SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Tri Wahyu Abdul Ghofur

Abstrak


RINGKASAN

 

Penelitin ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang serta mendiskripsikan faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga dapat menerapkan SIMDA Keuangan dengan baik. penelitian ini menggunakan pendekatan kaulitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang sesuai dengan model kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III serta telah memenuhi dimensi Sistem Informasi Manajemen. Proses sosialisasi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait dengan penerapan SIMDA Keuangan di lingkungan BPKAD Kabupaten Jombang. Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya dimana staff pelaksana SIMDA Keuangan telah dibentuk yaitu 1 orang administrator atau yang menjadi penanggung jawab SIMDA Keuangan serta 6-7 petugas SIMDA Keuangan. Jika diperhatikan dari aspek sumberdaya anggaran maka implementasi SIMDA Keuangan tidak memiliki kendala sebab sebagai program yang diterapkan pemerintah tentunya ada alokasi dana khusus yang digunakan untuk implementasi kebijakan tersebut, sehingga implementasi SIMDA Keuangan di BPKAD Kabupaten Jombang bisa berjalan dengan baik. Sumber daya peralatan yang dimiliki BPKAD Kabupaten Jombang untuk mengimplementasikan SIMDA Keuangan akan sangat mendukung keberhasilan penerapan kebijakan tersebut yaitu memiliki dua buah server sehingga jika salah satu server mengalami kerusakan data masih bisa diakses pada server lainnya.

Berdasarkan faktor Disposisi diperoleh hasil bahwa para pelaksana di BPKAD Kabupaten Jombang memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya serta kemauan kerja yang tinggi. Sedangkan pada struktur birokrasi sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam menjalankan programnya.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan faktor pendukung implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah adanya dukungan yang kuat pada komponen sistem informasi yang ada, dimana baik perangkat keras, perangkat lunak, berkas-berkas, prosedur, tenaga pelaksana cukup tersedia dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan Keuangan pemerintahan Daerah kabupaten Jombang sehingga memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).

Jadi dengan diperolehnya opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa Laporan Keuangan tersebut telah memenuhi kualitas informasi yaitu Relevansi (relevancy) artinya data yang disajikan hanya yang relevan saja dalam laporannya, Tepat waktu (timeliness) artinya informasi datang atau tersedia ketika dibutuhkan serta Akurasi (accuracy). Akurasi informasi dapat diperoleh jika data awal sebagai sumber informasi memuat data yang valid, baik tipe, bentuk, maupun format datanya.