SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Pada Unit Usaha Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Mukhayaroh Siti Nafi'atul

Abstrak


RINGKASAN

Mukhayaroh, Siti Nafi’atul. 2019. Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Sri Untari, M.Si. (2) Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.

Kata Kunci:, Bumdes, Desa, Pengelolaan

Bumdes yang dimiliki Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang adalah Bumdes Amanah. Bumdes Amanah telah diatur dalam Peraturan Desa Karangsuko Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Desa Karangsuko Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes Amanah memiliki pendapatan pada tahun 2017 sebesar 1,5 Miliar dan pada tahun 2018 meningkat yaitu sebesar 1,6 Miliar. Upaya peningkatan pendapatan desa melalui Bumdes dipengaruhi oleh pola pengelolaan yang dilakukan oleh Bumdes dalam mengelola dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa.

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah meliputi

(1) unit usaha Bumdes Amanah,

(2) pola pengelolaan Bumdes Amanah,

(3) hambatan Bumdes Amanah dalam pengelolaan unit usahanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah penjodohan pola Robert K.Yin. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tiga kriteria, yaitu:

(1) kredibilitas (credibility),

(2) kepastian (confirmability), dan

(3) kebergantungan (dependability). Tahap-tahap penelitaian ini adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan.

Berdasarkan hasil penelitian, unit usaha Bumdes Amanah meliputi:

(1) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Wisata Sumber Maron,

(2) Penyaluran BPNT,

(3) BP.SAB&S WSLIC II 2005 Sumber Maron. Pengelolaan Bumdes Amanah meliputi:

(1) susunan pengurus Bumdes Amanah,

(2) Modal Bumdes Amanah,

(3) alokasi Bumdes Amanah,

(4) perluasan lapangan kerja,

(5) penyumbang PAD Karangsuko,

(6) penyokong program Desa Karangsuko,

(7) penyalur aspirasi masyarakat Desa Karangsuko,

(8) pengembangan wisata. Hambatan yang dialami Bumdes Amanah yaitu:

(1) infrastruktur,

(2) Sumber Daya Manusia,

(3) komunikasi,

(4) transparansi dan kepercayaan warga,

(5) kurangnya perhatian bantuan pelatihan  dari pemerintah.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan pengelolaan Bumdes Amanah ditingkatkan sesuai dengan fungsi manajemen dan prinsip Bumdes. Upaya ini harus melibatkan semua pihak seperti Komisaris, Direktur beserta stafnya, Kepala unit usaha serta masyarakat yang terlibat dalam unit usaha.