SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2006

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Masa Akhir Kesultanan Kutai Kartangara:Dekadensi Kekuasaan Masa Pemerintahan Aji Muhammad Parikesit (1920 – 1960).

Edy Mulawarman

Abstrak


Kesultanan Kutai Kartanegara meniti perjalanan sejarah panjang (abad 1300-1960). Dalam kurun waktu tertentu pada perjalanan sejarahnya (1844-1960), kekuasaan Kesultanan mengalami kemerosotan (dekadensi), baik dalam bidang politik maupun erkonomi. Dekadensi mencapai puncak pada masa pemerintahan Aji Muhammad Parikesit  tahun 1920-1960. Bahkan, pada masa akhir pemerintahannya (1960), kedudukannya sebagai Sultan dan keberadaan Kesultanannya dihapus untuk diganti dengan pemerintahan daerah berbentuk Kabupaten. Dalam kaitan itu, terdapat permasalahan yang perlu diteliti lewat riset sejarah, yaitu mengenai bentuk dan faktor penyebab dekadensi kekuasaan serta ragam upaya dan efektifitas upaya yang dilakukan guna mempertahankan kedudukannya sebagai Sultan dan eksistensi Kasultanannya.

Masalah-masalah penelitian di atas dirumuskan sebagai berikut. (1) Bagaimana bentuk-bentuk dekadensi kekuasaan yang terjadi pada Periode Surut (1844-1960), khususnya pada masa pemerintahan Aji Muhammad Parkesit (1920-1960). Untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauhmana dekadensi terjadi dikakukan komparasi antara kekuasan pada Periode Pasang (abad 1300-1844) dan Periode Surut. (2) Apa yang melatari terjadinya dekadensi kekuasaan, baik latar internal, eksternal ataupun paduan diantaranya (internal-eksternal). (3) Apa sajakah ragam upaya yang telah dilakukan oleh para Sultan, khususnya Aji Muhammad Parkesit, untuk membendung laju dekadensi dan seberapa efektif upaya yang dilakukan guna mempertahankan kedudukannya sebagai Sultan dan eksistensi Kesultannya. 
Selaras dengan permasalah penelitian itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasikan bentuk-bentuk dekadensi kekuasaan yang terjadi di Kutai Kartanagera pada Periode Surut, khususnya masa Aji Muhammad Parkesit: (2) menganalisis faktor internal, ekstenal dan internal-eksternal yang melatari dekadensi, serta (3) mengidentifikasi ragam upaya yang dilakukan guna membendung laju dekadensi dan menganalisis efektifitas upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedudukan Sultan dan eksistensi Kesultanan.

Penelitian Sejarah dengan pendekatan Ilmu Politik. Sumber data utama berupa sumber data tekstual, yang didukung oleh sumber data sejarah lisan dan artefaktual. Prosedur peneletian meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data tekstual berbentuk arsip dikumpulkan dengan memakai metode dokumentasi, sedangkan yang berbentuk historiograf tradisional dilakukan dengan menseleksi bagian-bagian dalam susastra bersangkutan yang memuat informasi relevan dengan fokus penelitian. Sumber sejarah lisan dilakukan dengan wawancara. Sedangkan sumber data artefaktual dikumpulkan dengan melakukan observasi di Kabupeten Kutai Kartanegara khususnya di Tenggarong (Museum Negeri Mulawarman). Untuk meningkatkan akurasi data dilakukan kritik (intern dan ekstern). Data yang telah diperiksa akurasinya selanjutnya diinterpretasikan. Langkah berikutnya adalah penulisan sejarah (historiografi).  

    Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, dekadensi kekuasaan politik dan ekonomi di Kesultanan Kutai Kartanegara bukan hanya terjadi pada masa Aji Muhammad Parkesit (1920-1960), melainkan telah terjadi sejak  tahun 1844, yang diawali dengan penandatangan Perjanjian Tepian Pandan (29-9-1844) dan Perjanjian  Samarinda (11-10-1844). Pada masa selanjutnya, kekuasaan politik dan ekonomi Kesultanan secara berangsur-angsur dan sistematis dipangkas oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan Pendudukan Jepang melalui serangkaian perjanjian, pemberian hak monopoli dagang, konsesi untuk eksplorasi hasil alam, maupun pemberian hak penarikan pajak dan cukai.  Demikian pula pada masa kemerdekaan RI, kedudukan Kutai Kartanegara turun tingkatannya atau hilang sama sekali, scara bertahap dari kesultanan menjadi Daerah Istimewa, lalu sebagai Daerah Swapraja, dan akhirnya sebagai Kabupaten dengan wilayah yang lebih sempit dari pada sebelumnya.Sultan beserta keturunan tak secara otomatis menjadi kepala pemerintahan yang turun-temurun.

    Kedua, dekadensi kekuasaan disebabkan oleh faktor internal, eksternal dan perpaduan keduanya. Faktor internal berupa: perebutan kekuasaan dan suksesi pemerintahan yang dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melakukan intervensi ke dalam Kasultanan; (2) kelemahan sejumlah Sultan sebelumnya dan termasuk Aji Muhammad Parkesit  dalam menghadapi intervensi asing; (3) penilaian negatif rakyat terhadap Sultan berkuasa, yang menyebabkan citra dirinya kurang baik di mata masyarakat dan kurangnya dukungan rakyat terhadapnya; serta (4) kehendak masyarakat akan terjadinya perubahan tata pemerintahan, yakni pemerintahan yang lebih demokratis, yang bukan lagi berbentuk kesultanan. Faktor eksternal meliputi: (1) penerapan poltik imperalisme, yang dalam hal ini adalah imperalisme modern; (20 eksploitasi ekonomi terhadap daerah jajahan, dan (3) konsekuensi keberadaan pemerintahan Nasional RI terhadap kesultanan lokal. Selain itu, terdapat korelasi antara faktor internal dan eksternal, yang berupa interelasi antara: (1) kekayaan alam-eksploitasi ekonomik-imperalisme, (2) perubahan konstelasi politik eksternal-kehendak rakyat akan adanya perubahan tata pemerintahan, dan (3) intervensi luar-dukungan rakyat terhadap Sultan berkuasa.

    Ketiga, ragam upaya untuk membendung laju dekadensi kekuasaan telah dilakukan oleh Aji Muhammad Parkesit ataupun para Sultan terdahulu. Kendati demikian, upaya yang cenderung defensif ini tak kuasa menghadapi intervensi politik dan ekonomi pihak luar (Hindia-Belanda, Pendudukan Jepang dan pemerintah RI). Ragam upaya yag dilakukan berupa: (1) sikap kompromis terhadap penguasa yang membawahinya, (2) pembangunan sektor publik, dan (3) pengukuhan legitimasi Sultan lewat simbol-simbol. Kendati untuk waktu lama (60 tahun) Aji Muhammad Parkesit berhasil mempertahankan kedudukan sebagai Sultan dan eksistensi Kasultanan, namun pada akhirnya (1960) kedudukan dan kasultananya harus berakhir.

    Berkaitan dengan temuan penelitian ini maka dengan ini penulis ingin
menyumbangkan beberapa saran. Pertama, mengingat keterbatasan penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama dengan  menggunakan sumber-sumber primer sejaman yang harus terus dilacak dan digali, sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih faktual dan komprehensif. Kedua, pada instansi terkait diharapkan dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini misalnya sebagai sumber belajar  dalam pembelajaran pengetahuan sosial dan atau sejarah, sebagai bahan untuk penulisan buku, pembutan perangkat pembelajaran pengetahuan sosial dan atau sejarah .  Ketiga, diharapkan kepada masyarakat Kutai Kartanegara umumnya dapat melihat sisi penting kesejarahan lokal, untuk dapat mencari makna atas peristiwa tersebut dan dapat membuat kita bijaksana menyikapi permasalahan sekarang atau kedepan dengan bercermin pada sejarah masa lalu Kutai.  Secara khusus penulis ingin menyampaikan kepada orang-orang Kutai untuk dapat merubah pola pikir tradisional yang membelenggu kita selama ini, yaitu dengan mengandalkan alam untuk menuju kemakmuran, padahal sejarah sudah mencatat sumber daya alamlah, yang pada akhirnya Kutai juga mengalami masa penjajahan ataupun pendudukan oleh bangsa asing, mari kita semua bertekad untuk menjadikan Sumber Daya Manusia prioritas  eksistensi orang-orang Kutai ke depan.