DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM, 2010

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 10 Kota Malang: Studi Multisitus di SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang

Anis Isrofin

Abstrak


ABSTRAK

 

Isrofin Anis. 2010.: Kepemimpinan  Kepala Sekolah dalam Implementasi Sekolah Standar Nasional (SSN)  di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 10 Kota Malang: Studi Multisitus di SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (I) Prof. H.A. Sonhadji, K.H. M.A., Ph.D, (II) Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd

 

Kata kunci: kepemimpinan kepala sekolah, implementasi, sekolah standar nasional (SSN)

 

Salah satu implementasi dari PP nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah dengan melakukan pengkategorian sekolah khususnya di SMA berdasarkan tingkat terpenuhinya SNP.

Direktorat Pembinaan SMA melakukan penyelenggaraan SSN, dua di antaranya  adalah SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 10 Kota Malang untuk mengembangkan konsep sekolah kategori mandiri dengan satuan kredit semester untuk SMA.

Penelitian ini difokuskan pada: (1) ciri-ciri kepemimpinan kepala sekolah  dalam implementasi SSN, (2) strategi  kepemimpinan kepala SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang dalam implementasi SSN, (3) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN,  (4) faktor-faktor  resistensi/kendala dalam implementasi  SSN di SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang, (5) upaya kepala sekolah dalam memberdayakan faktor-faktor pendukung  dalam implementasi SSN, dan (6) upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi kendala dalam implementasi SSN.

            Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di SMAN 1 Malang dan SMAN 10 kota Malang sebagai sekolah berprestasi dengan rancangan penelitian multisitus pada metode komparatif konstan dan analisa induktif untuk menemukan makna dari fenomena pada latar penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, internal sampling, time sampling, dan teknik bola salju (snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul dari ketiga teknik tersebut dianalisis secara berulang yang didalamnya melibatkan kegiatan reduksi data, sajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan baik melalui analisis dalam situs maupun analisis lintas situs guna menyusun konsep temuan lapangan. Kredibilitas data dicek dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, member chek, diskusi teman sejawat, dan kecukupan referensi. Sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas diperoleh melalui pengauditan oleh dosen pembimbing.

Temuan penelitian ini adalah: Pertama, kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN mempunyai karakteristik yang sama dengan kepemimpinan transformasional dengan tipologi the value-based juggler, yaitu mampu mempengaruhi komponen sekolah dalam proses perbaikan sekolah dengan tetap berorientasi pada kemajuan belajar siswa. Kepala sekolah mengkomunikasikan visi pribadi dan visi sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kepala sekolah mempunyai nilai kepemimpinan yang menjadi landasan berfikir dan bertindak dalam memimpin sekolah yaitu (1) disiplin dalam bekerja, (2) bersikap demokratis, (3) bertanggung jawab, (4) inovatif, dan (5) jujur dan terbuka. Kepala sekolah juga mempunyai hubungan sosial yang terjalin baik dengan warga sekolah antara lain: (1) kesejawatan, (2) keteladanan, (3) penghargaan terhadap prestasi guru dan siswa, dan (4) kekeluargaan dan kesejahteraan.

Kedua, strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam implementasi SSN adalah: (1) membentuk teamwork yang kuat, (2) menjalin kerjasama dengan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dalam pelatihan pembelajaran inovatif, (3) meningkatkan mutu sumberdaya guru melalui kursus bahasa Inggris atau diklat kompetensi Guru, (4) siswa kelas X wajib mengikuti pembelajaran 5 bahasa asing selain  bahasa Inggris yaitu bahasa Jerman, Perancis, Jepang, Mandarin, dan bahasa Arab, (5) peningkatan sarana ICT untuk siswa, guru dan karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang IT, (6) pembelajaran dirancang dengan sistem moving class, (7) peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan, (8) memberikan reward/penghargaan pada guru dan siswa yang berprestasi, dan (9) mendorong serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan potensinya baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler

Ketiga, faktor-faktor pendukung dalam implementasi SSN antara lain; (1) faktor tenaga pendidik dan kependidikan, (2) faktor sarana prasarana, (3) faktor keadaan siswa, (4) lingkungan dan aktifitas sekolah , (5) dan  faktor kerjasama /kemitraan.

                Keempat, faktor kendala dalam implementasi SSN  antara lain: (1) belum semua guru menguasai ICT, (2) lahan sekolah yang kurang luas di SMAN 1 Malang, (3) kurangnya tenaga pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kelima, Upaya kepala sekolah dalam memberdayakan faktor pendukung dalam implementasi SSN yakni dengan mengoptimalisasi faktor-faktor pendukung secara intensif yang meliputi: (1) faktor pendidik dan tenaga kependidikan, (2) faktor sarana prasarana, (3) faktor keadaan siswa,(4) faktor aktivitas sekolah, dan (5)  faktor kerjasama/kemitraan.

            Dari hasil penelitian ini disarankan: (1) bagi penyelenggara pendidikan, penelitian ini memberikan gambaran SSN beserta kegiatan aktif dari para guru dan siswa sehingga dapat dijadikan model dalam pengelolaan SSN, (2) Bagi kepala SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang, disarankan meningkatkan status SSN menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), (3) bagi kepala sekolah lain, kepemimpinan kepala sekolah pada SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang dapat dijadikan model kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN, dan (4) bagi pemerintah dijadikan pedoman pelaksnaan SSN, sesuai dengan amanah  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.