SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatur Penyimpangan Parkir di Kota Malang

Puput Indria Sari

Abstrak


ABSTRAK

Saat ini Kota Malang merupakan kota terpadat kedua setelah Ibukota Jawa Timur, Surabaya. Apalagi ditambah dengan sebutan Malang sebagai Kota Pendidikan membuat Malang menjadi tujuan bagi para pelajar. Selain Kota Batu, Malang juga dikenal sebagai kota wisata karena banyaknya tempat-tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Serta letak geografis Malang yang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu yang cukup sejuk membuat banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Malang. Dengan begitu pesatnya perkembangan kota Malang, maka semakin kompleks permasalahan yang terjadi di kota Malang. Salah satunya dalam hal parkir kota Malang. Akan tetapi parkir juga harus di tempat tertentu, sesuai undang-undang lalu lintas yang berlaku, seperti yang tertulis dalam Perda Kota Malang No 4 tahun 2009 tentang penata laksanaan parkir, Peraturan tersebut dibuat untuk ketertiban lalu lintas dan parkir. Karena saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut masih banyak pula penyimpangan parkir di Kota Malang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

(1) Bentuk-bentuk penyimpangan parkir di Kota Malang ;

(2) Faktor-faktor penyebab penyimpangan parkir di Kota Malang;

(3) Peran Dinas Perhubungan dalam mengatur penyimpangan parkir di Kota Malang.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur. Sumber data yang dipakai yaitu informan yang terdiri dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan, Juru Parkir, Pengguna Jasa Parkir, peristiwa dan dokumen.Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan diakhiri penarikan kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan kemudian dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Bentuk-bentuk penyimpangan parkir di Kota Malang:

(1) Juru Parkir tidak menggunakan kelengkapan atribut parkir.

(2) Juru Parkir memungut tariff retribusi berlebih.

(3) Juru Parkir tidak memberikan karcis parkir.

(4) Parkir di trotoar.

(5) Kawasan bebas parkir yang tetap di pungut uang retribusi parkir.

(6) Parkir di tempat larangan parkir. Kedua, Penyebab terjadinya penyimpangan parkir di sebabkan dua faktor ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal di sebabkan oleh Dinas Perhubungan dan untuk faktor eksternal di sebabkan oleh juru parkir dan masyarakat. Ketiga, Peran Dinas Perhubungan dalam mengatur penyimpangan parkir di Kota Malang, yakni memberikan atribut lengkap untuk juru parkir, memberikan pengawasan setiap hari pada titik parkir di

Kota Malang dan melakukan pengecekan setiap ada laporan masuk dari masyarakat,memberikan pembinaan terhadap juru parkir,melakukan kerja sama pengawasan dengan satpol PP dan kepolisian, dan mempermudah aduan masyarakat lewat social media twitter dan instagram.

Berdasarkan  hasil penelitian maka diperoleh saran sebagai berikut: sebaiknya Dinas Perhubungan khususnya pada Bidang Perparkiran memiliki anggota yang cukup untuk melakukan pengawasan pada setiap titik parkir yang tersebar. Tanpa SDM yang mempunyai kemampuan tinggi (profesional) misi lembaga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Melakukan perekrutan pegawai baru untuk diposisikan sebagai pengawas, sehingga masyarakat yang berkompeten bisa turut serta dalam melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat kota Malang. Jadi tidak ada lagi alasan mengenai minimnya anggota untuk melakukan pengawasan. Dinas Perhubungan memberikan keterampilan kepada petugas parkir semisal mengenai cara atau teknik untuk memberikan abaaba bagi kendaraan roda empat yang akan parkir. Memberikan pembinaan mengenai pemberian karcis parkir.Karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban petugas parkir dan hak bagi pengguna parkir untuk dipenuhi.Selain itu pengawasan dari masyarakat pun diperlukan. Dengan cara menyampaikan secara lisan atau tulisan kepada Dinas Perhubungan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media

Kata Kunci:Parkir,Penyimpangan,Peran