SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Bidang Pendapatan II (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Malang)

Ellyza Noviaratri

Abstrak


ABSTRAK

 

Perkembangan sektor publik saat ini mengakibatkan meningkatnya tuntutan pelaksaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi di antara negara-negara lain. Kasus korupsi tersebut membuat pemerintah mengevaluasi diri atas apa yang terjadi ditubuh pemerintah dan melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi salah satunya yaitu dengan membangun pemerintah yang baik (Good Government Governance). Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik maka diperlukan sebuah sistem pengendalian. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui sistem pengendalian internal pada Bidang Pendapatan II dan sistem pengendalian internal pada Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Data penelitian ini berupa paparan data dari hasil wawancara dengan Kasi Pendataan dan Penilaian, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, serta Kasi Penagihan, Pengurangan, Keberatan, dan Banding. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrument manusia, yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan kegiatan triangulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh dua simpulan. Pertama, Bidang Pendapatan II sudah menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang terdapat pada pemahaman Sistem Pengendalian Internal, ditemukan sumber daya manusia yang belum sesuai keseluruhan dengan sektor bidang ini, tidak adanya identifikasi risiko. Kedua, Inspektorat sebagai aparat pengawasan pemerintah daerah telah melakukan pengendalian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dibutuhkan sosialisasi mengenai sistem pengendalian internal yang diharapkan dapat menambah pemahaman semua staf pemerintah yang ada.