DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM, 2010

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1. (Tesis)

Sunaryo Sunaryo

Abstrak


Konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah terjadinya transfer otoritas atau wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah. Otoritas dan tanggung jawab meliputi aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah, pengelolaan anggaran sekolah, dan pengelolaan monitoring & evaluasi sekolah. Penelitian ini ingin mengetahui otoritas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah, sekolah dan komite madrasah dalam pengelolaan sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek-aspek pengelolaan sekolah yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1 dalam penenerapan MBS.

            Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan konteks dalam pelaksanaann MBS. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus karena fokus penelitian ini menjawab pertanyaan "bagaimana" penerapan MBS dan ingin meliput kondisi kontekstual yang relevan dengan fenomenanya.

            Penelitian ini dilaksanakan di MIN Malang 1 yang beralamatkan di Jalan Bandung 7C, Kecamatan Klojen, Malang 65133, Propinsi Jawa Timur.

            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MIN Malang 1 adalah madrasah yang dikelola secara efektif. Prestasi akademik dan non-akademiknya lulusan madrasah ini cukup tinggi. MIN Malang 1 telah menerapkan MBS walaupun penerapannya tidak dinyatakan secara eksplisit. MBS belum menjadi kebijakan formal. Walaupun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan, MIN Malang 1 telah menerapkan prinsip-prinsip MBS secara tidak implisit. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan MBS di MIN Malang 1 memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas sekolah. Pengelolaan madrasah di MIN Malang 1 dilaksanakan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan. Wewenang yang cukup besar dalam pengelolaan SDM, proses belajar mengajar, anggaran, dan kinerja menjadikan manajemen madrasah dapat melaksakan fungsinya dengan efisien dan efektif. Kebutuhan dasar madrasah dapat dipenuhi oleh pemerintah dan ditunjang sangat memadahi oleh komite madrasah. Komite madrasah dapat menunaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan madrasah. Pembagian wewenang dan tanggung jawab inilah yang mendorong perubahan positif bagi peningkatan kualitas madrasah. Komite madrasah dengan tanggung jawab dan wewenangnya yang tepat dalam penerapan MBS dapat membantu sekolah mencapai kualitas yang diharapkan. Tanggung jawab dan otoritas yang dimiliki oleh sekolah dan komite mendorong tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah.

            Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran kepada tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat memahami dan menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan perannya untuk peningkatan kualitas sekolah. Bagi guru, agar dapat menggunakan wewenang dan tanggungjawabnya untuk selalu meningkatkan diri dengan menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Bagi anggota Komite Madrasah lain agar dapat menerapkan wewenang dan taggungjawabnya secara proporsional untuk menciptakan madrasah yang akuntabel dan transparan. Bagi staf Dinas Pendidikan dan kementerian Agama agar dapat memanfatkan temuan ini sebagai acuan model dalam pembinaan sekolah.

Abstract:

The basic concept of School-Based Management (SBM) is a transfer of authority and responsibility of school management from the central government to a school site. Authority and responsibility cover the aspects of human resources, the maintenance of school infrastructure, school budgeting, and monitoring & evaluation. The research purpose is to investigate the authority and responsibility of school management, school committee members, and government staff in school-based management context. The aim of the research weas to describe the school management at Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1 in implementing SBM.

This descriptive research concerns how school management, members of school committee, and government education staff to implement SBM at MIN (Primary Islamic School) Malang 1. The approach of the study is a case study. The research focused to answer the question of "how" SBM is implemented, for this purpose the objective of the research is to investigate the contextual condition which is relevant to the phenomenon.

This study is conducted at MIN Malang 1 which is located at Jalan Bandung 7C, Klojen Sub-district, Malang 65133, East Java Province.

The result of the study shows that MIN Malang 1 is managed effectively. The academic and non-academic achievement is high. The school has implemented SBM. However, there is no formal policy issued by the school. Based on the findings, the implementation of SBM contributes in improving school quality. The madrasah management distributes authority and responsibility based on the roles of stakeholders. Great amount of authority possessed by school management such as teaching and learning process, school budgeting, and monitoring and evaluation made school management is able to do its role in their fullest capability. School basic needs is supplied by government and fully supported by the school committee. The school committee shows its high commitment to fulfill the school need. Proper distribution of authority and responsibility creates positive changes in the improvement of madrasah quality. Having had great authority and responsibility, the school committee creates accountability and transparency in the management of the school.

Based on the findings, it is suggested that the teaching and non-teaching staff member understand and put into practice SBM model in order to boost school quality. For teachers, it is suggested that they should implement active, creative, effective and joyful learning in their teaching-learning process in order to improve academic students' performance. For the members of the other school committee, it is suggested that they should exercise their authority and responsibility properly in supporting their schools in order to create atmosphere of accountability and transparency. For the Education Officer under Minister of National Education and and Ministry of Religious, it is suggested to utilize the model of MIN Malang 1 in implementating SBM for supporting and supervising schools under their responsibility.