SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

lailatu sa'diyah

Abstrak


ABSTRAK

Sa’diyah, Lailatu. 2017. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M.Si., (II) Drs. Petir Pudjantoro M.Si

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Good Governance, Perencanaan, Pembangunan

Potret suram masa lalu perencanaan pembangunan desa yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran top down dan sentralistik, telah menimbulkan sikap apriori dan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.Agar tidak terulang lagi permasalahan yang serupa stakeholdersdesa  terutama Pemerintah Desaharus memiliki keinginan untuk memperbaiki proses perencanaan pembangun desa. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam proses perencanaan pembangunan desa.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) proses perencanaan pembangunan desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, 2) penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, 3) faktor yang menyebabkan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dan 4) faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu: 1) Kepala Desa, 2) Perangkat Desa, 3) Ketua BPD, 4) PKK, 5) Tokoh agama,  6) Tim Penyusun RKP Desa dan 7) Tim penyususn RPJM Desa. Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis data kualitatif menurut Spradley yaitu analisis data taksonomi, dimulai dari tahap menentukan domain-domain yang menjadi fokus penelitian, memperdalam domain melalui pengumpulan data dilapangan, menetukan taksonomi, kemudian taksonomi dirinci menjadi bagian-bagian yang lebih khusus (tema khusus).

Berdasarkan hasil penelitian data tersebut diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) proses atau mekanisme perencanaan pembangunan desa di Desa Cakul dilakukan dengan pembentukan dokumen perencanaan yaitu RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Langkah-langkah penyusunan RPJM Desa di Desa meliputi: Persiapan RPJM Desa,  Musdus RPJM Desa, Penyusunan Rancangan RPJM dan Musdes RPJM Desa. Langkah-langkah penyusunan RKP Desa meliputi: persiapan RKP Desa, Musdus RKP Desa, menyusun rancangan RKP Desa, Musdes RKP Desa, dan sosialisasi.Langkah-langkah penyusunan APB Desa antara lain : penyusunan rancangan APB Desa, penyampaian kepada Kepala Desa, pembahasan, evaluasi, dan penetapan hasil.

(2) penerapan prinsip-prinsip good governancedalam proses perencanaan pembangunan Desa Cakul meliputi:  Penerapan prinsip partisipasi meliputi keterlibatan terbatas, partisipasi perempuan dan peran masyarakat rendah. Penerapan prinsip visi strategis (strategic vision). Penerapan prinsip berkeadilan/ persamaan hak equity)  meliputikesetaraan gender, kelompok marginal terabaikan.Penerapan prinsip daya tanggap (responsivenes) meliput layanan pengaduan via sms dan telepon, pembentuakan tim pengkajian keadaan desa, aspirasi ditanggapi secara positif. Penerapan prinsip berorientasi konsensus (consensus orientation) meliputimenengahi keberagaman pendapat, menyepakati perumusan permasalahan desa dan menyepakati prioritas program.Penerapan prinsip penegakan hukum (rule of law)  meliputiperencanaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi hukum. Penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi meliputipemanfaatan waktu Musrenbang Desa dan efektivitas proses perencanaan. Penerapan prinsip akuntabilitas meliputiakuntabilitas administrative dan akuntabilitas publik.Penerapan prinsip transparansi meliputi: sosialisasi melalui forum musyawarah, sosialisasi keterwakilan dan keterbukaan terbatas.

(3) faktor yang menyebabkan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses perencanaan bembangunan desa di Desa Cakul meliputi: keterlibatan secara langsung masyarakat desa, kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga desa, hubungan internal pemerintah desa yang solid dan harmonis, tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang aktif memberikan masukan yang positif, dan peraturan perundang-undangan yang jelas.4) faktor yang menyebabkan  kurang optimalnya penerapan prinsip good governance dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Cakul yaitu: tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, minimnya ruang publik yang disediakan oleh pemerintah desa, kurangnya kepedulian masyarakat, keadaan morfologi Desa Cakul, dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah.

 

Berdasarkan penelitian, diberikan saran kepada masyarakat desa untuk ikut secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kepada Lembaga Desa untuk selalu menjadi mitra pemerintah desa yang baik. Kepada Pemerintah Desa Cakul untuk lebih meningkatkan penerapan prinsip good governance. Kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil terhadap penerapan prinsip good governancedi desa.