SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Penerapan Good Corporate Governance dalam Perspektif Pengelola Bank Perkreditan Rakyat (Studi Fenomenologi pada Bank Perkreditan Rakyat)

Sarah Dwi Hapsari

Abstrak


ABSTRAK

 

Pemerintah mewajibkan pengelola BPR menerapkan prinsip GCG pada BPR sejak tahun 2015. Hal tersebut disebabkan BPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis perusahaan lain yang telah menerapkan prinsip GCG terlebih dahulu. Perbedaan jenis, aset, dan lingkungan perusahaan memunculkan pemaknaan yang berbeda tentang penerapan GCG oleh pengelola perusahaan. Pemaknaan pengelola BPR yang berbeda mengenai penerapan prinsip GCG tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal BPR dan faktor internal atau dari dalam diri pengelola BPR. Penelitian ini menggunakan teori institusional untuk menganalisis pemaknaan yang dipengaruhi faktor eksternal dan teori stimulus-respon untuk menganalisis pemaknaan yang dipengaruhi faktor internal pengelola BPR. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan dan pemaknaan prinsip GCG di BPR oleh pengelola BPR.

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.Obyek penelitian adalah pengelola BPR yang berlokasi di Kota Malang dan Kota Blitar. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi.

 Hasil penelitian menunjukkan: 1) pengelola BPR memaknai penerapan prinsip transparencysebagai kepatuhan karena tekanan dari institusi yang lebih besar atau pemerintah; 2) prinsip accountability dimaknai sebagaipengelolaan BPR yang profesional denganmenerapkan komisaris independen, namun formalitas kehadiran komisaris dan kelonggaran peraturan pemerintah menyebabkan terjadi pembagian tugas ganda; 3) pengelola BPR memaknai penerapan prinsip responsibility sebagai stimulus peningkatan kinerja BPR karena dapat dijadikan sebagai media promosi sehingga BPR akan semakin dikenal oleh masyarakat; 4) penerapan prinsip independency dimaknai sebagai respon pengelola BPR dalam mengatasipotensi kecurangan dan pengawasan BPR yang profesional dari komisaris independen; 5) pengelola BPR memaknai penerapan prinsip fairness sebagai stimulus mendapatkan loyalitas karyawan karena rapat koordinasi memungkinkan karyawan mengungkapkan pendapatnya sehingga mereka akan merasa dihargai.