SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

UPAYA PENGENDALIAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN PANGAN

Puput Indriasari

Abstrak


UPAYA PENGENDALIAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN PANGAN

Puput, Indriasari Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial Hukum Kewarganegaraan

e-mail: indriasr95@gmail.com

Abstrak

Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak di konsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Diseluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Di Indonesia terdapat undang-undang yang menjamin setiap hak konsumen dan undang-undang yang mengikat para produsen makanan.

Kata kunci: keamanan pangan,jaminan,undang-undang

Pendahuluan

Salah satu kebutuhan mendasar manusia dalam bertahan hidup adalah adanya pangan. Kebutuhan biologis ini juga akan mempengaruhi pada kebutuhan rohani dan psikologisnya. Namun kebutuhan biologis menjadi pokok utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Terlepas dari kebutuhan tersebut, dalam pelaksanaan pemenuhan pangan terdapat banyak hambatan dalam pemenuhannya, akses dan keamanannya.

Keamanan pangan menjadi salah satu komponen utama kebijakan pangan. Di Indonesia sendiri masalah keamanan pangan menjadi suatu hal yang memperihatinkan, karena masalah keamanan pangan tersebut berpengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang kesehatan. Harga pangan yang mahal membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akhirnya melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi mereka yakni menambah pendapatan namun merugikan bagi masyarakat yakni mengakibatkan masyarakat keracunan pangan. Keamanan pangan/kualitas pangan kini menjadi tolak ukur manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya agar sesuai dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dalam tubuh. Menyikapi masalah tersebut di Indonesia diberlalukan kebijakan undang-undang untuk menjamin keamanan konsumen dan produsen makanan.

Metode

Teknik Analisis Data

Cara kami dalam menganalisis data yang kami dapat yaitu dengan pertama-tama memastikan bahwa semua data dan landasan teori yang diperlukan telah diperoleh dengan baik. Langkah terakhir, saya menuangkannya dalam karya tulis ini

Hasil dan pembahasan

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai dengan terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan untuk dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan juga turut mendorong kesadaran produsen menuju iklim persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan bagi konsumen.

Penanganan keamanan pangan segar telah menjadi perhatian dunia mengingat bahan pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional telah ditetapkan persyaratan keamanan pangan segar yang dirumuskan melalui kesepakatan Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement dan Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement pada putaran Uruguay tentang Negosiasi Perdagangan Multilateral.

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik  karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat Indonesia sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan masyarakat dan taraf gizi di Indonesia. Diberlakukannya undang-undang yang mengatur hak konsumen dan produsen sebagai berikut:

KEAMANAN PANGAN UNDANG-UNDANG NO 12 TENTANG PANGAN TAHUN 2012

Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 86

(1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

(2) Setiap orang yang memproduksi dan meperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan

(3) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan dilakukan melalui system jaminan keamanan pangan dan mutu pangan

(4) Pemerintah dan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan

(5) Pemberian sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan

(6) Ketentuan mengenai standar keamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 89

Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

Upaya Pengendalian Keamanan Pangan

Untuk mendukung manajemen pengendalian keamanan pangan khususnya pangan tradisional, beberapa upaya preventif dapat dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip cara pengolahan makanan yang baik yang dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana secara mikro ataupun melibatkan peran swasta dan pemerintah secara makro.

Pertama, memperhatikan masalah sanitasi dan higienitas. Kebersihan pada setiap tahapan proses pengolahan, yang dimulai dari persiapan dan penyediaan bahan baku, pemakaian air bersih, tahapan pengolahan, dan pasca pengolahan (pengemasan dan penyimpanan) makanan atau pangan tradisional merupakan langkah-langkah penting untuk menghindari terjadinya infeksi dan intoksikasi. Selain itu usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku yang belum diolah dengan bahan jadi juga merupakan upaya preventif yang harus dilakukan.

Kedua, memanfaatkan secara maksimal sifat sinergisme antara bahan-bahan penyusun makanan tradisional yang dikombinasikan dengan penambahan asam untuk menurunkan pH (keasaman) produk. Seperti kita ketahui bahwa kunyit, jahe, lengkuas, dan bahan-bahan lainnya merupakan pangan tradisional yang diketahui mempunyai efek antibakteri atau antimikroba. Sifat sinergisme ini juga merupakan usaha untuk menghindarkan penggunaan pengawet kimia.

Ketiga, upaya pelayanan purna jual yang diberikan kepada konsumen dengan cara penulisan label pada kemasan makanan. Penulisan informasi tentang batas akhir penggunaan makanan (kadaluarsa), komposisi gizi penyusun makanan tradisional, komposisi zat gizi yang terkandung, bahan pengawet yang digunakan, informasi kehalalan, dan nama perusahaan atau industri rumah tangga yang memproduksi. Langkah ini merupakan jaminan mutu kepada konsumen tentang produk yang akan kita pasarkan.

Keempat, peran aktif industri pangan dalam membentuk atau membina pola dan kebiasaan konsumsi yang baik bagi masyarakat. Peran strategis industri pangan ini dimulai dari penggunaan jenis dan kualitas produk yang digunakan untuk produk olahannya. Industri pangan mempunyai kekuatan yang besar pula untuk mempengaruhi status gizi dan kesehatan masyarakat umum.

Kelima, peran serta pemerintah dalam memberikan regulasi dan pengawasan terhadap masalah-masalah keamanan pangan. Penguatan jejaring keamanan pangan nasional yang sudah ada dalam kerangka sistem keamanan pangan terpadu yang melibatkan semua stake-holder pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Perbaikan sistem pelaporan, pengaduan, pencatatan, dan penegakan hukum agar kasus-kasus keracunan pangan tidak terulang lagi.

Simpulan

Keamanan pangan merupakan hal yang harus selalu diperhatikan dan diawasi penangannya. Hal ini disebabkan karena keamanan pangan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Sekarang ini sangat banyak kasus yang terjadi di sekitar kita yang berasal dari kurangnya kepedulian dan pengetahuan mengenai pentingnya makanan yang aman.

Aman dalam hal ini adalah tidak adanya kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu, maka peran aktif dari berbagai pihak sangat diperlukan. Produsen, distributor, konsumen dan pemerintah harus lebih peduli pada keadaan pangan yang ada dan beredar.

Dunia saat ini lebih berusaha dalam menangani keamanan pangan, terbukti dengan banyaknya peraturan yang dibuat dan ketatnya persaingan antar negara dalam menjamin keamanan pangan. Negara yang tidak terlalu memperhatikan dan mempedulikan keamanan dari pangan tidak akan di beli dan mendapat tawaran dari negara lain untuk membeli produk dan barang komoditinya.

Saran

Pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan pangan yang beredar, seharusnya lebih peduli dan bijak lagi dalam melihat keadaan saat ini.

(A) Produsen harus memproduksi dan menjual bahan pangan yang memang sehat dan aman untuk dikonsumsi,

(B) Distributor harus menyalurkan bahan-bahan pangan yang memang sehat dan tidak membahayakan kesehatan manusia,

(C) Konsumen harus lebih pintar dalam memilih, membeli dan mengelola bahan pangan,

(D) Pemerintah juga berperan dalam pembuatan peraturan dan pengawasan bahan pangan yang beredar di masyarakat.

Daftar pusaka

Keamanan pangan peduli kita bersama,  Winiati P Rahayu 2010

Mediakom ‘Secercah asa nila untuk nusantara’ 2013

Undang-undang Dasar