SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2008

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Implementasi kebijakan parkir Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Nike Dyah Kumalasari

Abstrak


Seiring dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu Kota Malang melakukan upaya optimalisasi pada sektor perparkiran dengan cara mengeluarkan Perda No. 10 tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda No.2 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir dan Perda No 3 tahun 2002 tentang pajak parkir. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pemerintah kota Malang tentang parkir?; bagaimana implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?; bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan parkir di kota Malang?; upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi fakor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir di kota Malang tersebut?; bagaimana dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan parkir baik yang intended maupun yang unintended?; dan apakah kebijakan parkir kota Malang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD?.
Dalam penelitian ini  jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah dari Dishub kota Malang, Dispenda kota Malang, beberapa juru parkir di titik rayon parkir umum dan swasta/khusus di kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
        Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa: implementasi kebijakan parkir kota Malang dituangkan dalam Perda No.10 tahun 2004 tantang perubahan atas Perda No. 2 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir dan Perda No. 3 tahun 2002 tentang pajak parkir; Dalam implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dalam  hal pengelolaannya retribusi parkir dikelola oleh Dishub sedangkan pajak parkir dikelola oleh Dispenda kota Malang. Lokasi retribusi  parkir di kota Malang terbagi menjadi 5 rayon, dan tiap rayonnya terdiri dari beberapa tempat parkir. Dalam pengawasannya retribusi parkir dilakukan setiap hari 1X pada saat melakukan pungutan. Sedangkan pajak parkir diawali dengan melakukan perhitungan awal pendapatan terhadap lokasi parkir khusus/swasta yang ada di kota Malang yaitu 36 titik lokasi pajak parkir. Besarnya pajak parkir yang ditentukan adalah 20%  dari total pendapatan parkir dan dipungut dengan self  assessment system. Dalam pengawasannya dilakukan dengan pemantauan terhadap penyetoran setiap bulannya dan apabila terjadi penurunan besarnya pajak maka akan diberikan peringatan. Implementasi kebijakan parkir kota Malang sampai saat ini masih

belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat  hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang pandang peningkatan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai successful Impelention, karena target PAD  sudah tercapai. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir ini masih dikategorikan sebagai unsuccessful Implemention.
 Selanjutnya faktor pendukung implementasi kebijakan parkir adalah sarana dan prasarana sedangkan dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir antara lain: minimnya kesadaran juru parkir tentang pentingnya penggunaan karcis; sulitnya mengadakan sosialisasi kepada juru parkir tentang Perda parkir, kurangnya SDM dari Dishub kota Malang sendiri; Upaya yang dilakukan Dishub untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut yaitu dengan penyuluhan dan pengawasan; Dampak intended dari implementasi kebijakan parkir kota Malang adalah tumbuhnya kesadaran dan kedisiplinan dari juru parkir tentang kebijakan parkir. Sedangkan dampak unintended dari kebijakan parkir adalah juru parkir merasa ribet dengan Perda parkir dan juga merasa rugi karena harus setor ke Dishub 60% dari hasil parkir dan 20% dari pajak parkirnya; Kontribusi kebijakan parkir (retribusi dan pajak)  kota Malang terhadap peningkatan PAD adalah cukup besar.
Berdasarkan temuan penelitian diatas disarankan: Pemerintah kota Malang hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap parkir-parkir illegal; melakukan penyuluhan secara intensif tentang Perda parkir; perlu adanya penghapusan sistem mandor, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran dana; perlu adanya perombakan mekanisme parkir menjadi parkir berlangganan dan menerapkan sitem gaji kepada para jukir untuk mengatasi penyimpangan atau kebocoran dana parkir; harus ada tanggung jawab bersama antara pihak Dishub, jukir dan pemilik kendaraan apabila terjadi kehilangan; Lebih mengintensifikasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir.