SKRIPSI Jurusan Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

analisis kemandirian fiskal daerah kota batu berdasarkan perkembangan pendapatan asli daerah tahun 2009-2013

apriyana puspita sari

Abstrak


Pemerintah Kota Batu memiliki tingkat mobilitas ekonomi yang cukup tinggi dan perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu meningkat, selama tahun 2009 sampai 2013. Namun, perkembangan realisasi PAD ini nilainya belum dapat melebihi besarnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jawa Timur. Sehingga belum dapat memenuhi tujuan desentralisasi yaitu tercapainya kemandirian fiskal daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui perkembangan realisasi PAD Kota Batu pada tahun 2009-2013, (2) Mengetahui kemampuan Kota Batu dalam menjalankan otonomi daerah pada tahun 2009-2013, (3) Mengetahui tingkat kemandirian fiskal Kota Batu pada tahun 2009-2013.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Perkembangan realisasi PAD diketahui dari perbandingan realisasi dengan target PAD kemudian dianalisis dengan efektifitas PAD. Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah diukur dengan indikator kinerja keuangan daerah, sedangkan kemandirian fiskal daerah dilihat dari perbandingan rasio PAD dengan pinjaman dan pengeluaran daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan realisasi PAD Kota Batu, meningkat menjadi 117% pada tahun 2013. Kemampuan keuangan daerah Kota Batu yang diukur dengan indikator kinerja keuangan daerah menunjukkan hasil sebagai berikut: (a) rata-rata derajat desentralisasi  fiskal selama lima tahun tergolong rendah yaitu sebesar 6,76%, (b) kebutuhan fiskal tergolong sangat besar dengan rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) sebesar 295 kali dari kebutuhan fiskal Jawa Timur, (c) rata-rata kapasitas fiskal tergolong rendah sebesar 29%, (d) rata-rata celah fiskal 266 poin, dan (e) upaya fiskal yang diukur dari elastisitas PAD terhadap PDRB harga konstan sebesar 4,54%. Rata-rata rasio kemandirian fiskal Kota Batu sebesar 7,87% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu tergolong memiliki pola hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat yang artinya Pemerintah Kota Batu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan realisasi PAD Pemerintah Kota Batu belum dapat melampaui besarnya dana perimbangan. Kemampuan keuangan daerah Kota Batu dalam menjalankan otonomi daerah yang dilihat dari indikator kinerja keuangan daerah tergolong rendah karena Pemerintah Kota Batu belum dapat memenuhi kebutuhan fiskal yang lebih besar dari pada kapasitas fiskalnya. Tingkat kemandirian fiskal daerah Kota Batu selama tahun 2009-2013 masih rendah dan tergolong dalam pola hubungan instruktif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemerintah Kota Batu diharapkan lebih meningkatkan pendapatan daerah dari Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi manajemen keuangan daerah untuk melihat potensi daerah yang masih bisa ditingkatkan guna menghindari penyalahgunaan dana daerah.