SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2018

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Hasan Al Bana

Abstrak


ABSTRAK

 

Albana, Hasan. 2017. Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Suparman Adi Winoto, S.H, M.Hum, (II) Drs. Margono, M.Pd, M.Si.

 

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Asas Keterbukaan, RKP Desa Sedayulawas.

 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam wilayah desa terdapat adanya suatu masyarakat yang diatur oleh hukum positif dan karena desa merupakan wilayah administratif maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahanya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa harus menerapkan asas keterbukaan kepada masyarakat karena hal ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses penyusunan program kerja pemerintah Desa Sedayulawas, (2) program kerja pemerintah Desa Sedayulawas, dan (3) pelaksanaan program kerja pemerintah Desa sedayulawas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sumber data yang diperoleh yaitu manusia, dokumen, dan peristiwa. Manusia yang menjadi informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua RT dan ketua RW, beserta masyarakat. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, proses penyusunan program kerja atau yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sedayulawas dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mengadakan musyawarah desa yang diikuti oleh seluruh pemerintah desa sedayulawas, BPD, LPM, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur pemuda yang diwakili oleh Karang Taruna, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat. setelah itu kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa yang bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa yang berpedoman kepada hasil musyawarah desa, kemudian meminta pertimbangan BPD dan setelah itu RKP Desa disahkan kepala desa bersama BPD.

Kedua, Program kerja Desa Sedayulawas berisikan kegiatan yang meliputi pembagunan fisik dan juga pemberdayaan masyarakat. Hasil data peneliti mengemukakan bahwa prioritas pembangunan Desa Sedayulawas di tahun 2017 ini mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu pembangunan infrastruktur Desa Sedayulawas, pemberdayaan masyarakat Desa sedayulawas, dan melakukan pembinaan bagi masyarakat Desa Sedayulawas. Publikasi RKP Desa dilakukan dengan memasang baleho di depan kantor desa, memberikan pengumuman di masjid, dan melakukan pemberitahuan melewati ketua RT dan ketua RW.

Ketiga, program kerja pemerintahan Desa Sedayulawas menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang biasanya terdiri dari unsur perangkat desa dan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah Desa Sedayulawas ini tetap diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dalam RKP Desa dilakukan oleh masyarakat desa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat bukan hanya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan saja melainkan juga berperan dalam pelaksanaanya.