SKRIPSI Jurusan Akutansi - Fakultas Ekonomi UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Riangga Fandy Negara

Abstrak


ABSTRAK

 

Negara, Riangga Fandy. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Puji Handayati, S.E., M.M., Ak., CA., CMA.,

 

Kata Kunci:  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP No 71 Tahun 2010, Satuan   Kerja Perangkat Daerah

Reformasi di bidang akuntansi terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntanbel.Diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak digunakan lagi.Selain diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerapan standar akuntansi berbasis akrual juga dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengintepretasikan penerapan SAP berbasis akrual di BPKAD kota Malang, serta menyajikan kendala-kendala yang terjadi dan manfaat setelah diterapkannya SAP berbasis akrual. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan intepretatif pada BPKAD kota Malang. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD menggunakan basis akrual. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan dilakukan  dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa BPKAD telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun anggaran 2015. Dampak diterapkannya standar akuntansi berbasis akrual yaitu adanya penambahan jumlah laporan keuangan dan berubahnya aplikasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Kendala utama selama penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu minimnya SDM dan aplikasi yang baru masih membutuhkan penyesuaian, upaya yang dilakukan BPKAD dalam mengatasi kendala tersebuat yaitu memberikan jasa pendampingan, sosialisas, dan bimtek kepada bendahara yang masih kesulitan membuat laporan keuangan berbasis akrual dan terus melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Adapun manfaat yang didapatkan setelah penerapan SAP berbasis akrual yaitu dapat melihat secara utuh pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan lebih valid dan akuntanbel. Dengan aplikasi yang sudah mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual dapat terkoneksi dengan internet sehingga akan lebih cepat dan transparan.

 

ABSTRACT

 

Negara, Riangga Fandy. Implementationof accrual-based government accounting standard on Local Government Agency. Thesis, Department of Accounting, Faculty of Economics, State University of Malang. Supervisor: (1) Dr. PujiHandayati, S.E., M.M., Ak., CA., CMA.,

 

Keywords: Accrual Based Government Accounting Standard No. 71 of 2010, Regional Work Units

Reformation in accounting to be developed by the Indonesian government to support financial reporting more transparant and accountable. Issuance of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards accrual is one of the efforts made by the government of Indonesia, the Government Regulation No. 24 of 2005 declared withdrawn and not used again. In addition to the issuance of Government Regulation  No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP), application of accrual accounting is also included in the Regulation of the Minister of Home Affairs (Regulation) No. 64 of 2013 on Implementation of the Government Accounting Standards Based Accrual On Local Government, on Article 10 paragraph (2) which states that the adoption of accrual-based SAP in the latest local government budget year starting in 2015.

This research was conducted with the aim to interpret the Implementation of accrual-based government accounting standards in BPKAD Malang, and represents an attempt to overcome the constraints that occur and benefits after the implementation of accrual-based SAP. The type of research used in this study is qualitative interpretative approach on BPKAD Malang. Source of data taken in this research is the primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data like financial statement with acruall basis prepared by BPKAD. In this study, the validity of the tests carried out using triangulation of data.

The Results from the study showed that BPKAD have implemented accrual-based government accounting standards in 2015. The impact of the implementation of accrual based accounting standards, namely the addition of the financial statements and changes to applications used in preparing the financial statements. The main obstacle for the implementation of government accounting standards accrual isless of human resources and a new application still requires adjustment. BPKAD efforts made in overcoming these obstacles is providing advisory services, sosialitation, and technichal guidanceto accountant are still having trouble making the accrual-based financial statements and continues to make improvements to the application. The benefits obtained after the application of accrual-based Goverment accounting Standart is able to see the whole area of financial management, financial reporting is valid and accountable. With the application already supports accrual based financial reporting can connect to the Internet so it will be faster and transparant.