SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pemaknaan Tata Kelola Masjid dalam Perspektif Good Governance dan Islam ( Studi Kasus pada Masjid Sabilillah Malang)

Sirli Amalia

Abstrak


ABSTRAK

 

Amalia, Sirli. 2018. Pemaknaan Tata Kelola Masjid dalam Perspektif Good governance dan Islam (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Malang). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : Dr. Sri Pujiningsih. S.E.,M.Si., Ak.

 

Kata Kunci : Good governance, Masjid, Tata Kelola Islam

Bagi masyarakat Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah. Tetapi, juga menjadi pusat berbagai kegiatan umat Islam. Sebagai lembaga keagamaan Islam, dalam pengelolaan keuangan masjid tentu tidak lepas dari nilai Islam. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana memaknai tata kelola keuangan masjid dalam perspektif good governance dan Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus dengan mengambil objek penelitian masjid Sabilillah, Malang. sumber data berasal dari hasil observasi, wawancara, dan, dokumentasi pada subjek penelitian. Instrumen data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia, yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan triangulasi data.Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis data, diperoleh beberapa hasil penelitian. Pertama, pada tata kelola keuangan masjid dalam perspektif good governance ada tiga poin, yaitu: (1) Akuntabilitas dimaknai dengan adanya laporan keuangan sesuai standar, (2) Transparansi dimaknai dengan laporan keuangan yang dapat diakses publik dengan leluasa, (3) Efektivitas dan Efisiensi dimaknai dengan pengelolaan keuangan sebaik-baiknya oleh orang yang profesional.

Kedua, pada tata kelola masjid dalam perspektif Islam ada empat poin, yaitu: (1) Al-masuliyyah atau tanggung jawab dalam Islam dimaknai sebagai amanah kepada sesama manusia dan Tuhan, (2) Al-‘adalah atau keadilan dimaknai dengan pengungkapan kebenaran dan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, (3) Al-huriyyah atau kebebasan dimaknai dengan kebebasan semua pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan pendapatnya dan partisipasi publik ini menjadi pedoman bagi pengelola masjid, (4) Syura atau musyawarah dimaknai dengan adanya agenda rapat rutin yang diikuti oleh seluruh pengelola masjid.