SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia (Human Rights Cities) Bagi Masyarakat Bojonegoro

SELY AYU LESTARI

Abstrak


ABSTRAK

Ayu, Sely. 2017. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia (Human Rights Cities) bagi masyarakat Bojonegoro. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (1) Dr. Nuruddin Hady, SH, M.H (II) Dr. Didik Sukriono, SH, M.Hum.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Human Rights Cities, Bojonegoro

Gagasan tentang human rights Cities, “kota hak asasi manusia”, adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global, dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini didasarkan pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi dan umumnya mengacu pada sebuah kota yang pemerintahan dan penduduknya secara moral dan hukum diatur dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hukum Indonesia tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya di bebankan kepada Pemerintah Pusat saja, tetapi juga Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Human Rights Cities salah satunya di praktikan di Kabupaten Bojonegero Jawa Timur. Pada tahun 2015 dan juga 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro mendapakan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kabupaten ramah hak asasi manusia (Human Rights Cities). Mengenai hal itu, maka di perlukan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Daerah Bojonegoro sebagai Kabupaten ramah hak asasi manusia (Human Rights Cities).
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal, yaitu upaya Pemerintah Daerah Bojonegoro sebagai Kabupaten ramah hak asasi manusia (Human Rights Cities), kendala Pemerintah Daerah Bojonegoro sebagai Kabupaten ramah hak asasi manusia (Human Rights Cities), dan upaya Pemerinah Daerah Bojonegoro mengatasi kendala sebagai Kabupaten ramah hak asasi manusia (Human Rights Cities).
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian yang berupa sumber data primer Human Rights Cities. Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia, yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan kegiatan triangulasi data. Tahap analisis data dimulai dari tahap penelaahan data, tahap identifikasi dan klasifikasi data, dan tahap evaluasi data.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, Upaya Pemerintah Daerah Bojonegoro sebagai Human Rights Citiesdilaksanakan dengan 1) Peraturan Bupati (Perbup) No. 7 tahun 2015 tentang Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM; 2) Peduli HAM Kabupaten Bojonegoro; 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Bojonegoro; 4) Festival Hak Asasi Manusia 2016 di kabupaten Bojonegoro .Kedua, kendala Pemerintah Daerah Bojonegoro sebagai Human Rights Citiesadalah sebagai berikut 1) masih adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, seperti kasus pasung, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dll; 2) dalam mewujudkan program Human Rights Cities, seperti peduli HAM, RANHAM, dan juga Festival HAM masih ditemukan masalah kordinasi antar dinas dinas yang terkait. Ketiga, upaya mengatasi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai Human Rights Citiesadalah sebagai berikut kasus pelanggaran HAM diatasi dengan solusi dari pemerintah daerah, dan juga apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan kasus HAM bisa menggungakan aplikasi LAPOR kepada Pemerintah daerah yang berbasis online dan juga di laporkan lewat SMS dan telvon Bupati