SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2013

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

POLA PELAYANAN PUBLIK PADA PENGURUSAN KTP DI KANTOR KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

Pristiana Tunjung Anggraini

Abstrak


ABSTRAK

 

Anggraini, Pristiana Tunjung. 2013. Pola Pelayanan Publik Pada Pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si (II) Rusdianto Umar, S.H, M.Hum

 

Kata kunci: Pola Pelayanan, Pelayanan Publik, KTP

 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP harus dimiliki oleh setiap warga negara. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan pengurusan KTP mendorongnya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pola pelayanan publik pada pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang. Pejabat penyelenggara pelayanan administrasi adalah (1) Camat; (2) Sekretaris Kecamatan; (3) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada pengurusan KTP, (2) kendala apa yang ditemui pada pelayanan masyarakat dalam pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, (3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Dengan tujuan penelitian ingin memperoleh informasi tentang pola pelayanan publik pada pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Dalam permasalahan ini yang dimaksud dengan pola adalah bentuk (struktur) yang tetap.

Penelitian mengenai Pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata tentang peristiwa terlihat saat pelayanan pembuatan KTP. Peristiwa yang dimaksud adalah proses pelaksanaan pola pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Jombang saat pembuatan KTP. Subyek penelitian ini adalah pegawai Kantor Kecamatan Jombang dan masyarakat pemohon KTP. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data, yaitu : (1) obserfasi partisipatif, (2) wawancara mendalam, (3) dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik keikutsertaan di lapangan dalam rentang waktu yang panjang, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, penerapan pelayanan publik pada pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang sudah dikatakan baik, hal ini dapat diketahui dengan pelayanan yang diberikan dalam pengurusan KTP sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pada pelayana E-KTP dimulai dengan menyebarkan undangan ke masyarakat perkelurahan. Setiap harinya, petugas akan melayani masyarakat satu kelurahan secara bergiliran. Masyarakat memeberikan respon yang sangat memuaskan terhadap proses pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jombang.

Kedua, kendala yang ditemui pada pelayanan masyarakat pada pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang apabila listrik mengalami pemadaman secara tiba-tiba dan adanya ganguan jaringan internet, serta keterbatasan blangko dari Dispendukcapil. Tidak adanya kesesuaian biaya pengurusan KTP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan instansi yang bersangkutan. Dalam mengajukan permohonan masih ada masyarakat yang kurang melengkapi data dan masih terjadi kesalahan pada data dari masyarakat.

Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jombang adalah berupaya menjalin komunikasi secara teratur dengan pihak PLN untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik. Kecamatan Jombang juga berupaya menjalin komunikasi dengan telkom serta bagian PDE di Kantor Sekretaris Daerah untuk mengantisipasi adanya ganguan jaringan internet. Kantor Kecamatan hanya bisa menunggu untuk mendapatkan blangko, karena tidak bisa difoto copy. Untuk pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota karena blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri. Untuk menghindari adanya pungli dan kesalahan data ataupun kelengkapan persyaratan dalam pengurusan KTP Kantor Kecamatan Jombang melaksanakan koordinasi teknis dengan Kepala Desa/Lurah, RT/RW serta perwakilan masyarakat setempat yang diadakan rutin dalam satu bulan dan menempelkan selebaran informasi yang mudah dilihat langsung oleh masyarakat.

Saran yang diberikan adalah Untuk kelengkapan saranan dan prasarana dalam pelayanan hendaknya Kantor Kecamatan Jombang menyediakan genset untuk kelancaran dalam pengurusan KTP apabila terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Hendaknya menindak tegas kepada petugas yang melakukan pemungutan liar pada masyarakat terutama pada pengurusan KTP. Diharapkan pada masyarakat tidak begitu saja menyerahkan semua urusan administrasi kepada pihak ketiga, karena itu akan merugikan masyarakat sendiri. Serta menyesuaikan biaya pengurusan KTP, dan menetapkan peraturan secara tertulis mengenai administrasi pelayanan di instansi tersebut. Masyarakat hendaknya selalu melengkapi data-data pada persyaratan untuk pengurusan KTP dan data tersebut telah benar-benar betul sesuai dengan yang telah ditentukan.