SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2009

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Studi pelaksanaan pemilihan kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 di desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Diyah Ayu Efrida

Abstrak


Seiring diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah yang didalamnya tercakup pula peraturan tentang desa, maka desa
didudukkan posisinya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan asal
usul dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Adapun demokrasi yang
dipraktikkan di Indonesia ini didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat salah satu
bentuk dari demokrasi ditingkat desa yaitu pemilihan kepala desa yang merupakan salah
satu isi otonomi desa yang merupakan otonomi asli sekaligus merupakan wujud
demokrasi yang murni dan bersifat langsung. Pemilihan kepala desa dimana rakyat
memilih langsung pemimpin yang dikehendakinya tanpa melalui partai politik memang
sudah berlangsung sangat lama, namun dalam pelaksanaannya selalu ditemukan konflik
dan kendala-kendala yang rumit.
Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan untuk
mengetahui proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Jenangan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo, kendala yang dihadapi, serta ragam konflik yang terjadi
dan uapya untuk mengatasinya.
Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun
subjek penelitiannya adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa Jenangan dan informan
yang menjadi sumber penelitian adalah panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan
kepala desa, calon kepala desa, perangkat Desa Jenangan, anggota BPD Desa Jenangan,
masyarakat Desa Jenangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pelaksanaan pemilihan kepala
desa di Desa Jenangan terdiri dari lima tahap yaitu tahap persiapan (pembentukan
panitia), tahap pencalonan kepala desa, tahap ujian kepala desa yang terdiri dari ujian
lisan dan tertulis, tahap pelaksanaan pemilihan pemungutan suara, tahap pengesahan
(pengangkatan) dan pelantikan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa
Jenangan belum sesuai dengan aturan undang-undang nomor 32 tahun 2004, diantara
perbedaannya antara lain tentang pelaksanaan kampanye yang melebihi batas waktu,
ketidak lengkapan berkas lamaran calon kepala desa, masalah biaya yang dibebankan
kepada calon. Dalam pelaksanaannya di temukan kendala-kendala yang dihadapi yaitu
mepetnya jadwal pemilihan kepala desa, adanya batasan pendidikan pada setiap calon
ii
kepala desa, biaya yang dibebankan kepada kedua calon, tempat pemungutan suara yang
terpusat pada satu tempat, belum turunnya biaya pemilihan kepala desa dari pemerintah
daerah dan muculnya konflik setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa ini yaitu adanya
isu money politik, timbulnya perang dingin antara pendukung calon kepala desa.
Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran panitia pemilihan
kepala desa.
Berdasarkan hasil peneltian ini maka peneliti memberi saran : (1) bagi aparat desa
Jenangan dan panitia pemilihan Kepala Desa, khususnya pada panitia seksi pendaftaran
calon kepala desa lebih selektif dalam memilih calon kepala desa dan lebih
meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa mendatang; (2)
bagi masyarakat desa Jenangan diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan
baik; (3) bagi pengembangan penelitian diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis
lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa setiap adanya perubahan
undang-undang, sehingga kita mengetahui setiap perubahannya.