SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Dinamika Pemerintahan Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 1948-2013

Andika Kurniawan

Abstrak


ABSTRAK

 

Kurniawan, Andika. 2017. Dinamika Pemerintahan Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 1948-2013. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Drs. Ismail Lutfi, M.A.

 

Kata Kunci: Dinamika, Pemerintahan Desa, Wringinsongo Malang.

Kajian mengenai dinamika pemerintahan desa Wringinsongo masih belum banyak diteliti. Berkaitan dengan itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika struktur pemerintahan desa Wringinsongo, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Desa Wringinsongo dalam sejarah pemerintahan desanya terdapat sebuah arip berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diberikan kepada seorang yang telah berjasa membuka desa dan sekaligus diangkat sebagai lurah pertama Desa Wringinsongo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dinamika struktur pemerintahan Wringinsongo dan dampak ekonomi, sosial, politik, dan budaya terhadap masyarakat Desa Wringinsongo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode searah. Metode tersebut terdiri dari empat tahap, yaitu heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, adanya perubahan struktur pemerintahan desa Wringinsongo terutama kedudukan kepala dusun dibagi menjadi dua yang sebelumnya hanya ditempatkan satu orang di dusun Nongkosongo dan anggota kepala urusan hanya ditempatkan satu orang di dusun Sumberingin yang sebelumnya terdapat satu di setiap dusun. Kedua, Penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pada bidang ekonomi dengan adanya pengaturan sistem pengelolaan wisata pemandian Sumberingin maka pendapatan desa dan masyarakat semakin meningkat. Bidang sosial berdasarkan struktur pemerintahan yang semakin teratur maka hubungan masyarakat dengan pemerintah desa lebih terbuka. Bidang budaya pada kepimimpinan Bapak Suryadi tahun 2005 menerapkan kebijakan diadakannya perayaan bersih desa. Bidang politik dengan adanya UU desa yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa yang sebelummnya seumur hidup diatur menjadi enam tahun masa jabatan.

 

Penelitian mengenai pemerintahan desa ini jarang diketahui masyarakat. Berbagai kajian banyak menguraikan peran kepala desa maupun hubungan pemerintah desa dan BPD dalam penyeleggaraan pemerintahan desa, namun kajian yang terkait dengan dinamika struktur pemerintahan desa sangat sedikit dan masih perlu penelitian lebih mendalam.