SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Putri Neneng Suhesti

Abstrak


Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Putri Neneng Suhesti Universitas Negeri Malang

Email: suhestyputry33@gmail.com

 

Abstrak: Partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Masyarakat harus melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down. Dalam pandangan ini, masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pelaku pembangunan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui peran kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan di Desa Prasi.

Peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi terbagi menjadi peran kepala desa dalam menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin yaitu peran kepala desa menjalankan fungsi inisiator pembangunan, konsultasi, pengendalian, dan delegasi dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yang terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik yang terdiri dari berbagai bidang seperti kesehatan, keagamaan, sosial, dan pendidikan. Kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa yaitu adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desa, adanya masyarakat memiliki kesibukan tersendiri, pencairan dana pembangunan desa yang lama serta keterbatasan waktu dan tenaga kepala desa. Usaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi yaitu adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa dan pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing.

Kata Kunci: Peran kepemipinan, kepala desa, partisipasi masyarakat.

 

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi bagian dari pembangunan nasional. Karena desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan nasional. Pembangunan salah satu bentuk realisasi dari tujuan nasional negara Indonesia dalam pembukaan Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea empat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam melaksananakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, sesuai undang-undang tersebut yang berwenang dalam pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat-perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Kinerja dan sikap kepala desa untuk melayani dan bukan untuk dilayani masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down (kepemimpinan Atas bawah). Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pembuat pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Desa yang otonom akan mempunyai dan memberikan ruang gerak yang luas pada masyarakat dan akan memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, tranportasi, administrasi sosial budaya dan keamanan. Otonomi desa biasamya disebut dengan otonomi masyarakat desa. perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat (Saragih 2004:29). Ciri dari otonomi masyarakat desa adanya kemampuan untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam perwujudan pelayanan terhadap masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang optimal dalam pembangunan desa.

Kepemimpinan Kepala Desa Prasi yang saat ini menjabat berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil kepemimpinannya selama menjabat 2 tahun pada masa transisi kepemimpinan yang baru. Masyarakat Desa Prasi saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun yang sangat terasa adalah pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Prasi masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan dan saluran air. Selain dari pada pembangunan kepala desa Prasi juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bertujuan mendiskripsikan peran kepemimpinan kepala desa yang ada di desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan  Kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:5) mengutip dari Denzin dan Licoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara secara langsung pada objek dan subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian yaitu antara lain Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Prasi Kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.

Kehadiran peneliti dalam penelitian sangat penting karena peneliti sebagai alat pengumpul data pada proses penelitian. Sugiyono (2014:222) menyatakan bahwa “peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2014: 225) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data Primer dalam penelitian ini diolah, dianalisis, dan dilakukan pembahasan dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Prasi kecamatan Gading Probolinggo. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen yaitu potensi desa, profile desa dan website kabupaten Probolinggo. Data sekunder dianalisis dan diolah untuk mengetahui gambaran umum desa Prasi kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Emzir (2010:85-86) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Model data (Data Display), Penarikan/ Verifikasi kesimpulan.

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dalam memajukan Desa tentu memerlukan adanya kepemimpinan yang baik agar terlaksana dan tearah dengan maksimal. Kepala Desa Prasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi mempunyai peran sebagai berikut:

a. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Inisiator Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa memiliki peran menjalankan fungsi inisiator pembangunan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi. Fungsi inisiator pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa yakni kepala desa Prasi menjadi tokoh utama dalam menentukan perencanaan pembangunan desa.  Namun, kepala desa juga melibatkan perangkat desa dan beberepa perwakilan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran untuk setiap rencana yang telah dibuat kepala desa.  Dalam menyampaikan perencanaannya, kepala desa melaksanakan pertemuan setiap tahun dalam membahas program pembangunan tahunan dan setiap bulan dalam membahas progress tentang pembangunan yang telah terlaksana.

Pada pertemuan tersebut, kepala desa berperan sebagai pemimpin diskusi. Temuan penelitian ini esuai dengan pernyataan Effendy (1981:24-25) pemimpin sebagai adalah  seorang yang demokratis tidak lagi sebagai eksekutif akan tetapi sebagai pemimpin diskusi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dilaksanakan kepala desa juga memberi arahan dan motivasi agar pembangunan yang telah terncanakan agar  berjalan dengan baik sesuai visi dan misi. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:34) bahwa pemimpin dalam menjalankan fungsi instruksi berperan sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dijalankan dengan efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanankan perintah.

b. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Konsultasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi konsultasi dapat dilakukan secara langsung kepada kepala desa atau dapat diwakilkan melalui perangkat-perangkat desa dengan komunikasi dua arah. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi konsultasi menurut Rivai & Deddy (2009:35) yakni Fungsi yang bersifat komunikasi dua arah, dalam menentukan keputusan pemimpin masih memerlukan pertimbangan dan konsultasi dengan bawahannya agar mendapatkan masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang akan ditetapkan.

c. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengendalian sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat menjadi terarah dan mencapai tujuan yang dinginkan. Fungsi pengendalian telah diterapkan dengan baik oleh Kepala desa Prasi. Hal ini diwujudkan dengan adanya bimbingan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala desa Prasi.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi pengendalian menurut Rivai & Deddy (2009:35) bahwa pemimpin mampu mengatur aktivitas bawahannya secara terarah untuk mencapai tujuan secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkakan melalui kegiatan bimbingan. Pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Tujuan dari fungsi ini agar seorang pemimpin tidak hanya memiliki perintah sebagai pemberi perintah saja melainkan sebagai pengendali dan penanggung jawab dari seluruh partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan Desa Prasi. Tujuan dari pengendalian kepala desa adalah untuk mengaktifkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksanan pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi penelitian pembangunan jalan lingkungan dan perairan sawah pada setiap dusun di Desa Prasi.

d. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Delegasi

Berdasarkan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala Desa dalam menjalankan fungsi delegasi dilakukan untuk memaksimalkan tugas dari masing-masing perangkat desa. Kepala desa memberikan mandat atau kepercayaan kepada masing masing perangkat desa maupun masyarakat dalam menjalanakan tugas yang telah di amanahkan oleh kepala desa dan telah disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:35) yakni fungsi delegasi dilaksanankan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan kepada orang-orang yang diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Namun pemberian mandat atau tugas tersebut tetap berada dibawah tanggung jawab kepala desa. Sehingga, perlu adanya pelaporan agar kepala desa tetap dapat memantau jalannya program untuk kepentingan Desa Prasi. 

 

2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

 

a. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa Prasi

Pembangunan fisik desa merupakan pembangunan yang meliputi pembagunan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan desa seperti jalan jembatan irigasi dan sebagainya.  Sesuai dengan pernyataan Mahdi dalam Rivai & Deddy (2009:108) pembangunan fisik diwujudkan dengan mempergunakan tenaga dan anggota tubuh dalam berbagai kegiatan organisasi yang memerlukannya. Pembangunan fisik harus melibatkan masyarakat desa, karena setiap desa harus mempunyai sistem yaitu “Padat Karya”. Masyarakat yang kurang mampu atau pra sejahtera juga diberdayakan untuk berpartisipasi  dalam pembangunan desa walaupun tidak memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan. Sebelum melakukan pembangunan, masyarakat yang berpartisipasi akan disosialisasi oleh kepala desa dan beberapa perangkat desa untuk mengetahui konsep rancangan pembangunan desa. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Dwiningrum (2009: 39) yang menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

Terdapat banyak program kerja dalam bidang pembangunan yang telah terealisasikan dan juga belum terealisasikan. Semua pembangunan memperoleh dana dari pendapatan tahunan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)  dan juga pendapatan asli desa seperti BUMDes. Program utama dari pemerintahan Kepala desa Bapak Adnan adalah Rabat beton atau jalan lingkungan. Selain itu, Program besar dalam bidang pembangunan fisik yang melibatkan parisipasi masyarakat adalah perbaikan Irigasi dan bantuan gratis perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut sesuai dengan pembangunan desa yang diatur PERMENDAGRI nomor 114 pasal 6 yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan kondisi desa yang masih membutuhkan jalan yang layak ke beberapa pemukiman penduduk dan masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni.

Selain program utama desa diatas, terdapat pula pembangunan kecil dan rutin diadakan di setiap RT dan RW atau setiap dusun. Sehingga dapat disimpulkan, partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa Prasi sudah cukup maksimal dengan menyesuaikan kondisi fisik desa. Hal tersebut juga didukung oleh adanya sistem padat karya.yang merupakan sistem pembangunan desa dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat asli Desa Prasi.

b. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Non-Fisik Desa Prasi

Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan non-fisik desa ditentukan sesuai kemampuan dalam bidang bidang tertentu. Menurut pernyataan Mahdi dalam Rivai & Deddy (2009:109) pembangunan non fisik biasanya lebih banyak dilakukan anggota organisasi dalam menunjang suatu kegiatan kepemimpinan. Oleh karena itu pembangunan non fisik lebih fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia  dalam bidang-bidang tertentu.

 

1) Bidang kesehatan

Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, yakni dengan adanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) Bina keluarga balita (BKB). Bina keluarga balita beranggotakan Masyarakat yang ahli dalam kesehatan sedangngkan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) yang berasal ibu-ibu dari dusun- dusun di desa Prasi.

Partisipasi pembangunan non fisik desa dalam bidang kesehatan telah dimaksimalkan dengan dibentuknya Bina keluarga balita (BKB) dan adanya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang khusus mengkoordinir jalannya posyandu balita maupun lansia. Selain posyandu, seringpula diadakan penyuluhan tentang kesehatan khusunya ibu dan anak. Anggota dari PKK terdiri dari perempuaan atau ibu-ibu yang berasal dari dusun yang berbeda di desa Prasi. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi dari masyarakat khusunya pada pembangunan non fisik bidang kesehatan. Namun kegiatan yang ada dalam PKK kurang baik dikarenakan selama ini masih fokus terhadap bidang kesehatan saja.  Adanya PKK dan BKB telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 114 pasal 6 yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yakni dengan program POSYANDU. Selain itu, hal tersebut untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya peningkatan kapasitas masyarakat.

 

2) Bidang pendidikan

Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, adalah dengan tersebarnya Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang tersebar disetiap dusun. Sekolah PAUD yang tersebar di seluruh dusun bertujuan untuk memaksimalkan pendidikan setiap anak yang ada di dusun tersebut.

Partisipasi pembangunan non fisik dalam bidang pendidikan hanya berupa persebaran PAUD untuk setiap dusun. Selain itu, Tenaga pendidik atau guru adalah masyarakat asli Desa Prasi untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan fisik khususnya dalam bidang pendidikan. Temuan penelitian ini Sesuai PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 2014 dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan desa Desa Prasi hanya membangun Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan program program yang ditentukan PERMENDAGRI yang ainnya seperti taman bacaan masyarakat, balai pelatihan belajar masyarakat belum terlaksana.

 

3) Bidang Keagamaan

Partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, adalah dengan dilakukannya acara rutinan seperti pengajian untuk jamaat perempuan dan jamaat laki-laki. Selain itu Desa Prasi setiap tahun melakukan selamatan desa untuk menambah rasa syukur masyarakat Desa Prasi.

Pembangunan non fisik dalam bidang keagamaan dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin setiap minggu berupa pengajian khusus muslim dan muslimah yang ada di setiap dusun. Selain kegiatan rutin setiap minggu, juga ada kegiatan desa yang bertujuan untuk menambah rasa syukur dan ketaqwaan kepada Allah SWT yaitu bernama “Kadisa” atau selamten desa yang dilakukan di lapangan Desa Prasi. Temuan penelitian ini Sesuai PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 2014 yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan untuk  menjaga kerukunan dan ketentraman antar masyarakat Desa Prasi sebagai umat yang beragama.

 

4) Bidang Sosial

Partisipasi masyarakat di bidang sosial adalah dengan adanya pemuda atau masyarakat yang ikut masuk menjadi anggota Karang taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial yang di kelola oleh pemuda-pemuda desa. Orgnisasi sosial pemuda Karang Taruna Desa Prasi termasuk organisasi yang pasif dalam kegiatan sosial. Namun, dalam kegiatan keolahragaan antar desa, persahabatan, karang taruna Desa Prasi juga ikut berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik telah sesuai dengan misi Desa Prasi yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, semangat gotong royong dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subyek dalam setiap program pembangunan sehingga masyarakat lebih aktif dalam memberikan dukungan, partisipasi dan peran sertanya. Pemberdayaan masyarakat yang telah memiliki kemampuan khusunya pada bidang-bidang pembangunan non-fisik desa telah maksimal untuk meningkatkan kualitan sumber daya manusia di Desa Prasi.

 

3. Kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

 

a. Adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desa

Kendala yang dihadapi kepala desa Prasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat adalah dengan adanya pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan yang diperoleh setelah ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Prasi. Hal tersbut menjadi salah satu faktor yang membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan  pendapat Pandji (1992:247) Masyarakat cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan mereka dalam menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai kinerja mereka. Selain itu masyarakat juga menginginkan sistem upah dan kebijakan promisi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat menolak untuk ikut berpartisipasi ketika menganggap upah yang didapat tidak sesuai dengan partisipasi yang dilakukan dalam pembangunan walaupun pembangunan tersebut menghasilkan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

 

b. Masyarakat memiliki kesibukan tersendiri

Masyarakat desa Prasi adalah masyarakat banyak yang telah memiliki pekerjaan dan kesibukan tersendiri. Masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan masing masing yang dapat lebih memenuhi kehidupan masing masing dibandingkan ikut berpartisipasi pada pembangunan desa. Sesuai dengan pernyataan Robbins (1998: 249) seseorang dihadapkan pada sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku perilaku yang dipilihnya dengan cara bagaimana seseorang tersebut mebuat pilihan diantara beberapa pilihan. Hal tersebut dijelaskan dengan teori expectacy. Teori ini didasarkan pada suatu anggapan yang menunjukkan bagaimana menganalisis dan meramalkan rangkaian tindakan yang akan diikuti oleh seseorang ketika seseorang tersebut mempunyai kesempatan untuk membuat pilihan mengenai perilakunya. Jadi, dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan kepala desa Prasi menghadapi hambatan yakni banyak masyarakat yang menolak karena banyak dari masyarakat memiliki kesibukan masing-masing sehingga proses pembangunan menjadi terhambat akibat terbatasnya partisipasi dari masyarakat.

 

c. Pencairan dana pembangunan desa yang lama

Pendapatan desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena pembangunan fisik maupun non fisik pasti memerlukan dana untuk menunjang sarana dan prasarana. Namun hal tersebut terhambat akibat pencairan dana yang lama dan tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Pencairan dana desa yang lama adalah menjadi kendala kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa Prasi. Hal tersebut terjadi karena dalam pembangunan sarana dan prasarana desa memerlukan dana untuk menunjang pembangunan. Jadi, ketika dana tertunda maka pembangunan fisik maupun non fisik akan tertunda.

 

d. Keterbatasan waktu dan tenaga Kepala Desa

Kepala desa sebagai pemimpin perlu melakukan pemantauan atau peangawasan dan memberikan arahan yang baik secara langsung untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Prasi. Namun kepala desa Prasi memiliki keterbatasan memiliki keterbatasan untuk mengawasi jalannya pembangunan. Keterbatasan waktu dan tenaga yang dihadapi kepala desa menjadi salah satu faktor penghambat dari kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakakat khususnya di bidang pembangunan desa Prasi. Sehingga pembangunan akan terhambat dan berjalan kurang maksimal. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:40) keterbatan waktu dan tenaga yang termasuk keterbatasan fisik/jasmaniah dari seorang pemimpin dapat menghambat  dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok seorang pemimpin Keterbatasan waktu disebabkan kepala desa tidak dapat hadir dalam acara atau waktu yang sama dalam dua acara berbeda. Keterbatasan tenaga yang disebabkan oleh faktor usia dari kepala desa menyebabkan energi yang kurang maksimal untuk mewujudkan kreativitas dan inisiatif yang positif dibandingkan kepala desa atau pemimpin yang berusia muda. Oleh karena itu, kepala desa harus menciptakan kepemimpinan yang efektif yaitu kepemimpinan yang berusaha mampu mengatasi keterbatasan waktu dan tenaga tersebut.

 

4. Usaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

 

a. Adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat

Kepala desa berupaya untuk memberikan upah atau gaji yang sesuai kepada masyarakat untuk mengatasi masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi ketika tidak ada upah yang didapat. Sebelum memberikan tugas kepada masyarakat yang akan berpartisipasi kepala desa akan melakukan negoisasi membahas kinerja yang akan dilakukan beserta hasil atau upah yang akan diberikan untuk dipertimbangkan dan disetujiu oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:202) Proses negosisasi dilakukan untuk menambah pemahaman akan tujuan, kebutuhan dan keinginan pihak lain, yang dapat menyebabkan kelanjutan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan usaha kerjasama untuk menciptakan nilai-nilai yang tidak terdapat sebelumnya. Pemberian upah yang sesuai dengan kinerja dari pertisipasi masyarakat dan penyuluhan atau arahan tentang manfaat menjaga lingkungan akan menambah semangat masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pembangunan Desa Prasi.

 

b. Memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan

Masyarakat Desa Prasi mayoritas yang memiliki kesibukan cukup tinggi. Hal tersebut menjadi kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat lebih memilih urusan pribadi dibandingkan urusan desa.  Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala dalam pembangunan Desa Prasi yang kurang maksimal akibat adanya kesibukan dari masyarakat, kepala desa lebih memilih untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memaksimalkan efisiensi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Prasi. Namun, kemampuan dalam pembangunan terutama pembangunan fisik desa juga diutamakan agar hasilnya menjadi baik dan sesuai apa yang direncanakan bersama di pertemuan desa atau di musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES).

Hal tersebut sesuai dengan wewenang kepala desa yang diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 2 yakni kepala desa berwenang membina, meningkatkan dan mengintegrasikan perekonomian desa agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

 

c. Mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa

Pencairan Dana Pendapat desa untuk pembangunan bersifat berangsur dan dalam jangka waktu yan cukup lama, sehingga perlu adanya manajemen dari penggunaan dana yana telah tersalurkan terlebih dahulu. Untuk mengatasi pencairan pendapatan dana yang lama, Kepala desa dan perangkat-perangkat desa harus mampu mengatur alokasi dana yang tersedia terlebih dahulu. Caranya dengan melihat pembangunan fisik maupun non fisik apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, ada alternatif lain dengan menggunakan keuntungan dari BUMDes untuk digunakan sebagai dana alternatif dalam pembangunan di Desa Prasi.

 

d. Pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing

Kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan Partisipasi masyarakat adalah keterbatasan waktu yang dimiliki kepala desa untuk mengawasi partisipasi masyarakat tersebut dalam pembangunan di Desa Prasi. Untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa mempercayakan dan memberikan tugas atau mandat kepada perangkat desa sesuai kemampuan berbeda dari bidang masing-masing. Sesuai dengan  pernyataan Robbins (1998:248) dalam suatu organisasi perbedaan kemampuan sangat penting dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama dalam organisasi.

 

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dilakukan kajian secara teoritis oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

 

1. Peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi peran kepala desa dalam menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin, antara lain: Pertama, Kepala desa Prasi dalam menjalankan fungsi inisiator pembangunan yakni bertindak sebagai tokoh utama dalam menentukan perencanaan pembangunan desa. Kedua, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi konsultasi yakni kepala desa Prasi bertindak sebagai konsultan yang menerapkan komunikasi dua arah dengan perangkat desa dan masyarakat desa Prasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengendalian yakni kepala desa Prasi dalam menjalankan fungsi pengendalian diwujudkan dengan adanya bimbingan, koordinasi pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut bertujuan agar partisipasi masyarakat menjadi terarah dan mencapai tujuan yang dinginkan. Keempat, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi delegasi yakni kepala desa memberikan mandat atau kepercayaan kepada masing masing perangkat desa maupun masyarakat sesuai  kemampuan masing-masing dalam pembangunan Desa Prasi. Namun, pemberian mandat tetap berada dibawah tanggung jawab kepala desa sehingga perlu adanya laporan agar pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 

2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading kabupaten Probolinggo terbagi menjadi dua bentuk partisipasi antara lain partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik dan non fisik antara lain sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik diwujudkan dengan membangun sarana dan prasarana yang ada di Desa Prasi. Program utama dari pemerintahan Kepala desa Bapak Adnan adalah Rabat beton atau jalan lingkungan dan irigasi yang disesuaikan dengan kondisi desa yang di. Selain itu, Program besar dalam bidang pembangunan fisik yang melibatkan parisipasi masyarakat adalah perbaikan Irigasi dan bantuan gratis perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain program utama,terdapat pula pembangunan kecil seperti mushollah dan gotong royong membersihkan lingkungan yang rutin diadakan di setiap RT dan RW atau setiap dusun yang melibatkan partisipasi dari masyarakat Desa Prasi.

b. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan non fisik yang fokus pada pembangunan  sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik terdiri dari beberapa bidang antara lain bidang keagamaan yaitu pengajian rutin dan selamatan tahunan desa, pada bidang kesehatan  yaitu  posyandu lansia ,posyandu  balita dan penyuluhan kesehatan,  pada bidang pendidikan yaitu adanya PAUD yang tersebar pada setia dusun di Desa Prasi, dan pada bidang sosial yaitu dengan adanya karang taruna.

 

3. Kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa prasi kecamatan gading kabupaten probolinggo antara lain adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desa, adanya masyarakat memiliki kesibukan tersendiri, pencairan dana pembangunan desa yang lama dan keterbatasan waktu dan tenaga kepala desa.

4. Usaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa prasi kecamatan gading kabupaten probolinggo antara lain adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa dan pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing.

 

SARAN

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

 

1. Kepala Desa Prasi

Sebaiknya pengawasan terhadap kinerja perangkat-perangkat desa lebih dimaksimalkan kembali. Karena ada beberapa perangkat desa pada bidang tertentu tidak bekerja sesuai dengan tugasnya bahkan ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa salah satu perangkat desa tidak terlihat kinerjanya sama sekali. Kemudian kepala desa juga perlu mengkontrol  dan melakukan koordinasi organisasi-organisasi khususnya pemuda desa untuk lebih aktif dan berkontribusi kepada Desa Prasi. Misalnya pada organisasi pemuda yaitu karang taruna desa yang terlihat tidak aktif dalam beberapa kegiatan dan hanya aktif pada bidang keolahragaan saja.

 

2. Perangkat Desa

Perangkat desa perlu menerapkan sikap yang sopan dan ramah dengan baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat Desa Prasi. Karena ada beberapa perangkat yang kurang sopan dan ramah kepada masyarakat sehinggak masyarakat tidak berani untuk menyampaikan aspirasi atau meminta bantuan secara langsung kepada perangkat desa. Selain itu, perangkat desa perlu lebih aktif dalam memantau perkembangan yang ada di Desa Prasi agar lebih maksimal dalam membantu Kepala Desa sehingga visi dan misi yang telah dibuat berjalan dengan baik dan membuat Desa Prasi lebih maju.

 

3. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya lebih responsif terhadap pelaksanaan pembangunan desa tanpa mengaharap imbalan terlebih dahulu .Perlu adanya kesadaran dari masing masing masyarakat bahwa pembangunan dilakukan untuk memajukan desa dan kesejahteraan bersama. Selain itu, masyarakat harus lebih aktif dalam memantau kinerja dari kepala desa dan perangkat-perangkat desa dan memberikan aspirasinya untuk memperbaiki kinerja dari aparatur desa tersebut yang menyimpang dalam menjalankan amanah.

 

DAFTAR RUJUKAN

Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data. Jakarta:

RajaGrafindo

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2009. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat

dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Moleong, L. J,. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja RosdaKarya Offset.

Pandji, Anoraga. 1992. Psikologi Kerja. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Rivai, Veitzhal & Deddy Mulyadi. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.

Jakarta: Rajawali pers.

Robbins, Stephen P. 1998, Perilaku Organisasi: Konsep, Kontrversi dan Aplikasi. Terjemahan Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: Prenhallindo

Saragih, Tumpal P. 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif

Pemberdayaan Desa. Jakarta: CV. Cipiruy

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta

 

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa