DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM, 2010

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama Pasca UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasuruan. (Tesis)

Moh. Syukron Aby

Abstrak


            Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak juga bagi otonomi pendidikan. Dengan demikian, konsekuensi logis bagi proses pembuatan kebijakan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah perlu dilakukan penyesuain diri dari paradigma lama manajemen pendidikan menuju paradigma baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis. Otonomi di bidang pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional untuk mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan potensi itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan ahirnya mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2001 tentang organisasi tata kerja dinas Pendidikan, yang didalamnya mengakomodir tentang pendidikan keagamaan pada satu subdinas/bidang tersendiri yaitu Pergurag. Mengapa Kebijakan tersebut ada di Kabupaten Pasuruan, sementara di Kabupaten dan Kota lain di Propinsi Jawa Timur belum ada.

Penelitian tentang Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama Pasca UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasuruan.. Kemudian dielaborasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 1). Bagaimana interpretasi dan formulasi para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan pengembangan Pendidikan Agama ?, 2). Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan dan kebijakan pengembangan Pendidikan Agama di Kabupaten Pasuruan ?, 3). Apakah sinkronsasi Peraturan-peraturan daerah (Perbup Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan kebijakan pengembangan Pendidikan Agama di Kabupaten Pasuruan ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview kemudian dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, sebagai bagian dari proses trianggulasi.

Dari penelitian ini, diperoleh temuan-temuan tentang : 1). Interpretasi dan formulasi para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan pengembangan Pendidikan Agama, Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi tambahan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan dengan dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Pasuruan, Bahkan dalam menanggapi pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan Perda atau keputusan khusus dalam mengoperasionalisasikan isi undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang salah satu didalamnya memuat tentang Subdin PERGURAG (Perguruan Agama Islam) yang membawahi pendidikan Agama yaitu : a). RA-BA-TA ( Roudlatul Atfal, Bustanul Atfal dan Tarbiyatul Atfal), b). MI-MTs (Madrasah Ibtidaiyah-Madrasah Tsanawiyah), c). MA (Madrasah Aliyah), MADIN-PONTREN (Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren) , 2). Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan dan kebijakan pengembangan Pendidikan Agama di Kabupaten Pasuruan, yang dikelompokkan ke dalam 4 bidang yang ingin dicapai selama 5 tahun, yaitu (a) pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan melalui, peningkatan persentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan MI, MTs dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (b) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta daya saing lulusan, dengan melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan menengah (c) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan melalui peningkatan proporsi pendidik dan tenaga kependidikan RA, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang memiliki kualifikasi pendidikan minimum D-IV/S1 dan (d) peningkatan mutu manajemen layanan pendidikan, dengan melalui Peningkatan kualitas manajemen layanan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel., 3). Ada singkronisasi antara Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang salah satu didalamnya memuat tentang Subdin PERGURAG (Perguruan Agama Islam) dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah : (1) pembuat keputusan kebijakan tingkat daerah. Pertama, meningkatkan komitmen terhadap pembangunan di bidang pendidikan khususnya pengembangan pendidikan agama diharapkan terus diperkuat dengan menempatkan pembangunan bidang pendidikan sebagai prioritas utama. Kesediaan Kepala Daerah baik Bupati maupun DPRD terjun langsung dalam proses formulasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik dibidang pendidikan akan berdampak pada respon "Gayung Bersambut " baik dari iternal dan eksternal daerah. Dengan demikian sangat mendukung terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan pendidikan secara maksimal, Kedua, meningkatkan komitmennya terhadap pembangunan sektor pendidikan, mendukung kepada seluruh satuan kerja untuk terus membangun koordinasi yang solid, memberi dukungan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan, meningkatkan fungsi kontrol terhadap imlementasi kebijakan, (2) Kepala Dinas Pendidikan, agar melakukan hal-hal : Untuk menformat bahwa dampak Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama di Kabupaten Pasuruan tidak hanya dunia pendidikan dalam arti sempit, akan tetapi diharapkan berdampak lebih luas yaitu dampak tidak langsung terhadap sentuhan kehidupan yang nyata yakni pada sentuhan kebutuhan tenaga kerja sebagai upaya untuk mengatasi problem pengangguran, diharapkan penataan jabatan structural dan fungsional lebih professional, terus meningkatkan kompetensi di bidang kebijakan pendidikan, terus memberdayakan peranan dan fungsi Dewan Pendidikan, meneliti dan mengembangkan implementasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama melalui tim Litbang, terus meningkatkan fungsi koordinasi dan singkronisasi dengan satuan kerja terkait di bidang pendidikan, terus mengadakan koordinasi, konsultasi bidang pendidikan dengan Pemerintah, terus melakukan penuntasan sosialisasi lanjutan, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola pembelajaran, (3) Kepala Sekolah agar melakukan hal-hal : terus meningkatkan kompetensi di bidang perencanaan jangka pendek, menengah dan pendek, terus memberdayakan segala potensi khususnya dengan Komite Sekolah, bersama Komite Sekolah berupaya meningkatkan kompetensi teknis, personal dan sosial para tenag guru, (4) peneliti lain, masih sangat berpeluang untuk mengembangkan dan meneliti lebih dalam tentang Kebijakan Publik Bidang Pendidikan khusunya pendidikan agama dalam konteks Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten / Kota daerah lain di Indonesia.

Abstract:

The implementation of the Law of the Republic of Indonesia number 32, year 2004 on Local Goverment effects on the autonomy of Education. In relation with this law, the District/city goverment should decide the education policy that is adjusted to the new paradigm of education management included the future education . The autonomy of education is meant as the given large and real authority on the education that must professionally guarantee in formulating the plan of education cooperatively by including all of the available potential. In this case, local autonomy is the aothority of the local goverment to regulate and manage the society needs based on the own local iniciative and the society aspiration.

Based on the mentioned potencial above, Pasuruan Regency Goverment, finally, released the policy through Regent Regulation number 13, year 2001 on the work Arrangement Organization of Education service in which it accomodates the education of religion in PERGURAG. It is the only education policy in Pasuruan Regency that is not applied in other regencies in the area of East Java.

This research on the policy of the development on the education of religion after the Law number 32 year 2004 on the Local Goverment in Pasuruan Regency formulated the reseach problems as follows : (1) How is the interpretation and the formulation of policy maker in Pasuruan Regency to the Law Number 32 year 2004 on the Local Goverment connected to the policy of the development of religious education. (2) How is the implementation of the Law number 32 year 2004 on the local goverment connected to the application of the policy on the religious education development in Pasuruan Regency. (3) Is there the synchronization of local regulations (Regent Regulation number 13 year 2001 on the work Arrangement Organization of Boars of Education to the Law number 32 year 2004 connected to the policy on the religious education development in Pasuruan Regency.

This research is a case study that applied qualitative research approach. The main data was collected by doing the depth interview, then it was supported by doing the documentation study and the participation observation. Besides, the data analysis was countinously done from the activities of colllected data to the activities of writing reseach report, as part of triangulation process.

The result of the research showed, (1) the interpretation and the formulation of the policy makers in Pasuruan Regency to the Law number 32 year 2004 on the local goverment ,connected with the policy of the religious education development - after implementing the Law number 32 year 2004 on local government the Education service Pasuruan got more additional budged (estimate calculation) than gotten budged of other departements in the area of Pasuruan Regency. Even, in responding the implementation of the Law Number 32 year 2004, The local goverment of Pasuruan Regency released the local regulation (perda) or specific decision the Regent Regulation number 13 year 2001 on the work Arrangement Organization of Education service in which states about subdin PERGURAG that supervices religious education (RA BA TA, MI,MTs, MA, MADIN-PONTREN) to be used to implement the content of mentioned law. (2) The implementation of the Law number 32 year 2004 on the local goverment is effectively, effeciently and transparently done through the improvement of the quality of educational service management in the Education service Pasuruan (3) There is syncronization between the Regent Regulation number 13 year 2001 on the work Arrangement Organization of Education service and the Law of the Republic of Indonesia number 32, year 2004 on Local Goverment.

Furthermore, some suggestions are offered by the researcher, they are (1) the decision makers in Pasuruan Regency , both the Regent and the house of people's representatives, should improve the comitment of developing education in Pasuruan Regency especialy the development of religious education. Besides, the regent and the house of people's representatives should directly participate in the process of formulating, implementing, and evaluating public policy in education field, through which the objective of the education in Pasuruan Regency will come true. (2) The head of the education service Pasuruan should (a) organize stuctural function and functional duty appropriately to minimize the jobless. (b) improve his competancy in the field educational policy. (c) maximize the function of dewan pendidikan , investigate the implementation of religious education policy though Litbang (d) maximize the coordination and the consultation on the field of education with local goverment (e) give fully authority to schools in impllementing the teaching and learning process. (3). The Head Masters are expected to improve their competency in constructing the short term, middle term, and long term school program. Besides, they are also expected to be able to maximize the function of school comittee in improving the teachers' competency. (4) other researchers are able to investigate kind of this research in other settings.