SKRIPSI Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Studi Evaluasi Kerusakan Jalan Menggunakan SK No. 77/KPTS/Db/1990 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 untuk Penyusunan Prioritas Penanganan Jalan (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)

Yeni Rahmawati

Abstrak


ABSTRAK

 

Rahmawati, Yeni. 2017. Studi Evaluasi Kerusakan Jalan Menggunakan

SK No. 77/KPTS/Db/1990 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 untuk Penyusunan Prioritas Penanganan Jalan (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung). Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Ir. Henri Siswanto, M.T.,

(II) Pranoto, S.T., M.T.

 

Kata kunci: kerusakan jalan, SK No. 77/KPTS/Db/1990, Permen PU No. 13/PRT/M/2011, prioritas penanganan.

 

            Jalan merupakan sarana transportasi darat yang menunjang seluruh pergerakan manusia sekaligus sebagai sektor perhubungan dalam pendistribusian barang maupun jasa. Tulungagung memiliki jumlah panjang jalan sepanjang 2.007 km dengan kondisi jalan baik sepanjang 543 km, sedang sepanjang 1.119 km, rusak ringan sepanjang 154 km, dan rusak berat sepanjang 189 km. Kegiatan pemeliharaan jalan membutuhkan dana yang relatif besar, sedangkan jumlah jaringan jalan yang perlu ditanganipun juga besar. Oleh karena itu dilaksanakan pemeliharaan yang lebih diprioritaskan sesuai dana yang tersedia guna mempertahankan kondisi jalan agar berjalan sesuai fungsinya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui nilai kondisi kerusakan jalan berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan jalan dengan SK No. 77/KPTS/Db/1990 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 di Kabupaten Tulungagung. (2) Menyusun prioritas penanganan terhadap kerusakan jalan sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dengan SK No. 77/KPTS/Db/1990 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011.

Metode pada penelitian ini dilakukan dengan menilai kondisi kerusakan jalan secara visual sesuai SK No. 77/KPTS/Db/1990 menggunakan formulir S1 dan S2 dengan menghitung persentase luas kerusakan untuk menilai kondisi kerusakan jalan, kemudian menghitung NPV untuk menentukan peringkat prioritas penanganan. Sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 menilai kondisi kerusakan jalan secara visual menggunakan formulir RCI.

 

Hasil penelitian menurut SK No. 77/KPTS/Db/1990 menunjukkan kondisi jalan mantap sebesar 11 ruas dengan kondisi baik, dan 4 ruas dengan kondisi sedang. Nilai kondisi yang paling tinggi dengan nilai sebesar 11 yang artinya kondisi kerusakannya paling parah. Sedangkan nilai kondisi terendah dengan nilai sebesar 7 yang artinya kondisi jalannya baik. Untuk urutan prioritas penanganan didasarkan pada volume lalu lintas dan angka NPV tertinggi. Sedangkan hasil penelitian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 menunjukkan kondisi jalan 12 ruas dengan kondisi baik, dan 2 ruas dengan kondisi sedang, dan 1 ruas dengan kondisi rusak ringan. Hasil kondisi paling bagus dengan nilai sebesar 7,5, sedangkan hasil kondisi kerusakan rusak ringan dengan nilai sebesar 2. Urutan prioritas didasarkan pada volume lalu lintas yang tinggi dan nilai kondisi yang rendah.