SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pengawasan Kementerian Agama dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Malang)

Dara Azizah Diaji Khilmi

Abstrak


RINGKASAN.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam, menyiratkan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Potensi zakat yang besar ini dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia apabila dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat ini telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat dilakukan secara melembaga melalui lembaga pengelola zakat dalam hal ini yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), salah satunya yaitu LAZ yang ada di Kota Malang. Agar aktivitas pengelolaan dana zakat dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya suatu manajemen yang efektif dan efisien dan tata kelola lembaga yang baik pada LAZ. Untuk mendorong LAZ dalam mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya peranan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal pengawasan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan zakat oleh LAZ telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan oleh Kementerian Agama Kota Malang serta peranannya dalam meningkatkan kepatuhan LAZ yang ada di Kota Malang terhadap regulasi dan prinsip syariah.

Studi ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang meliputi Kemenag Kota Malang, dan LAZ yang ada di Malang diantaranya yaitu YDSF, YASA, dan LAZISMU. Observasi melalui pengamatan langsung pada kondisi di lapangan. Sedangkan dokumentasi berupa data yang relevan. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan cara membandingkannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, buku Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat yang diterbitkan  oleh Kementerian Agama RI, serta Instrumen pengawasan berupa Form Audit Syariah yang diterbitkan oleh Kanwil Kemenag Jatim.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan pengelolaan dana zakat oleh Kemenag Kota Malang belum dilaksanakan secara efektif.Hal ini dikarenakan ada dan tidaknya pengawasan bergantung pada anggaran dana, kemudian tidak adanya regulasi maupun standar baku yang memuat teknis pelaksanaan pengawasan, dan belum dibentuknya Tim Pengawas Syariah dari Kemenag kota Malang karena kurangnya SDM yang kompeten. Adapun terkait dengan peranan fungsi pengawasan ini belum dirasakan oleh LAZ terhadap peningkatan mutu dan tata kelola lembaga, karena tidak adanya tindak lanjut atas pengawasan baik dalam bentuk penilaian maupun laporan hasil pengawasan secara formal. Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan pada akhirnya berdampak pada kebermanfaatan fungsi pengawasan tersebut bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu LAZ itu sendiri, Masyarakat, dan pemerintah. Hal ini dikarenakan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kemenag kota Malang belum mampu menjamin tingkat kepatuhan LAZ terhadap regulasi dan prinsip syariah yang kemudian berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat sebagai muzaki untuk menyalurkan dananya, yang pada akhirnya berdampak pada upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan.