SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

SAREKAT ISLAM SEBAGAI GERAKAN SOSIAL: PEMBERONTAKAN ANGGOTA SAREKAT ISLAM DI DISTRIK BEKASI TAHUN 1913-14

Shania Bella

Abstrak


SAREKAT ISLAM SEBAGAI GERAKAN SOSIAL PEMBERONTAKAN ANGGOTA SAREKAT ISLAM  DI DISTRIK BEKASI TAHUN 1913-14

Ahmad Muthohar, Aufa Ijlal Alifo, Imas Alissya, Royya  Zahrotul Mala, Shania Bella Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

E-mail: Shaniabella8@gmail.com

 

Abstrak:

Gerakan sosial diketahui sebagai salah satu faktor yang mendukung  perkembangan bagi kelompok – kelompok yang bergerak dalam bidang sosial  di Indonesia. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana gerakan yang  dilakukan oleh Sarekat Islam di Indonesia membawa dampak – dampak sosial  bagi gerakan – gerakan sosial di Indonesia terkhusus pada Sarekat Islam yang  fokus mereka pada bidang perdagangan hingga gerakan ini terpecah menjadi             dua yaitu SI merah dan SI putih. Dalam perkembangannya organiasasi  akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi gerakan yang  terjadi di Indonesia pada abad ke 20 dan dimana pergerakan ini menjadi  sebuah cambuk bagi pemerintahan pada abad ke 20 agar mereka bisa berubah     dan lebih baik lagi dalam membuat setiap keputusan. Penelitian ini  menggunakan metode sejarah untuk mengkaji gerakan sosial dan respon  pemerintah kolonial.

 

Kata kunci: Gerakan Sosial, Pemberontakan, Sarekat Islam

Abstract:

The social movement is known as one of the factors that supports  the development of the engaged groups in the field of social sector in  Indonesia. This paper was made to find out how the movements carried out by  Sarekat Islam in Indonesia especially in Bekasi distrik at 1913-1914 and how  they bring impacts for social movements in Indonesia. Meanwhile Sarekat                 Islam focused on the trade sector until the movement was divided into two  class, namely red class and white class of Sarekat Islam. In its development  the organization finally turned into something that greatly have influence the  other movements that occurred in Indonesia at the 20th century and which  this movement became a whip for the government so that they could  change and be better at making every decision. This research resort to history  method to assess the social movements and the respond from the colonial  goverment in facing it.

 

Keywords: Social Movement, Rebellion, Sarekat Islam

Gerakan Sosial merupakan hal tak lepas dari perkembangan suatu pergerakan atau organisasi dalam sejarahnya. Pergerakan sosial sendiri modelnya selalu berubah tak menentu menyesuaikn lembaga itu dengan segala sesutu yang terjadi pada zaman itu.Pergerakan sosial terjadi karena ada rasa ingin berbuah dari para anggota lembaga organisasi tersebut agar organisasi tersebut dapat berkembang sesuai zaman yang terjadi pada saat itu dan juga agar tidak tertinggal.

Hal lain yang mendasari pergerakan sosial adalah karena kebijakan pemerintah pada saat itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pergerakan sosial menjadi suatu pergerakan yang sangat penting dalam merubah tatanan kehidupan sosial dan juga menjadi kontrol bagi pemerintah agar pemerintah bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh setiap warganya.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gerakan sosial

Kata gerakan sosial pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Jerman, Lorenz Von Stein pada tahun 1848 dalam bukunya yang berjudul “Socialist & Communist Movement since the Third French Revolution”. Pada saat itu, gerakan sosial bersifat massivedan biasanya timbul dengan maksud penolakan ataupun perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Pergerakan Buruh dan Sosialis pada abad 19 adalah contoh prototype dari pergerakan sosial jaman dahulu yang masih mengandalkan kendaraan politik berupa organisasi atau partai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program. Secara teoritis gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Disini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur definisi tentang gerakan sosial adapula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.

Pendapat lain mengatakan gerakan sosial lahir dari ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang pemerintah kepada masyarakat. Atau dapat dikatakan gerakan sosial merupakan reaksi terhadap perubahan kebijakan yang dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial itu terealisasikan dalam bentuk protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh golongan tertentu yang sudah melalui kesepakatan. Dari situasi tersebut menunjukkan sistem politik semakin terbuka dan demokratis sehingga peluang munculnya gerakan sosial sangat banyak. Gerakan sosial pada umumnya dibedakan dari kegiatan kolektif yang terorganisasikan dalam lembaga-lembaga yang telah mantap strukturnya, antara lain partai politik, agama, organisasi golongan karya, dan lain sebagainya. Strukturasi masih embrional; jadi masih ada keluwesan dalam arah dan bentuk pertumbuhannya. Struktur kekuasaanya pun juga belum ber-hierarki ketat (Sartono, 1992). Dan menariknya gerakan sosial sudah muncul semenjak kapitalisme dunia berkembang. Meskipun gerakan sosial merupakan gejala baru dalam ilmu sosial, namun sejak lama pada abad 18 saat gereja Methodis di Amerika dan Inggris diindikasikan sebagai gerakan sosial yang berbasis agama. Selain itu, pada abad 19 terdapat gerakan sosial internasional (The International Socialist Movement) yang tumbuh dan berkembang diberbagai tempat di Eropa. Kemudian pada tahun 1970 gerakan anti perang dan gerakan anti kemapanan yang menggunjang kehidupan Amerika juga dianggap sebagai inpirasi dari gerakan sosial. Di Indonesia, terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa lampau yang mengindikasikan adanya gerakan sosial di masyarakat pada masanya. Contoh studi kasus yang kami angkat pada pembahasan kali ini adalah gerakan sosial akibat lahirnya perserikatan pemuda yaitu Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk memajukan perdagangan dan memberi bantuan pada anggota yang mengalami kesulitan dalam berdagang. Untuk jenisnya, kami menggolongkan peristiwa SDI sebagai gerakan sosial asas lama, yaitu gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat, sebagian besar merupakan gerakan-gerakan abad ke-19 berjuang untuk kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti kelas pekerja, petani, orang kulit putih, kaum bangsawan, keagamaan, laki-laki. Mereka biasanya berpusat di sekitar beberapa tujuan materialistik seperti meningkatkan standar hidup atau, misalnya, otonomi politik kelas pekerja.

Dalam pendekatan ini kami menggunakan konsep pemikiran Antoni Gramsci yang menurut Mansour Fakih (2004) konsep organisasi gerakan sosial dikategorikan sebagai masyarakat sipil terorganisir. Konsep tersebut didasarkan pada analisis tentang kepentingan konfliktual dan dialektika atau kesatuan dalam perbedaan antara negara dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan konteks dimana seseorang menjadi sadar dan seseorang pertama kali ikut serta dalam aksi politik. Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu agregasi atau percampuran kepentingan dimana kepentingan sempit ditransformasikan menjadi pandangan yang lebih universal sebagai ideologi dan dipakai atau diubah. Dalam konteks ini, bagi Gramsci masyarakat sipil adalah dunia dimana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah.

 

Sarekat Islam

Sarekat islam bediri pada tahun 1905 di Solo. Sarekat Islam didirikan oleh H Samandui dengan nama awal Sarekat Dagang Islam. Pada mulanya Sarekat Dagang Islam didirikan dengaan tujuan memajukan perdagangan, memberi pertologan pada anggota yang mengalami kesulitan khusunya dalam idang perdagangan. SDI didirikan guna menjawab perlakuan kolonial yang mengesampingkan atau menganggap rendah masyarakat bumiputera. Kolonial mengelompokkan massyarakat menjadi tiga bagian.

(1) masyarakat kelas satu adalah pemerintah kolonial dan masyarakat Eropa,

(2) kemudian anda masyarakat asing seperti Cina, Arab, dan lain sebagainya,

(3) dan pada tingkat terbawah ada masyarakat bumiputera. Perlakuan diskriminatif yang dilakukan Belanda pada masyarakat bumiputera sangat terasa sekali. Ada beragai peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat bumiputera seperti tidak  boleh memakai bahasa tinggi pada atasan, harus menunduk jika lemelints di depan orang Belanda, dilarang memakai pakaian modern. Perlakuan-perlakuan tersebut jelas menunjukkan bahwa kolonial Belanda berada jauh diatas tingkatan masyarakat bumiputera, hal ini menimbulkan banyak pergolakan di kalangan masyarakat bumiputera yang mulai sadar dan membuka mata pada sikap diskriminatif kolonial Belanda. Pergolakan tersebut mulai membangkitkan kesadaran masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pergerakan sosial dan nasional salah satunya adalah Sarekat Dagang Islam

Perjuangan SDI oleh H. Samanhudi dilanjutkan oleh HOS Tcokroaminoto. Perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam karea dirasa perlu untuk memperluas pengaruh serta anggota, sehingga dapat envakup berbagai aspek mulai dari perdagangan, sosial, pendidikan hingga politik.

 

Pergerakan SI di Bekasi

Struktur pemerintahan pada masa Hindia Belanda memberikan posisi jabatan yang menguntungkan dan sangat berkuasa kepada gubernur jendral mengenai semua urusan yang ada di wilayah jajahan. Gubernur jendral merupakan jabatan yang menduduki Batavia sebagai wilayah provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh residen, gubernur jendral sendiri adalah wakil pemerintahan pusat maka dari itu penempatan ada di Batavia sebagai pusat pemerintahan. Setelah residen ada asisten residen, kemudian bupati, wedana dan asisiten wedana. Untuk lebih jelasnya jabatan-jabatan  tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Belanda Bumi Putera Gubernur Jendral  - Residen  -

Asisten Residen   Kontrolir Bupati : Adipati, Tumenggung, Ngabei Wedana Asisten Wedana Lurah

Tabel 1 Struktur Pemerintahan Pusat (Suryaningrat, dalam Nur Laely 2018:10)

Untuk wilayah pemerintahan pusat diisikan oleh jabatan gubernur jendral yang dipilih oleh pemerintahan pusat Hindia Belanda di Negeri Belanda, yang kemudian dibantu oleh residen yang mencakup wilayah pemerintahan di Gewest/Residentie, residen dibantu oleh Asisten residen yang mengawasi wilayah Afdeling atau kabupaten, dibawah asisten residen ada controlir yang mengawasi wilayah onder-afdeling, keberadaan asisiten residen dan kontroir ini ditujukan untuk mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Setelah controlir, yang sejajar ada regent/bupati yang diberi wilayah kekuasaan di regenschap dibantu oleh wedana yang berada di distrik juga asisten wedana di onderdistrik, asisten wedana ini sekarang lebih dikenal sebagai camat kemudian ditingkat desa ada lurah (Laely 2018:10).

Setiap pegawasan yang dilakukan asisten residen dan kontrolir terhadap setiap peristiwa dan setiap keputusan, asisten residen dalam penyampaiannya dilakukan dengan menulis laporan yang berupa laporan akhir jabatan (Memorie von Overange), laporan rutin bulanan, dan laporan khusus bilamana ada peristiwa atau kasus tertentu. Membicarakan mengenai laporan ini terdapat keberuntungan tersendiri bagi sejarawan Indonesia sebagai sumber untuk penulisan sejarah Indonesia yang membahas mengenai masa Hindia Belanda, laporan-laporan ini dapat digolongkan sebagai arsip yang ada sebagai bentuk keperluan dinas atau hubungan pribadi (Abdullah 1978:48).

Salah satu contoh laporan yang dimaksudkanadalah dari Asisiten Residen Meester Cornelis di distrikt Bekasi bernama S. Cohen Fzn kepada Residen Batavia H. Rijfnijder pada tanggal 17 Desember 1913 dengan nomer 7580/1. Laporan ini dilanjutkan oleh C.J. Feith sebagai pengganti Cohen. Kedua laporan ini memuat satu peristiwa yang sama, beberapa hal yang menarik dari kedua laporan ini adalah pembahasan mengenai bagaimana pengaruh Sarekat Islam didaerah pedesaan khususnya di distrikt Bekasi(Abdullah 1978:49).

Pada laporan pertama lebih kepada penjelasan bagaimana konflik yang terjadi antara pekerja di tanah partikelir  yang kemudian berkembang menjadi konflik horizontal yang terjadi antara penduduk desa setempat dengan penduduk tetangga. Penduduk yang melakukan protes dilakukan oleh seorang anggota dari Sarekat Islam. Protes yang dilakukan diawali dengan penyerahan jumlah rumput yang dipotong selanjutnya penolakan melakukan pemotongan rumput ditanah partikelir milik tuan tanahnya pada pertengahan bulan November di Kampung Pondok-klapa, tanah Cakung. Kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan dengan putusan pemberian peringatan dan pemberian saran dari wedana bekasi kepada kontrolir yang bertugas sebagai Hakim-polisi memberikan keputusan kepada mereka jikalau tidak bersedia memotong rumput untuk mengatakan kepada tuan tanahnya agar berkenan memberikan pekerjaan lain agar tugasnya terselesaikan meskipun tidak dengan memotong rumput (Abdullah 1978:50-51).

Kemudian orang-orang yang sama pelaku penolakan pemotongan datang kembali dan menghadap ke Wedana Bekasi membawa peci yang penuh nasi dan bersikeras bahwa mereka diberikan beras yang tidak layak, namun setelah dicek oleh wedana bekasi ternyata beras yang diberikan merupakan beras merah yang merupakan jenis beras yang amat baik dan akhirnya wedana tersebut tidak menyetujui keluhan mereka. Dan kesekian kalinya terjadi pemogokan dan kesekian kalinya juga mereka diberikan penjelasan agar menurut pada tuan tanahnya. Orang yang sama melakukan pemogokan dengan tidak menyerahkan rumput seperti jumlah yang seharusnya kali ini orang-orang tersebut dijatuhi hukuman yang dianggap sebagai dalang diberikan hukuman sebanyak 10 hari sedangkan yang menjadi pelaksana hanya dijatuhi hukuman selama 5 hari (Abdullah 1978:52).

Gejala yang sebenarnya terlihat setelah terjadi kekacauan kesekian kalinya, yang mana pada laporan tersebut memuat bahwa suatu gerakan disusun oleh Sarekat Islam di Bekasi untuk tidak lagi menanam sawah-sawah milik orang Tionghoa yang diberikan upah sebanyak f 0,11 setiap setengah hari kemudian oleh tuan tanah upah akan dinaikan menjadi f 0,25 (25 sen) permintaan ini dirasa pemerintah setempat memang adil dikarenakan harga bahan pokok memang melonjak naik. Namun tawaran seberapapun oleh tuan tanah yang berasal dari kalangan bangsa China tetap ditolak oleh anggota Sarekat Islam ini. Mereka menolak untuk bekerja di sawah milik orang China akan tetapi jika tanah milik sesama pribumi dengan bayaran f 0,25. Sarekat Islam juga dinilai memususi semua orang yang berbeda dengan mereka dengan kata lain memusuhi semua yang bukan anggota dari Sarekat Islam dan berbeda keyakinan (Abdullah 1978:52-53).

Mengenai sikap permusuhan yang diberikan oleh anggota SI bukan tidak ada dasarnya melainkan sebagai suatu organisasi yang dilatar belakangi keinginan untuk melawan terhadap sikap pedagang Cina. Namun juga tidak benar jika pendirian Sarekat Islam hanya untuk melawan pedagang Cina tapi juga sebagai perlawanan terhadap semua penghinaan dalam bentuk penindasan dan kesombongan rasial yang dirasakan kaum bumiputra (Poesponegoro 2008:343).

Pergerakan serupa juga terjadi didaerah lain, bahkan terdengar desas desus bahwa jika anggota Sarekat Islam ingin berkumpul untuk memerangi atau menyerbu seorang mandor yang telah menyetujui untuk mengerjakan tanah milik Cina akan ditabuhnya bedug. Tabuhan bedug itu bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang sekitar ribuan, namun mereka tidak tahu pasti ada apa gerangan, mereka yang berkumpul hanya datang sesuai instruksi dari roda pemimpin dan dapat dipastikan bahwa kebanyakan dari orang-orang yang berkumpul membawa senjata. Kejadian pemukulan bedug sudah berlangsung beberapa kali ditempat yang berbeda. Pertama dilaporkan pergerakan ditujukan untuk mengepung Mandor Saingkun, kemudian terdengar desas-desus yang disebarkan oleh anggota Sarekat Islam mengenai sebenarnya tidak ada kaitannya pemukulan bedug di langgar Bajangrangkong dengan perlawanan terhadap mandor Saingkun. Banyak lagi nama-nama yang muncul yang dianggap sebagai musuh dari Sarekat Islam. Sebenarnya yang dinilai sebagai dalang pemberontakan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pergerakan tersebut sebagai bentuk pembelaan harga diri mereka sebagai bumiputera untuk mengumpulkan rakyat. Oleh tuan tanah yang merupakan orang dengan etnis Tionghoa mulai membalas perbuatan para pekerja yang tergabung dalam perkumpulan tersebut. Maka dari itu asisten residen mengambil keputusan lagi yaitu dengan melarang pemilik tanah tersebut agar mengembalikan situasi yang sama seperti sebelum kejadian (Taufik Abdullah 1978:57-67).

Hingga akhirnya sang asisten Residen membuat suatu tanggapan dengan mengganti ketua Sarekat Islam di Bekasi dari Haji Ibrahim menjadi Haji Abdurrahman yang dipilih tanpa persetujuan anggota Sarekat Islam, juga penggantian nama Sarekat Islam menjadi Djamiatoel Islamijah. Tujuan penggantian nama dari SI menjadi DI adalah dengan harapan akan menghilangkan kesan buruk dari Sarekat Islam, pergantian ketua juga dengan tujuan agar asisten residen ini dapat mengontrol gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh anggota Sarekat Islam (Khoirunnisa, 2016: 55).

Penggantian nama dari SI menjadi DI ditolak keras oleh anggota-anggotanya, namun permintaan untuk mengganti kembali dari DI menjadi SI tetap tidak dikabulkan oleh asisten residen. Bahkan untuk membekukan keanggotaan SI asisten residen memberikan larangan untuk tidak menerima lagi anggota baru dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal (Poesponegoro 2008:344)

Namun sebelum itu perlu diketahui, bahwa pada awal kedatangan SI di Bekasi masyarakat kalangan bawah Bekasi seperti petani penggarap masih belum memahami ajaran agama islam dengan baik, namun banyak masyarakat yang masuk menjadi anggota SI dan berkembang pesat karena masyarakat Bekasi khususnya masyarakat buruh tani memanfaatkan organisasi tersebut sebagai wadah untuk menampung kemarahan mereka dengan memperdalam keagamaan merekadengan cukup tekun, guru ngaji terutama memiliki peranan penting dalam memberikan pengetahuan keagamaan kepada mereka sehingga orang-orang tersebut menjadi panutan terhadap kehidupan keagamaan mereka (Khoirunnisa, 2016: 30).

Kemudian untuk laporan kedua lebih kepada penceritaan mengenai asal usul SI di Bekasi, juga menyertakan bangaimana Asisten Residen lama (Cohen) berusaha untuk mengganti SI dengan DI dan bagaimana permunculan Kong Djie Hin yang keanggotaannya terdiri dari orang Cina dan para bumi putera yang merasa dirugikan akan kehadiran SI. Dalam laporan kedua ini banyak disertakan lampiran-lampiran yang pada laporan sebelumnya tidak dituliskan.

Jika boleh dibandingkan antara kedua laporan tersebut, pada laporan kedua ini bisa dikatakan lebih bersikap netral. Dalam laporan kedua ini SI tidak selalu dijadikan sebagai dalang dari kericuhan di distrikt Bekasi, juga dalam laporan ini dijabarkan bagaimana orang-orang yang merupakan anggota dari SI selalu mengalami ketidak adilan dari para pegawai pemerintah yaitu wedana, juga asisten residen yang lama (Cohen). Asisten residen baru sebagai penulis laporan juga mempertanyakan bagaiamana asisten residen terlalu mencampuri urusan masyarakat, juga terlalu mempercayakan urusan kepada wedana sampai sampai menyebutnya sebagai kepala distrik terbaik diseluruh afdeling. Nyatanya banyak ketimpangan yang dialami anggota SI yang diperlakukan kurang baik serta anggota Kong Djie Hin diistimewakan oleh wedana Bekasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Di Bekasi perkumpulan Kong Djie Hin bersikap bermusuhan dengan Sarekat Islam

2. Pesuruh wedana telah dipecat karena telah menghadiri rapat dari Sarekat Islam, juga mandor polisi telah dipecat karena anggota dari SI

3. Pak Rati kehilangan 20 durian dan 12 ekor ayam, namun tidak diindahkan dan tidak dilakukan penyelidikan lanjut karena pencurian dilakukan oleh anggota dari Kong Djie Hin

4. Dilaporkan bahwa anggota Kong Djie Hin telah melakukan perjudian dan perkumpulan ilegal karena tanpa persetujuan wedana

5. Hadji Ilyah diserahi tugas kompenian yang lebih berat karena anggota SI(Abdullah 1978:68).

Anggota SI juga telah melaporkan kepada Mas Goenawan sebagai pemimpin SI di Batavia juga sebagai pemilik koran Panjaran Warta. Diketahui juga selama penyelidikan oleh asisten residen yang baru bahwa wedana bekasi yang telah menjabat selama kurang lebih dari 30 tahun pernah melakukan penarikan uang yang ditujukan untuk menyediakan tanah pemakaman bagi pejabat pemerintah. Namun sampai pada saat itu tidak kunjung terealisaikan dengan dalih belum menemukan tanah yang sesuai(Abdullah 1978:87-88). Untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu asisten residen mengajukan usul kepada Paduka Tuan untuk memperbolehkan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Memutasikan Wedana Bekasi; Raden Bakhram

2. Meenyatakan ketidakpuasan pemerintah kepada atas tindakan-tindakan tercela yang telah dilakukannya. (Abdullah 1978:88).

Meskipun SI banyak melakukan perjuangan dengan melakukan protes, boikot dan kerusuhan, tetapi perjuangan SI di Bekasi juga dilakukan dengan melakukan perjuangan sesuai anggaran dasar organisasi seperti mendirikan koperasi dan melakukan penuntutan kenaikan upah buruh tani sebagai usaha peningkatan perekonomian rakyat Bekasi. Bagi masyarakat petani di Bekasi, kehadiran SI menyelamatkan dan membantu mereka dalam menampung segala keluh kesah yang mereka hadapi karena SI telah menjadi wadah penggerak berbagai protes yang dilakukan masyarakat di Distrik Bekasi sebagai upaya penentangan berbagai penindasan yang mereka alami. Melalui SI mereka menuntut adanya keadilan dalam sistem pengupahan dan perlakukan yang lebih baik bagi para petani dimana upah yang didapat para buruh petani sangat rendah dan tidak sesuai dengan tenaga yang telah banyak mereka keluarkan sehingga upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya semakin naik (Khoirunnisa, 2016: 8).

 

SIMPULAN

Pada umumnya gerakan sosial merupakan upaya pembelaan dan penolakan terhadap perilaku semena-mena oleh masyarakat sipil yang ditujukan kepadan instansi atau pemerintah yang bersangkutan. Konflik yang terus menerus terjadi menjadi dorongan untuk melakukan perubahan yang diaplikasikan melalui organisasi/partai politik. Dalam kasus ini, Sarekat Dagang Islam lahir sebagai reaksi atas perilaku tak adil pemerintah koloni dan perlakuan dari pedagang asing. Di distrik Bekasi pada tahun 1913-1914 terjadi perseteruan antar anggota SI dan pedagang asing perihal pekerjaan menanam sawah dan upahnya. Oleh karena itu, asisten residen Cohen melakukan beberapa hal untuk meredam protes dari kaum buruh tani dengan melarang pemilik tanah dari etnis Tionghoauntuk mempekerjakan buruh tani anggota Sarekat Islam dan mengganti wedana yang sudah mengabdi selama puluhan tahun karena merupakan anggota SI. Selain itu, Sarekat Islam distrik Bekasi juga memiliki hubungan tidak baik dengan Kong Djie Hin. Setelah adanya Sarekat Islam di distrik Bekasi, masyarakat buruh tani memiliki wadah untuk menampung aspirasi dan menuangkan protes atas ketidakadilandalam pekerjaan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Gerakan sosial yang timbul membawa sosio kultural yang lebih baik bagi masyarakat buruh tani distrik Bekasi.

Setelah mencermati lebih dalam, sudah cukup banyakkajian historis mengenai gerakan sosial terutama masyarakat sipil dan buruh. Dan selayaknya dikaji ulang untuk pembenahan dalam mengatasi konflik-konflik sosial kedepan dan bagaimana upaya mengontrol gerakan sosial dan kebijakan perdagangan dalam perekonomianserta kebijakan tanah di masyarakat saat ini.

 

DAFTAR RUJUKAN

Cohen S. 1913. Asisten-residen Meester Cornelis (S. Cohen Fzn.) kepada Residen Batavia (H.Rijfsnijder). Dalam Taufik Abdullah (Ed.) Sejarah Lokal di Indonesia (hlm.50¯67). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fakih. Mansour, Analisis Gender &  Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004.

Feith, C. 1914. Asisten-residen Meester Cornelis (S. Cohen Fzn.) kepada Residen Batavia (H.Rijfsnijder). Dalam Taufik Abdullah (Ed.) Sejarah Lokal di Indonesia (hlm.68¯88). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Khoirunnisa. 2016. Sarekat Islam di  Bekasi: Perjuangan Dalam  Bidang Ekonomi  dan Keagamaan Tahun 1913-1914  (Sebuah Kajian Lokal). Jakarta:  Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah.

Laely, N. 2018. Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942. Tesis tidak diterbitkan, Makassar: Pascasarjana  Universitas Negeri Makasar.

Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah Nasional Indonesia (Volume 5). Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu- Ilmu Sosial dalam Metodologi  Sejarah,  Gramedia,  Jakarta: 1992.