SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Optimalis Pengawasan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Mawar Fitri Dwi Sri Suyati

Abstrak


Optimalis Pengawasan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Mawar Fitri Dwi Sri Suyati Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5

Surel: mawarfitridwi@gmail.com

 

Abstrak

Pada artikel ini disajikan informasi mengenai solusi penyalahgunaan wewenang. Solusi tersebut adalah pemberhentian masa jabatan. Solusi ini merupakan cara yang dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang berdasarkan jenis kasusnya. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ditangani khusus oleh seorang pengawas. Pengawas diberi hak untuk mengawasi dan bertindak cepat. Hal ini dilakukan supaya tujuan satu instansi dapat tercapai tanpa ada halangan. Pengawas baru bisa bertindak memberhentikan masa jabatan seseorang ketika sudah ada fakta-fakta kuat yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya pengawas melakukan pemberhentian masa jabatan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada.

 

PENDAHULUAN

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang telah banyak terjadi di Indonesia. Menurut UU RI No. 31 Tahun 1999 (dikutip dari www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 20-02-2019 pukul 16.00) tentang pemberantasan Tipikor pada pasal 3 menjelaskan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan begitu pihak yang mengawasi (atasan, seperti Badan Pengawas Keuangan, Kepala Sekolah, Kepala Dinas dan sebagainya) kinerja bawahannya (bisa pejabat, Pegawai Negara Sipil, karyawan) menggunakan UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagai landasan hukum untuk menangani kasus penyalahgunaan wewenang. Wewenang ini di Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya, banyak para pejabat pemerintah, Pegawai Negeri Sipil maupun karyawan itu telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan tertentu. Tidak ada masyarakat yang tahu kalau para pejabat, Pegawai Negeri Sipil maupun karyawan itu telah menyalahgunakan wewenangnya, karena mayoritas sudah memanipulasi rencananya sehingga tidak mudah diketahui.

Penyalahgunaan wewenang menurut Deker (dalam Hamzah:1986) sebagai berikut,“menggunakan kekuasaannya melebihi daripada yang diperbolehkan oleh peraturan, yang mengakibatkan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain”. Lalu, Poerwadarminta (dalam Koeswadji:1994) mengungkapkan bahwa, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Sedangkan menurut Hadjon (2008) berpendapat bahwa, “suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan yang diberikan oleh hukum atau aturan”.

Jika dibandingkan dengan kinerja pemerintah pada zaman dahulu (misal perjuangan dalam memerdekakan Indonesia), sebab penyalahgunaan wewenang itu karena faktor lingkungan serta perkembangan zaman. Menurut Soedarso (dalam Hamzah:1986) “sebab terjadi penyalahgunaan wewenang berupa kurangnya gaji pejabat-pejabat dibandingkan dengan kebutuhannya, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, kontrol yang kurang efektif dan efisien dan menganggap enteng pekerjaannya”. Sehingga menjadi sebab bagi pejabat, Pegawai Negeri Sipil, serta karyawan untuk menyalahgunakan wewenang dalam pemenuhan kebutuhan.

Adanya penyalahgunaan wewenang akan memberikan dampak. Menurut Myrdal (dalam Hamzah:1986) “dampak penyalahgunaan wewenang berupa turunnya disiplin moral, turunnya martabat pemerintah, ketidakadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat, mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, pengentasan kemiskinan berjalan lambat”. Apabila dampak tersebut dibiarkan bisa jadi negara Indonesia hancur di tangan pemerintahnya sendiri.

Untuk mencegah maraknya penyalahgunaan wewenang, kita harus sadar diri dan pemerintah juga harus tegas. Adapun caranya yaitu: wajib mengangkat sumpah pada saat ia diangkat sebagai pejabat, diberhentikan masa jabatannya apabila melanggar sumpah atau janji pejabat, mempertegas hukuman bagi pelaku penyalahgunaan wewenang, membentuk tim KPK, SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM, KOMNAS HAM, diberikannya pendidikan tentang tanggungjawab sejak dini, dengan demikian penyalahgunaan wewenang di Indonesia mampu teratasi.

 

BAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai

(1) Konsep Dasar,

(2) Tahap Pelaksanaan, serta

(3) Kelebihan dan Kekurangan Pemberhentian Masa Jabatan.

 

1. Konsep Dasar Pemberhentian Masa Jabatan

Pemberhentian masa jabatan terbagi menjadi dua, yaitu

(1) pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil,

(2) pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu sistem organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (dikutip dari Asaad dalam www.pareparekota.go.id). Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberhentian masa jabatan yang Pegawai Negeri Sipil masih bekerja entah tetap di tempat semula atau di tempat yang berbeda, namun tidak lagi memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi atau telah dicabut oleh badan pengawas. Sedangkan, pemberhentian dari jabatan negeri yaitu sudah tidak lagi bekerja di tempat semula tetapi masih memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bisa digunakan untuk bekerja di organisasi lain.

Ciri-ciri dari pemberhentian masa jabatan, yaitu:

(1) harus berbasis hasil penyelidikan dalam instansi,

(2) sesuai kasus yang dilakukan dalam asas keadilan,

(3) pemberhentian masa jabatan dilakukan oleh pihak pengawas sesuai dengan jenis pekerjaan. Ciri-ciri tersebut menjelaskan bahwa dalam pemberhentian masa jabatan tidak bisa semena-mena dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri menggambarkan sejauh mana pemberhentian masa jabatan itu bekerja.

Ciri pertama, harus berbasis hasil penyelidikan dalam instansi. Maksudnya, sebelum bertindak meberhentikan masa jabatan seseorang, pengawas harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta bertujuan untuk menguatkan barang bukti dalam pemberhentian masa jabatan. Pengawas tidak boleh gegabah atau salah bertindak dalam penanganan pemberhentian masa jabatan, dengan demikian dapat mempermudah dalam melakukan penyelidikan.

Ciri kedua, sesuai kasus yang dilakukan dalam asas keadilan. Apabila dalam penyelidikan memang benar-benar bersalah maka badan pengawas menindaklanjuti berdasarkan asas keadilan. Maksudnya, kesalahan yang dibuat pelaku apakah masih bisa dipertimbangkan atau tidak dan apakah kesalahan tersebut bersifat berat dengan disesuaikan asas keadilan.

Ciri ketiga, pemberhentian masa jabatan dilakukan oleh pihak pengawas sesuasi dengan jensi pekerjaan. Maskudnya, bermacam-macam jenis pekerjaan yang ada pasti jugabermascam-macam pula pihak yang berhak memberhentikan masa jabatan. Misalnya, apabila yang melakukan kesalahan adalah Pegawai Negeri Sipil (guru) maka yang berhak memberhentikan masa jabatan pelaku adalah pengawas dari Dinas Pendidikan. Apabila yang melakukan kesalahan adalah menteri-menteri dalam pemerintahan maka yang berhak memberhentikan masa jabatannya adalah presiden. Sedangkan, apabila yang melakukan kesalahan adalah karyawan dalam suatu perusahaan atau perkantoran maka yang berhak memberhentikan masa jabatan adalah atasan atau sering disebut dengan istilah bos.

 

2.Tahap Pelaksanaa Pemberhentian Masa Jabatan

Berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul sebagai barang bukti maka tahap pelaksanaan pemberhentian masa jabatan urutannya adalah

(1) penyelidikan tehadap pelaku,

(2) pemberian surat peringatan,

(3) pemberhentian dengan hormat,

(4) pemberhentian tidak dengan hormat (dikutip dari Asaad dalam www.pareparekota.go.id). Tahap pelaksanaan dilaksanakan harus sesuai urutannya agar dalam penanganan kasus bisa berjalan dengan lancar, sehingga kasusnya segera teratasi, dengan mengikuti prosedur-prosedurnya dalam tahap pelaksanaan, pengawas bisa dengan bijak menangani kasus pemberhentian masa jabatan.

Tahap pelaksanaan pertama, penyelidikan tehadap pelaku. Maksudnya, tahap ini dilakukan pertama kali dalam menangani kasus pemberhentian masa jabatan. Pada tahap ini, pelaku yang dicurigai diawasi secara diam-diam terlebih dahulu untuk pengumpulan bukti. Pengawasan secara diam-diam bisa juga dilakukan oleh orang suruhan pengawas dalam sebuah instansi agar tidak tercium oleh pelaku. Sehingga pelaku belum mengetahui.

Tahap pelaksanaan kedua, pemberian surat peringatan. Maksudnya, setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya diberikan surat peringatan kepada pelaku. Apabila masalahnya kecil atau belum terlalu melanggar maka surat peringatan tersebut hanya berlaku sebagai peringatan saja an apabila masalahnya besar atau sudah melanggar disiplin maka surat peringatan juga bisa berlaku sampai proses selanjutnya.

Tahap pelaksanaan ketiga, pemberhentian dengan hormat. Misal kasus Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meliputi:

(1) meninggal dunia, (2) atas permintaan sendiri,

(3) mencapai batas usia pensiun,

(4) adanya penyederhanaan organinasi dan

(5) pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang dinyatakan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

Tahap pelaksanaan keempat, pemberhentian tidak dengan hormat. Misal kasus Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

(1) melanggar sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan. Selain pelanggaran sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah,

(2) dihukum penjara atau kurungan,

(3) pemberhentian karena meninggalkan tugas, (4) Pegawai Negeri Sipil yang tdak melaporkan diri kepada pimpinan instansi induknya 6 bulan setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pemberhentian Masa Jabatan

Pada suatu solusi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pemberhentian masa jabatan menurut Myrdal (dalam Hamzah:1986) berupa:

(1) bagi kinerja pemerintah lain tidak akan terganggu,

(2) menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar tidak juga mengulangi hal yang sama, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, (3) tujuan dari sebuah organisasi menjadi tercapai. Kelebihan-kelebihan tersebut mencerminkan bahwa dengan cara pemberhentian masa jabatan dapat meninggalkan disiplin dan kinerja seseorang.

Kelebihan pertama, bagi kinerja pemerintah lain tidak akan terganggu. Maksudnya, apabila salah satu pegawai atau pejabat dalam suatu instansi atau organisasi diberhentikan masa jabatannya, maka kinerja pemerintah atau pegawai atau pejabat yang lain tidak akan terganggu melainkan akan meperlancar kinerja instansi atau organisasi tersebut, dengan begitu pekerjaan pegawai yang lainnya akan cepat selesai.

Kelebihan kedua, menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar tidak juga mengulangi hal yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, dengan pemberhentian masa jabatan otomatis bisa menjadi contoh untuk pejabat lain dan menjadi pelajaran serta ketakutan apabila akan bertindak melanggar peraturan yang berlaku.

Kelebihan ketiga, tujuan dari sebuah organisasi menjadi tercapai. Maksudnya, apabila salah satu pejabat atau pegawai melanggar peraturan dan diberhentikan masa jabatannya maka tujuan dari sebuah organisasi menjadi tercapai. Karena dengan tindakan itu urusan organisasi menjadi lancar dan dapat segera selesai tanpa dihalangi pejabat atau pegawai yang seenaknya melanggar peraturan.

Selain itu pemberhentian masa jabatan juga mempunyai kekurangan. Menurut Rivero dan Waline (dalam Muchsan:1982) berupa:

(1) membutuhkan tatanan tujuan yang baru atau adaptasi terhadap tujuan lain. Karena salah satu tujuan yang dipegang oleh pejabat telah hilang atau belum terurusi secara penuh karena pemberhentian tersebut,

(2) mencemari baik sebuah organisasi atau otoritas,

(3) menimbulkan kontra bagi yang diberhentikan masa jabatannya.

Kelemahan pertama, membutuhkan tatanan tujuan yang baru atau adaptasi terhadap tujuan lain. Karena salah satu tujuan yang dipegang oleh pejabat telah hilang atau belum terurusi secara penuh kaerna pemberhentian tersebut. Maksudnya, apabila salah satu tujuan hilang atau belum tercapai maka membutuhkan tujuan yang baru atau adaptasi terhadap tujuan lain yang harus saling berhubungan.

Kelemahan kedua, mencemari nama baik sebuah organisasi. Otomatis apabila pemberhentian masa jabatan disebabkan karena hal begatif maka akan mencemari nama baik sebuah organisasi atau otoritas dari pelaku. Akan sulit sekali organisasi atau otoritas mendapat kepercayaan.

Kelemahan ketiga, menimbulkan kontra bagi yang diberhentikan masa jabatannya. Masksudnya, apabila yang diberhentikan masa jabatan tidak bisa menerima keputusan dari pengawasnya maka bisa menimbulkan kontra atau pertikaian antara pelaku dengan pengawas. Hal ini bisa menjadi dendam yang berkepanjangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melaksanakan tindakan pemberhentian masa jabatan menjadi lebih baik dan efektif.

 

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian informasi pada bagian bahasan, berikut ini disajikan simpulan dan saran yang linier dengan informasi tersebut.

 

Simpulan

Pemberhentian masa jabatan yang berupa pemberhentian dari jabatan negeri yaitu sudah tidak lagi bekerja di tempat semula tetapi masih memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bisa digunakan untuk bekerja di organisasi lain. Salah satu ciri-ciri dari pemberhentian masa jabatan seseorang, pengawas harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu unruk mengumpulkan fakta-fakta. Pengawas tidak boleh gegabah atau salah bertindak dalam penanganan pemberhentian masa jabatan.

Tahap pelaksanaan pemberhentian masa jabatan berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian masa jabatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya kelebihannya adalah bagi kinerja pemerintah lain tidak akan terganggu. Salah satu kekurangannya berupa menimbulkan kontra atau pertikaian bagi yang diberhentikan masa jabatannya, biasanya antara pelaku dengan pengawas.

 

Saran

Mengingat aktivitas seorang pegawai adayang sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawas pusat disarankan untuk melakukan kerjasama dengan pengawas dalam suatu instansi saat melaksanakan pemberhentian masa jabatan yang dinilai sangat efisien. Pemilihan langkah pemberhentian masa jabatan harus dilakukan apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam suatu instansi, maka dengan cara ini seharusnya dapat meningkatkan loyalitas kinerja pada pegawai yang lainnya.

Untuk pengawas sebaiknya melakukan pemberhentian masa jabatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, supaya berjalan dengan baik. Sedangkan untuk para pegawai atau istilah lainnya pejabat sebaiknya melakukan pekerjaan atau tanggungjawabnya dengan menaati aturan yang ada.

 

DAFTAR RUJUKAN

Asaad, Iwan. 2016. Pemberhentian PNS. (Online), (http://www.pareparekota.go.id/kominfo/info-layanan/154-pemberhentianPNS), diakses 20 Februari 2018.

Hadjon, Philipus M. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.

Hamzah, Andi. 1986. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: PT Gramedia.

Koeswadji, Hermien. 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muchsan. 1982. Pengantar Hukum Administrasi negara Indonesia. Yogyakarta: Liberty.