SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

PRINSIP KETERBUKAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Irma Desi Susanti

Abstrak


RINGKASAN.

Susanti, Irma Desi, 2018. Prinsip Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Puji Handayati, S.E, M.M, Ak. C.A, CMA, CSRS

 

Kata Kunci: Keterbukaan, Fenomenologi, Institusional

Pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak positif bagi desa-desa di Indonesia karena setiap desa akan mendapat dana mencapai lebih dari 1 milyar. Jumlah dana yang besar dapat memicu terjadinya penyelewengan dana desa sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 sebagai tindakan preventif pencegahan penyelewengan dana desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan pada prinsip keterbukaan. Perbedaan pemaknaan perangkat desa terhadap prinsip keterbukaan mengakibatkan pelaksanaan keterbukaan yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang dan pemaknaan perangkat desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi fenomenologi yang mendeskripsikan pemaknaan umum dari perangkat desa terhadap pengalaman hidup terkait dengan konsep keterbukaan. Prosedur pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini berpedoman pada noema, epoche, noesis, intentional analysis, dan eidetic reduction. Pengecekan keabsahan temuan dicapai dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi dipengaruhi oleh kesadaran perangkat desa dan lingkungan di luar pemerintahan desa. Kesadaran perangkat desa dicapai melalui proses belajar yang berawal dari tekanan regulasi sampai munculnya rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dan hamba Tuhan. Pengaruh lingkungan diluar pemerintahan desa berasal dari masyarakat yang kurang antusias pada pelaksanaan keterbukaan informasi.