DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM, 2010

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Asesmen Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan (Studi Multi Situs di SMPN 1 Malang, SMPN 5 Malang dan SMPN 8 Malang). (Disertasi)

Sutrisno Sutrisno

Abstrak


Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu pilar penting agar proses belajar mengajar tetap berlangsung dan berkualitas, meskipun Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan, maka konsekuensinya adalah pemerintah memberikan fasilitas dan menanggung biaya pendidikan tersebut. Komitmen itu telah dibuktikan dengan ditetapkannya anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN maupun APBD. tetapi pemerintah masih mengalami kesulitan merealisasikannya, sebab tidak semua siswa yang menempuh pendidikan dasar terbebas biaya sekolah. Biaya tersebut berupa partisipasi yang mengikat dalam mendukung proses belajar mengajar. Kesediaan masyarakat ini merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, tetapi tidak semua sekolah mendapatkan dukungan dan peran tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan dari sudut pembiayaan.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melalui sebuah perencanaan, diantaranya melalui sebuah proses ilmiah yang disebut asesmen. Dengan asesmen kebutuhan pembiayaan pendidikan yang baik akan diperoleh penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa pendidikan.

Tujuan penelitian adalah: 1. mendeskripsikan tentang identifikasi kebutuhan pembiayaan pendidikan, 2. mendeskripsikan tentang kebijakan penetapan prioritas pembiayaan pendidikan, 3. mendeskripsikan tentang identifikasi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, 4. mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, dan, 5. mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk program peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan skala prioritas pembiayaan pendidikan.

            Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus pada tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Malang, yaitu SMPN 1, SMPN 5 dan SMPN 8 kota Malang. Sebagai informan penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala, kordinator kurikulum, guru, dan komite sekolah (dewan sekolah). Teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data, induktif deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk keabsahan data digunakan uji trianggulasi sumber data. Disamping itu juga digunakan teknik analisis dalam situs dan analisis lintas situs.

            Temuan penelitian ini bahwa: 1. identifikasi kebutuhan pembiayaan pendidikan dilandasi dari visi, misi dan tujuan sekolah sesuai dengan kekhasan-karakteristik lembaga dengan melibatkan stakeholder. 2. Pembiayaan pendidikan ditetapkan berdasarkan skala prioritas lembaga, yang meliputi: kesejahteraan pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembiayaan program unggulan, peningkatan fasilitas belajar dan pengembangan potensi siswa, 3. Pembiayaan pendidikan diperoleh dari dana pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan alokasi pembiayaannya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan lembaga dalam bentuk RAPBS, 4. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembiayaan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan RAPBS, untuk menentukan komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat melalui komite sekolah. 5. Implementasi pembiayaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, untuk pengembangan potensi akademik siswa dilakukan bimbingan intensif dan try out secara berkala dan terjadwal sebagai persiapan ujian akhir nasional dan sekolah, untuk pengembangan potensi non akademik dipusatkan pada pengembangan bakat dan minat siswa dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.

            Saran-saran yang diajukan kepada: Kepala Sekolah, antara lain: a. dalam penyusunan program kerja sekolah hendaknya berpedoman pada visi, misi dan tujuan sebagai cita-cita dan keinginan stakeholders.b. Dalam melaksanakan asesmen kebutuhan pembiayaan pendidikan kendaknya di dukung oleh data yang representatif, akurat, dan berwawasan ke masa depan. c. dalam melaksanakan asesmen pembiayaan berpegang pada tujuan pendidikan yang meliputi kebutuhan peserta didik, orangtua dan masyarakat, serta tenaga pendidik dan kependidikan dengan komponen-komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. d. penggunaan anggaran pembiayaan hendaknya berprinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. e. untuk menumbuhkan peran serta masyarakat kendaknya sekolah mengenal dan mendalami keinginan, latar belakang, harapan masyarakat orangtua terhadap sekolah. f. asesmen kebutuhan pendidikan hendaknya bertujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi afektif, kognitif dan psikomotor secara seimbang. Pemerintah Kota: a. dalam menentukan kebijakan pembiayaan pendidikan hendaknya melalui proses asesmen kebutuhan pembiayaan setiap lembaga atau sekolah, baik negeri maupun swasta, sehingga prinsip efektif, efesien, pemerataan dapat terwujud. b. anggaran pendidikan sebesar 20 % merupakan amanat undang-undang, maka hendaknya secara berkala dan berkelanjutan untuk mening-katkan anggaran pendidikan melalui APBD sehingga 20% tersebut dapat terwujud. c. sektor pendidikan merupakan sektor vital dalam pembangunan daerah, maka hendaknya menjadi skala prioritas dalam pembuatan kebijakan daerah. d. mencari sumber-sumber pembiayaan khusus sektor pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan yang transparan dan konsisten dalam penggunaannya. Pemerintah Provinsi: a. dalam menentukan alokasi dana pendidikan perlu memperhatikan dan mengetahui sumber-sumber dan kebutuhan riil yang dibutuhkan oleh penyelenggara pendidikan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. b. dalam usulan anggaran pendidikan ke pemerintah pusat hendaknya didasari perhitungan yang mendasar yaitu perhitungan biaya satuan (unit cost). Kementerian Pendidikan Nasional: a. mencari sumber-sumber pembiayaan khusus sektor pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan) sebagai sumber penerimaan yang transparan dan konsisten dalam penggunaannya. b. pembiayaan sektor pendidikan 20% adalah perhitungan secara mekanik yang bersifat relatif dari ketercukupan, hendaknya menempuh proses asesmen kebutuhan dalam menentukan pembiayaan sektor pendidikan.

 

Abstract:

Key words: need assessment, educational finance, midle school.

Educational finance is one of the important pillars to keep the teaching and learning process run smoothly and be in good quality. Since the Undang-Undang Dasar 1945 states that every citizen is granted education, the consequence is for the government to provide the facilities and the finance of the education. This commitment has been proved by the allocation of 20% of the National Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for educational budget . However, the government seems to have difficulty in realizing the budget since there are still lots of students who have to pay for the basic education. The educational finance is a bound participation to support the teaching and learning process. The society has an important role in supporting the educational finance. Unfortunately, many schools do not get the support from the society in funding their teaching and learning process.

Planning is one way to overcome the problem. One of the plans is through a scientific process called assessment. With a good need assessment of educational finance, we can get both qualified education and the support from the society.

The purposes of this study are: 1. to describe the identify the need of educational finance, 2. to describe the policy of the making of priority of educational need, 3. to describe the identify the sources of educational finance, 4. to describe the participation of the society in educational finance, and 5. to describe the programs for improving the education based on the priority scale of educational finance.

This study is a qualitative study with multi sites design done in three Junior High Schools in Malang. Those schools are SMPN I Malang, SMPN 5 Malang and SMPN 8 Malang. The informants of the study are the school principals, the vice school principals, the curriculum coordinators, teachers and school boards. The data are collected from the deep interviews, observation and documentary study. The data is analyzed using inductive descriptive with data reduction, data discussion and data conclusion. To know the validation of the data, the triangulation test of data sources is used. In addition, the analysis- in- site and across- sites techniques are used.

The results of the study are: 1. the identification of educational finance is based on the vision, the mission and the aims of the school with their unique characteristic by involving the stakeholders, 2. the educational finance is based on the institution's scale of priority, which covers : the welfare of the staff, the improvement of the human resources, the funding of superior program, the improvement of learning and teaching facilities and the development of students' potential, 3. the educational finance comes from the government and the support of the society. The allocation of the educational finance is based on the priority scale made by the institution which is stated in RAPBS, 4. the society participate in the process of making the RAPBS to decide which educational finance supported by the government and which one supported by the society through the school board, 5. the implementation of educational finance is realized in the improvement of the human resources by providing education and training for the staff, intensive learning and regular and scheduled try out to prepare the students for the National Examination (UAN), and facilities to develop students' non academic potential.

There are some suggestions for the following party: School Principals, a. the school principals should be guided by the vision, the mission, the aims and the stakeholder will in the making of the school program. b. the assessment of educational finance should be supported by a representative and accurate data. c. the assessment of the educational finance should be based on the aims of educations which covers the need of the students, students parents and society, teachers and all other components involved in the teaching learning and process. d. the educational finance should be used using the principle of effectiveness, efficiency, transparency and accountability. e. to encourage the participation of the society, the schools should know and understand the need, the background and the hope the parents have for the schools. f. the assessment of the educational need should be aimed for the improvement of the human resources with the balance of affective, cognitive and phsycomotoric aspect. The City Government : a. in deciding the educational finance policy, the government should use the process of the educational need assessment for each school, both private and state owned, in order to fulfill the principle of effectiveness and efficiency. b. the 20% education budget is a mandate of the law, it should be improved regularly and continuously to be able to realize the 20% budget. c. education is a vital sector in the development of the region, it should be prioritized in the making of the regional policy. d. the government should look for sources for education finance to be counted on transparently and consistently. The Province Government: a. in allocating the educational fund, the government should pay attention and know the sources and the real need of the educational institution both in the city level and province level. b. the proposal of the educational budget for the national government should be based on the basic accounting, i.e. unit finance. The ministry of National Education: a. should find the sources of educational finance to be counted on transparently and consistently. b. the20% budget is a mechanical accounting which is relatively enough, the ministry should use the need assessment in deciding the finance of educational sector. the society: the society has an important role in the educational finance. The role should be improved in other aspect such as planning and supervising to create a transparency in the educational finance. other researchers: study about educational finance has got a little attention. That is why it is necessary to conduct other study related to other aspect of educational finance and its supporting aspect from the elementary education to the universities.