SKRIPSI Jurusan Teknik Elektro - Fakultas Teknik UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pengembangan Sistem Pakar Penyidikan Tindak Pidana Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Website dengan Metode Forward Chaining

Agus Kurniawan

Abstrak


Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Udanawu, Resort Blitar Kota, pada bulanMei 2016 terdapat suatu permasalahan yaitu pada proses penyidikan tindak pidana yang memerlukan waktu cukup lama dan rentan akan kemungkinan kesalahan penetapan pasal yang terkait. Dalam proses penyidikan masih menggunakan cara manual yaitu dengan membuka kitab KUHP dan Undang-Undang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah system pakar penyidikan tindak pidana yang dapat mempercepat proses penyidikan dan mengurangi terjadinya kesalahan penetapan pasal. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah system pakar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009. Bab pidana lingkungan hidup digunakan pada penelitian ini karena bersifat kasus pidana umum dan diperlukan oleh kantor kepolisian yang bersangkutan.

Model pengembangan yang digunakan adalahWaterfall. Penelitian ini menggunakan model tersebut dikarenakan konsep dan kebutuhan dari system ini sudah jelas. Selain itu pengembangan yang bertahap dapat mempermudah dalam pengembangan produk. Algoritma Forward Chaining ditambahkan ke dalam system pakar sebagai kecerdasan buatan yang akan menyimpulkan hasil akhir penyidikan dengan runut maju (Forward) dari awal ketentuan pasal sampai akhir menuju konklusi. Dalam pengujian system menggunakan metode pengujian black-box dan white-box. Metode ini akan meningkatkan kualitas dan validitas semua fungsi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan fungsionalitas yang telah didefinisikan.

 

Hasil pengujian black-box dan white-box oleh ahli RPL dan user mendapat skor 100%. Berdasarkan pengujian black-box dan white-box dapat disimpulkan bahwa Sistem Pakar Penyidikan Tindak Pidana tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan layak atau valid. Berdasarkan hasil tersebut, system pakar dinyatakan mampu menyelesaikan masalah secara optimal dalam proses penyidikan tindak pidana.