DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pendidikan di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Multi Situs di Desa Simpang Gadeng dan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot)

MARLINDA

Abstrak


ABSTRAK

 

Marlinda, 2019. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pendidikan di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Multi Situs di Desa Simpang Gadeng dan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot) Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M. Pd, dan (II) Dr. Hj.  Mustiningsih. M. Pd

 

Kata Kunci: implementasi kebijakan, program keluarga harapan

 

Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui tentang (1) proses implementasi kebijakan PKH dalam pendidikan di Desa Simpang Gadeng dan Cot Seumantok, (2) dukungan stakeholders terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan di Desa Simpang Gadeng dan Cot Seumantok, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan PKH bidang pendidikan di Desa Simpang Gadeng dan Cot Seumantok, dan (4) hambatan dan upaya pemecahannya dalam implementasi kebijakan PKH bidang pendidikan di Desa Simpang Gadeng dan Cot Seumantok.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis rancangan deskriptif dimana analisis yang dilakukan dijabarkan dalam bentuk kata-kata sesuai yang terjadi di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya pengecekan kebasahan data dengan kreabilitas (kepercayaan), dependabilitas, keteralihan, dan kepastian dalam tahapan penelitian persiapan, pelaksanaan, dan peneyelesaian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan PKH dan stakeholders di kedua desa tersebut adalah sama, karena pengurus PKHnya yaitu orang yang sama, yaitu dimulai dari proses pendataan menggunakan open-system atau mendata langsung masyarakat yang tepat menjadi RTSM oleh pihak BPS, kemudian data dari BPS diberikan kepada pihak PKH, selanjutnya pihak PKH mengadakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada RTSM sebagai penerima PKH mengenai keberadaan PKH serta penggunaan dana bantuan yang harus diperhatikan oleh RTSM. Proses ketiga yaitu pemberian dana dan terakhir pengecekan langsung yang dilakukan oleh pihak PKH untuk memastikan penggunaan dana tersebut. Pihak stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan PKH ini adalah kementerian sosial, kementerian pendidikan, rumah sakit, puskesmas, kepala desa, kepala sekolah, dan bidan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKH desa Simpang Gadeng antara lain SDM (Sumber Daya Manusia), personal pelaksanaan, dan eksternal (penerima PKH). Sedangkan untuk hambatannya di desa Simpang Gadeng adalah informasi yang tidak seimbang antara PKH dan BPS sehingga menimbulkan keterlambatan datangnya data, karena RTSM Simpang Gadeng sangat banyak maka proses pendanaan menjadi salah satu hambatan pelaksanaan kebijakan PKH. Sedangkan untuk desa Cot Seumantok, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanya adalah komunikasi dan birokrasi, untuk hambatannya sendiri antara lain budaya dan sumber daya potensial.