SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

MENGATASI LEMAHNYA BIROKRASI PENGGAJIAN DI INDONESIA

Kholisatul Mar'ah

Abstrak


MENGATASI LEMAHNYA BIROKRASI PENGGAJIAN DI INDONESIA

Kholisatul Mar’ah UniversitasNegeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel: kholisatulmarah123@gmail.com

 

Abstrak

Pada artikel ini disajikan informasi mengenai solusi mengatasi birokrasi penggajian di indonesia. Solusi tersebut meliputi upaya upaya penanganan birokrasi penggajian di kalangan pegawai negeri dan pemerintahan. Solusi ini yang dapat merubah pelaksanaan birokrasi penggajian di indonesia. Hasil akhir dari artikel ini agar sedikitnya mengurangi permasalahan penggajian yang tidak setabil di indonesia, yaitu menghindari adanya praktik korupsi atau penyelewengan dana atau gaji para pegawai negri dan pegawai di tingkat pemerintahan. Birokrasi ini sangatlah membantu untuk berlangsungnya penggajian di indonesia. Pemerintah modern biasanya menggunakan birokrasi penggajian untuk sistem administrasi. ‘’birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah’’ ( Marx,op cit:12). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Max weber ada satu karakteristik birokrasi ‘’Drajat spesialisasi tinggi yaitu setiap anggota birokrasi harus memiliki profesionalisme dan kecakapan teknik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya’’. Kartasapoetra (1989:2) beranggapan bahwa ‘’Birokrasi adalah pelaksanaan perintah pemerintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintah melalui instansi-instansi atau kantor-kantor’’. Maka dari itu birokrasi harus berlangsung secara maksimal agar tercipta negara yang makmur. Di Indonesia aspek budayanya kurang kompetensi yang dimiliki anggota instansi pemerintah. Salah satu penyebabnya juga pada peraturan yang berubah-ubah membuat ketidak efektifan hukum pemerintah sendiri dalam pelaksanaannya kurang tegas dalam penegakan aturan dan prosedur-prosedur hukum. Dampak yang ditimbulkan pada birokrasi yang tidak dilakukan secara maksimal juga dapat berpengaruh pada kinerja pemerintah akibat tidak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, banyaknya terjadi praktik korupsi dikalangan pemerintah membuat ketidak percayaan semakin meningkat, dan dapat menjadi faktor penghambat efektifitas dan efesiensi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dilapangan. Banyak contoh kasus birokrsi penggajian yang menyimpang terutama dikalangan pejabat, dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran berat. Seperti contohnya penggajian  pegawai negri tidak sesuai dengan porsinya. Adanya suap menyuap antar calon pegawai dengan pihak birokrasi yang mengakibatkan penerimaan pegawai tidak berdasarkan prestasi. Dari berbagai kasus pemerintah seharusnya membangun birokrasi penggajian berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai para pegawai negri atas kejujurannya dalam bekerja. Rekruitmen pegawai sebaiknya berdasarkan prestasinya dan melakukan sistem promosi sehingga dapat mencegah terjdinya interverensi politik. Untuk penerimaan pegawai sebaiknya dikurangi, pemerintah sebaiknya memperkuat monitoring dan mekanisme hukuman bagi koruptor.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai ,

(1) konsep dasar,

(2) lengkap implementasi,

(3) kelebihan dan kekurangan birokrasi.

 

Konsep Dasar Birokrasi Penggajian

Menurut (Marx,op:cit:12) Birokrasi merupakan suatu tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparat pemerintah. Birokrasi sangatlah penting bagi berlangsungnya suatu negara, dan berlagsungsungnya suatu organisasi di negara yang menganut pemerintah modern. Birokrasi ini di terapkan di suatu kalangan pejabat pemerintahan, adanya birokrasi ini agar keungan negara tertata rapi dan sistem pemerintahannya tertata dengan rapi. Sehingga adanya birokrasi ini dapat mencetak pejabat pemerintahan yang dapat mengatur administrasi negara dengan baik. Birokrasi penggajian memiliki beberapa ciri, yaitu pegawai negri menerima gaji tetap sesuai dengan dengan pangkat atau kedudukan. Pemilihan pegawainya ditentukan melalui kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian.

 

Langkah-langkah

Tahap implementasi birokrasi penggajian pada tahap implementasi ini dijabarkan mengenai

(1) tahap pelaksanaan birokrasi penggajian ,

(2) tahap implementasi birokrasi penggajian,

(3) tahap evaluasi birokrasi penggajian.

Pada tahap pelaksanaan terdiri dari dua kegiatan yaitu dengan mengontrol birokrasi penggajian dan keuangan negara. Pengontrolan dapat dilakukan dengan memeriksa data yang akurat agar tidak terjadi penyelewengan. Tahap implementasi terdiri dari dua langkah, yaitu perlu dilakukan untuk menerapkan birokrasi penggajian dan mengontrol birokrasi penggajian. Hal ini agar terciptanya kesetabilan birokrasi penggajian. Tahap evaluasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan angket tentang birokrasi penggajian yang disebar pada seluruh kalangan pejabat pemerintah. Agar pemerintah mengetahui bahwa pentingnya birokrasi penggajian di suatu negara.

 

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dari adanya birokrasi penggajian adalah, dapat mensejahterakan pegawai negeri agar tidak korupsi. Dapat meningkatkan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas, dan dapat meningkatkan propesionalisme kinerja pegawai.

Kekurangan dari adanya birokrasi penggajian adalah sulitnya pelaksanaan birokrasi penggajian yang mengakibatkan terhambatnya birokrasi. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan birokrasi.

 

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Birokrasi sangatlah penting untuk kelangsungan suatu negara agar tidak terjadi kekacauan administrasi. Oleh karena itu perlu diadakan pengontrolan birokrasi penggajian dikalangan pejabat pejabat agar tidak terjadi kekacauan administrasi. Birokrasi penggajian dapat diterapkan pada pejabat negara dan pegawai negri sipil. Tahap yang dilaksanakan pada birokrasi penggajian dibagi menjadi tiga, thap pelaksanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Tahap pelaksanaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu mengontrol keuangan, dan merencanakan birokrasi penggajian. Selanjutnya adalah tahap implementasi terdiri dari dua langkah yang perlu dilakukan adalah penerapan birokrasi penggajian, mengontrol birokrasi penggajian. Tahap trakir adalah tahap evaluasi yang dilakukan dengan cara penyebaran angket birokrasi penggajian. Birokrasi penggajian memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan adalah dapat mensejahterakan pegawai negri agar tidak korupsi, dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dan selanjutnya dapat meningkatkan propesionalisme kinerja  pegawai. Edangkan kekurangannya adalah sulitnya pelaksanaan birokrasi penggajian secara maksimal.

 

Saran

Birokrasi penggajian merupakan langkah yang efektif untuk mengatasi lemahnya administrasi di indonesia. Olehkarena itu pemerintah harus menerapkan birokrasi penggajian dikalangan aparat pemerintah dan pegawai-pegawenya, agar tidak terjadi banyak penyelewengan dikalangan pemerintah. Birokrasi ini sangat bermanfaat bagi berlangsungnya administrasi di indonesia. Maka dari itu sebaiknya pemerintah menerapkan birokrasi ini secara maksimal. Agar terciptanya birokrasi penggajian yang diinginkan oleh suatu negara.

 

DAFTAR RUJUKAN

Santoso, Panji. 2008. Administrasi Publik. Bandung: PT. Rafika Aditama

Albrow, Martin. Cet.3, 2004. Birokrasi. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana