SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM, 2019

Ukuran Huruf:  Kecil  Sedang  Besar

POLA REKRUTMEN POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ramadhani Galuh Ayu

Abstrak


RINGKASAN

Ramadhani, Galuh Ayu. 2019. Pola Rekrutmen Politik Kader Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Edi Suhartono, S.H., M.Pd., (2) Drs. Ketut Diara Astawa S.H., M.Si.

Kata kunci: Pola Rekrutmen, Politik, Kader Perempuan

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin hak warga negara dalam beraktivitas di dunia politik, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Namun, pada kenyataanya perempuan masih kurang berpartisipasi dalam dunia politik. Padahal pemerintah sudah memberikan jaminan pada Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tujuan dari perempuan terjun dalam politik adalah menyuarakan hak dan kebijakan yang diperuntukkan bagi kaum perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor DPD PKS Kabupaten Tulungagung terletak di Jl. Letjen Suprapto No. 44 Tulungagung. Prosedur yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrumen yang digunakan penelitian yaitu berupa instrumen manusia, dalam artian peneliti sendiri. Kegiatan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam menjaga kabsahan data dilakukan uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan penelitian dan triangulasi sumber.

Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut: Pertama, Pola rekrutmen politik kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera kabupaten Tulungagung memiliki beberapa tahapan. Secara umum meliputi: pola rekrutmen sistem konvensional dan pola rekrutmen sistem pemilahan kader, sedangkan secara khusus yaitu dengan adanya perekrutan yang dilakukan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung. Perekrutan yang dilakukan oleh bidang perempuan dan ketahanan keluarga dilakukan dengan menggalakkan  4 divisi, yaitu divisi ketahanan keluarga, divisi hubungan kelembagaan, divisi kajian, divisi peningkatan kapasitas kader perempuan. Kedua, kendala rekrutmen politik kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung digolongkan menjadi dua, yakni adanya stigma eksternal yaitu berasal dari lingkungan masyarakat dan Stigma Internal dari diri perempuan sendiri. Ketiga, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam rekrutmen politik kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Kabupaten Tulungagung  yaitu:

a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Partai Keadilan Sejahtera,

b) Membaur dan berkomunikasi lebih intens pada masyarakat,

c) Mengambil simpatik rakyat dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial.

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung yaitu

a) Adanya program lain yang digalakkan/program yang lebih menggena pada masyarakat agar banyak calon yang akan direkrut oleh partai.

b) Lebih seringnya digalakkan “Sobo Tonggo” yang tidak hanya dilakukan ketika ramadan saja (minimal satu bulan sekali).

c) Diberikannya pemahaman/penyuluhan/sosialisasi pada masyarakat khususnya perempuan yang ingin atau mau diajak menjadi kader bahwa stigma internal/ pandangan ketika perempuan terjun dalam politik perempuan masih dan tetap dapat menjalankan kewajibannya di bidang politik, sosial, dan keluarga, yaitu dengan memanajemen waktu sebaik mungkin. Sedangkan bagi masyarakat terutama perempuan yaitu jangan acuh atau tidak peduli dengan adanya politik, karena ketika perempuan tidak peduli dengan politik maka keputusan, hak dan kebijakan-kebijakan akan diputuskan oleh laki-laki yang belum tentu mengerti mengenai perempuan. Hadirnya perempuan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai perempuan.