinet. Lebih jauh lagi Ali Haidar menjelaskan bahwa sebagian besar anggota DPP Masyumi menghendaki agar NU melepaskan jabatan Menteri Agama yang sudah didapatkan oleh NU sebanyak tiga kali berturut-turut mulai periode 1949-1950, 1950-1951, hingga periode 1951-1952. Dilain pihak NU tetap menghendaki agar jabatan Menteri Agama tetap diberikan kepada NU, karena dengan cara itu eksistensi NU dalam pentas politik nasional dapat tetap berlanjut. Selain itu dengan adanya issue tentang akan dibentuknya zaken kabinet semakin memperbesar kekhawatiran NU karena kurangnya tenaga terampil dan ahli untuk memimpin suatu kementrian, maka NU memberikan harapan yang begitu besar akan tempatnya di kursi Menteri Agama karena NU merasa memiliki tenaga dibidang itu. Menanggapi sikap NU yang tetap ingin mendapatkan kursi Menteri Agama, kubu Muhammadiyah memiliki pendapat lain dimana Muhammadiyah juga menghendaki jabatan Menteri Agama dengan alasan karena NU telah memimpin Menteri Agama selama tiga kali berturut-turut maka sudah sepantasnya Muhammadiyah mendapatkan gilirannya memegang jabatan Menteri Agama (Haidar, 1998:109).

Setelah dengan resmi NU melakukan penarikan diri dari partai Masyumi dan berkeinginan untuk melanjutkan kiprah politiknya di kancah nasional, NU dihadapkan dengan masalah pembentukan partai dan penyusunan kembali anggota yang akan dibutuhkan untuk membentuk sebuah partai baru. Selain itu NU juga dihadapkan dengan ketidakpastian mengenai bagaimana jalan dan perilaku yang harus diambil sebagai partai politik. Pada awal berdirinya, NU belum memiliki program kebijakan yang rinci dan posisinya belum jelas dalam kanca politik nasional. Salah satu yang menjadi sorotan mengenai ketidakjelasan posisi NU, adalah menyangkut sikap politiknya terhadap dua partai besar pada masa ini yaitu PNI dan Masyumi. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh NU, menyatakan akan memelihara solidaritas Islam melalui kerjasama dengan Masyumi dan partai-partai Islam lainya. Namum disisi lain NU memiliki kecenderungan kurang serasi dengan Masyumi dimana banyak perselisihan-perselisihan tajam antara kedua partai ini. Dengan posisi ini maka banyak kemungkinan NU akan cenderung condong untuk berkoalisi dengan PNI dengan asumsi bahwa NU dapat menguatkan kedudukan PNI sebagai partai besar dan memberikan kerugian kepada Masyumi (Fealy, 2009:129-130).

Perselisihan yang terjadi antara NU dengan Masyumi terus berlanjut meskipun NU telah resmi manarik diri dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Kemelut yang terjadi antara kedua pihak terus terjadi bahkan dibeberapa daerah cukup intens. Muncul isu dan tuduhan dari pihak Masyumi bahwa NU keluar dari Masyumi memiliki tujuan untuk mendirikan darul-Islam dengan alasan bahwa Kartosuwirjo pada masa sebelumnya keluar dari Masyumi dan mendirikan DI (darul-Islam). Provokasi yang timbul dan bersifat menyudutkan NU mengakibatkan NU mengambil jalan untuk menghentikan provokasi ini lewat Jaksa Agung. Provokasi yang timbul dari Masyumi ini dapat dikatakan sebagai penyebab adanya kekhawatiran Masyumi tentang perkembangan dari NU yang dapat menjadi pesaing Masyumi di pemerintahan (Haidar,1998:147).

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan inti dari kehidupan demokratis (Jurdi, 2014:139). Dengan dasar konsep ini maka pembahasan mengenai pemilihan umum mutlak diperlukan untuk mengetahuai sejauh mana keberhasilan partai NU dapat mewakili kepentingan masyarakat pendukungnya untuk mencapai tujuan di dalam pemerintahan Indonesia. Selain itu pembahasan mengenai pemilihan umum juga diperlukan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam partai NU.

Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum pertama dengan sekala nasional yang diselenggarakan di Indonesai. Hal ini menciptkan suasana kehawatiran tidak hanya bagi NU yang baru berdiri menjadi sebuah partai independen namun juga menjadi kehawatiran bagi partai-partai besar yang sudah lebih dulu berdiri namun belum pernah menghadapi pemilihan umum secara nasional. Meskipun NU hanya memiliki persipan sekitar tiga tahun setelah berdiri menjadi partai politik NU berhasil meraih prestasi yang cukup gemilang pada pemilihan umum 1955.  Dalam pemilihan umum ini akan terlihat bagaimana NU dalam waktu yang singkat mampu memberikan pengaruh yang besar dalam pemilihan umum. Selain itu juga dapat terlihat bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam NU dari masa awal menjelang pemilihan umum hingga munculnya hasil pemilihan umum (Haidar, 1998:169).

Hasil pemilihan umum 1955 juga memiliki peranan penting yang dapat digunakan sebagai alat untuk melihat perkembangan politik aliran di Indonesia. pasca kemerdekaan hinggatahun 1950 terdapat tiga aliran politik di Indonesia, pertama adalah aliran politik dengan dasar ketuhanan seperti Masyumi, PSII, Partai Katolik Republik Indonesia, Parkindo, kedua adalah aliran partai yang memiliki dasar Kebangsaan, yang termasuk dalam aliran ini antara lain PNI, PIR, Parindra, Partai Wanita Rakyat, ketiga adalah aliran partai yang memiliki dasar Marxisme, antara lain PKI, Partai Sosialis, PSI, Partai Murba, Partai Buruh Indonesia, Partai Buruh. NU sebagai partai politik baru masuk pada tahun 1953 yang termasuk dalam aliran yang berlandaskan ketuhanan. Dan perkembangan aliran politik selanjutnya dapat dilihat setelah munculnya hasil pemilihan umum 1955 (Maulida, 2018:90). Selain itu penggambaran aliran politik partai di Indonesia juga dapat dilakukan dengan dasar agama sebagai pembeda aliran seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1 Aliran dan Identifikasi Partai Di Indonesia (sumber:Sanit,2012:26)

Agama Partai Tradisional Partai Moderen

Santri NU Masyumi

Kristen Parkindo, Partai Katolik

Sekuler/Islam non Santri PNI PKI,PSI

Menghadapi pemilihan umum yang tidak lama lagi akan diselenggarakan NU mengambil langkah untuk mendapat simpati sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan melakukan kampanye. Untuk itu NU pada tanggal 16 Mei 1953 membentuk sebuah dewan yang diberi tugas khusus untuk menangani masalah pemilihan umum, dewan khusus yang dibentuk oleh NU diberi nama Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama yang disingkat Lapunu. Dalam tugasnya Lapunu memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala permasalahan yang menyangkut pemilihan umum meliputi, pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan strategi, penyusunan dan pemeriksaan daftar para calon, pengumpulan dana, mengatur hubungan dengan pejabat yang berwenang, serta pengumpulan hasil surat suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Lapunu pada awal pendirianya diketuai oleh Surjaningprodjo, Bachdim sebagai Wakil Ketu, dan H. Idham Chalid sebagai Sekertarisnya anamun kemudian mengalami pergantian pada tahun 1954 dengan menjadikan Idham Chalid sebagai ketuanya (Fealy, 2009:178).

Gambaran hasil pemilihan umum 1955 secara nasional sudah dapat terlihat pada 8 Oktober 1955. Hasil yang paling menarik untuk dicermati dari perolehan suara setiap partai adalah perolehan suara dari partai NU yang secara mengejutkan mampu mendongkrak jumlah wakilnya di parlemen yang sebelumnya hanya berjumlah 8 menjadi 45 kursi. Disisi lain hasil yang juga mengejutkan juga diperoleh partai Masyumi yng memperoleh hasil kurang memuaskan pada pemilihan umum 1955, khususnya diwilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Feith, 1971:83). Berikut adalah hasil pemilihan umum 1955 yang dipaparkan dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Hasil Pemilihan Umum Parlemen (sumber:Feith,1971:84)

No PARTAI          Jumlah Suara Sah Presentase Seluruh Suara Jumlah kursi Jumlah Kursi Dalam Parlemen Sementara

1 PNI (Partai Nasional Indonesia)              8.434.653 22,3 57 42

2 Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 7.903.886 20,9 57 44

3 Nahdlatul Ulama 6.955.141 18,4 45 8

4 PKI (Partai komunis Indonesia) 6.179.914 16,4 39 17

5 PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 1.091.160 2,9 8 4

6 Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 1.003.325 2,6 8 5

7 Partai Katolik 770.740 2,0 6 8

8 PSI (Partai Sosialis Indonesia) 753.191 2,0 6 14

9 IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) 541.306 1,4 4 -

10 Perti (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah) 483.014 1,3 4 1

11 PRN (Prtai Rakyat Nasional) 242.125 0,6 2 13

12 Partai Buruh 224.167 0,6 2 6

13 GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila) 219.985 0,6 2-

14 PRI (Partai Rakyat Indonesia) 206.261 0,5 2 -

15 PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia) 200.419 0,5 2 -

16 Partai Murba 199.588 0,5 2 4

17 Baperki (Badan Permusyawarata Kewarganegaraan Indonesia) 178.887 0,5 1-

18 PIR (Partai Indonesia Raya)- Wongsonegoro 178.481 0,5 1 1

19 Gerinda 154.792 0,4 1 -

20 Permai (Persatuan Marhaen) 149.287 0,4 1 -

21 Partai Persatuan Daya 1 -

22 PIR (partai Indonesia Raya)- Hazairin 114.644 0,3 1 18

23 PPTI (Partai Persatuan Tarikah Islam) 85.131 0,2 1 -

24 AKUI 81.454 0,2 1 -

25 PRD (Partai Rakyat Desa) 77.919 0,2 1 -

26 PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka) 72.523 0,2 1 -

27 Acoma (Angkatan Communis Muda) 64.514 0,2 1 -

28 R. Soedjono Prawirosoedarso dan kawan-kawan 53.305 0,1 1 -

29 Partai-partai, organisasi-organisasi, dan Calon-calon Perorangan 1.022.433 2,7 -46

Total 37.785.299 100,00 257 233

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa NU sebagai partai baru mampu meraih suara yang cukup besar dengan duduk pada peringkat ke tiga dengan meraih suara sebesar 18,4% dan berhasil mendapatkan 45 kursi diparlemen sebelumnya hanya memiliki 8 kursi di parlemen. Keberhasilan yang didapat NU kemudian berlanjut pada pemilihan anggota konstituante pada 15 Desember 1955.

Tabel 3 Suara Keseluruhan Partai-partai pada Pemilihan Umum Parlemen dan Konstituante (sumber:Feith, 1971:94).

No Partai Suara dalam Parlemen Suara dalam Konstituante

Perbedaan

1 PNI (Partai Nasional Indonesia) 8.434.653 9.070.218 +63.565

2 Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 7.903.886 7.789.619 -114.267

3 Nahdlatul Ulama 6.955.141 6.989.333 +34.192

4 PKI (Partai komunis Indonesia) 6.179.914 6.232.512 +55.598

5 PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 1.091.160 1.059.922 -31.238

6 Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 1.003.325 988.810 -14.515

7 Partai Katolik 770.740 748.591 -22.149

8 PSI (Partai Sosialis Indonesia) 753.191 695.932 -57.259

9 IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) 541.306 544.803 +4.979

10 Perti (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah) 483.014 465.359 -17.655

11 GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila) 219.985 152.892 -67.093

12 PRN (Prtai Rakyat Nasional) 242.125 220.652 -21.473

13 PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia) 200.419 179.346 -21.073

14 Partai Murba 199.588 248.633 -49.045

15 Partai Buruh 224.167 332.047 +107.880

16 PRI (Partai Rakyat Indonesia) 206.261 134.011 -72.250

17 PIR (Partai Indonesia Raya)- Wongsonegoro 178.481 162.420 -16.061

18 PIR (partai Indonesia Raya)- Hazairin 114.644 101.509 -13.135

19 Permai (Persatuan Marhaen) 149.287 164.386 +15.099

20 Baperki (Badan Permusyawarata Kewarganegaraan Indonesia) 178..887 160.456-18.431

21 Gerinda 154792 157.976 +3.184

22 Partai Persatuan Daya 146.054 169.222 +23.168

23 PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka) 72.523 143.907 +71.375

24 AKUI 81.454 143.907 +71.375

25 Acoma (Angkatan Communis Muda) 64.514 55.844 -8.670

26 PPTI (Partai Persatuan Tarikah Islam) 85.131 74.913 -10.218

27 PRD (Partai Rakyat Desa) 77.919 39.278 -38.641

28 R. Soedjono Prawirosoedarso dan kawan-kawan 53.305 38.356 -14.949

 

Dari tabel hasil pemilihan umum parlemen dan konstituante memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Pola dari hasil pemilihan anggota parleman berlanjut ke pemilihan anggota konstituante dengan memperlihatkan sedikit perubahan. Secara umum empat partai besar yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan parlemen kembali menjadi partai pemenang pada pemilihan konstituante dengan mendapatkan sedikit tambahan suara. Sedangkan partai partai lainya mengalami penurunan jumlah suara yang di dapat. Salah satu yang menarik dari hasil pemilihan konstituante adalah jumlah suara yang didapat oleh Masyumi yang mengalami penurunan sebanyak 114.267 suara. Hasil yang cukub baik didapat oleh NU dengan berhasil menambah perolehan suarnya sebanyak 34.192 suara, meskipun kenaikan suara yang diperoleh NU tidak lebih besar dari perolehan kenaikan suara yang didapat oleh PNI dan PKI yang masing-masing mendapat kenaikan suara sebasar 638.565 dan 55.598 suara (Feith, 1971:94).

Dinamika politik yang terjadi secara makro atau nasional dalam pemilihan umum 1955 memiliki perbedaan dengan dinamika yang terjadi dalam sekala yang lebih kecil dalam hal ini lingkup Kota Surabaya. Perbedaan dinamika yang ada pada lingkup Kota Surabaya dapat dilihat dari hasil pemilihan umum 1955 yang diadakan di Surabaya. Keberhasilan NU meraih peringkat ke tiga perolehan suara di tingkat nasional belum tentu dapat diraih di tingkat Kota Surabaya. Berbagai faktor mulai dari sosial, ekonomi, politik, serta agama dapat mempengaruhi NU sebagai partai politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Surabaya. Berikut tampilan dalam bentuk tabel hasil pemilihan umum di Kota Surabaya.

Tabel 4 Perolehan Suara Pemilihan Umum 1955 di Masing-masing Lingkungan di Kota Surabaya (sumber:koran Perdamaian, 3 Oktober 1955)

No Lingkungan PKI NU PNI Masyumi PSI

 

1 Tambaksari 3.878 842 741 159 76

2 Rangkah 4.361 803 1.342 234 41

3 Jagalan 2.347 1.523 910 268 121

4 Peneleh 828 617 100 273 470

5 Ketabang 1.355 463 565 108 90

6 Pacarkembang 3.696 1.211 1.209 356 59

7 Tegalsari 7.292 1.536 1.933 389 151

8 Genteng 2.058 804 1.074 3421 124

9 Sawahan 3.009 691 1.327 385 234

10 Eembong Kaliasin 4.542 1.226 1.283 368 176

11 Kedungdoro 6.173 1.512 1.960 514 115

12 Simo 5.881 905 1.839 281 47

13 Wonokromo 4.451 1.965 509 641 174

14 Ngagel 5.565 2.205 1.103 336 68

15 Darmo I 2.982 444 1.321 251 283

16 Darmo II 3.532 1.224 858 233 69

17 Darmo III 5.857 505 3.051 631 262

18 Gubeng 6.870 1.113 2.360 414 362

19 Bongkaran 298 637 180 100 29

20 Pabean Cantian 148 479 56 63 14

21 Ampel 553 1.607 274 2.102 15

22 Nyamplungan 1.115 3.551 517 1.081 8

23 Kampung Baru 3.534 1.677 755 359 37

24 Semampir 2.415 3.524 692 323 8

25 Ujung 788 433 966 338 55

26 Kapasan 1.984 652 496 119 138

27 Srengganan 1.317 3.208 394 206 6

28 Simokerto 2.658 940 729 288 101

29 Sidodadi 1.280 1.922 306 389 31

30 Kapasari 2.415 1.305 699 176 122

31 Sidokapasan 2.479 3.223 527 299 47

32 Tembokdukuh 3.879 1.862 1.169 406 50

33 Krembangan Utara 3.534 1.677 755 359 37

34 Krembangan Selatan 2.649 1.223 1.064 340 120

35 Tanjung Perak 2.451 960 590 167 67

36 Bubutan 1.430 1.118 765 279 128

37 Aloon-Aloon Contong 640 980 477 231 168

Jumlah 109.092 50.567 32.772 16.887 4.103

Dari hasil yang suda di tampilkan secara rinci dalam tabel sebelumnya memperlihatkan NU hanya dapat meraih tempat ke dua perolehan suara terbanyak di Surabaya dibawah PKI. NU tidak mampu mengungguli PKI yang mendapatkan suara dengan jumlah 109.092 dan hanya mampu mendapat suara setengah dari jumlah suara yang diperoleh PKI sejumlah 50.567. Dari hasil ini memperlihatkan keberhasilan PKI dalam merebut hati dari masyarakat Surabaya. PKI lewat usaha kampanye yang dilakukan dengan strategi jemput bola lewat usaha membantu buruh yang bermasalah dengan atasannya terbukti mampu meraih simpati dari masyarakat. Selain itu PKI juga memantapkan strateginya dengan melakukan gerakan ditingkat bawah dengan membentuk struktur partai ditingkat ranting dan grup (Margana, 2010:278).

Sumber lain yang menyajikan hasil dari pemilihan umum 1955 di Surabaya dapat dilihat dalam koran De Tijd edisi 30 Juli 1957 yang memberikan hasil kemenangan bagi PKI dan menempatkan NU diposisi ke dua serta PNI diposisi ke tiga. PKI berhasil meraih kemenangan dengan jumlah suara 23.000 yang dibuntuti NU diperingkat ke dua dengan perolehan 9.000 (De Tijd,1957). Jika dibandingkan dengan sumber sebelumnya maka jumlah suara yang didapatkan oleh setiap partai terdapat perbedaan yang cukup besar namun secara keseluruhan urutan pemenang pemilihan umum 1955 di Surabaya terdapat kesamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa sumber yang didapat semuanya memiliki kesamaan dengan menempatkan PKI pada peringkat pertama, NU di peringkat ke dua dan  PNI di peringkat ke tiga.

 

SIMPULAN

Dinamika politik NU pada tahun 1952 hingga 1955 memperlihatkan bagaimana NU yang baru berdiri sebagai partai politik melakukan berbagai usaha untuk dapat bersaing pada pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1952 memperlihatkan hasil yang cukup baik bagi NU yang sebelumnya hanya memiliki 8 kursi dalam parlemen berhasil menempati peringkat ke tiga pemenang pemilihan umum dan mendapatkan 45 kursi di parlemen. Kesuksesan NU sebagai partai politik baru tidak hanya diraih di tingkat nasional, hasil yang cukup baik juga didapat NU di tingkat lokal. Meskipun tidak meraiah suara terbanyak di Kota Surabaya NU mendapatkan hasil yang cukup baik di Surabaya dengan mendapatkan suar terbanyak ke dua setelah PKI yang mendapatkan suara terbanyak di Kota Surabaya. Hasil yang didapat oleh NU dalam pemilihan umum 1955 merupakan puncak dari dinamika politik yang berhasil diraih oleh NU setelah keluar dari Masyumi pada tahun 1952.

 

RUJUKAN

Bruinessen, Martin V. 2008. NU Tradisi Relasi-relasi kuasa Pencarian Wacana Baru.Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang. Budihardjo, Miriam. 1988. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia De Tijd, Edisi 30 Juli 1957 Fealy, Greg. 2009. Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang. Feith, Herbert. 1971. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Bogor: Kepustakaan Populer Gramedia Haidar, M. Ali,1998. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia (Pendekatan Fikih dalam Politik).  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Margana, Sri dan  M. Nursam.2010. Kota-Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial. Yogyakarta: Ombak. Maulida, Faishal Hilmy. 2018. Di Balik Bilik Suara Konstruksi Pemilu Pertama di Indonesia 1953-1956. Direktorat Sejarah Direktor Jendral Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Noer, Deliar. 1987. Partai Islam Di Pentas Nasional. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Perdamaian, Edisi 3 Oktober 1955 Sanit, Arbi.2012. Sistem Politik Indonesia Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada