SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam Mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Dia Ayu Anggraini

Abstrak


ABSTRAK

 

Anggraini, Dia Ayu. 2017. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam Mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. M. Yuhdi Batubara, S.H, M.Hum. (II) Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, M.H.

 

Kata Kunci: kesadaran hukum, pedagang kaki lima, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat, jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin akan timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima, meliputi: (1) profil pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik; (2) kesadaran hukum pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima; (3) tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menyikapi pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, wawancara, dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Ketua Paguyuban pedagang kaki lima Alun-Alun Gresik, dan lima orang pedagang kaki lima Alun-Alun Kabupaten Gresik. Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini adalah tahap pralapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

Dari proses penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis, peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut, kesadaran hukum pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima, meliputi: (1) profil pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik; (2) kesadaran hukum pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima; (3) tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menyikapi pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik dalam mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah, tempat yang ditempati pedagang kaki lima berjualan merupakan tempat yang illegal, karena tempat tersebut berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Gresik, dimana tempat tersebut merupakan jantung dari Kabupaten Gresik. Tetapi meskipun berada di tempat yang illegal pedagang kaki lima di Alun-Alun Kabupaten Gresik kesadaran hukumnya cukup tinggi, mulai dari pembayaran retribusi sampai dengan Pemerintah Daerah membutuhkan Alun-Alun Kabupaten Gresik. Pembayaran retribusi pedagang kaki lima dilakukan setiap hari agar tidak membebani pedagang kaki lima. Kegiatan perdagangan dilakukan mulai pukul 15.30  WIB sampai pukul 23.00 WIB. Berlokasi di jantung Kabupaten Gresik membuat pedagang kaki lima tidak bisa berjualan setiap hari, karena ada masanya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membutuhkan Alun-Alun Kabupaten Gresik untuk acara formal, salah satu contohnya adalah bazar makanan khas Gresik. Berhubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah memberikan surat kepada pedagang kaki lima supaya selama kegiatan yang diadakan Pemerintah Daerah berlangsung pedagang kaki lima harus mengosongkan Alun-Alun Kabupaten Gresik sampai batas waktu yang ditentukan.

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus lebih banyak menyediakan tempat berdagang untuk pedagang kaki lima, agar pedagang kaki lima tidak berjualan ditempat yang illegal. Karena pedagang kaki lima mudah berkembang dan menyebar tanpa memerlukan persyaratan yang begitu banyak. Selain itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga harus lebih bisa memberdayakan pedagang kaki lima supaya menjadi pedagang kaki lima yang maju, mandiri, dan kreatif melalui pelatihan pedagang kaki lima dan pemberian modal kepada pedagang kaki lima. Kepada ketua paguyuban agar tidak memberikan ijin kepada pedagang kaki lima baru untuk berjualan di Alun-Alun Kabupaten Gresik. Dan kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di Alun-Alun Kabupaten Gresik, setidaknya menunggu sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menyediakan tempat yang layak untuk pedagang kaki lima berjualan.

ABSTRAK

 

Anggraini, Dia Ayu. 2017 Legal Awareness of Street Vendors in theSquare of Gresik Regencyto Comply with Regional Regulation of Gresik Regency Number 03 Year 2003 Concerning the Placement and Coaching of Street Vendors. Thesis, Department of Law and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Malang. Supervisor: (I) Dr. M. Yuhdi Batubara, S.H, Hum. (II) Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, M.H.

 

 

Keywords: legal awareness, street vendors, Regional Regulation of Gresik Regency