SKRIPSI Jurusan Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Malang

Wicaksono Bagas Sarwo

Abstrak


RINGKASAN

Wicaksono, Bagas Sarwo. 2019.  Analisis Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Agus Sumanto S.E, M.Sa.

Kata kunci: pengawasan, distribusi, pupuk bersubsidi, petani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dimana celah terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi yang kurang diperhatikan. Selain itu, bertujuan untuk digunakan sebagai salah satu pedoman supaya masyarakat mengetahui bagaimana proses penyaluran pupuk bersubsidi yang baik dan transparan untuk menunjang pemenuhan hak petani. Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk proses penelitian selanjutnya dan membantu masyarakat untuk memahami setiap tahap dari mekanisme pembagian pupuk bersubsidi dan alur pengawasannya disetiap daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan obsrevasi, wawancara serta studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman, sehingga memiliki tiga tahapan analisis, yaitu Data Reduction atau mereduksi data untuk mengelompokan data sesuai dengan poin-poin permasalahan. Data Display atau penyajian data dari hasil pengolahan sebelumnya menjadi data yang teratur dan terlihat secara keseluruhan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Serta Concluting Drawing atau hasil penggambaran kesimpulan dari penelitian. Data yang digunakan adalah hasil dari serangkaian observasi dan studi pustaka yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, serta wawancara dengan beberapa petani Kabupaten Malang mengenai pemahaman tentang pupuk bersubsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Undang-Undang tentang pertanian yang telah diterbitkan. Dalam menunjang kebijakan tersebut pemerintah berusaha melaksanakan proses penyaluran maupun pembagian yang baik dan efisien. Pada Kabupaten Malang sendiri salah satu pihak yang berperan dalam penyaluran maupun pembagian pupuk bersubsidi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan salah satu anggota KP3 yang bertugas sebagai pengawas pembagian pupuk bersubsidi. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari narasumber dan instansi terkait pupuk bersubsidi diketahui bahwa anggaran atau kuota setiap daerah di Kabupaten Malang terhadap pupuk bersubsidi ditentukan oleh Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK ini seharusnya disusun oleh setiap kelompok tani setiap daerah untuk menentukan berapa perkiraan resapan atau kebutuhan pupuk disetiap daerahnya. Dari data tersebut nanti juga akan diperoleh data siapa kira-kira yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dengan persyaratan tertentu. Pembagian ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018. Selain itu untuk mekanisme pembagian pupuk bersubsidi ini sebenarnya harus disosialisasikan juga kepada para masyarakat khususnya petani, akan tetapi hal ini belum terlaksana sempurna dikarenakan keterbatasan akses. Untuk mekanisme pembaginnya sendiri memiliki tahapan-tahapan tertentu yaitu penyusunan alokasi pupuk sampai dengan proses pengamanan dan pertanggung jawabannya, yang bertujuan untuk mencapai teori distribusi dalam bidang ekonomi dalam hal penyampaian atau pemenuhan kebutuhan akan produk kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang berhak.

Untuk pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang diatur oleh pemerintahan Kabupaten Malang hingga ke tangan para petani. Untuk pengawasan dan pembagiannya beberapa distributor yang terpilih merupakan salah satu komponennya. Dengan data dari setiap daerah melalui RDKK akan dapat diketahui bahwa setiap daerah memiliki bagian masing-masing sesuai dengan pembagiannya. Dari data tersebut akan dilakukan pengawasan pada anggaran, dan setiap tahunnya akan dibandingkan dengan besaran realisasinya. Hal ini selain digunakan untuk memperkirakan kebutuhan pupuk selanjutnya, juga digunakan untuk mengawasi realisasi pendistribusian dari pupuk bersubsidi tersebut. Salah satu proses pengawasan pendistribusian pupuk di Kabupaten Malang dilakukan dengan membandingkan realisasi dan alokasi disetiap tahunnya. Untuk proses pengawasan secara teknisnya sendiri setelah dari gudang lini 1 yaitu provinsi, pupuk akan disalurkan ke gudang lini 2 yaitu tingkat Kabupaten/Kota. Dari gudang lini 2 ini pemerintah daerah Kabupaten/Kota akan mengontrol penuh proses pengawasan dan pendistribusiannya kesetiap wilayahnya, termasuk Kabupaten Malang.