SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Perilaku Memilih Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017

Innocento Dyah Nurmala

Abstrak


PERILAKU MEMILIH BURUH PABRIK DI KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

Innocento Dyah Nurmala Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No.5 Malang

Email: innocentodyah71@gmail.com

 

Abstrak: Jumlah buruh pabrik yang cukup besar di Indonesia dengan berbagai permasalahannya seperti upah minimum dan jam kerja, sering menjadi isu yang diangkat kandidat kepala daerah untuk merebut hati buruh pabrik. Namun, survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dengan tajuk “Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Tahun 2009” menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui visi misi partai dan program partai politik. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik buruh masih terbilang rendah (Launa, 2011:11). Survei tersebut bertolak beakang dengan harapan serta usaha yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah. Hal tersebut membuat perilaku buruh pabrik dalam menentukan pilihannya pada Pilkada menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan alasan tersebut tersebut peneliti melakukan penelitian judul Perilaku Memilih Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017.

 

Kata Kunci: Perilaku Memilih, Buruh Pabrik, Pilkada

 

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, di mana dalam setiap negara demokrasi, rakyat atau masyarakat adalah pemain utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Payung hukum tegaknya sistem demokrasi di Indonesia ada pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal 1 ayat (2) tersebut menjelaskan rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, seperti pada konsep negara penganut sistem demokrasi. Pada negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam suatu negara merupakan unsur yang sangat penting. Partisipasi masyarakat  atau rakyat menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasinya.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi, bukan hanya milik elit politik saja. Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah milik seluruh lapisan masyarakat, termasuk burh pabrik. Partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pilkada, terutama dalam penggunaan hak pilih. Dalam penggunaan hak pilih, berbagai perilaku politik masyarakat dapat terlihat. Perilaku politik ini, maksudnya adalah Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan yang membuat keputusan apakah akan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Surbakti, 1992:145).

Buruh pabrik merupakan kelompok marginal dengan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah buruh di Indonesia pada Agustus 2017 sebanyak 48.047.068 orang. Sedangkan yang bekerja pada bidang industri, pada tahun 2016 sebanyak 120.647.697 orang, terbanyak berasal dari provinsi Jawa Barat sebanyak 24.93%, Jawa Tengah 20.16%, dan Jawa Timur sebanyak 18.46%. dari data tersebut menunjukkan jumlah buruh pabrik di Indonesia cukup besar, oleh karenanya Buruh Pabrik berpotensi dapat mendongkrak jumlah suara dalam pemilu maupun pilkada.

Pilkada adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilkada, merupakan ajang bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk buruh pabrik unruk menentukan kepala daerah yang akan menjabat pada masa jabatan selanjutnya. Hal tersebut tentu menjadi ajang bagi kandidat untuk memperoleh kursi jabatan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga, kandidat terdorong untuk menjual tagline, visi misi, dan isu yang sedang berkembang di masyarakat guna untuk mendongkrak jumlah suara yang didapatkan dalam Pilkada.

Jumlah buruh pabrik yang cukup besar di Indonesia dengan berbagai permasalahannya seperti upah minimum dan jam kerja, sering menjadi isu yang diangkat kandidat kepala daerah untuk merebut hati buruh pabrik. Namun, survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dengan tajuk “Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Tahun 2009” menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui visi misi partai dan program partai politik. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi  politik buruh masih terbilang rendah (Launa, 2011:11). Hal tersebut tentu bertolak beakang dengan harapan serta usaha yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah. Hal tersebut membuat perilaku buruh pabrik dalam menentukan pilihannya pada Pilkada menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan alasan tersebut tersebut peneliti melakukan penelitian judul Perilaku Memilih Buruh Pabrik di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Dalam penelitian ini akan dibahas tiga hal yang menjadi pokok permasalahan, meliputi:

(1) alasan buruh pabrik dalam mengggunakan hak pilihnya;

(2) alasan buruh pabrik tifak menggunakan hak pilihnya; serta

(3) alasan buruh pabrik dalam menjatuhkan pilihanya.

 

LANDASAN TEORI

Perilaku Memilih

Sastroatmodjo mendefinisikan (1995:8) Perilaku memilih sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah tujuan tersebut. Dalam mendefinisikan perilaku memilih, Gaffar (dalam Asfar, 2005: 47) menggolongkannya menjadi tiga model pendekatan pemilih dalam menentukan calon pemimpinnya. Pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional politik. Berikut adalah penjelasan tersebut:

1) Pendekatan Sosiologis, merupakan pendekatan yang memaknai pentingnya instrumen kemasyarakatan seseorang, seperti: status sosial ekonomi, agama, dan etnis calon pemimpin.

2) Pendekatan psikologis, merupakan kecenderungan seseorang terpengaruh kekuatan psikologis dalam dirinya melalui proses sosialisasi politik. terdapat tida aspek psikologis manusia dengan aspek-aspek dalam pemilu, antara lain:

a) Identifikasi kepartaian, identifikasi kepartaian ini bukan sekadar identifikasi partai apa yang dipilih, tetapi identifikasi individu terhadap partai tersebut.

b) Orientasi isu, yaitu kesan politik yang dibangun untuk membangun kesan atau citra tertentu terhadap partai dan calon pemimpin.

c) Orientasi kandidat, hal ini terkait dengan pengetahuan individu (voters) terhadap keberadaan kandidiat tersebut, sehingga berdampak pada posisi kandidat tersebut dalam pemilu

3) Pendekatan rasional, pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan peniliannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbanganpertimbangan rasional.

 

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan umum adalah salah satu pilar pelaksanaan demokrasi pada negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum pada tingkat daerah ini disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pikada. Mulai tahun 2015, pelaksanaan pilkada di Indonesia digelar secara serentak di seluruh daerah pemilihan.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada diatur dalam , Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada atau Pemilukada ini diselenggarakan secara langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota pada tingkat kota. Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat kabupaten maupun kota dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota.

 

Perilaku Memilih Buruh Pabrik dalam Pilkada

Terdapat berbagai penelitian terdahulu terkait dengan partisipasi politik yang dilakukan oleh buruh. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dengan tajuk “Orientasi Politik  Buruh dalam Pemilu Tahun 2009” menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui visi misi partai dan program partai politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi politik buruh masih terbilang rendah (Launa, 2011:11).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sholihin (2009) dalam tesisnya yang berjudul Perilaku Pemilih Buruh Pabrik Rokok dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Kudus. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu:

(1) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perilaku buruh rokok dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Kudus, dan

(2) Apa saja harapan buruh rokok terhadap kadidat pilkada Kabupaten Kudus. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihin mendapatkan berbagai temuan. Pertama, buruh rokok cenderung ingin terhindar dari konflik, karenanya suara buruh rokok tergantung dari orang-orang di sekitarnya. Kedua politik uang dianggap buruh pabrik rokok sebagai bentuk dari kepedulian tokoh. Ketiga, dalam menentukan pilihannya, buruh pabrik rokok melakukan identifikasi terhadap tokoh seperti identifikasi perilaku dan partai pengusung. Tokoh yang berasal dari partai besar mempunyai pengaruh yang lebih menonjol terhadap buruh pabrik rokok. Keempat buruh pabrik rokok cenderung lebih menyenangi visi misi yang pendek, mudah diingat, dan logis. Bagi buruh pabrik visi misi yang seperti demikian akan lebih mudah untuk ditagih.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Terdapat dua sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara bersama dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah buruh pabrik yang berdomisili di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah arsip Kecamatan Pecangaan, Buku Kecamatan Pecangaan dalam Angka 2017, dan dokumen partisipasi masyarakat Kecamatan Pecangaan yang berasal dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecangaan.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat proses analisis data tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini: (Milles dan Hubbermen, 1992:20)

Kemudian adalah pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan dua jenis triangulasi. Pertama adalah triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapatkan dari narasumber. Kedua adalah triangulasi metode, dilakukan dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas buruh pabrik menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Terdapat berbagai alasan buruh pabrik dalam menggunakan hak pilihnya, meliputi pertama agar dipersepsikan sebagai warga negara yang baik. Buruh pabrik merasa menggunakan hak pilih adalah tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga menggunakan hak pilih adalah jalan yang harus ditempuh untuk menjadi warga negara yang baik. Kedua, kesempatan untuk ikut  pesta demokrasi. Pilkada tidak datang setiap tahun, sehingga buruh pabrik tidak ingin menyia-nyikan kesempatannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2017. Ketiga, harapan untuk memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik dan amanah akan mampu membawa daerah yang dipimpinnya ke arah yang lebih aik. Hal itulah yang membuat buruh pabrik terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2017.

Meski mayoritas buruh menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, terdapat sebagaian kecil buruh pabrik yang tidak menggunakan hak plihnya. Buruh pabrik memiliki berbagai alasan yang membuatnya enggan untuk ikut terlibat dalam penggunaan hak pilih. Alasan tersebut meliputi, pertama kerja sampingan. Beberapa buruh pabrik memiliki pekerjaan lain untuk menambah penghasilan mereka. Buruh pabrik merasa, pekerjaan lebih berpengaruh dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan menggunakan hak pilih. Kedua tidak adanya calon pemimpin yang bisa diharapkan. Beberapa buruh pabrik merasa setiap kandidat dalam pilkada memiliki sifat yang sama, kebanyakan hanya mengobral janji untuk mendapatkan suara dari masyarakat tanpa membawa banyak perubahan saat mereka menjabat kelak. Alasan-alasan tersebut mmbuat buruh pabrik enggan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2017.

Kemudian alasan buruh pabrik dalam menjatuhkan pilihannya. Terdapat berbagai alasan yang membuat buruh pabrik menjatuhkan pilihannya dalam Pilkada Serentak tahun 2017. Pertama ketaatan beragama calon kepala daerah, sebagian buruh pabrik berfikir bila calon kepala daerah yang taat beribada terpilih menjadi kepala daerah, dia akan mampu menjalankan amanah dan membawa daerah yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Kedua asal partai kandidat yang dipilih. Kandidat yang berasal dari partai yang besar lebih menonjol daripada kandidat yang berasal dari partai kecil maupun partai yang bermasalah. Kandidat yang berasal dari partai besar dinilai lebih mampu untuk mengurus daerah yang dipimpinya kelak dibandingkan dengan kandidat yang berasal dari partai kecil maupun artai yang bermasalah. Ketiga tagline kampanye yang padat dan ringkas, buruh pabrik cenderung lebih menyukai tagline kampanye yang padat dan ringkas karena tagline kampanye yang panjang terlalu susah diingat. Tagline kampanye yang padat dan ringkas lebih mudah diingat dan ditagih ketika  nantinya kandidat tersebut menjabat sebagai kepala daerah. Keempat pengalaman dan prestasi yang pernah dicapai kandidat menjadi poin penting yang menjadi pertimbangan buruh pabrik dalam menjatuhkan pilihannya. Kandidat yang memiliki pengalaman dan prestasi dalam memimpin daerah dinilai lebih unggul dibandingkan kandidat yang masih minim pengalaman dan prestasi dalam memimpin daerahnya.

 

Saran

Untuk kandidat sebaiknya lebih mengekspos berbagai permasalahan di dalam lingkup buruh pabrik, karena masalah yang sering dibawa kebanyakan kandidat adalah kemiskinan. Sedangkan masalah yang ada dalam kehidupan buruh pabrik tidak hanya kemiskinan saja. Sehingga dibutuhkan observasi lebih dalam lagi bagi para kandidat agar aspirasi yang berada dalam lingkaran kehidupan buruh pabrik dapat terbawa ke ranah pemerintahan dan didapatkan solusi serta penyelesaian berbagai masalah dalam lingkungan buruh pabrik

tersebut. Saran tersebut diajukan sebagai bentuk harapan mayoritas buruh pabrik yang menjadi informan dalam penelitian ini.

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hermawan, Eman. 2001. Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik, dan Nalar. Yogyakarta: LKIS.

Launa dkk. 2011. Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Buruh Indonesia Pascareformasi. 10 (4): 4-16.

Sholihin, Mohammad. 2009. Perilaku Pemilih Buruh Rokok dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Kudus. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Online

Jumlah Tenaga Kerja. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Badan Pusat Statistik. (Online), (http://www.bps.go.id), diakses 14 April 2018. Nugroho, Kris. 2006. Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Ekonomi Politik (5). (Online), (www.journal.unair.ac.id) diakses 14 April 2018.