DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM, 2016

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Leksikon Teks Undang-Undang Pendidikan.

Markub - -

Abstrak


ABSTRAK

 

Markub, 2015, Leksikon Teks Undang-Undang Pendidikan. Disertasi Program Studi  Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, Pembimbing  (1)  Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd., (2). Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd., dan (3) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.

 

Kata kunci : leksikon, teks undang-undang, pendidikan

 

Penelitian ini bertujuan memerikan leksikon dalam teks undang-undang pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, undang-undang pendidikan dipandang sebagai produk hukum yang terwujudkan dalam paparan bahasa untuk menyampaikan isi hukum. Paparan bahasa tersebut terbentuk oleh beragam leksikon yang memiliki beragam fungsi dan makna. Karena itu, fokus penelitian mengkaji ragam leksikon teks undang-undang pendidikan dari kategori linguistik dan kategori isi hukum, fungsi leksikon teks Undang-Undang pendidikan, dan makna leksikon teks Undang-Undang Pendidikan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data penelitian berupa bentuk verbal tentang ragam leksikon, fungsi leksikon, dan makna leksikon yang ber sumber dari teks Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Dalam pengumpulan data, peneliti sebagai instrumen kunci dilengkapi dengan panduan studi dokumen dan format penampung data. Ketika mengumpulkan data, peneliti melakukan seleksi data, identifikasi data, klasifikasi data, dan kategorisasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ragam leksikon teks Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara linguistik tampak pada penggunaan leksikon yang termasuk dalam kategori verba, nomina, dan adjektiva. Sementara, berdasarkan isi undang-undang, ragam leksikon teks undang-undang pendidikan meliputi leksikon tujuan pendidikan, leksikon muatan pendidikan, leksikon lingkungan pendidikan, leksikon partisipan pendidikan, dan leksikon sarana pendidikan. Keberagaman leksikon teks undang-undang tersebut juga memiliki keberagaman fungsi, yakni (1) fungsi instrumental, (2) fungsi regulatoris, (3)  fungsi representasional, dan (4) fungsi informatif. Sebagai pembangun teks, selain memiliki makna leksikal, leksikon teks Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memiliki makna gramatikal, makna kontekstual, dan makna informasional. Keberagaman makna tersebut disebabkan oleh keberagaman isi undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban, larangan, dan hak bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan temuan di atas, secara teoretik dapat disimpulkan bahwa (1) ragam leksikon yang digunakan dalam teks undang-undang pendidikan membangun laras bahasa yang khas yang mencerminkan  laras bahasa hukum, (2) penggunaan leksikon dalam teks undang-undang pendidikan memiliki beragam fungsi sesuai dengan ranah kepentingan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) keberagaman makna leksikon bergantung pada isi teks yang dipaparkan dan konteks pemaparan.