SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2006

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Rivalitas Soemitro dengan Ali Moertopo dalam Kancah Perpolitikan di Indonesia 1971-1974

Iin Farinda Astutik

Abstrak


Pemerintah Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orientasi pembangunan tidak lagi dititik beratkan pada bidang politik melainkan ekonomi. Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah menunjukkan keseriusan pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan ekonomi yang berorientasi ke luar. Melalui proses yang cukup sulit, akhirnya bantuan luar negeri pun berdatangan. IGGI yang dibentuk khusus untuk membantu ekonomi Indonesia telah menjadi sumber terbesar bantuan asing bagi Indonesia. Berkat bantuan asing tersebut, perimbangan anggaran dapat dicapai bahkan beberapa kali surplus. Pelita I menghasilkan pertumbuhan PDB dengan rata-rata 9,4 %, inflasi dapat dikendalikan, pertumbuhan produksi nasional yang pesat, penyelenggaraan program pendidikan, jasa kesehatan dan infrastruktur pedesaan secara besar-besaran. Namun demikian, keberhasilan itu hanya dapat dinikmati oleh kaum minoritas elite penguasa. Sementara mayoritas rakyat Indonesia tetap menderita dalam kemiskinan. Keadaan itu diperparah oleh korupsi yang semakin merajalela di hampir semua aspek kehidupan baik di tingkat pusat maupun daerah. Keadaan ini telah memicu gerakan aksi protes masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa.
    Diantara faksi militer Orde Baru, muncul friksi dalam menanggapi aksi protes mahasiswa awal tahun 1970-an. Soemitro dan kubu Hankam yang berorientasi pada profesionalisme mendukung aksi protes mahasiswa yang sedang marak itu. Bahkan, Soemitro sempat mengemukakan konsep “kepemimpinan dua arah” yang terkesan memberi angin pada gerakan mahasiswa. Sementara Ali Moertopo dan kelompoknya justru bersikap preventif terhadap aksi-aksi protes mahasiswa. Aspri presiden dalam bidang politik ini  terus berupaya meredam arus demonstrasi mahasiswa demi kestabilan dan kelangsungan pembangunan. Perbedaan sikap tersebut menjadi pemicu rivalitas antara Soemitro dan Ali Moertopo yang selama ini tertahan demi keutuhan rezim Orde Baru. Seomitro dan Ali Moertopo adalah pembantu-pembantu dekat presiden yang berada dalam lingkungan kekuasaan. Walaupun persaingan yang muncul dalam lingkungan kekuasaan adalah hal yang wajar tetapi ketika persaingan itu berjalan tidak sehat maka rentan konflik. Apalagi jika persaingan yang tidak sehat itu melibatkan masyarakat luas, maka dampaknya pun akan luas pula.
    Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan yaitu;  (1) Bagaimana situasi politik pada masa awal Orde Baru? (2) Bagaimana friksi dalam faksi militer di awal Orde Baru (3) Bagaimana rivalitas Soemitro dengan Ali Moertopo dalam peristiwa 15 Januari 1974. Karena itu maka penelitian ini bertujuan; (1) Menjelaskan situasi politik pada masa awal Orde Baru (2) Menjelaskan friksi dalam faksi militer di awal Orde Baru (3) Menjelaskan rivalitas Soemitro dengan Ali Moertopo dalam peristiwa 15 Januari 1974.
    Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan pendekatan politik. Sumber data yang digunakan adalah berupa dokumen pemerintah, koran-koran awal tahun 1970-an dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui tekstual dokumenter dan studi kepustakaan (library reseach). Dalam menganalisis data dilakukan kritik yaitu seleksi terhadap data yang diperoleh. Langkah selanjutnya adalah interpretasi terhadap data dengan menggunakan teori antagonisme politik dari Maurice Duverger, yang kemudian dikemas dalam historiografi secara utuh dan mendalam tentang situasi politik awal Orde Baru, friksi dalam faksi militer di awal Orde Baru serta rivalitas Soemitro dengan Ali Moertopo yang bermuara pada peristiwa 15 Januari 1974.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa rivalitas Soemitro dengan Ali Moertopo turut ambil bagian dalam peristiwa 15 Januari 1974. Ali Moertopo sengaja mengirim anak-anak gelandangan, preman ibukota dan bekas simpatisan DI/TII untuk melakukan huru-hara dan kerusuhan pada  aksi demonstrasi mahasiswa yang menyambut kedatangan PM Jepang Tanaka. Aksi huru-hara dan kerusuhan itu sengaja dirancang oleh Ali Moertopo untuk menyingkirkan lawan-lawannya; terutama Soemitro, mahasiswa dan unsur-unsur lain yang dianggap bersimpati pada gerakan mahasiswa. Sementara itu Soemitro justru membuat kesan ‘memberi angin’ pada gerakan mahasiswa. Menjelang kedatangan PM Jepang Tanaka, Soemitro justru mengurangi pembatasan-pembatasan terhadap demonstrasi mahasiswa. Bahkan ketika terjadi aksi huru-hara dan kerusuhan, pasukan keamanan di bawah komando Soemitro tidak langsung bersikap tegas. Pangkopkamtib menunjukkan nada persahabatan ketika berbicara dengan para demonstran. Dua hari setelah  peristiwa itu, pasukan keamanan baru  melakukan penangkapan-penangkapan. Sebenarnya, di balik aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974, Soemitro berharap agar protes mahasiswa tersebut dapat memaksa Presiden Soeharto untuk membubarkan Aspri sekaligus menyingkirkan rivalnya itu.
    Diharapkan agar ada penelitian lebih lanjut mengenai peristiwa 15 Januari 1974 dengan menggunakan metode sejarah lisan, mengingat masih adanya saksi sejarah yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Peristiwa ini juga dapat diteliti dari sudut pandang yang berbeda seperti dari aspek ekonomi atau sosial. Yang lebih menarik lagi adalah ketika peristiwa 15 Januari 1974 itu dilihat dari segi kepentingan presiden Soeharto yang sangat memegang kuat paham kekuasaan Jawa.