SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN MORAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

Arini Zulfaida

Abstrak


POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN MORAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

Arini Zulfaida Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel : arinizu23@gmail.com

 

Abstrak:

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung di dalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar selain sebagai rumah tahanan anak Blitar juga memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Membina Anak Didik Pemasyarakatan dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

 

Kata Kunci: Anak Didik Pemasyarakatan, Perbaikan Moral, Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Blitar

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya akan membawa harapan bagi kemajuan bangsa. Anak sejatinya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, dibina dalam rumah tangga dan dididik melalui pendidikan, secara formal maupun non formal. Anak juga memiliki waktu bermain bersama keluarga dan juga teman-temannya, di samping itu anak memiliki tanggung jawab untuk berbakti pada keluarga sehingga membanggakan orang tua, keluarga, dan lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dalam suatu wilayah menjadi aman dan nyaman. Namun bagaimana dengan anak yang tidak pada posisi yang sewajarnya, dengan kata lain anak melakukan tindakan yang menimbulkan tindakan hukum seperti mencuri, tindakan asusila, transaksi hingga pemakaian narkoba, sehingga anak berurusan dengan hukum. Wiyono, (2016: 3) mengemukakan sebaagai berikut.

Anak melakukan tindakan kejahatan atau tindakan hukum dapat disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri si anak  seperti

(a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga Anak Berurusan Hukum (ABH);

(b) Keluarga tidak harmonis (broken home); dan

(c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja  ataupun bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

 Lingkungan masyarakat yang kotor misalnya masyarakat yang sering berjudi, beradu ayam, atau bahkan anak tersebut besar dalam lingkungan masyarakat yang bekerja sebagai penjajah seks komersial atau yang populer dikenal dengan lokalisasi, tentunya hal ini berdampak tidak baik pada anak. Anak yang dasarnya masih polos (teori kertas putih) akan mengamati apa yang mereka lihat sehari-hari, setelah mereka melihat mereka mulai menirukan dan hal ini lah yang menjadi perhatian peneliti untuk tertarik meneliti berbagai kasus apa yang menjerat anak sehingga ia harus berurusan dengan hukum.

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena:

1) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan;

2) perspektif anak belum mewarnai proses peradilan;

3) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;

4) selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan

5) ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Anak yang berurusan dengan hukum sering kali dijuluki sebagai anak yang nakal karena ia telah dianggap melakukan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan sering kali tidak diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Jumlah anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang di himpun oleh Dirjen Pemasyarakatan Depkumham pada 2017 jumlahnya mencapai kurang lebih 60 ribu anak, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi di 5 wilayah provinsi yaitu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan peringkat nomor 4 tingkat kriminal yang dilakukan oleh anak, namun hanya memiliki satu Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I yang berada di Kota Blitar , hal ini tentunya menjadi perhatian penting mengingat bahwa tingkat kriminalaitas yang dilakukan anak dibawah umur di Jawa Timur masih tinggi. Data penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada akhir tahun 2017 dihuni 202 anak, dan pada tahun 2015 dihuni 120 anak. Melihat dari jenis kejahatannya kasus pencabulan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak, jenis kejahatan yang lainnya ialah pencurian, pembunuhan, perkelahian dan narkotika, dan pelaku didominasi oleh laki-laki. Lembaga

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar selain sebagai rumah tahanan anak Blitar juga memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Membina Anak Didik Pemasyarakatan dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Undang- Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal (2) menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulanginya. Wiyono (2016:3) Pelaksanaan pembinaan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan meupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku ditengah masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar dipilih sebagai objek penelitian, karena Lembaga Pemasyarakatan ini adalah satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi anak di daerah Jawa Timur, di samping itu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar juga melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

(1) Pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas I Blitar,

(2) Kendala yang dihadapi dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar,

(3) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dekskriptif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kata-kata dalam wawancara informan.. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti menggunakan:

(1) Ketekunan Peneliti

(2) Triangulasi Sumber.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan objek penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Jalan Bali nomor 76, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Alasan objek penelitian dilakukan oleh peneliti ini adalah terdapat relevansi antara Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dengan fokus penelitian yang diambil yaitu Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perbaikan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai

(1) Pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

(2) Kendala yang dihadapi dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

(3) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa saat ini pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar adalah pembinaan kepribadian, bidang keterampilan dan kemandirian, serta pembinaan intelektual, artinya sebagai lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah melakukan pola pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan.

Pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yakni pasal 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Ketentuan tersebut disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a) perlindungan,

b) keadilan,

c) non diskriminasi,

d) kepentingan terbaik bagi anak,

e) penghargaan terhadap pendapat anak,

f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang,

g) anak pembinaan dan pembimbingan anak,

h) proposional,

i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan

j) penghindaran pembalasan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pola pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yakni terdiri atas 3 pola program yakni;

1) pembinaan kepribadian,

2) pembinaan keterampilan dan kemandirian, serta

3) pembinaan intelektual bertujuan untuk menjadikan Anak Didik Pemasyarakatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik yang dimaksudkan di sini adalah baik secara spiritual, sosial, jujur, disiplin, aktif, produktif, bertanggung jawab dan bermoral. Sehingga perilaku menyimpang yang mereka lakukan sebelumnya dapat dikendalikan disamping itu mereka turut berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah kembali.

Bagi Anak Didik Pemasyarakatan pemberian pembinaan merupakan hal yang penting karena program pembinaan adalah bagian inti dari kegiatan kemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan turut serta menjadi penentu keberhasilan bagi Anak Didik Pemasyarakatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pola pembinaan tersebut telah sesuai dengan yang dikemukakan Wiyono (2016: 27) menyatakan bahwa pembinaan yaitu kegiatan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Berdasarkan temuan penelitian pendapat di atas sesuai dengan pelaksanaan pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Pertama, mengenai pembinaan kepribadian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian  bertujuan untuk menjadikan Anak Didik Pemasyarakatan menjadi pribadi yang baik, jujur, bertanggungjawab, dan bermoral. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dilaksanakan secara terpola, yakni dengan pembinaan keagamaan serta pembinaan keolahragaan.  Pembinaan keagamaan dilakukan dengan pola pembinaan agama Islam seperti program pembinaan agama Islam, Madrasah Diniah, hafalan surat pendek dan penyuluhan keagamaan atau ceramah agama Islam. Program pembinaan agama juga ditujukan untuk Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Kristen Katolik dan Protestan seperti ibadah dan pendalaman Alkitab. Berikutnya pembinaan keolahragaan yang dilakukan adalah kegiatan olahraga meliputi senam pagi, futsal, bulutangkis dan voli.

Hubungan program pembinaan kepribadian dengan moral yakni dengan dilakukannya kegiatan pembinaan kepribadian diatas, Anak Didik Pemasyarakatan dapat menyadari bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan dahulu salah, sehingga akan ada upaya untuk memperbaiki diri. Upaya memperbaiki diri tersebut telah sesuai dengan nilai moral yang ada. Moral untuk menjadi manusia yang berfikir dan bertindak menggunakan nilai-nilai positif berkepribadian.

Kedua, yakni  pembinaan keterampilan dan kemandirian. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan keterampilan dan kemandirian yakni pembinaan di bidang pembuatan keset dan kain perca, pembinaan di bidang pembuatan handicraft dan jahit, pembinaan di bidang pertanian dan perkebunan, serta pembinaan di bidang peternakan dan perikanan. Adapun tujuan dari pembinaan keterampilan dan kemandirian adalah supaya Anak Didik Pemasyarakatan ketika keluar nanti telah memiliki bekal berupa memiliki kemampuan kerja di samping itu sebagai sarana untuk mereka aktif kreatif, mandiri dan bermoral.

Hubungan program pembinaan keterampilan dan kemandirian dengan moral yakni dengan dilakukannya kegiatan pebinaan keterampilan dan kemandirian  diatas, Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan perolehan pembinaan yang melibatkan tindakan aktifitas fisik, sehingga anak didik memiliki bekal untuk bekerja, seta memiliki wawasan mengenai lapangan pekerjaan sehingga diharapkan ada upaya dari anak didik untuk mencari pekerjaan yang halal, sehingga anak tersebut tidak mengulangi kejahatan yang pernah menerka lakukan sebelumnya.

Ketiga, yakni pembinaan di bidang intelektual. Pembinaan di bidang intelektual yakni mendasarkan pada kegiatan pendidikan, pelaksanaan kegiatan pendidikan menyerupai sistem pendidikan formal di sekolah pada umumnya. Adapun pembinaan di bidang intelektual dilaksanakan untuk Anak Didik tingkat SD, SMP, SMA dan paket C. Hubungan program pembinaan intelektual dengan moral yakni dengan dilakukannya kegiatan pebinaan intelektual  diatas, Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berupaya berlomba-lomba dan memotivasi dirinya untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Kendala yang dihadapi dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Berdasarkan temuan penelitian, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melaksanakan program pembinaannya tidak selalu berjalan dengan baik ada beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan yang turut serta di dalamnya. Potensi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak nampaknya telah disadari sejak dahulu hal demikian tertuang dalam ketentuan bab V angka 1-11 keputusan Menteri Kehakiman no. M. 02-PK. 04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/  tahanan. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut yakni pola dan tata letak bangunan, struktur organisasi. pimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan, kualitas dan kuantitas petugas, manajemen, kesejahteraan petugas, sarana dan fasilitas pembinaan, anggaran, sumber daya alam, kualitas dan program pembinaan serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan Pemasyarakatan.

Beberapa faktor tersebut di atas juga terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Berdasarkan temuan penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai berikut.

(1) sarana atau fasilitas pembinaan dimana ruang kelas yang digunakan untuk pembinaan intelektual atau pendidikan yang dilakukan untuk Anak Didik Pemasyarakatan hanya terdapat 7 ruang kelas. Selain itu buku buku penunjang pendidikan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar juga terbatas.

(2) faktor kuantitas petugas di mana petugas menjadi pengajar dalam program pembinaan kepribadian pembinaan keterampilan dan kemandirian serta menjadi pengajar untuk pembinaan intelektual.

(3) faktor anggaran dimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk pembinaan di bidang olahraga serta kurangnya anggaran untuk pembelian bahan baku handicraft.

(4) sulitnya memasarkan atau menjual produk dari Anak Didik Pemasyarakatan khususnya produk keset.

(5) faktor lain di mana Anak Didik Pemasyarakatan belum memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang kepribadian, pelatihan dan kemandirian serta pembinaan intelektual.

Terdapat beberapa kendala sebagaimana temuan penelitian tersebut akan dijadikan bahan evaluasi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk selanjutnya dicarikan solusi atau upaya agar kedepannya program pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Paparan temuan diatas telah sesuai dengan penjelasan dari M. Natsir Jamil (2012:25) menjelaskan bahwa tidak dipungkiri bahwa hambatan / kendala yang dihadapi dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan selalu ada. Namun hal tersebut harus didukung oleh penyediaan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembagan secara normal, baik material, moral dan spiritual.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Terhadap beberapa kendala yan ada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah mengupayakan dengan berbagai cara Agar kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program pembinaan yang ada berdasarkan hasil penelitian Adapun upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yakni kegiatan sebagai berikut.

(1) Upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi di bidang keagamaan, yakni dengan cara pembuatan sistem kehadiran atau presensi guna pengoptimalisasian kehadiran Anak Didik Pemasyarakatan. Kemudian untuk kendala kurangnya jumlah tenaga pengajar yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan penjadwalan ceramah antar petugas serta bekerjasama dengan Kementerian Agama kota Blitar untuk kegiatan ceramah.

(2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi di bidang keolahragaan, minimnya anggaran dana olahraga dengan cara mengajukan anggaran ke kepala urusan keuangan Lapas serta untuk menangani kurangnya fasilitas penunjang olahraga dengan cara sukarela untuk memperbaiki alat yang rusak.

(3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemasaran keset dan kain perca yakni dengan cara dipasarkan keluar Lembaga Pemasyarakatan Anak ketika ada event di luar Lapas.

(4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya minat Anak Didik Pemasyarakatan di bidang pertanian dan perkebunan yakni dilakukan penjadwalan penyiraman dan perawatan lahan serta dengan melakukan pemupukan ekstra secara berkala.

(5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya ruangan dalam pembinaan intelektual yakni dengan cara pendekatan ruang kelas menggunakan triplek dan penggunaan ruang guru sebagai ruang kelas untuk kelas 5 SD. Kemudian untuk memacu motivasi belajar Anak Didik Pemasyarakatan yang rendah dengan cara memperketat waktu masuk sekolah agar disiplin pemberian hukuman bagi yang melanggar serta pemberian hadiah bagi siswa teladan.

Dalam menghadapi hambatan yang ada, Lembaga Pembinaan Khusus Anak memang dituntut untuk mencari solusi sebaik mungkin agar pelaksanaan pembinaan kepada narapidana tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan secara optimal. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 5 memberikan kewenangan kepada menteri yang membawahi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan melaksanakan pembinaannya.

Kewenangan yang disebutkan pada peraturan diatas berdasarkan temuan penelitian telah sesuai denngan terlaksanakannya pemanfaaan yang dilakukan dengan baik oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam mengatasi kendala yang ada, yakni dengan bekerjasama dengan  Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementrian Agama Kota Blitar, BNN Kab. Blitar, SMA YP Kota Blitar, , PKBM Tunas Pratama ( Paket B dan C /Life Skill ), SMP Muhammadiah 3 dan SDN Istimewa 3.

 

SIMPULAN  DAN SARAN

Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut.

 

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

(1) Pola pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kepada Anak Didik Pemasyarakatan adalah pemberian program pembinaan di bidang

a) kepribadian,

b) keterampilan dan kemandirian serta

c) pembinaan intelektual.  Adapun program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar di bidang kepribadian adalah program pembinaan sebagai berikut pembinaan keagamaan dan pembinaan keolahragaan.  Kemudian program pembinaan keterampilan dan kemandirian yakni pembinaan bidang pembuatan keset dan kain perca pembuatan handicraft dan jahit pertanian dan perkebunan serta peternakan dan Perikanan. Sedangkan program pembinaan intelektual dilakukan dengan cara pendidikan untuk tingkat SD SMP dan SMA dan paket C.

(2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar adalah sebagai berikut:

(a)  Kendala pembinaan di bidang kepribadian adalah kurangnya buku penunjang keagamaan dan kurangnya kuantitas jumlah tenaga pengajar di dalam Lapas anak serta minimnya anggaran olahraga.

(b) Kendala yang dihadapi di bidang keterampilan dan kemandirian yakni pemasaran produk (keset) terbatas

(c) kendala ruang terbatasnya alat jahit dan minimnya bahan baku pembuatan handicraf.

(d) rendahnya minat Anak Didik Pemasyarakatan untuk merawat tanaman di kebun, tidak adanya suplai tetap pakan ayam  dan tidak terawatya kolam ikan, sehingga kolam tidak dapat difungsikan untuk pembinaan perikanan. Serta

(e) kendala yang dihadapi di bidang intelektual yakni terbatasnya jumlah ruang kelas buku pengetahuan penunjang yang dirasa kurang tenaga pengajar dan motivasi belajar anak yang rendah.

(3) Terkait dari kendala yang ada Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Blitar adalah sebagai berikut.

(a) Upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi di bidang keagamaan yakni dengan cara pembuatan sistem kehadiran atau presensi guna pengoptimalisasian kehadiran Anak Didik Pemasyarakatan.

(b) Kemudian untuk kendala kurangnya jumlah tenaga pengajar yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan penjadwalan ceramah antar petugas serta bekerjasama dengan Kementerian Agama kota Blitar untuk kegiatan ceramah.

(c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi di bidang keolahragaan perihal minimnya anggaran dana olahraga dengan cara mengajukan anggaran ke kepala urusan keuangan Lapas serta untuk menangani kurangnya fasilitas penunjang olahraga dengan cara petugas dan Anak Didik Pemasyarakatan ber-iuran secara sukarela untuk memperbaiki alat yang rusak.

(d) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemasaran keset dan kain perca yakni dengan cara dipasarkan keluar Lembaga Pemasyarakatan anak ketika ada event di luar Lapas.

(e) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya minat Anak Didik Pemasyarakatan di bidang pertanian dan perkebunan yakni dilakukan penjadwalan penyiraman dan perawatan lahan, serta dengan melakukan pemupukan secara berkala.

(f) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya ruangan dalam pembinaan intelektual yakni dengan cara pendekatan ruang kelas menggunakan triplek dan penggunaan ruang guru sebagai ruang kelas untuk kelas 5 SD Kemudian untuk memacu motivasi belajar Anak Didik Pemasyarakatan yang rendah dengan cara memperketat waktu masuk sekolah agar disiplin pemberian hukuman bagi yang melanggar serta Pemberian hadiah bagi siswa teladan.

 

Saran

Sebagai upaya untuk memperbaiki program pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan di  LPKA Kelas I Blitar maupun Lembaga Pemasyarakatan lain di Indonesia maka program pembinaan yang diberikan perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu penulis memberikan saran dan masukan guna pembinaan narapidana Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Adapun saran yang penulis berikan ditujukan kepada pemerintah dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

(1) Bagi Pemerintah dalam pelaksanaan pemberian pembinaan pidana anak hendaknya mengatur tentang pembinaan khusus yang harus diberikan kepada narapidana anak dengan kasus narkotika, padahal narapidana anak dengan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang perlu pembinaan dan rehabilitasi karena anak yang telah terindikasi kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang masih memiliki potensi untuk mengulangi perbuatannya lagi jika sifat ketergantungan nya tidak dihilangkan maka berdampak buruk bagi masa depannya Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur tentang pemberian pembinaan khusus kepada Anak Didik Pemasyarakatan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

(2) Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dapat bekerjasama dengan BNN baik pusat, provinsi maupun kota. Selain itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar juga dapat bekerjasama dengan lembaga ataupun instansi lainnya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagi Masyarakat hendaknya memberikan dukungan moril dan kepercayaan yang diberikan masyarakat, akan sangat membantu para Anak Didik Pemasyarakatan ataupun narapidana kasus lainnya untuk kembali hidup normal dan memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya. Serta masyarakat perlu melakukan upaya untuk menyadarkan diri Anak Didik Pemasyarakatan guna menjadi manusia yang baik, akhlak, berbudi pekerti, jujur, terampil, terintegritas dan memiliki moral. sehingga Anak Didik Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

 

DAFTAR RUJUKAN

Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Djamil, Natsir. 2013. Anak Bukan untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Rudi Risky dkk. 2008.  Restorative Justice: Suatu Perkenalan. Jakarta: Perum ercetakan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (Online), (http://www.perlindungan.kemenlu.go.id), diakses 23 September 2017

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2011. Jakarta: Tim Permata Perss

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentag Perlindungan Anak (Online), (https://www.pih.kemlu.go.id) diakses pada tanggal 1 September 2017

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (Online), (http://www.perlindungan.kemenlu.go.id), diakses 23 September 2017

 

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (Online), (http://www.kpai.go.id), diakses pada 30 September 2017