ABSTRAK

Marini.  2010.  Analisis  Sistem  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Dari  Sektor Pajak Hiburan Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah   Di Kota Blitar Tahun  2008.  Tugas  Akhir,  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Sri Pujiningsih, S.E, A.k, M.Si.

Kata kunci: Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  sistem  penerimaan  pajak hiburan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dan  tingkat efektivitas sistem penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar Tahun 2008.

Metode pemecahan masalah  yang dipergunakan dalam penelitian  ini,  yaitu dengan  cara  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  ini  adalah  menggambarkan  dan menguraikan  tentang  bagaimana  sistem  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  Dinas Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota  Blitar  dari  sektor  pajak  hiburan,  kemudian menganalisis  data-data  yang  relevan,  seperti  data  tentang  jumlah  tempat  hiburan  di kota  Blitar  untuk  mengetahui  potensi  yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  kota  Blitar.  Selain  itu,  menganalisis  keefektifitasan  sistem penerimaan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menunjukkan sistem penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota  Blitar  tahun  2008  dalam  pendokumentasiannya sudah  cukup efektif. Hal  ini dibuktikan dengan adanya  sistem otorisasi/ wewenang, prosedur pencatatan, dan pemisahan  fungsi di DPKD Kota Blitar. Efektivitas  sistem penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2008 di  kota Blitar  sudah  dapat  dikatakan  cukup  optimal,  hal  ini  dapat dilihat  dari penilaian komponen input, proses, dan output dalam sistem pengendalian intern yang terdapat di DPKD Kota Blitar.

Implikasi  kebijakan  yang  harus  dilakukan  adalah  DPKD  selaku  petugas pendataan  dan  perhitungan  pajak  seharusnya  menetapkan  tarif  pajak  yang  sesuai dengan potensi pendapatan pajak hiburan. Hal ini dilakukan dengan cara pemantauan terhadap  hiburan  -  hiburan  yang  secara  intesif  dan  berkesinambungan.  DPKD seharusnya  meningkatkan  sumber  daya  aparatur  pemungut  pajak  sehingga  kontrol pengawasan  dalam  pemungutan  pajak  tetap  berjalan  secara  intensif.  Selain  itu pemberkasan setiap arsip yang digunakan harus dilakukan secara efektif pada pejabat berwenang.