SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS PANCASILA UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALSIME

Ullimaz Zerlinda

Abstrak


IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS PANCASILA UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALSIME

Ullimaz Zerlinda Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel: ullimazzerlinda@gmail.com

 

Abstrak

Pada artikel ilmiah ini disajikan informasi mengenai implementasi kurikulum berbasis Pancasila untuk mencegah timbulnya paham radikalisme di Indonesia. Paham radikalisme yang mulai memecah belah bangsa Indonesia dengan berbagai macam cara dan menimbulkan efek negatif. Implementasi kurikulum Pancasila merupakan solusi bagi dunia pendidikan, karena pendidikan Pancasila merupakan hal dasar sebagai pencegah radikalisme khususnya di Indonesia. Kurikulum Berbasis Pancasila diharapkan mampu mengubah mental penerus bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang terdepan. Hasil akhir dari implementasi kurikulum ini adalah terciptanya karakter bangsa Indonesia sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

 

Kata Kunci: Radikalisme, Kurikulum, Pancasila

Di era reformasi saat ini, banyak kebebasan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik lingkup ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar kebebasan tersebut, melahirkan berbagai ideology dan berkembang di masyarakat. Namun, ideologi-ideologi baru ini banyak berkembang ke arah yang negatif dan seringkali ideologi yang lahir berbenturan, bertolak belakang, dan bertentangan dari pandangan hidup dan dasar Negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Akibatnya, muncul berbagai gerakan yang timbul atas perbedaan ideologi tersebut, salah satunya adalah radikalisme.

Secara terminologi, dapat dikatakan bahwa “Radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka” (Nasution, 1995:24) yang memang terkadang bermaksud untuk menunjuk kelompok pengembali dalam agama. Dalam terminologi tersebut mengacu kepada suatu paham kekerasan adalah model dalam mencapai tujuan yang hendak diperoleh berdasarkan atas isme atau aliran yang mereka anut.

Seperti fenomena yang terjadi di tanah air beberapa waktu terakhir, banyak terjadi gerakan kelompok radikaldi Indonesia. Aksi teror, penggerebekan terduga teroris, dan perekrutan anggota untuk menjadi suatu kelompok radikal terjadi dimana-mana. Berdasar Liputan6.com edisi 20 Januari 2016, data yang dimiliki POLRI, saat ini anggota ISIS Indonesia mencapai 1.085 orang. Hal serupa berlaku juga untuk GAFATAR, sejauh ini sudah 2.816 nama tercatat di Kalimantan Barat. Atas munculnya berbagai gerakan dan aksi-aksi radikalisme tersebut, dampak yang ditimbulkan begitu besar bagi masyarakat. Ketidakstabilan di berbagai aspek, mulai ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional. Selain hal tersebut, dampak negatif yang timbul adalah keresahan pada masyarakat. Aksi teror dan radikalisme sangat merugikan masyarakat karena menggunakan kekerasan.

Radikalisme sejatinya tidak lahir begitu saja. Paham ini lahir atas bermacam-macam sebab. Seperti yang dilansir dari Litbang Kompas edisi Senin, 9 Maret 2011, penyebab radikalisme diantaranya: lemahnya penegakan hukum yang mencapai 28,0%, rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan mencapai 25,2%, dan lemahnya pemahaman ideologi Pancasila mencapai 14,6%.

Oleh karena penyebab dominan terjadinya gerakan radikalisme adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman ideologi Pancasila, maka solusi yang mampu diterapkan yaitu

(1) Doktrinisasi paham Pancasila,

(2) Pengendalian sosial oleh pemerintah melalui tindakan preverentif, represif, dan kuratif, dan

(3) Implementasi Kurikulum Berbasis Pancasila sejak sekolah dasar. Diantara solusi tersebut, Impelementasi Kurikulum Berbasis Pancasila sejak sekolah dasar diperkirakan merupakan solusi efektif. Pendidikan merupakan pilar utama untuk menentukan sebuah kepribadian bangsa. Melalui Kurikulum Berbasis Pancasila, diharapkan penerus bangsa Indonesia mampu memahami makna, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara mendalam agar kelak radikalisme tidak terus tumbuh dan merugikan berbagai pihak.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijabarkan secara spesifik mengenai

(1) konsep dasar Kurikulum Berbasis Pancasila

(2) tahap-tahap aplikasi Kurukulum Berbasis Pancasila

(3) kelebihan dan kekurangan Kurikulum Berbasis Pancasila.

 

Konsep Dasar Kurikulum Berbasis Pancasila

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003). Melalui kurikulum diharapkan isi daripada bahan ajar dapat tersusun secara sistematis dan menjadi dasar penyelenggaraan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia terdapat pula nilai-nilai Pancasila secara intrinsik bersifat filosofis, dan di dalam kehidupan masyarakat indonesia nilai Pancasila secara praktis merupakan filsafat hidup (pandangan hidup) dan fungsi filsafat pancasila telah ada jauh sebelum indonesia merdeka. Dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan Kurikulum Berbasis Pancasila adalah implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap sistem pendidikan baik isi, bahan ajar, dan materi untuk mewujudkan tujuan pendidikan yaitu generasi cinta tanah air. Dengan diterapkannya Kurikulum Berbasis Pancasila diharapkan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia dapat dihilangkan. Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kurikulum meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sesuai dengan butir-butir Pancasila.

 

Tahap-Tahap Implementasi Kurikulum Pancasila

Sebuah kurikulum, tidak akan langsung bisa terlaksana dalam waktu yang singkat. Perlu tahap-tahap yang harus dilaksanakan agar kurikulum tersebut dapat tersusun secara sistematis, sesuai dengan isi dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut dijabarkan secara rinci tahap-tahap Implementasi Kurikulum Berbasis Pancasila.

 

Tahap Pengembangan

Di Indonesia, pendidikan Pancasila memang sudah diterapkan. Namun, implementasi Kurikulum Berbasis Pancasila masih belum dilaksanakan dalam pendidikan nasional Indonesia. Atas dasar tersebut, terdapat beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam Kurikulum Pancaslal. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum yang diuraikan oleh Nana Syaodih, (2009 : 150) adalah sebagai berikut

(1) Prinsip Relevansi, artinya kesesuaian antara komponen tujuan, isi/pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan

(2) Prinsip Fleksibilitas, hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel

(3) Prinsip Kontinuitas, perkembangan dan proses belajar siswa berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti

(4) Prinsip praktis, dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah serta

(5) Prinsip Efektivitas, walaupun kurikulum itu harus mudah, sederhana,dan murah tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

 

Tahap Implementasi

Dalam tahap implementasi Kurikulum Pancasila, terdapat beberapa prinsip yang di tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 , mengenai pelaksanaan kurikulum, diantaranya:

(1) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Pada prinsip ini, guru harus mampu mengetahui dan memahami potensi siswanya, sehingga guru mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang akan disampaikan dan diterapkan secara tepat

(2) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayananyang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi siswa yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral

(3) Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan guru yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan)

(4) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

(5) Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan.

 

Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, dilakukan pembahasan dan penentuan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kurikulum dan proses pembelajaran. Pendekatan model Tyler sebagaimana dikutip oleh Said Hamid Hasan (Hasan:1988:7) menakankan bahwa evaluasi kurikulum diarahkan kepada usaha untuk mengetahui sejauhmana tujuan pendidikan yang berupa tingkah laku yang diharapkan telah dicapai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang merka tampilkan pada akhir kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, evaluasi dilaksanakan telah untuk melihat apakah perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dicapai oleh siswa atau belum. Selanjutnya, sehubungan dengan informasi hasil evaluasi ini, maka keputusan-keputusan apa yang harus diambil baik terhadap kurikulum yang berlaku maupun terhadap siswa sebagai subjek belajar. Oleh karena evaluasi model Tyler diarahkan untuk melihat kesesuaian antara tujuan yang diharap[kan dengan hasil yang diperoleh siswa, maka model ini juga dinamakan evaluasi model congruence (persuation).

Terkait dengan aspek-aspek yang akan dievaluasi, maka perlu ditentukan kegiatan evaluasi yang akan dilakukan yaitu

(1) Evaluasi terhadap tingkat ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan

(2) Evaluasi terhadap tugas-tugas pengajaran yang telah dilaksanakan

(3) Evaluasi terhadap rumusan materi (program) pengajaran

(4) Evaluasi terhadap keterlibatan orang tua dalam membantu putra-putrinya dalam belajar

(5) Mengadakan kegiatan pengamatan

(6) Studi terhadap peserta didik yang menemui kegagalan belajar

(7) Evaluasi terhadap sistem penyajian (metode-metode mengajar yang digunakan dalam menyajikan materi pembelajaran)

(8) Evaluasi terhadap pemberian bimbingan kepada peserta didik yang dilakukan oleh guru

(9) Studi terhadap kemampuan peserta didik secara perorangan.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran dapat memberikan hasil yang berupa perubahan tingkah laku secara optimal. Evaluasi juga dilakukan terhadap metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Adapun tujuannya untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode dan strategi pembelajaran serta perbaikan peningkatan pada kekurangan-kekurangan yang muncul saat dilakukan implementasi kurikulum dalam pembelajaran.

 

Kelebihan dan Kekurangan

Implementasi Kurikulum Berbasis Pancasila tentu memeliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, siswa mampu memiliki karakter sesuai Pancasila, memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya, dan memiliki semangat cinta tanah air serta semangat nasionalisme yang tinggi. Kekurangannya, penerapan Kurikulum Berbasis Pancasila tersebut hanya akan diterapkan oleh siswa di lingkungan sekolah saja, di luar sekolah siswa kurang diterapkan karena kurangnya pengawasan.

 

SIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai paparan mengenai informasi bahasan Kurikulum Pancasila, berikut disampaikan simpulan dan saran yang relevan atas informasi tersebut.

 

Simpulan

Kurikulum Berbasis Pancasila adalah sebuah solusi yang mampu diterapkan, khususnya pada bidang pendidikan di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran akan berdampak positif terhadap siswa maupun guru. Kurikulum Berbasis Pancasila akan membentuk generasi yang cinta tanah air dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, serta memiliki karakter Pancasila.

Pengaplikasian Kurikulum Berbasis Pancasila dalam pendidikan Indonesia dilakukan melalui berbagai tahap yaitu

(1) perencanaan, dalam tahap ini dilakukan pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang akan dicantumkan pada kurikulum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

(2) implementasi, tahap ini nilai-nilai Pancasila yang telah dibahas dan disosialisasikan akan dicantumkan dalam materi pembelajaran dan mata pelajaran sesuai Kurikulum Berbasis Pancasila  dan

(3) evaluasi, tahapan ini dilakukan peninjauan kembali atas berhasil tidaknya Implementasi Kurikulum Berbasis Pancasila.

Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Pancasila, tentu terdapat pula kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Kelebihannya Kurikulum Berbasis Pancasila yaitu

(1) siswa memiliki karakter sesuai Pancasila

(2) siswa memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya dan

(3) siswa memiliki sikap cinta tanah air seta semangat nasionalisme yang tinggi. Kekurangannya, siswa hanya menerapkannya di lingkup sekolah, di luar sekolah tidak diterapkann karena kurangnya pengawasan.

 

Saran

Guru sebagai pembimbing dalam dunia pendidikan, diharapkan mampu menerapkan Kurikulum tersebut dan kemudian menjadi tauladan bagi para siswa. Selain itu, guru juga harus mampu menjadi pengontrol dan pengawas bagi siswa dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Pancasila. Guru dituntut aktif dalam menilai karakter siswa agar tujuan dari Kurikulum Berbasis Pancasila dapat tercapai dan terwujud.

Siswa sebagai pelaku dan pendukung proses berjalannya Kurikulum Berbasis Pancasila, diharapkan mampu berpartisipasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal tersebut, diharapkan dalam pelaksanaannya siswa mampu  menjalankannya dengan baik.

Masyarakat selaku pengontrol sosial, diharapkan mampu menjadi pengawas generasi penerus agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif terutama radikalisme. Hal tersebut dikarenakan saat siswa sudah masuk ke dalam lingkungan masyarakat, maka pihak sekolah tidak mampu mengontrol secara intensif segala kegiatan siswa.

 

DAFTAR RUJUKAN

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.

Hasan, Said Hamid. 1988. Evaluasi Kurikulum. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kompas. 9 Maret 2011. Fenomena Gerakan Radikalisme-Fundamental.

Liputan6.com. 20 Januari 2016. Usai Teror Jakarta, Polri Monitor ISIS dan Gafatar Secara Khusus.

Nasution. 1995. Didaktik Asas-Asas Mengajar. Jakarta: Bina Aksara.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya