SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR (STUDI KASUS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PONOROGO)

Arifin Mohammad

Abstrak


ABSTRAK

Arifin, Mohammad. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur (Studi kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten :Ponorogo). Skripsi, Jurusan Akuntansi,  Fakultas Ekonomi, Program S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Satia Nur Maharani S.P., M.SA., AK., (II) Dr. Suparti, M.P

Kata Kunci: Akuntabilitas, DAK Bidang infrastruktur, Good Governance

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan yang diambil terkait akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi program yang telah tersusun serta penggunaan Dana Alokasi Khusus dalam pemanfaatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ponorogo. Penilaian akuntabilitas dilakukan dengan melihat tanggapan maupun respon tindakan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo baik terhadap pemegang kepentingan diatasnya maupun kepada masyarakat dalam memberikan pelayaan di bidang infrastruktur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data primer, teknik pengambilan data adalah wawancara, dokumentasi, serta observasi kepada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Ponorogo, DPRD kabupaten Ponorogo, serta serta masyarakat dari aparatur kecamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah trianggulasi sumber kepada narasumber serta dokumentasi dan observasi terhadap kinerja Dinas pekerjaan Umum.

 

Hasil pengujian dengan analisis trianggulasi sumber menyimpulkan bahwa penerapan Good Governance pada akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo secara vertikal sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terangkum dalam LAKIP, sedangkan secara horizontal akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus kepada masyarakat dirasa masih kurang, namun secara keseluruhan sudah memenuhi aspek Good Governance.