SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2008

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Studi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Kulit kecamatan magetan kabupaten Magetan

Rona Fadjri Aspiani

Abstrak


ABSTRAK

Aspiani, Rona Fadjri. 2008. Studi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Kulit kecamatan magetan kabupaten Magetan. Skripsi, Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Drs. H. Moch. Yuhdi Batubara, SH, MH. (II) Drs. H. Petir Pujantoro, M. Si.

 

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Pemerintah Daerah, pengelolaan limbah, industri kulit, efektivitas, regulasi.

 

            Industri kecil di Indonesia saat ini semakin berkembang salah satu diantaranya yaitu industri kulit. Dalam produksinya industri kulit tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga menghasilkan kerugian yang berdampak bagi masyarakat sekitarnyadiantaranya bau-bau yang tidak sedap dan air sungai yang keruh. Oleh karena itu untuk mengatasi dampak-dampak yang tidak diinginkan Pemerintah Daerah berperan untuk mengambil dan membuat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup terutama pengelolaan limbah industri.

            Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi: 1. Kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan limbah industri kulit di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?; 2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri oleh Pemerintah daerah kabupaten magetan?; 3. Bagaimana efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah kabupaten magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit?; 4. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kulit?. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1)  Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan limbah industri kulit di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan; 2) Implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri oleh Pemerintah daerah kabupaten magetan; 3)  Efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah kabupaten magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit; 4)  Peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kulit.

            Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengetahui kebijakan dan implementasi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam pengelolaan limbah industri kulit, efektivitas peran regulasi  Pemerintah Daerah kabupaten magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kulit. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yaitu di Kantor Pemerintah kabupaten Magetan Bidang Lingkungan Hidup dan IPAL, BPTIK dan LIK Kabupaten Magetan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: dokumentasi, wawancara dan observasi.

            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan memberlakukan Keputusan tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Atau kegiatan Usaha Lainnya Gubernur Jawa Timur Nomor 45 tahun 2002 salah satunya bagi industri kulit pada proses penyamakan kulit. Implementasi kebijakan tersebut melalui Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan melakukan pengecekan dan kontrol air limbah setiap satu bulan sekali sedangkan bagi industri kulit dengan membuang limbah sesuai dengan batas maksimal yang tidak boleh dilampaui dari limbah cair ketika proses penyamakan kulit yaitu volume limbah cair maksimim per satuan bahan baku untuk 50 m3/ ton bahan baku kulit kering dengan proses penyamakan kulit lengkap, 30 m3/ ton bahan baku kulit kering sampai proses wet blue/ pengapuran pengecatan dan 20 m3/ ton bahan baku wet blue sampai produk jadi dan implementasi keputusan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 188/ 182/ Kept/ 403012/ 2004 Tentang Pembentukan Komisi Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yaitu melakukan pengarahan dan pertimbangan terhadap dokumen UKL dan selain itu Pemerintah Kabupaten Magetan mewajibkan pemilik industri kulit LIK membuat dan melaksanakan dokumen UKL dan UPL. Sementara itu dana yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Magetan sekitar 10 juta setiap tahunnya sedangkan sarana dan prasarananya berupa unit-unit pengelolaan limbah industri kulit, seperti: saringan kasar dan halus, bak ekualisasi, bak netralisasi, bak sedimentasi I, bak aerasi, bak sedimentasi II, bak pengumpul Lumpur II, bak pengering Lumpur dan bak filtrasi. Namun efektivitas peran regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan masih kurang maksimal pelaksanaannya karena masih ada dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar tempat pengelolaan limbah limbah industri kulit yaitu pencemaran udara dan pencemaran air. Untuk mengatasi dampak yang merugikan tersebut peran serta masyarakat di Kabupaten Magetan juga cukup berperan ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaaan masyarakat dalam penyuluhan yang serta melakukan pengaduan terhadap pengelolaan limbah industri kulit sehingga saat ini LIK membangun dan menambah sarana dan prasarana dalam IPAL guna mengurangi dan menghindari dampak yang tidak diinginkan.

            Oleh karena itu agar implementasi kebijakan Pemerintah kabupaten Magetan terhadap pengelolaan limbah industri kulit dalam mengatasi mengatasi dampak yang tidak diinginkan maka Pemerintah Kabupaten Magetan perlu untuk merumuskan  Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah industri, dan bagi pemilik industri kulit meningkatkan implementasi kebijakan tentang pengelolaan limbah industri kulit selain itu bagi masyarakat dapat melakukan control social terhadap industri kulit yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan hidup.

 

 

 


Teks Penuh: DOC PDF