SKRIPSI Jurusan Ilmu Keolahragaan - Fakultas Ilmu Keolahragaan UM, 2017

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

ANALISISPELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PEGAWAI OUTSOURCING BAGIAN PENYAMBUNGAN DAYA BARU PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA MALANG RAYON BLIMBING

Sinta Dwi Rahayu

Abstrak


ABSTRAK

 

Rahayu, Sinta D. 2017.Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi Pada Pegawai Outsourcing Bagian Penyambungan Daya Baru di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Blimbing). Skripsi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Elfia Nora S.E., M. Si.

 

Kata Kunci: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pegawai outsourcing bagian penyambungan daya baru, PT. PLN Rayon Blimbing.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan pedoman bagi manajemen, karyawan, tamu dan kontraktor untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu juga menjadi referensi yang utama dalam penerapan sistem manajemen K3 perusahaan. SMK3 berfungsi untuk mengontrol dan atau mengeliminir bahaya-bahaya potensial yang ada dalam lingkungan kerja yang dapat secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, tamu, kontraktor, maupun properti perusahaan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup (1) peraturan SMK3 (2) perjanjian kerja (3) kesadaran pegawai (4) sosialisasi SMK3 kepada pegawai dan (5) sanksi-sanksi dan upaya lanjutan serta bentuk pelatihan pegawai.

Berdasarkan temuan penelitian, pertama peraturan mengenai SMK3 telah dibuat oleh PT. PLN (Persero). PT. Anindo selaku vendor dari PT. PLN (Persero) Rayon Blimbing juga telah diberikan peraturan SMK3 melalui Surat Perintah Kerja (SPK).

Kedua, PT. PLN (Persero) melakukan negosiasi dana kontrak kerja yang telah disepakati oleh PT. Anindo sebelum adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Anindo terjadi setiap 5 tahun, yang mana selama 5 tahun tersebut menentukan apakah kontrak kerja dilanjutkan atau tidak. Penentuan tersebut berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai.

Ketiga, kesadaran pegawai outsourcing mengenai penggunaan APD secara lengkap kurang diperhatikan. Pada hasil observasi masih ditemukan pegawai outsourcing yang lalai akan penggunaan APD. Penggunaan APD adalah sebagai pelindung diri saat melakukan pekerjaan terutama untuk pekerjaan yang beresiko tinggi seperti yang terjadi pada pegawai outsourcing bagian penyambungan daya baru.

Keempat, sosialisasi telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bagi seluruh pegawai tidak hanya bagi pegawai outsourcing saja. Sosialisasi tersebut dikenal dengan sebutan COC (CodeOfConduct) yang dilakukan minimal seminggu 1 (satu) kali. Di dalam COC tersebut, sanksi-sanksi juga diberikan ketika manajer menemukan adanya kesalahan pekerjaan yang dilakukan pegawai.

Kelima, evaluasi kerja dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan berdasarkan standar kerja yakni Ijin Kerja (Working Permit), JSA (Job SafetyAnalysis), dan IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko).