SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2013

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Kasus Di Desa Gesikan, Desa Pucung Kidul, Desa Jatimulyo)

Viky Zulkarnain

Abstrak


ABSTRAK

Zulkarnain, Viky. 2012. Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Pembimbing 1) Drs. I Ktut Diara Astawa.S.H, M.Si, (2) Drs. Petir Pudjantoro. M.Si.

 

Kata Kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Pemerintahan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desamempunyai fungsi – fungsi yang harus dilaksanakan. Fungsi – fungsi tersebut adalahfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi kemudian fungsi menetapkanperaturan desa atau fungsi legislasi. Namun demikian apakah dalam pelaksanaanfungsi – fungsi tersebut sudah berjalan dengan efektif atau belum. Karenadikhawatirkan masih ada dominasi dari kepala desa dalam pembuatan kebijakanmaupun peraturan desa dan mengesampingkan aspirasi masyarakat yangdisampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan fungsi BPD dalampenyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Efektifitas pelaksanaan fungsi BPD dalampenyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Faktor yang menghambat pelaksanaanfungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahandesa di Kabupaten Tulungagung. (4) Upaya yang telah dilakukan untuk mengefektifkan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tulungagung.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, danobservasi. Subyek penelitian ini adalah ketua BPD, Kepala Desa, tokoh masyarakatdesa Gesikan, Desa Pucung Kidul, Desa Jatimulyo kabupaten Tulungagung dankepala bagian pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung.Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) pelaksanaanfungsi BPD dalam pemerintahan desa di Kabupaten tulungagung, untukmelaksanakan fungsi – fungsi BPD diperlukan beberapa cara ataupun strategi yangharus dilakukan. Cara – cara yang telah dilakukan oleh BPD di KabupatenTulungagung dalam menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi antaralain yaitu: memanfaatkan acara yasinan atau tahlilan untuk menampung aspirasimasyarakat, memanfaatkan acara takziah untuk menampung aspirasi masyarakat,dan juga acara pengajian di lingkungan sekitar juga dimanfaatkan utuk menyerapaspirasi masyarakat. Kemudian sarana yang digunakan untuk menyerap aspirasiantara lain dengan menggunakan telepon seluler atau HP dan kotak saran yangditempatkan disetiap pos kamling. Aspirasi masyarakat yang sering disampaikankepada BPD adalah mengenai pembangunan prasarana lingkungan sepertipemavingan jalan, perbaikan irigasi dan lain - lain. Selain itu masyarakat jugamenyampaikan aspirasinya mengenai adanya salah satu perangkat desa yang sering tidak masuk kantor dan malah mengerjakan pekerjaan lain diluar tugasnya sebagaiperangkat desa. Setelah aspirasi masyarakat ditampung oleh BPD selanjutnyaaspirasi tersebut dibahas dalam sidang internal BPD dan dipilih mana aspirasi yangmempunyai skala prioritas paling tinggi dengan mengutamakan aspirasi masyarakatyang paling banyak disampaikan. Kemudian setelah terpilih aspirasi yangmempunyai skala prioritas paling tinggi selanjutnya aspirasi tersebut disampaikankepada pemerintah desa untuk selanjutnya dituangkan kedalam draft rencanaperaturan desa (perdes). Dalam menjalankan fungsi legislasi atau penetapanperaturan desa, hal – hal yang dilakukan oleh BPD di Kabupaten Tulungagung adayang tiga tahapan dan ada juga yang 4 kali pertemuan yang lakukan BPD denganpemerintah desa. Adapun yang tiga tahapan yaitu pertama pemerintah desamenerima aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui BPD maupun melaluiRT/RW. Kedua setelah aspirasi diterima maka aspirasi – aspirasi tersebutselanjutnya dituangkan kedalam draf rencana perdes dan kemudian draf rencanaperdes tersebut selanjutnya diberikan kepada BPD untuk dipelajari. Kemudianpertemuan yang ke tiga pemerintah desa membahas draf peraturan desa bersamaBPD dan selanjutnya apabila sudah disepakati maka draf disahkan menjadi peraturandesa. Sedangkan yang 4 tahapan yaitu pertemuan pertama BPD  menyampaikanaspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Kemudian pertemuan kedua BPDdiberikan hasil draft peraturan desa yang telah dirancang oleh pemerintah desa yangselanjutnya diterima dan kemudian dipelajari setelah itu dilakukan sidang internalBPD untuk membahas draft  peraturan desa (perdes). Pertemuan ketiga membahasdraft tersebut bersama dengan pemerintah desa kemudian jika ada hal yang kurangsesuai maka BPD meminta pemerintah desa untuk merevisi apabila ada bagian yangkurang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pertemuan keempat merupakan rapatpleno untuk menyampaikan hasil revisi dan juga pengesahan Peraturan Desa(perdes). (2) Dari hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan fungsi – fungsi BPDdi Kabupaten Tulungagung sudah berjalan efektif. Efektifitas pelaksanaan fungsi –fungsi tersebut berdasarkan fungsi – fungsi yang sudah dilaksankan oleh BPD.Dalam hal menampung dan menyerap aspirasi fungsi tersebut sudah berjalan denganbaik. BPD sudah menyerap dan menampung aspirasi yang disampaikan olehmasyarakat. Fungsi BPD dalam hal penyerapan aspirasi sudah efektif berjalandengan baik. Hal tersebut terlihat dari aspirasi – aspirasi masyarakat sudahditampung oleh BPD dan selanjutnya dilaporkan oleh BPD untuk ditindak lanjutioleh pemerintah desa. Dan aspirasi – aspirasi masyarakat juga dilaksanakan olehpemerintah desa. Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa fungsiBPD dalam hal legislasi juga sudah berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan bahwaBPD sudah menjalankan kewajibanya dalam hal legislasi yaitu pertama, dalampembahasan peraturan desa bersama dengan Pemerintah desa, apabila ada hal – halyang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat BPD memperjuangkan semaksimalungkin agar sesuia denganaspirasi masyarakat. Kedua, dalam satu tahun BPD telahmembahas minimal satu perdes yaitu perdes tetang APBDes. Ketiga, dalam satumasa jabatan BPD telah membahas RPJMDes bersama dengan pemerintah desa.Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di KabupatenTulungagung sudah berjalan efektif. (3) Faktor – faktor yang menjadi hambatan bagiBPD dalam menjalankan fungsi, (a) kurangnya anggaran yang diterima oleh BPD yaitu sekitar 5% dari ADD atau sekitar Rp. 3.000.000,- setiap tahunya dan jumlahtersebut sangat kurang sekali, (b) tidak adanya ruang rapat khusus bagi BPD, dalamsetiap rapat – rapat BPD harus mencari tempat atau bergantian dengan pemerintahdesa. (c) tingginya ego masyarakat, keinginan masyarakat yang sangat tinggi untukmendahulukan daerahnya dalam rencana pembangunan desa menjadi hambatan bagiBPD karena para anggota BPD menjadi mendapat tekanan yang tinggi darimasyarakat. (4) upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan fungsi BPD yaitu: (a)dalam setiap rapat anggota BPD iuran Rp.10.000,- untuk memenuhi kekurangananggaran yang ada, Pemerintah desa menganggarkan sebagian anggaran desa untukmenambah anggaran BPD, (b) BPD mengadakan rapat secara bergaintian dirumahanggota BPD. (c) anggota BPD menjelaskan kepada masyarakat bahwa untukmerealisasikan aspirasi masyarakat disesuaikan keadaan keuangan desa dan harussesuai dengan RPJMDes yang telah ada.Dari penelitian ini saran – saran yang diajukan yaitu (1) Bagi PemerintahDaerah Kabupaten Tulungagung hendaknya lebih memperhatikan lagipenyelenggaraan pemerintahan desa terutama mengenai anggaran bagi BPD. Karenaanggaran yang ada selama ini dirasa masih sangat kurang dan perlu ditambah lagiuntuk kedepanya. (2) Bagi pemerintah desa hendaknya lebih memperhatikan lagikeberadaan BPD terutama dalam hal sarana dan prasarana. Karena sarana –prasarana yang diberikan kepada BPD selama ini masih kurang terutama mengenaitempat atau ruang khusus bagi BPD. Maka dari itu kedepanya supaya disediakanrunag khusus bagi BPD  agar kinerja BPD lebih maksimal lagi. (3) Bagi anggotaBPD,hendaknya  dalam menjalankan fungsi – fungsinya lebih dimaksimalkan lagi.Terutama dalam hal penyerapan aspirasi karena mungkin masih banyak aspirasimasyarakat yang belum tertampung. Dan meskipun dalam pelaksanaan fungsi –fungsi BPD masih banyak hambatan namun demikian hambatan tersebut bisadijadikan pelecut semangat untuk semakin memaksimalkan kinerjanya. (4) Bagimasyarakat hendaknya bisa bekerja sama dengan anggota BPD dalam penyaluranaspirasi. Dan egoisme masyarakat untuk mendahulukan daerahnya agar bisa lebih diminimalisir karena memang dalam realisasi program pembangunan lebihmengutamakan prinsip pemerataan dengan daerah lain.