SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2010

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Syariah Sebelum dan Setelah Berlakunya PSAK No.59 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang)

Maria Ulfa

Abstrak


ABSTRAK

 

Ulfa, Maria. 2010. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Syariah Sebelum dan Setelah Berlakunya PSAK No.59 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang). Tugas Akhir Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Sriyani Mentari, S.Pd, MM.

 

Kata Kunci: perlakuan akuntansi, pembiayaan, PSAK No.59.

 

Pada awal berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, beberapa peraturan atau pedoman khusus yang mengatur operasional perbankan syariah masih sangat terbatas. Salah satu pedoman yang masih belum ada yaitu tentang standar akuntansi untuk perbankan syariah. Sementara itu selama kurang lebih 10 tahun Bank Muamalat harus berpedoman pada PSAK No.31 yang merupakan standar akuntansi untuk bank konvensional sebelum akhirnya keluar PSAK No.59 (standar akuntansi khusus untuk perbankan syariah). Oleh karena itu tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian metode perhitungan pendapatan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan prinsip bagi hasil serta bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi kedua pembiayaan tersebut sebelum dan setelah berlakunya PSAK No.59 terhadap prinsip syariah dan peraturan perbankan di Indonesia.

Analisis pemecahan masalah menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan keadaan obyek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian membandingkan dengan standar akuntansi baik sebelum maupun setelah berlakunya PSAK No.59. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh hasil bahwa metode perhitungan pendapatan dengan menggunakan revenue sharing telah sesuai dengan prinsip syar’i. Adapun perlakuan akuntansi sebelum dan setelah berlakunya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki perbedaan terutama dalam hal penyajian laporan keuangan dimana sebelum PSAK No.59 diberlakukan, semua pembiayaan terdapat dalam satu akun yaitu ”Pembiayaan yang Diberikan” sedangkan setelah berlakunya PSAK No.59 pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki akun tersendiri yaitu ”Pembiayaan”. Selain itu perbedaan dalam hal pengakuan provisi dimana sebelumnya termasuk dalam pos pendapatan operasional utama kemudian setelah berlakunya PSAK No.59 tidak lagi termasuk ke dalam pos pendapatan operasional utama sehingga bukan lagi pendapatan yang harus di distribusikan kepada para deposan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  secara keseluruhan Bank Muamalat telah memenuhi ketentuan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia baik sebelum maupun setelah berlakunya PSAK No.59 meskipun sebelumnya Bank Muamalat juga telah melakukan modifikasi PSAK No.31 dengan mengadopsi AAOIFI dalam hal pengakuan pendapatan akan tetapi adopsi tersebut tidak melanggar ketentuan pemerintah karena Bank Muamalat telah mengacu pada PP No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan Bank Muamalat dapat mempertahankan dan benar-benar menjalankan opersional perusahaan dengan prinsip syariah sesuai dengan visi dan misi bank syariah.