SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

KETIDAKADILAN HUKUM DI INDONESIA

Diah Ayu Atiqa

Abstrak


KETIDAKADILAN HUKUM DI INDONESIA

Dyah Ayu Atiqa Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel: dyahatiqa69@gmail.com

 

Abstrak

Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai solusi praktis penanganan masalah ketidakadilan hukum di indonesis. Solusi tersebut adalah pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan, serta penyuluhan  mengenai hukum bagi warganya. Kegiatan ini merupakan penanam hukum secara umum kepada masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan tersubut adalah terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar ketidakadilan dalam hukum berkurang. Kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, aparatur hukum, dan yang terpenting masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dalam segala aspek kehidupan. Hukum digunakan untuk menjaga keteraturan dimasyarakat dan pemerintahan. Hukum tidak memandang sebelah pihak atau biasanya disebut dengan kata “ Adil”. Menurut kbbi.web.id (2016) Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum tidak boleh berat sebelah atau memihak sebelah pihak. Seperti lambangnya yang berbentuk timbangan, dalam lambang tersebut memiliki arti bahwa hukum itu harus sama rata, seimbang, tidak berat sebelah kiri atau sebelah kanan. Tidak mementingkan kaya tau miskin, tua atau muda, dan jabatan tinggi atau tidak memiliki jabatan sekalipun.

Hukum di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasannya. Terutama pancasila sila ke-dua dan ke-lima yang berbunyi “ kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. dapat diartikan dalam sila-sila tersebut bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam segala aspek terutama untuk hukum. Keadilan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perundangan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam bidang hukum bahwa manusia berhak atas keadilan dan perlakuan yang sama.

Pada kenyataannya hukum di Indonesia jauh dari kata adil. Sering terjadi ketimpangan hukum yang melibatkan kaum miskin dan kaum kaya. Kaum miskin yang mempunyai kelemahan ekonomi, jika mereka tersandung kasus hukum maka akan menjadi beban bagi mereka dan keluarga mereka, dikarenakan siapa nantinya yang akan menafkahi keluarga mereka dan bila terkena denda berupa uang bagaimana mereka membayar denda tersebut. Tetapi berbeda dengan kauum kaya mereka lebih leluasa dalam memonopoli hukum, dengan membayar uang kebebasan pun dapat dibeli dengan mudah, keringanan hukum dapat diterima. Hal tersebut terjadi karena implementasi Pancasila didalam hukum belum tercapai, terutama dalam sila ke-2 dan sila ke-5. Kemudian ditambah masyarakat yang belum sadar hukum, serta rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum miskin mengenai hukum. Faktor-faktor tersebut yang membuat hukum di indonesia mengalami ketidakadilan.

Faktor-faktor tersebut juka dibiarkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kelangsungan hukum di Indonesia. kepercayaan masyarakat kepada hukum terutama pada aparat-aparat penegak hukum akan turun. Kejahatan yang dilakukan kaum kaya atau kalangan atas semakin tinggi, dikarenakan hukum bisa dibeli oleh mereka. Rakyat miskin semakin terbebani oleh hukum yang berat dan semakin miskin. Diberitakan dalam detiknews.com (Kamis, 19 November 2009) bahwa terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh nenenk minah. Ia mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT rumpun sari antan (RSA). Ia divonis 1 bulan penjara engan 3 bulan masa percobaa. Diberitahukan juga dalam kompas.com (23 April 2015) hakim memvonis satu tahun penjara dan 15 bulan masa percobaan kepada nenek asyani dikarenakan mencuri kayu jati milik perum perhutani. Namun dalam kompas.com pada (Rabu, 30 Desember 2015) angelina sondakh anggota DPR dari fraksi partai demokrat ini divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp. 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hukum yang ringan bagi koruptor yang menguras harta negara sebanyak Rp. 12,58 miliar.

Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi ketimpangan hukum dapat terlihat jelas. Keadilan yang diagung-agungkan oleh hukum dapat diragukan. Dampak yang terjadi lebih menyentuh pada rakyat kecil disebab keberadaan mereka yang terpinggirkan. Berdasarkan urgensi pembahasan, terdapat beberapa solusi yang dapat mengembalikan keadilan hukum pada mestinya. Beberapa solusi yang relevan antara lain:

(1) adanya sinkronisasi antara sistem hukum dan aparat penegak hukum terhadap Pancasila sebagai landasan hukum,

(2) pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan, serta penyuluhan  mengenai hukum bagi warganya, dan

(3) peningkatan pendidikan bagi rakyat miskin oleh pemerintah mengenai hukum. Dari ketiga solusi tersebut, pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan, serta penyuluhan  mengenai hukum bagi warganya, menjadi solusi yang diprediksikan paling efektif.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai (1) konsep dasar, (2) langkah realisasi, serta (3) kelebihan dan kekurangan pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan, serta penyuluhan  mengenai hukum bagi warganya.

 

Konsep Dasar Penyuluhan Mengenai Hukum

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987). Berdasarkan definisi tersebut penyuluhan hukum tidak hanya sekedar penyampaiaan materi mengenai hukum namun juga menyampaikan pesan-pesan guna membangun hukum serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam hukum. Adapun ciri-ciri penyuluhan hukum adalah

(1) Dilakukan secara kontinuitas,

(2) Merupakan kegiatan nyata untuk membantu,

(3) peninggatan kegiatan yang telah ada,

(4) Mendorong dan merangsang melakukan perbaikan sendiri dan secara bersama,

(5) Mengandung unsur pendidikan,

(6) Menimbulkan perubahan cara berfikir, cara kerja dan cara hidup.

 

Langkah-Langkah Penyuluhan Mengenai Hukum

Penyuluhan mengenai hukum jarang dijumpai di masyarakat sekitar, kebanyakan penyuluhan lebih pada penyuluhan mengenai aktivitas masyarakat. Seperti pertanian, pertenakan, kesehatan, dan lain sebagainya. Penyuluhan mengenai hukum sama pentingnya dengan penyuluhan lainnya. Langkah-langkah penyuluhan ini dijabarkan secara rinci sebagai berikut.

 

Langkah Pengumpulan Data, analisis keadaan dan identifikasi masalah

Proses Penyusunan Program Penyuluhan (Passon,1966) Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data-data dasar atau fakta yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan, Data-data tersebut meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, teknologi yang telah digunakan, dan peraturan yang ada. Sesudah data dikumpulkan lalu kelangkah selanjutnya yaitu analisis keadaan Tahap ini merupakan tahap penganalisisan data yang diperoleh dari lapangan, termasuk di dalamnya menganalisis sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, perilaku masyarakat sasaran, keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai, dan sebagainya. Kemudian setelah data dan analisis keaadaan ditentukan maka akan ke langkah identifikasi masalah. Tahap ini merupakan upaya merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara data potensial dengan data aktual, antara keadaan. yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, dan sebagainya. Kesenjangan-kesenjangan ini kemudian diinventarisir dan disusun berdasarkan prioritas.

 

Langkah Perumusan Tujuan, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

Dalam tahap perumusan tujuan yang harus diperhatikan adalah realistisnya tujuan yang hendak dicapai, ditinjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun waktu yang tersedia. Tahap penyusunan rencana kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kerja yang meliputi penjadwalan, metoda yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, pembiayan dan sebagainya. Kemudian tahap pelaksanaan kegiatan, merupakan tahap pelaksanaan dari rencana kerja yang telah disusun. Masalah utama yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah partisipasi masyarakat sasaran. Oleh karenanya perlu dipilih waktu yang tepat, lokasi yang tepat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.

 

Langkah Menentukan Kemajuan dan rekonsiderasi kegiatan

Tahap ini merupakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai. Setelah tujuan telah di tentukan langkah terakhir adalah Rekonsiderasi dimaksudkan untuk meninjau kembali rumusan program, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang dicapai, dalam rangka menyusun program berikutnya.

 

Kelebihan Dan Kekurangan

Kelebihan dari penyuluhan ini adalah

(1) Cara ini bisa menjangkau lebih banyak orang.

(2) Kader bisa lebih mudah dalam mempersiapkan informasi-informasi apa saja yang akan disampaikan.

(3) Lebih terjamin keefektifan pengenalan hukum secara umum kepada masyrakat.

(4) Masyarakat dapat memahami dengan mudah dam maksimal informasi yang diberikan.

(5) Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan mengeluarkan pendapatnya. Kelebihan-kelebihan tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memahami hukum. Kesadaran masyarakat akan hukum akan lebih meningkat. Agar ketidakadilan hukum yang ada akan menurun, serta kepercayaan masyarakat kepada aparatur hukum kembali.

Meskipun mempunyai banyak kelebihan, penyuluhan mengenai hukum ini juga memiliki kekurangan. Yaitu, partisipasi masyarakat yang kurang antusias terhadap penyuluhan, penyuluhan yang membosankan dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan masyarakat enggan datang dalam penyuluhan. Masyarakat yang menginginkan adanya konsumsi dan hiburan serta sarana prasarana penyuluhan yang sangat dibutuhakan dalam kegiatan tersebut maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

 

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyuluhan hukum tidak hanya sekedar penyampaiaan materi mengenai hukum, namun juga menyampaikan pesan-pesan guna membangun hukum serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam hukum. Partispasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam terciptanya keadilan hukum yang nyata bagi negara Indonesia. keadilan hukum juga merupakan tanggung jawab pemerintah, aparatur hukum, dan juga masyarakatnya.

Dalam proses penyuluhan dibutuhkan data-data serta situasi keadaan masyarakat yang konkrit. guna kader-kader penyuluhan dapat merumuskan suatu masalah yang dapat diselesaikan sebelum penyuluhan dimulai. Fokus utama dalam penyuluhan yaitu partispasi masyarakat sasaran, oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang agar kemajuan dan rekonsiderasi kegiatan dapat mencapai keberhasilan, dalam rangka menyusun kegiatan selanjutnya.

Penyuluhan mengenai hukum ini dapat berjalan dengan sangat efisien, dikarenakan kegiatan tersebut dapat menjangkau lebih banyak orang dan juga pehaman tentang materi juga mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Partispasi masyarakat yang kurang dapat menjadi kendala yang besar. Sarana serta prasarana yang kurang mendukung akan mengakibatkan penyuluhan ini tidak berjalan dengan baik atau dikatakan berhasil.

 

Saran

penyuluhan hukum tidak hanya sekedar penyampaiaan materi mengenai hukum namun juga menyampaikan pesan-pesan guna membangun hukum serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam hukum. mengingat ketidakadilan hukum di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, pemerintah disarankan untuk melakukan kegiatan penyuluhan mengenai hukum kepada masyarakat dengan segera, dikarenakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesadaran hukum. Sarana dan prasana untuk kegiatan penyuluhan harus difasilitasi dengan baik oleh pemerintah agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menuai keberhasilan.

 

DAFTAR RUJUKAN

Detiknews. Kamis, 19 November 2009. Mencuri 3 Buah Kakao Nenek Minah di Hukum 1 Bulan 15 Hari. (Online), (http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari), Diakses 06 Mei 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Versi Online (Daring) / Dalam Jaringan. (Online), (http://kbbi.web.id/adil), Diakses 07 Mei 2016.

Kompas.Com . 30 Desember 2011. PK Kabulkan Vonis Angelina Sondakh Menjadi 10 Tahun. (Online), (http://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/18293981/PK.Dikabulkan.Vonis.Angelina.Sondakh.Menjadi.10.Tahun), Diakses 06 Mei 2016

Kompas.com . Jum’at 24 April 2015. Keadilan untuk Nenek Asyani. (Online), (http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3492/1/keadilan.untuk.nenek.asyani), Diakses 06 Mei 2016

Mardikanto Totok. 1993 .Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 I. 2009. Surabaya : CV Pustaka Agung Harapan.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tentang Pancasila. 2009. Surabaya : CV Pustaka Agung Harapan.

 

Wahyu, T.K. 2011. Model atau Tahapan Penyuluhan, (Online), (http://wahyutrikusumasari.blogspot.co.id/2011/04/model-atau-tahapan-program-penyuluhan.html), Diakses 07 Mei 2016.